“Gerakan LGBT ‘serang’ Indonesia,” demikian tajuk bernada gawat yang dijajakan oleh Republika.co.id. Berita ini menjadi bingkai yang melingkupi pernyataan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Muhammad Nasir: “Kelompok LGBT tidak boleh dibiarkan berkembang dan diberi ruang segala aktivitasnya. Apalagi, komunitas LGBT disinyalir masuk ke kampus dengan kelompok kajian atau diskusi ilmiah.” Pernyataan tersebut dipantik oleh pembukaan konseling bagi kelompok lesbian, biseksual, dan transgender (LGBT) oleh Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) di kampus Universitas Indonesia.  

Pernyataan yang meminggirkan LGBT bukan sekali ini muncul di media. Sedikit mundur, beberapa bulan lalu saya menemui foto tajuk utama Radar Bogor (1/12/2015) di dinding media sosial. Foto tersebut rupanya banyak disebar di linimasa Line dan Facebook, masuk ke group-group percakapan daring, dst. Tak ketinggalan pula, foto tersebut juga diiringi dengan olok-olok, cibiran, hingga lelucon tentang populasi gay di Bogor.

Apa yang saya ingin garis bawahi, foto yang menjadi sarana orgy massal para homofobia, dengan disokong media. Sekilas, berita yang jadi tajuk utama harian Radar Bogor tersebut hanya berisi informasi data survey populasi penduduk gay. Namun, perspektif yang ia gunakan tidak ramah terhadap kaum LGBT. Ini mengemuka dalam judul yang tertera dalam halaman depan, “Regulasi Khusus Cegah LGBT”.

Tak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh republika.co.id, narasi Radar Bogor menempatkan kaum gay sebagai manusia yang sedang terinfeksi wabah. Angka statistik, yang seolah-olah objektif, malah menjadi umpan yang manjur di tengah-tengah masyarakat yang masih mengidap homofobia. Sama seperti tulisan republika.co.id, tidak ada pihak yang berpengalaman dalam mengadvokasi kaum LGBT yang menjadi narasumber. Tak ada ruang bagi mereka yang diadili sebagai pemilik orientasi seksual menyimpang. Berita Radar Bogor lebih layak disebut khotbah yang ditujukan pada pembacanya, sembari meminjam mulut narasumber, bahwa kaum gay dan LGBT merupakan golongan yang mesti dijauhi, karena mereka adalah “masalah sosial” dan “bisa menular pada siapa saja.”


Homofobia bisa jadi adalah problem laten bagi Indonesia. Lewat 78 tahun yang lalu, ketika Indonesia masih berada di bawah kerajaan Belanda dan bernama Hindia Belanda, kaum homoseksual sudah mulai diburu. Bila si terburu kedapatan bekerja sebagai pejabat atau pegawai kolonial, mereka akan dipecat dan mendapatkan sanksi tertentu. Pada kemudian hari, istilah Zedenschandaal (skandal asusila) disematkan pada momen perburuan kaum homoseks itu (Bloembergen, 2011: 411-412).

Moralitas Victorian yang dipegang oleh sebagian besar wilayah Eropa pada saat itu memosisikan kaum homoseksual sebagai manusia-manusia menyimpang, yang tidak boleh mendapatkan tempat dalam keranjang modernitas. Berpuluh tahun setelahnya, saat negara kolonial runtuh dan berganti dengan negara modern Indonesia, keadaan itu tak banyak berubah. Menristek Muhammad Nasir menegaskan bahwa kaum LGBT adalah menyimpang, perbuatan asusila, dan tidak boleh mendapatkan di universitas.

Pernyataan Nasir adalah potret paling jelas bagaimana homofobia terus hidup Indonesia. Bila Natsir dapat diposisikan sebagai representasi negara, dan pernyataannya merupakan pernyataan resmi negara, maka posisi negara bukan sebagai menjadi sponsor atau fasilitator dari upaya peminggiran kaum LGBT. Negara telah menjelma sebagai salah satu pelaku utama dalam menyingkirkan mereka yang berada di luar diskursus normalitas. Lantas, apakah makna sila kelima Pancasila,  “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”? Bagi Nasir, barangkali, keadilan sosial hanyalah milik mereka yang bisa berlaku dan memiliki orientasi seksual yang normal, keadilan sosial bukanlah milik mereka yang menyimpang.

