Pada pergantian abad 19 menuju abad 20, pena menjadi simbol bagi kelahiran generasi baru pribumi Hindia Belanda, generasi kaum terdidik yang menamakan diri kaum muda. Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat, Bupati Serang (1901-1924) dan Batavia (1924-1929), mencatat perubahan gaya para priyayi muda. Priyayi-priyayi yang mulanya bertanya tempat membeli kuda yang bagus, kini bertanya tempat di mana mereka dapat mendapatkan pena yang bagus (Djajadiningrat, 1996: 257).

Memoar Achmad Djajadiningrat memberi kita dua poin penting soal eksistensi pena pada awal 1900an. Pertama, pena hadir sebagai bagian dari fesyen bumiputera modern. Kedua, menjadi priyayi yang baik pada masa itu bukan lagi soal keahlian menjinakan kuda dan atau melakukan pengawasan penduduk dari atas kuda. Priyayi era ini dinilai berdasarakan kemampuan riset, menulis laporan riset, surat-menyurat, dan—yang terpenting—menuliskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah kolonial (Djajadiningrat: 257).

Organisasi jurnalis pribumi di Hindia Belanda juga lahir dari gaya kaum muda ini.

Ketika Pena Menjadi Gaya

Pada 1912, tiga serangkai Indische Partij (IP) muncul dalam sebuah foto yang menampilkan Soewardi duduk sambil menulis; sementara Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo berdiri di belakang meja, seakan menjaga Soewardi. Pose tersebut menampilkan intelektualitas pribumi, suatu gambaran yang tidak terbayangkan dua puluh tahun sebelumnya. Di mata pemerintah kolonial, pergerakan ketiganya bersama pena merupakan ancaman bagi rust en orde (keamanan dan ketentraman).

Pimpinan Indische Partij dan Komite Boemipoetra: Soewardi Soerjaningrat (duduk), Tjipto Mangoenkoesoemo (berdiri di sebelah kiri), dan Douwes Dekker

Awal 1913, ketiga pimpinan IP mendirikan komite bumiputera untuk menentang rencana pemerintah kolonial menarik pajak penduduk tanah koloni guna mendanai perayaan seratus tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Perancis. Seperti yang tergambarkan dalam foto tersebut, Soewardi menulis artikel berjudul “Als Ik Een Nederlander Was(“Seandainya Saya Seorang Belanda”). Douwes Dekker dan Tjipto berdiri melindungi Soewardi dari segala akibat atas tulisannya tersebut. Soewardi menulis bahwa, jika ia seorang Belanda, maka ia tidak akan mengajak orang yang dijajah bangsa Belanda untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis.

Dalam tulisan itu, Soewardi berseru sinis:

“Sudah kita hina mereka (bumiputera) dengan gagasan memperingati hari kemerdekaan Belanda dengan berpesta pora, sekarang ditambah lagi dengan menguras habis dompet mereka. Betul-betul suatu penghinaan moral dan material!” (Soerjaningrat, 1982)

Karena pena Soewardi itulah ketiga pimpinan IP kemudian ditangkap dan diasingkan pada Juli 1913. Mereka “disekolahkan” ke Belanda  dengan tujuan mereka menjadi warga negeri kolonial yang taat pada pemerintah di kemudian hari.

Pengasingan pimpinan IP tidak membuat pergerakan kaum muda loyo. Pena mereka justru kian tajam. Pada 1914, sahabat Soewardi bernama Mas Marco Kartodikromo mendirikan Inlandsche Journalisten Bond (Persatuan Jurnalis Bumiputera, IJB). Tujuan dari IJB adalah membantu keluarga kaum jurnalis yang terkena delik pers. Para pendiri IJB paham bahwa menjadi jurnalis berarti juga menjadi subjek yang tindak tanduknya diawasi otoritas kolonial.

IJB kemudian menerbitkan sebuah jurnal bernama Doenia Bergerak. Melalui terbitan inilah para jurnalis—yang kebanyakan adalah anggota Sarekat Islam—dari berbagai koran menumpahkan kritik mereka atas jalannya pemerintahan. Bahasa mereka lugas dan tajam. Mereka tidak menulis untuk melaporkan suatu kejadian secara objektif dan netral. Mereka menulis untuk mengkritik dan membela kepentingan pihak yang mereka bela—pihak yang sering mereka sebut “wong cilik”.

