Pada September 1969, media Indonesia geger dengan kisah tentang Kostermans, ilmuwan terkemuka kelahiran Belanda yang bekerja di Kebun Raya Bogor. Ia menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan kekasihnya. Namun, alih-alih kasus pembunuhan, sorotan media lekas bergeser pada keterbukaan Kostermans yang mengakui homoseksualitasnya. Tajuk utama pada tahun 1970 ramai mengutip Kostermans yang menyatakan bahwa, “Perbuatan homo dianggapnya bukan apa-apa”.[1] Dakuan optimistik ini rupanya keliru. Tindakan homoseksual tentu “apa-apa”, sebagaimana ditunjukkan oleh ramainya tanggapan atas orientasi seks Kostermans.

Meskipun homoseksualitas menjadi fokus sebagian besar pembicaraan, kasus itu juga mengangkat kategori “wadam” ke tengah lampu sorot. Istilah yang baru mengemuka pada 1969 itu menyerap perhatian dan dikenal publik dengan sangat cepat. Arief Budiman adalah salah satu yang pertama kali memakai dan mendefinisikan kategori baru ini melalui tulisannya yang bertajuk “’Wanita-Adam’—Sebuah Persoalan” (Kompas, 16 Januari 1969: I & III).

Uniknya, meski masih diasosiasikan dengan istilah yang lebih umum dan menghina seperti “banci”, “wadam” (kategori yang diubah menjadi “waria” pada 1978) adalah salah satu kisah sukses Orde Baru. Istilah itu menghasilkan sederet organisasi, perhelatan, serta toleransi hingga taraf tertentu, yang masih bertahan sampai sekarang.

Perbincangan yang mulai muncul pada awal pembentukan rezim Orde Baru ini masih menemukan gaungnya hingga hari ini. Pada awal 2016 lalu, media di Indonesia dengan tergesa-gesa melaporkan perihal deretan alfabet yang membentuk sebuah singkatan: LGBT. Singkatan itu umumnya digunakan dalam bahasa hak asasi manusia transnasional yang berbasis di Amerika Serikat. Namun, media di Indonesia tidak menaruh banyak perhatian pada makna masing-masing huruf dalam singkatan itu. Yang umumnya mengemuka adalah konotasi samar tentang bentuk homoseksualitas Barat serta kerusakan moral. Berbagai macam media di Indonesia, dengan bantuan aktor-aktor yang berbagai juga macamnya, menggunakan LGBT sebagai istilah umum yang memiliki berbagai makna peyoratif: anti-Indonesia, imperialis, anti-agama, ateis, gangguan jiwa, atau penyimpangan secara medis.

“Waria” hari ini kerap diterjemahkan sebagai “transjender”, huruf “T” dari singkatan “LGBT”. Namun, “waria” tidak harus dilihat sebagai bagian atau elemen pembentuk LGBT. Sebagian “waria” menolak diklasifikasikan sebagai bagian dari singkatan LGBT. Mereka menganggap telah menjadi bagian mapan dalam masyarakat Indonesia, dan tidak perlu berkongsi dengan kalangan lain yang perjuangannya tidak punya hubungan dengan mereka. Lebih lanjut lagi, mereka menganggap penyematan akronim ini bisa merusak kerja produktif mereka selama bertahun-tahun.

Apabila kita melihat diskusi tentang LGBT di media belakangan ini secara menyejarah, kita akan menemukan bahwa pentahbisan definisi “normal”, serta pemahaman jender secara biner yang diasosiasikan dengannya, merupakan hasil bentukan baru di Indonesia.  Seperti kategori-kategori birokratis dan hukum di Indonesia, definisi tentang laki-laki dan perempuan ideal Indonesia hari ini dibentuk oleh Orde Baru.

Pemahaman seksualitas baku dalam bentuk jender biner baru mengemuka pada akhir tahun 1960an, terutama didukung oleh pemahaman umum tentang psikologi. Laki-laki adalah laki-laki; perempuan adalah perempuan. Pernyataan ini memang terkesan lumrah, tapi tidak selalu lumrah, baik di Barat atau pun di Indonesia. Mendefinisikan laki-laki dan perempuan membutuhkan kerja keras, begitu juga mendefinisikan mereka yang mengganggu dua kategori itu.

Gambar 1: Ilustrasi pemerintah tentang laki-laki dan perempuan yang patut pada 1971. Dalam gambar tertulis: “Fungsi wanita dan pria dalam keluarga. Perbedaan sifat wanita dan pria. Sama sama hak derajat.”

