Menilik umur literasi media di Indonesia yang baru dua dasawarsa, maka wajar bila cukup banyak orang tidak mengenalnya. Guntarto dan Hendriyani, dalam pemetaan mereka di tahun 2011 atas berbagai kegiatan literasi media, menyimpulkan bahwa pengertian orang tentang literasi media tidaklah bulat, bahkan cenderung menuju arah yang berbeda. Dalam pandangan kami yang lebih terbatas, terlihat bahwa literasi media lebih banyak menyangkut pencegahan atau pengurangan dampak buruk media (terutama televisi). Jika literasi media dilandasi oleh semangat “memadamkan api” seperti ini, maka ia tidak pernah menjawab pertanyaan dasar dari mana api itu muncul.

Tulisan ini berniat keluar dari aneka ragam bentuk kegiatan dan pilihan media yang menjadi tekanan utama literasi media mutakhir. Kami mencoba jalur baru untuk menjawab pertanyaan dasar: apa itu literasi media dan untuk apa ia ada di Indonesia. Jalur yang kami pilih adalah dengan menyambung literasi media dengan benang sejarah pendidikan rakyat di Indonesia. Literasi media memiliki akar yang sama dengan pendidikan rakyat, sebuah gerakan yang diprakarsai oleh para pemberdaya rakyat pada 1980an, dan terilhami oleh Paulo Freire.

Terdapat dua kesamaan antara literasi media dan pendidikan rakyat. Pertama, literasi media adalah juga pendidikan. Ia bukan sekedar pelatihan ketrampilan menguasai alat seperti pelatihan menjahit dan memotret, atau kemampuan membaca penggolongan umur untuk tayangan televisi seperti konsumen mengawasi tanda kadaluwarsa. Literasi media bukan sekadar wawasan bahwa stasiun televisi mengejar laba semata sembari mengabaikan kepentingan umum. Ia merupakan upaya mengetahui secara berkelanjutan seperti pendidikan. Kedua, pelaku utama literasi media adalah rakyat. Literasi media tidak tepat dirumuskan sebagai pendidikan konsumen untuk memilih dagangan yang sehat dan sesuai selera, juga tidak tepat dikatakan sebagai kuliah tentang cara pembuatan media, lembaga media, peraturan perundangan, maupun bias-bias media seperti yang diperuntukan bagi mahasiswa-mahasiswa. Mengapa demikian? Karena literasi media digerakkan oleh kenyataan bahwa kehidupan bersama kita sehari-hari makin erat berjalin dengan media. Dan bahwa media bukanlah penghubung antarrakyat yang bebas nilai, tetapi mengandung dan bisa melanggengkan ketimpangan. Dengan kata lain, literasi media berurusan dengan rakyat sebagai subjek politik.

Paulo Freire, dalam buku berjudul Literacy, menulis bahwa belajar baca-tulis bukan perkara keterampilan mengeja huruf dan menggoreskan tinta, melainkan untuk memberikan suara bagi mereka yang selama ini tidak pernah “bicara”. Pendidikan bukan upaya memindahkan pengetahuan dari mereka yang tahu ke pihak yang tidak tahu, tetapi merupakan hubungan timbal-balik antarmitra belajar dalam upaya menghadapi masalah nyata. Di dalam pendekatan ini, kata-kata tidak diceraikan dari dunia dan dipelajari secara terpisah, melulu sebagai kata-kata. Kemampuan baca-tulis juga tidak dipandang seperti keterampilan menggunakan pisau yang bisa dipakai untuk mengiris apa saja, dari sayur hingga sapi.

Belajar membaca, bagi Freire, adalah merangsang rasa ingin tahu si pembelajar agar ia bisa menulis kata, dan dengan demikian menamai dunianya sendiri. Hal ini menurutnya berguna agar bisa menamai dunia mereka sendiri dan merumuskan ulang hubungan mereka dengan kelompok lain. Menamai dunia sendiri—bukan dunia lain yang dipaksakan padanya, atau dunia bikinan yang tak nyata—sangat mendasar bagi kedaulatan si pembelajar karena mampu membaca-menulis juga berarti mampu mengubah dunia.