Menariknya, selama satu tahun penerbitan Doenia Bergerak, para jurnalis menghimbau kaum “wong cilik” ini untuk menanggalkan pakaian tradisional mereka. Sarung batik ditukar dengan celana panjang dan sepatu. Suatu langkah yang mungkin, dalam pandangan kita hari ini, terlihat tidak “nasionalis”, tapi memiliki nilai perlawanan yang besar terhadap pemerintah kolonial.

Melawan Politik Busana

Bagi para jurnalis IJB, yang juga adalah aktivis Sarekat Islam, transformasi busana merupakan strategi untuk mengeliminasi kesenjangan status sosial, terutama dalam birokrasi. Perubahan ini memungkinkan kaum muda untuk mengakses posisi-posisi sosial yang sebelumnya menjadi privilese kaum elit ningrat dan kelompok berstatus Eropa.

Dalam Doenia Bergerak edisi empat, seorang penulis dengan nama samaran The Girl menulis artikel berjudul “Als Ik Eens Regent Was” (“Seandainya Saya Seorang Regent”). Dari judulnya kita tahu tulisan ini menggunakan gaya satir Soewardi untuk mengkritik sikap gila hormat pemerintah. Ia menulis:

“Kalau saya jadi regent, semua priyayiku saya larang jongkok seperti orang ngemis, juga ku larang berjalan dengan empat kaki alias brangkang, sebab dia adalah manusia juga seperti diriku, bukan binatang. Tentu saya kasih kursi yang sama tingginya dengan kursi tempat dudukku. […] Sebaiknya biar priyayi-priyayiku jangan sampai direndahkan bangsa lain, maka dia orang ku perintahi berpakaian cara Eropa yang necis, dan saya sendiri yang memberi contoh lebih dahulu.”

(The Girl, 1914, “Als Ik Eens Regent Was,” Doenia Bergerak, No. 4)

Hanya Bupati yang layak duduk di kursi. Foto para Bupati di karesidenan Bandung, 1912.
(KITLV digital image library)

Jurnalis IJB punya istilah tersendiri untuk menyebut tata cara tradisional yang dikritik oleh The Girl itu: “adat majapaitan”. Pada era ini, para jurnalis IJB yang merupakan bagian dari kaum muda memandang “adat majapaitan” ini sebagai adalah perintang bagi kemajuan, sementara tata cara model Eropa adalah solusi bagi cita-cita kemajuan.

Langkah ini juga upaya untuk memutus belenggu politik busana kolonial.

Sejak era VOC (1602-1700), pemerintah kolonial mewajibkan tiap penduduk untuk mengenakan pakaian tradisional masing-masing, dan harus tinggal di kampung-kampung sesuai dengan etnis masing-masing. peraturan ini berlaku terutama di kota-kota kolonial, seperti Batavia dan Semarang. Hal ini ditujukan agar memudahkan polisi kolonial melacak penjahat karena tempat tinggal penjahat bisa dikenali melalui pakaiannya (Van Dijk: 45).

Mewajibkan penduduk mengenakan pakaian tradisional masing-masing juga berarti membuat penduduk tunduk pada hirarki sosial etnis masing-masing. Dalam kata lain, membuat penduduk taat pada otoritas adat istiadat dan pada kekuasaan para ningrat—yang sebagian besar sudah menjadi perpanjangan tangan kolonialis Belanda.

Sementara itu, pakaian Eropa adalah ekslusif milik orang-orang Eropa dan kalangan yang mereka izinkan untuk mengadopsinya, seperti bumiputera yang beragama Kristen dan kalangan aristokrat yang bersekutu dengan Belanda (Van Dijk: 45, Pemberton: 58). Dalam hirarki status di pulau Jawa, bangsa Eropa bercokol di puncak hirarki. Oleh karenanya, pakaian Eropa menandai kelas penguasa. Artinya, ketaatan penduduk kepada adat istiadat, termasuk pada pakaian adat, merupakan ketaatan kepada pemerintah kolonial.

