Empat November 2016. Sejumlah ormas Islam dan beberapa organisasi Islam melakukan demonstrasi besar yang berakhir dengan kerusuhan. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dianggap telah melakukan penghinaan terhadap kaum Muslim. Pernyataan Ahok September lalu di hadapan sejumlah masyarakat di Kepulauan Seribu yang mengutip Surah Al Maidah ayat 51 dianggap telah menista agama Islam.

Artikel ini tidak akan membahas apakah Ahok dapat dikatakan bersalah karena berada dalam posisi yang kurang sesuai dengan bingkai toleransi. Toleransi pada kalimat sebelumnya merujuk kepada tatanan masyarakat yang dominan, yang menyatakan bahwa penghargaan terhadap perbedaan adalah dengan tidak menyatakan atau tidak bersikap secara konfrontatif pada mayoritas.

Sebaliknya, artikel ini berusaha keluar dari bingkai “benar atau salahnya Ahok” melalui pertanyaan: mengapa sebagian Muslim (bukan hanya di DKI Jakarta atau di Jawa saja, melainkan di Indonesia) menyepakati wacana “membela Islam”,  meskipun wacana tersebut tidak disuarakan kelompok garis keras yang paling ngotot menuduh Ahok melakukan penghinaan terhadap Islam, yaitu Front Pembela Islam.

Menurut penulis, persebaran dukungan untuk menyeret Ahok sebagai “penghina Islam”, tidak sepenuhnya merupakan hasil dari peran FPI atau institusi lainnya. Persebaran justru terjadi di media-media sosial yang bersifat pertemanan organik, baik yang memobilisasi dukungan publik (Facebook, Twitter), maupun yang sifatnya individual namun tetap dapat difungsikan untuk memobilisasi dukungan secara sosial (seperti Whatsapp, LINE, Telegram, dsb.).

Dakwah sebagai Basis Kehidupan Muslim

Bagi kaum Muslimin, wacana dakwah merupakan hal yang begitu penting. Wacana “membela Islam”, menurut hemat penulis, haruslah dilihat dan direlasikan oleh Muslimin Indonesia sebagai bagian dari dakwah. Sebabnya jelas: dakwah bagi kaum Muslim adalah suatu kewajiban. Dakwah mendidik kaum Muslim, bahkan seluruh umat manusia, untuk memahami ajaran Islam karena Islam merupakan suatu rahmat bagi umat manusia.

Pandangan mengenai  dakwah sebagai bagian penting dari kehidupan Muslim sebagai kelas sosial di Indonesia sebenarnya telah lama dilakukan, bahkan di masa Hindia Belanda. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda justru ikut memfasilitasi persebaran agama Islam, misalnya melalui percetakan Al-Qur’an dan kitab-kitab tafsir lainnya. Berkaitan dengan hal ini, terdapat dua hal pokok yang perlu dipahami dalam konteks mengenai dakwah pada masa itu.

Pertama, Islam dengan dakwahnya tidak dianggap sebagai musuh. Keshalehan dalam Islam juga bukanlah ancaman di mata pemerintah kolonial, meskipun di sisi lain pemerintah Hindia Belanda tetap menganggap sebagian Muslim yang menyuarakan aspirasi mereka dengan menggunakan tafsir atas Islam sebagai ancaman bagi legitimasi atas kekuasaan kolonial. Contohnya, reaksi pemerintah Hindia Belanda pada saat berdirinya Syarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia ketika keduanya menggunakan klaim tafsir atas Islam.

Kedua, pewacanaan mengenai Islam dan keadilan sosial selalu mengambil konteks lokalitas, meskipun gagasan yang bersifat kosmopolit dan modern diterima dengan lapang dada. Islam harus disebarkan melalui medium modern, bahkan menerima modernisme untuk pembaharuan Islam itu sendiri agar dapat mendunia. Hal ini dapat kita telusuri dengan melihat pengaruh gagasan-gagasan Muhammad Abduh, Rashid Ridha, bahkan Hasan al Banna yang sudah sampai ke Hindia Belanda pada awal abad ke-20.