Tiga dasawarsa lalu gerakan untuk mendudukkan rakyat sebagai subjek politik melalui media mulai berkembang. Pada waktu itu televisi masih menjadi media mewah untuk ditonton, apalagi untuk ikut membuat tayangan. Anggapan bahwa media akan membawa berbagai dampak buruk juga belum sekuat anggapan penggerak literasi media sekarang ini. Dengan demikian, media tidak dipandang sebagai masalah itu sendiri, seperti dalam literasi media, tetapi dipandang sebagai sarana menyelesaikan masalah. Media yang dipakai lebih banyak memakai alat-alat seadanya yang mudah didapat dan murah. Sifat terakhirnya inilah yang menjadikan media pendidikan rakyat pada masa itu sering disebut media murah.

Setidaknya ada dua hal yang melatarbelakangi kemunculan media murah untuk pendidikan rakyat. Pertama, situasi pembangunan pada masa itu dianggap menjauhkan rakyat dari proses pembangunan, yang pada akhirnya menjauhkan mereka dari hasil pembangunan juga. Rakyat sering tidak dilibatkan dalam keputusan-keputusan pembangunan. Di depan pemerintah, rakyat bisu, tak punya kata. Bahkan LSM pendampingan rakyat kecil pun kerap memakai media komunikasi secara satu arah. Dengan kata lain, sistem ini memberikan dunia yang asing ketimbang membantu rakyat merumuskan dunia mereka sendiri. Baik di depan pemerintah maupun LSM, rakyat tetap “bisu”. Keadaan ini lah yang menyemangati media murah tadi untuk menguak budaya bisu, dengan memberikan kata pada rakyat. Kedua, media elektronik tetap dianggap kurang mampu memfasilitasi proses tatap muka yang akrab. Selain relatif mahal, media ini juga tidak memberi tempat pada kebiasaan masyarakat seperti rembuk desa.

Salah satu media murah yang dikembangkan sejak awal 1980an adalah teater rakyat. Teater ini mengadopsi gagasan “teater untuk kaum tertindas” Augusto Boal dan model pendidikan Freire. Di dalamnya dikembangkan peluang bagi penonton (spectator) untuk bisa menjadi pelaku (spec-actor) bagi dialog yang lebih lanjut. Dalam teater ala Augusto Boal, penonton tidak memberikan kekuasaan apa pun, baik untuk berpikir maupun bertindak, pada pelaku (actor) di panggung; dengan demikian, aktor tidak memiliki wewenang untuk mendiktekan gagasan-gagasan pada penonton. Penonton justru bisa ikut maju dan menyuarakan gagasan, menimpali dialog aktor-aktor. Pola ini mirip dengan pola komunikasi teater tradisi kita seperti lenong atau teater sampakan. Perbedaannya adalah teater rakyat mengusulkan perubahan-perubahan yang penting dan mendesak bagi masyarakat.

Satu contoh bisa kita ambil dari penelitian Michael Bodden (2012) tentang teater di masa akhir Orde Baru. Bodden bercerita bagaimana teater rakyat mencoba mengajak masyarakat tani untuk berperan aktif memberantas hama. Metode ini cukup meyakinkan sehingga Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pangan dan Pertanian (FAO) mendukung penggunaan media murah seperti teater rakyat dalam melibatkan petani untuk usaha penanganan hama. Penggunaan media murah juga bisa dijumpai dalam pelibatan rakyat kecil seperti anak jalanan, pengamen, pengemis, korban penggusuran, dan lain-lain.