Jurnalis IJB memahami politik busana kolonial ini. mereka mengerti bahwa kain batik, ketika masih mereka kenakan, akan mensyaratkan mereka untuk duduk nglesot di lantai. Sementara nglesot dan sembah bukan lagi praktik pemberian penghormatan. Ia telah menjadi sebagai taktik pelanggengan kekuasaan kolonial. Dalam pandangan jurnalis IJB, kaum elit penguasa kolonial—baik Eropa maupun ningrat—telah menyalahgunakan kekuasaan “adat majapaitan”. Kalangan priyayi yang mempertahankan otoritas “adat majapaitan” itu dicemooh para Jurnalis dengan sebutan si “jilat pantat.”

Seorang penulis dengan nama pena Rechstreeks (lurus) menulis:

“Lain bangsa hampir tahu semua, bahwa priyayi Jawa, banyak yang suka likken [menjilat]. Dari itu nyata sekali, bahwa sebagian besar bangsa kita belum percaya diri dengan kemampuan bekerjanya sendiri. Oleh karenanya mereka harus menjilat-jilat [atasannya].”

(Rechstreeks, 1914, “Tjis, Tra’ aloe”, Doenia Bergerak, No. 2)

Sang penulis kemudian memberi contoh:

“Regent di [suatu] Afdeling menerima perintah dari Resident, dia [Resident] akan datang ke Afdelingnya. Aduh si Regent gugup. [Lalu] Ia kasih perintah supaya jalan-jalan lekas dibersihkan, pagar-pagar dibikin bagus dan dikapur, rumah-rumah yang jelek dipermak sedikit, lalu juga ditabuh gamelan.Para priyayi disuruh pakai pakaian begini [pakaian adat], mesti berjalan begitu [jongkok dan nglesot], dan menyembah Sri Paduka Kanjeng Tuan Besar Resident yang mengendarai kuda. […] Apa tujuan Regent tersebut? Agar lekas dapat gelar Adipati Pangeran! Itulah kelakuan orang jilat pantat.”

Praktik seperti ini sayangnya masih sering kita temukan di zaman sekarang—tentu kita paham maksud ungkapan “asal bapak senang”.

Jurnalis IJB berpendirian bahwa, pada era mereka hidup, priyayi bukan lagi raja-raja lokal yang harus disembah, melainkan pembantu masyarakat sipil. Mereka adalah pegawai pemerintahan. Tidak lebih. Seorang penulis dengan nada sinis mengkritik para priyayi yang masih mempertahankan “adat majapaitan” itu dengan pertanyaan menohok: “wong cilik” ada untuk priyayi, atau priyayi ada untuk “wong cilik”? Ia berargumen bahwa yang terakhirlah yang benar. Ia menulis:

“Tuan [priyayi] yang harus kasih hormat kepada saya, karena bukan tuan yang memberi saya makan, namun sayalah yang membayar Tuan. Tidak ada wong cilik, priyayipun tidak ada, hoor.”

(Djagoel, Djangoel enco Gogol, 1914, “Siapa Jang Disediakan?” Doenia Bergerak, No. 2)

Jurnalis IJB, yang merepresentasikan diri sebagai “wong cilik”, menolak untuk tunduk pada otoritas kolonial dengan cara melawan disiplin tubuh kolonial yang termanifestasikan dalam pakaian tradisional. Menolak mengenakan pakaian tradisional, oleh karenanya, adalah tindakan pembangkangan. Bagi priyayi elit yang konservatif, gerakan transformasi pakaian ini menjadi momok bagi langgengnya kekuasaan mereka. Pada bupati konservatif seperti itu, Marco Kartodikromo mencibir:

“Kita pernah melihat seorang regent hampir pingsan (klenger) sebab melihat seorang Jawa berpakaian cara Eropa. Jadi kalau-kalau begitu nyawanya Regent itu sudah mingip-mingip mau mabur. Asal Regent itu berjumpa dengan orang Jawa yang berpakaian Eropa tentu mak boer terus melayang. Marilah saudara-saudara, kalau bisa beli dan berpakaian cara Eropa, biar banyak nyawa melayang.”