Dari poin-poin di atas, maka diakui atau tidak, laten atau aktual, tersirat maupun tersurat, lisan maupun simbolik, kepentingan “membela Islam” adalah bagian internal dari pewacanaan dan strategi dakwah itu sendiri. Akan tetapi, masalahnya di sini adalah untuk kepentingan siapakah dan risiko apa sajakah yang harus dihadapi dalam “membela Islam”? Ironisnya, dua pertanyaan “kepentingan siapa” dan “risiko apa” itulah yang acapkali jarang dipikirkan oleh kebanyakan kaum Muslim. Menurut penulis, hal ini disebabkan oleh keadaan bahwa dakwah kebanyakan diterima begitu saja sebagai bagian yang suci dan tugas mulia seorang Muslim, sehingga kritik atas materi dakwah dan strateginya justru sering diabaikan oleh kaum Muslim sendiri. Kerumitan inilah yang terjadi ketika mematerikan dakwah melalui media, apalagi ketika perkembangan media dan teknologi informasi memungkinkan penggandaan materi dalam jumlah yang masif dan percepatan waktu.

Muslim Public Sphere dan Mediatisasi Dakwah

Dalam konteks kasus Ahok, rekaman video Ahok justru luput dianalisis dan terlewat untuk dipertanyakan. Maksudnya, bukan soal tafsir atas rekaman kejadian tersebut, melainkan kenyataan bahwa apa yang direkam itu telah dilipatgandakan dan memicu solidaritas , baik yang terang-terangan ditunjukkan dan dimobilisasikan sebagai kepentingan politik kelompk tertentu, maupun yang diam-diam diamini oleh Muslim lainnya.

Saya memilih menggunakan terminologi Muslim Public Sphere ketimbang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebab saya sendiri kebingungan mencari padanan kata yang sesuai untuk “sphere”. Konsep “muslim public sphere” menggambarkan bagaimana kaum Muslim membangun pemahaman mereka mengenai Islam dan berbagi gagasan tentangnya melintasi batasan-batasan geografis serta kultural (mencakup bahasa dan etnisitas) yang hanya bisa dimungkinkan melalui medium tertentu. Dalam hal ini, medium yang tepat adalah medium yang mampu memvisualisasikan gagasan-gagasan tersebut sehingga dapat dibagikan dan digandakan dan menjadi bagian dari strategi dakwah Islam.

Menemukan medium yang mampu memvisualisasikan gagasan seperti dijelaskan sebelumnya bukan hanya merupakan upaya untuk merekam narasi-narasi mengenai Islam, melainkan juga upaya untuk mewujudkan “narasi bergerak” melalui kebaharuan yang sifatnya kekinian sehingga kaum Muslim dapat mencari relevansi atau kaitan antara jejak sejarah dakwah Islam masa lalu hingga masa kini.

Upaya untuk memvisualisasikan “narasi bergerak tentang Islam” inilah yang saya maknai sebagai  mediatisasi dakwah. Media modern berpengaruh  dalam mengubah lanskap budaya serta politik kaum Muslim di seluruh dunia, bahkan mempengaruhi lanskap kemanusiaan (ekonomi, sosial dan politik) secara global. Mediatisasi adalah suatu konsep dalam teori media yang menjelaskan proses yang melibatkan wacana dan strategi pewacanaan melalui media sebagai suatu komunikasi politik yang dimediasikan lewat beragam medium sehingga dapat direkam, digandakan, dan dimultitafsirkan untuk beragam kepentingan termasuk kepentingan politik dan kepentingan kapital ekonomi.

Mediatisasi Dakwah dan Pergerakan Subyek Kultural di dalam Industri Media Kapitalis Modern

Kembali pada kasus Ahok dalam kaitannya di ranah maya. Kebanyakan netizen, tinimbang membahas soal penafsiran kalimat yang dilontarkan Ahok justru lebih sibuk meributkan spekulasi politik tentang pencalonannya sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017. Lucunya lagi, netizen yang bukan warga DKI juga ikut-ikutan memberi komentar.