Posisi negara dalam memandang LGBT bisa jadi memang tak pernah beranjak dari podium moral yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Namun, apakah dengan moralitas tersebut membuat hak mereka harus tanggal, dan mereka tidak bisa mendapatkan ruang di universitas, tempat yang seharusnya mengagungkan kesetaraan? Sementara Belanda, seperti kita tahu, sejak jauh-jauh hari telah berusaha menanggalkan homofobia dan moralitas heteronormatif pada umumnya.

Lebih jauh lagi media massa—atau, setidaknya sejauh yang saya amati dari Republika.co.id dan Radar Bogor—jadi kolaborator negara dalam mengembangkan sentimen homofobik ini. Redaktur dan wartawan media bisa jadi tak tahu, atau mungkin lupa, akan salah satu tugas utama jurnalisme: memberi ruang bersuara bagi orang yang terbungkam. Jangankan mengangkat suara si bisu, metode dasar jurnalisme untuk memberitakan dua sisi pun tidak dilakukan dua media tersebut. Dalam pemberitaan isu LGBT, jarang ditemui pernyataan narasumber dari kaum LGBT atau intelektual publik yang berpengalaman dalam advokasi kaum LGBT. Bila Menristek Dikti tak ingin memberikan tempat bagi mereka kaum LGBT di lingkungan akademik, media tak memberikan tempat bagi kaum LGBT untuk bisa bicara.

Saya tidak  mempermasalahkan perihal moralitas perilaku LGBT, atau apakah orientasi seksual itu nature (terberi secara biologis) atau nurture (terkonstruksi secara sosial). Saya hanya akan menekankan, bahwa keputusan seseorang untuk memilih orientasi seksual tak bisa diadili dengan pasal pidana. Menjadi LGBT bukanlah pelanggaran hukum, karena tidak mengancam diri orang lain. Apa pun orientasi seksual seseorang, mereka adalah manusia yang memiliki hak yang serupa, layak diperlakukan dengan setara dan bisa mengisi ruang yang sama. Pada posisi tersebut, negara semestinya bisa menjadi pengadil yang memberikan jaminan bagi mereka kaum yang tersisih, dan juga bagi siapa pun, apa pun ancamannya, untuk bisa mendapatkan haknya, keadilan sosial yang dijamin secara konstitutif. Negara harus berusaha memfasilitasi proses asimilasi, kaum yang termarjinalisasi dengan masyarakat pada umumnya. Atau setidaknya bila negara memang lepas tangan dalam proses asimilasi tersebut, jangan memperburuk keadaan.

Sedangkan tugas media adalah menjadi anjing penjaga yang menggonggong ketika negara mangkir dari tugas konstitusionalnya, termasuk ketika ia lalai memberi jaminan hak-hak keadilan sosial. Tanggung jawab media adalah pada warga, seperti yang tercantum dalam Elemen Jurnalistik (2001), “loyalitas utamanya adalah kepada warga”. “Warga” di sini tak bisa hanya diartikan mereka yang secara jumlah merupakan mayoritas, mereka yang dominan, melainkan juga warga yang terpinggirkan.

Dengan demikian, media juga harus turut serta bertanggungjawab untuk mengadvokasi, atau setidaknya memberi suara pada mereka yang bisu. Bila ada kendala, ketika mayoritas warga masyarakat masih tersihir oleh berbagai nyaring suara homofobia, maka tanggung jawab media massa adalah meredam suara tersebut, dan memberikan kesempatan bagi kaum homoseksual untuk berbunyi. Suara sumbang bahwa LGBT merupakan bagian dari patologi sosial dan dapat menular seperti layaknya penyakit, harus diredam, dengan diberi keberimbangan; bahwa banyak juga kaum LGBT yang hidup harmonis, berdampingan dengan lingkungannya.

Media massa mestinya jadi anjing pengawas yang memperhitungkan berbagai aspek etis dalam produksi beritanya, bukan anjing yang memuluskan moralitas sempit sebagian pihak saja. []


Referensi

Bloembergen, Marieke. 2011. Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian dan Ketakutan. KITLV- Jakarta.

Kovach, B., & Rosenstiel, T. 2001. The elements of journalism: What newspeople should know and the public should expect. New York: Crown Publishers.