 

“Perempuan Sempurna” dan “Laki-Laki Komplit”

Sebagaimana dicatat oleh Boellstroff (2007: 86), perubahan makna yang diasosiasikan dengan kategori “banci”, “wadam”, dan “waria”, bertepatan dengan “mulai berkuasanya pemerintahan Orde Baru Soeharto pada akhir 1960an, yang memadukan pemerintahan otoritarian dengan ekonomi developmentalis.” “Wadam” adalah kategori penting yang mengejawantahkan perdebatan serta penerjemahan sains tentang seksualitas. Pada 1960an, akademisi dan kaum intelektual pada umumnya dengan jitu memilah homoseksualitas dari “wadam” dan “banci”, berdasarkan teori-teori psikologi dan saintifik mutakhir pada masanya. Memang, perbandingan dengan homoseksualitas sesekali muncul, tapi tak jadi pembahasan utama.

Perbincangan tentang “banci” yang jadi makin lumrah pada akhir 1960an ini tak sepenuhnya dipandang sebagai perubahan positif dalam geografi urban Indonesia. Bagi banyak orang, “wadam” kerap diasosiasikan dengan kehidupan malam dan kerja seks. Politisi memandang figur-figur celaka ini secara prihatin. Pada 1971, ketika ditanya kenapa balai kota Bandung dipasangi pagar tinggi dan lampu keamanan, walikota Otje Djundjunan menjawab sambil tersenyum, “[pagar] untuk mencegah kambing dan wadam (bantji) supaya tidak masuk tanah kantor walikota.” (Kompas, 3 April 1971: 2). Kala itu, setidaknya 88 “wadam” berkumpul di tempat tersebut pada malam hari.

Gambar 2: “Jakarta Kita dan Suatu Malam di Jalan Krakatau”, Kompas, 4 Nov 1979, hal. 2. Asosiasi umum tentang waria dengan seks di tempat umum dan crossdressing masih relatif konstan.

 

Intelektual publik dan ketua pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Hamka pun sempat menyatakan kecemasannya melihat pertumbuhan “banci” di Jakarta. Dalam panduan spiritual populer yang ditulis pada 1965, ia membandingkan “banci” dengan orang-orang homoseksual yang ia lihat di Roma dan Amsterdam.

Di zaman modern ini, orang laki-laki yang telah rusak jiwanya lalu mencintai sesama laki-laki itu dinamai kaum “Homo Sex” atau “Homosexual”, dan kalau perempuan menyukai sesama perempuan dinamai kaum “Lesbian”. Penyakit ini sudah sangat menular dan merebak di Benua Eropa dan Amerika di zaman akhir-akhir ini. Di negeri Inggris pernah seorang “Menteri” dihadapkan ke muka pengadilan and dihukum dan didenda, karena dia telah berani berterang-terang saja ber“homo” dengan seorang pemuda.

Tetapi mengapa kita musti mengembara sejauh itu? Di muka Mesjid Istiqlal dan di muka Kathedraal (Gereja Besar Katholik) di Jakarta dan di muka Mesjid Al-Azhar sendiri, tidak jauh dari rumahpenulis Tafsir ini, bila hari sudah lebih dari pukul 10 malam, berkeliar-anlah banci-banci, laki-laki yang menyukai itu, di hadapan mata orang yang lalu lintas. (Hamka, 1981)

Teks ini kemungkinan besar merupakan tanggapan atas banyaknya kemunculan “banci” dalam ruang urban dan media massa, juga menguatnya asosiasi dengan kecantikan serta hasrat seksual. Misalnya, mereka muncul dalam Jakarta Fair pada 1968, serta kontes kecantikan waria yang dihelat setidaknya sejak 1969. Di luar pernyataan bahwa “banci” tak ada bedanya dari homoseksual, sebagaimana di Amsterdam dan Roma, wacana nasional yang lebih subtil mengenai kategori “wadam” mengemuka pada periode ini. Di luar penghakimannya itu, Hamka membuat perbandingan penting antara homoseksualitas sebagai kekuatan luar, dan “banci” sebagai manifestasi Indonesia.

Gambar 3: “Djakarta Fair Sudah Tutup Tapi Bantji2 Go-Go Terus”. Artikel majalah tentang “bantji”  di “Stand A-Go-Go” Taman Hiburan Jakarta. “Menganggap dirinja adalah wanita 100%” (Varia, 7 Agustus 1968, hal. 18).