Ada dua hal yang luput diamati dalam kasus ini terkait dengan proses mediatisasi di dalamnya. Pertama, dalam kinerja media sosial rating tetap terus bekerja dan (anehnya) tidak ada yang peduli dan sadar siapa yang sesungguhnya diuntungkan. Kedua, keberadaan komunitas luring yang tidak memunculkan dirinya di media sosial secara terbuka dengan beragam alasan, baik karena akses terhadap teknologi yang terbatas maupun karena alasan-alasan yang bersifat personal (punya tetapi tidak aktif, dan cenderung sebagai pengamat, tetapi mengkonfirmasi suatu wacana tentang dakwah Islam melalui keterlibatan di dalam beberapa kegiatan yang dimobilisasikan melalui media sosial).

Penerimaan dakwah sebagai sesuatu yang bernilai “baik” tidak hanya terjadi di Indonesia. Kebudayaan modern dalam masyarakat kapitalis secara global sekalipun tidak menganggap “dakwah” sebagai suatu yang perlu diributkan atau menjadi ancaman. Masalahnya adalah, medium yang difasilitasi oleh kepentingan industri kapitalis modern itulah yang memungkinkan celah bagi upaya “memediatisasikan muatan dakwah” untuk kepentingan individu atau kelompok.

Komunitas luring yang berbasis pada agensi sosial yang nyata di masyarakat justru berkembang biak ketika mereka cenderung mendapatkan informasi melalui media bergerak seperti smartphone dan mendapati “kebenaran atas pewacanaan tersebut secara subyektif” di dalam keseharian hidup mereka. Sebagai contoh untuk menjelaskan realitas tersebut, berikut ini adalah pernyataan seorang tukang ojek yang merasa “didzalimi oleh kebijakan Ahok”[1]:

“Kenapa saya tidak mau ikutan GO-JEK karena saya takut dijauhi oleh teman-teman saya yang sudah lama ikut membantu kehidupan saya, lagian saya meskipun jarang ikutan ke pengajian Habib itu nih yang suka bantuin ekonomi kita, kan Habib itu bilang kalau dia sendiri nggak setuju dengan FPI sih mbak, cuma beliau bilangnya ke kita-kita nih disebarin pakai WA dan dapat selebaran ajaran-ajaran beliau itu kalau kita jangan menentang Ahok karena dia Kristen, tetapi karena dia “munafik” yaitu dapet duit “Cina-Cina Kaya” termasuk “Orang-Orang Kaya yang Islam” supaya pangkalan ojek kita ini dibatasin, kayak mbak ini mau ke Pasar Senen kan? Saya udah gak bisa masuk lagi mbak kesana, udah dari bulan lalu. Oh ya mbak, saya sejujurnya lebih suka sama demo FPI kan sebenarnya mereka “temanan” sama Ahok, soalnya bikin macetnya cuma sebentar, coba nih...demo buruh nih hari...udah memacetkan bukan Cuma Tugu Tani mbak, sampai kemana-mana deh udah maghrib aja belum selesai! Bego itu koordinator demonya buruh, lah “sama-sama miskin” kok gak nanya ke kita kapan mau kelar itu demo, kan kita juga cari penumpang.”

Kesenjangan Kelas Sosial, Kesenjangan Teknologi dan Persebaran Politik Ketakutan

Hal yang acapkali dilewatkan para peneliti termasuk wartawan media arusutama adalah kelas sosial yang menurut penulis signifikan dalam membangun wacana “membela Islam”. Kelas sosial menjadi faktor yang  penting memahami masyarakat Muslim di seluruh dunia. Sebab, tafsir mengenai “keadilan sosial” dipahami bukan saja sebagai “tujuan suci” secara spiritual tetapi sekaligus sebagai suatu tindakan sosial (social act) sehingga mempengaruhi strategi pewacanaan mengenai Islam..

Kesenjangan kelas sosial adalah persoalan yang akan selalu memberi celah bagi perlawanan atas ketidakadilan sosial. Hal ini menjadi referensi pula bagi strategi dakwah sejak masa kolonial hingga hari ini. Persoalannya adalah, kaum Muslim yang miskin dan termarjinalkan umumnya hanya menjadi konsumen bagi mediatisasi dakwah dan jarang memiliki pemahaman kritis bahwa informasi adalah bagian dari komoditas. Mereka, sebagai kelas sosial yang mereka tempati, kesulitan menandai lokasi-lokasi yang bersifat antagonis di dalam produksi media, khususnya dalam media sosial.