Keterlibatan masyarakat dalam menamai dunia mereka tidak hanya terwujud dalam bentuk akhirnya, yakni media murah itu sendiri. Namun cara berlatih dan cara berhubungan antaranggota kelompok sehari-hari secara sungguh-sungguh dirancang untuk mengembangkan daya dan peran serta mereka. Dalam penyusunan cerita, sebagai misal, mereka menggunakan potongan gambar majalah/koran yang kemudian dirangkai menjadi cerita pementasan. Masing-masing gambar dianggap menceritakan satu masalah yang mereka rasakan bersama di lingkungan mereka, yang kemudian disusun menjadi pohon masalah berikut akar masalahnya yang menjadi tulang punggung cerita. Cerita ini berakhir terbuka untuk memancing peran serta penonton yang lebih luas, yang juga merupakan anggota masyarakat yang lain. Bisa dilihat bahwa penyusunan pohon masalah, cerita, serta pementasan itu sendiri, mengundang peran serta masyarakat untuk terlibat. Dengan demikian, pola komunikasi yang umumnya berlangsung satu arah dan tinggi-rendah (pembuat pesan→penerima pesan) diubah menjadi dua arah dan sama-rata (pembuat pesan ← → penerima pesan). Inilah pola komunikasi setara yang Freire maksud ketika peserta bersama-sama membicarakan tema, bukan lagi pesan.

Selain teater rakyat, media murah lain yang dikembangkan adalah poster, koran kampung, komik, fotonovela, radio, dan juga video. Media-media tersebut mengandung hal yang sama, yakni masalah yang penting dan mendesak untuk diselesaikan bersama. Mengingat kesulitannya yang lebih tinggi, beberapa media yang disebut terakhir (media elektronik) biasanya diberikan setelah masyarakat memahami dan mampu mempraktikkan media-media yang lebih mudah dan murah. Jika cermat disimak, pilihan membuat media sendiri diambil karena media arus utama dikuasai oleh pemilik modal dan tidak memberdayakan rakyat kecil untuk menamai dunia mereka sendiri. Televisi di Jakarta menyebarkan istilah-istilah bikinan untuk menamai pengalaman pemuda pantai, gunung, dan lembah nusantara. Anak-anak  menjadi sumber kecemasan dan pengawasan, bukan penemu pengetahuan tentang dunia mereka. Kita tidak membantu menemukan dan menyebarkan pengetahuan asli yang mereka temukan dalam dunia yang mereka jalani. Di sinilah letak pentingnya membuat media sendiri. Tentu, terdapat kenyataan yang tidak bisa disangkal: banyak orang tidak akan membuat media sendiri. Membuat media sendiri pun perlu biaya. Oleh karena itu, selain membuat media, memakai media juga sama penting untuk mengembalikan daulat pengetahuan dan daya ubah pada rakyat.

Dalam perjalanan sejarah, pendidikan rakyat pernah menghadapi masalah yang sama dengan literasi media kita saat ini. Jika literasi media lebih banyak mencegah atau mengurangi dampak buruk media (terutama televisi), namun tidak mengenali dan menjawab masalah masyarakat sendiri menggunakan media, seperti dalam gerakan pendidikan rakyat, bukankah ini langkah mundur? “Memadamkan api” yang disulut oleh pihak lain membuat rakyat hanya menari mengikuti gendang para pedagang dan penguasa media: sekarang sinetron dan Facebook, besok entah apa.

Jadi, ada dua pokok yang kita pelajari dari pendidikan rakyat menggunakan media murah, yakni cara dan tujuan. Dalam pendidikan melek huruf, dua cara tidak bisa tidak dipakai: membaca dan menulis. Dalam media murah, juga tidak bisa tidak membuat dan memakai media. Memakai saja membuat kita melulu menjadi konsumen, sementara membuat saja tidak mungkin dilakukan jika kita bukan pekerja media. Yang tak kalah penting adalah tujuan memakai dan membuat media, yakni berdaulat atas dunia sendiri. Akar masalah atau sumber api dari dunia media adalah rakyat kehilangan daulat atas dunia bersama yang semakin termediasi.

Tujuan literasi media adalah menjawab permasalahan ini. []