(Kartodikromo, 1914, komentar atas artikel “Nina Boeboek” karangan The Girl, Doenia Bergerak, No. 2)

Bagi Marco dan para jurnalis IJB, tampil dengan pakaian Eropa adalah perlawanan yang nyata.

Rapat umum Sarekat Islam di Blitar, 1914. Aktivis SI mengenakan pakaian Eropa dan duduk di kursi.
(KITLV Digital Image Library)

Dalam tubuh birokrasi kolonial sendiri, gerakan ini dilawan kaum konservatif dengan cara memecat priyayi yang membangkang terhadap “adat majapaitan”. Achmad Djajadiningrat, yang pada masa ini menjabat sebagai Bupati Serang, menulis dalam memoarnya bahwa priyayi-priyayi tersebut harus mengundurkan diri dari keanggotaan SI; harus kembali lagi belajar jongkok dan sembah. Mereka juga harus menulis sebuah artikel dalam sebuah surat kabar berbahasa Belanda yang berisi pernyataan sumpah setia kepada pemerintah Gubernemen (Djajadiningrat: 350-351). Djajadiningrat menerangkan bahwa, pemerintah kolonial sendiri sudah mencoba mereformasi birokrasi di tahun 1904 dengan menerbitkan edaran berjudul “Hormat Circulaire”, yakni aturan untuk mengeliminasi tata cara penghormatan tradisional dan diganti dengan tata cara penghormatan Eropa. Meski demikian, sampai Jepang datang, egalitarianisme, dan rasionalisme di birokrasi tidak pernah terwujud (Djajadiningrat: 276).


Rudolf Mrazek, dalam Engineers of Happyland (2002), mengatakan bahwa kelompok ini adalah “Indonesian dandies”, yakni bumiputera yang tampil dengan pakaian Eropa sehingga melenceng dari disiplin tubuh kolonial.  Gerakan nasionalisme memang bukan melulu perang pemikiran, baik lewat podium maupun lewat surat kabar, melainkan perang gaya penampilan. Seperti disuarakan Doenia Bergerak, kolonialisme mendisiplinkan tubuh-tubuh “wong cilik” lewat aturan gaya pakaian. Bagi para jurnalis IJB, melawan kolonialisme haruslah dengan cara mengoreksi apa yang melekat dalam tubuh mereka, lalu mengubahnya dengan versi baru—versi yang lebih “gaya” dan mengandung perlawanan.

Tentu saja pergerakan semacam ini tidak akan direstui otoritas kolonial. Pada 1915 Mas Marco Kartodikromo, sang presiden IJB dan pimpinan redaksi Doenia Bergerak, ditangkap karena artikel-artikel di terbitannya itu dianggap melanggar undang-undang pers kolonial. IJB vakum dan Doenia Bergerak berhenti terbit, namun dunia pergerakan tidak layu. Radikalisme justru baru saja dimulai. []


Daftar Pustaka

Dijk, Kees van. 1997. “Sarongs, Jubbahs, and Trousers: Appearance as a Means of Distinction and Discrimination” dalam Outward Appearances: Dressing State and Society in Indonesia, hal. 39–84

Djajadiningrat, P.A.A. Achmad. 1996. Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat. Indonesian translation. Paguyuban Keturunan Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat

Mrazek, Rudolf. 2002. Engineers of Happy Land Technology and Nationalism in a Colony. Princeton Studies in Culture/power/history, xvii, 311 p. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Pemberton, John. 1994. On the Subject of“ Java.” Cornell University Press

Shiraishi, Takashi. 1990. An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926. Cornell University Press Ithaca, NY

Soerjaningrat, Soewardi. 1982. “Als Ik Eens Nederlander Was” dalam A. Zainul Ihsan dan Pitut Soeharto, Belenggu Ganas, Kapita Selekta Vol. 5. Aksara Jayasakti

Rechstreeks. 1914. “Tjis, Tra’ aloe”, Doenia Bergerak, No. 2

Djagoel, Djangoel enco Gogol. 1914. “Siapa Jang Disediakan?” Doenia Bergerak, No. 2

The Girl. 1914. “Als Ik Eens Regent Was,” Doenia Bergerak, No. 4

Kartodikromo, 1914, komentar atas artikel “Nina Boeboek” karangan The Girl, Doenia Bergerak, No. 2