Akibatnya, ambivalensi dan ambiguitas kelompok-kelompok miskin yang kebanyakan juga kaum Muslim ini dimanfaatkan sebagai komoditas politik dan ekonomi. Politik persebaran ketakutan bekerja secara efektif untuk menandai di mana saja praktik ketidakadilan itu berlangsung. Puncaknya, rekaman Ahok itulah yang membuat para pendukung demo 4 November 2016 berkumpul dalam jumlah yang secara relatif cukup besar.

Agensi sosial kaum Muslim sebagai konsumen media dakwah masih kurang diamati oleh para peneliti termasuk para wartawan atau jurnalis. Agensi-agensi sosial ini melipatgandakan dirinya bukan hanya melalui jejaring sosial dalam kehidupan sehari-hari saja, melainkan juga mengkonfirmasikan solidaritas mereka melalui basis-basis ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian mereka sehari-hari.

Pernyataan seorang tukang ojek yang sehari-harinya mangkal di seputaran Pasar Tanah Abang tadi menjelaskan bagaimana kinerja jejaring sosial telah menjadikan kaum miskin kota sebagai objek mobilisasi dukungan politik. Masalahnya, kesadaran menjadi warga yang baik pun hanya mereka tangkap sebagai sekadar wacana. Mereka memiliki logika untuk mengkonfirmasi wacana di dalam realitasnya yang paling konkret dan menerjemahkannya ke dalam realitas subjektif kehidupan mereka sehari-hari yang terpinggirkan dan termarjinalisasikan.

Berkumpulnya sejumlah anggota-anggota ormas Islam di mesjid Istiqal selama beberapa minggu kemarin menjelaskan bagaimana kesadaran “membela Islam” tidaklah hanya karena rekaman pernyataan Ahok semata. Membela Islam adalah perihal solidaritas sosial yang tidak sepenuhnya mereka dapatkan melalui fasilitas publik dan pelayanan negara (pemerintah), melainkan melalui jejaring sosial mereka.

Ahok barangkali adalah figur yang pada awalnya dapat diterima, namun kemudian rekam jejaknya mencederai orang kecil—yang kebanyakan adalah kaum Muslim. Narasi demikianlah yang terus dihidupkan melalui “narasi bergerak”, baik yang dimediasikan oleh medium teknologi digital maupun yang hanya muncul dalam selebaran-selebaran shalat Jumat, khususnya di beberapa wilayah tempat kaum miskin Jakarta merasa menjadi korban atas kebijakan Ahok. Sementara itu, media seperti televisi telah berpuluh tahun mengkonfirmasikan Islam sebagai komoditas keshalehan, sehingga masyarakat miskin hampir tidak punya kesempatan untuk menjadi kritis karena serta-merta diposisikan sebagai konsumen dan bagian dari polemik Ahok.

Jika kenyataannya seperti demikian, maka dua pertanyaan mengenai “kepentingan siapa” dan “risiko apa” tadi telah terjawab: apa lagi kalau bukan menjadikan kaum miskin sebagai komoditas yang akan menguntungkan media massa di Indonesia? Lantas, apakah mereka peduli pada literasi kaum Muslim yang menjadi objek mobilisasi politik melalui mediatisasi dakwah? Sepertinya tidak. []


Daftar Bacaan

Ambrust, Walter. 2000. Mass Mediations: New Approaches to Popular Culture in the Middle East and Beyond. Berkeley: University of California Press.

Eickelman, Piscatori. 1996. Muslim Politics. Princeton: Princeton University Press.

Masud, Salvatore and  van Bruinessen, 2009. Islam and Modernity: Debate and Key Concept. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Salvatore, Armando dan Levine, Mark. 2005. Religion, Social Practice and Contested Hegemonies: Reconstructing Public Sphere in Muslim Majority Societies. NY: Palgrave McMillan.