 

“Wadam” sebagai sebuah kategori bisa dilacak hingga tahun 1969, sebagai cara sebuah kelompok di Jakarta untuk memperoleh layanan bantuan dari pemerintah. Pendiri Hiwadam Jakarta, Maya Puspa, menjelaskan bahwa sebelum 1960an “banci” umumnya tidak tampil di ruang publik. Baru pada akhir 1960an para “banci” muncul ke permukaan. Toleransi baru atas para “banci” ini tampaknya tumbuh dari dua sumber. Pertama, munculnya bentuk-bentuk pekerjaan baru bagi para “banci” pada masa ini, yakni salon kecantikan, tari-tarian, serta industri hiburan. Kedua, mulai tumbuhnya ruang-ruang urban untuk para “banci” bersosialisasi, bertemu laki-laki, dan melakukan kerja seks. Pengerucutan dua perubahan ini menjadi kategori “wadam” perlu diperhatikan: tampaknya aura dari otoritas saintifik dan negara yang dilimpahkan pada kategori “wadam” juga dibarengi dengan semacam kehormatan, dan dengan demikian juga penerimaan sosial, yang dulunya tak pernah ada.

Kata “wadam” adalah singkatan dari “Hawa” (udara) atau “wanita”, dan “Adam” (figur laki-laki dan manusia pertama dalam Al-Kitab dan Al-Quran). Kategori ini berguna karena menjarakkan mereka dari kategori “banci”, yang dikonotasikan dengan status kelas bawah dan tidak normal. Dalam teks media dan psikologi populer, “wadam” kerap kali diterjemahkan sebagai “transvestite” atau “transsexual”—istilah modern yang lebih netral dengan aura yang lebih terhormat. Baik “wadam” maupun profesi kedokteran (yang sebagian besar berada di bawah naungan pemerintah Indonesia) mengambil ide-ide yang beredar secara global tentang transseksualitas, seperti kisah operasi pergantian kelamin Christine Jorgensen pada 1952 yang marak dipublikasikan di media global.[2]

Perumusan seksualitas ini umumnya dibingkai dalam konteks reproduksi dan kesuburan heteroseksual yang punya peran penting dalam ekonomi nasional dan global. Pada periode ini, peliputan media tentang pendidikan seks dan Keluarga Berencana jauh lebih banyak ketimbang perdebatan tentang transseksualitas atau pun homoseksualitas—meski terkadang keduanya dibahas secara bersamaan. Di Indonesia, makna “wadam” dibentuk dalam ruang ideologis ini, dengan ditopang ide-ide nasional dan transnasional.

Konstruksi tentang seksualitas heteronormatif-produktif pada masa Orde Baru berhubungan dengan tatanan ekonomi global yang menempatkan reproduksi serta kontrol atasnya sebagai hal yang pokok dalam pertumbuhan. Misalnya, publikasi Limits to Growth (1972) oleh Club of Rome menunjukkan hasrat ekonomi-politik nasional dan internasional untuk mengendalikan reproduksi serta menyalurkannya pada pembangunan ekonomi. Indonesia pada masa Soeharto, sebagai negara developmentalis yang punya hubungan dekat dengan Amerika Serikat, secara antusias memeluk kebijakan semacam itu.

Misalnya, organisasi PKBI (Perkumpulan Keluarga Berancana Indonesia) yang dibentuk pada 1957, bergabung dengan International Planned Parenthood Foundation pada 1969. Organisasi ini bergerak dalam perencanaan keluarga. Program ini memperoleh “sukses” besar ketika pemerintahan Soeharto dipuji-puji oleh pemerintah Barat karena kemampuannya mendongkrak pertumbuhan penududuk pada 1970an dan 1980an. Namun, Anderson (2008) menyatakan bahwa kesuksesan program tersebut dilandasi oleh “kebijakan-kebijakan yang sangat koersif dan intrusif”.

Pada saat yang bersamaan, sebagai negara militeristik yang punya penekanan khusus pada maskulinitas, pemerintahan Indonesia memiliki berbagai macam upaya untuk mendefinisikan peran jender—utamanya dalam konteks keluarga. Dalam periode inilah keluarga dilihat sebagai unit paling kecil dalam pemerintahan nasional, dengan ayah sebagai kepala keluarga, dan ibu sebagai pihak yang mendukung dan mengasuh (Suryakusuma, 2011). Rujukan pada peran-peran ini mulai mengemuka sejak akhir 1960an. Sejak masa ini pula pertumbuhan pasar konsumen menempatkan seksualitas dalam bentuk yang lebih sensual di mata publik. Pemerintah berupaya mengendalikan hal ini melalui sensor, tapi tidak mudah. Pada titik ini, pemerintah Indonesia berjibaku untuk merekonsiliasikan dua pertentangan. Pada satu sisi, ide tentang keluarga produktif, dan pada sisi lain provokasi imaji sensual di media—terutama imaji tentang perempuan.

“Wadam” adalah bagian dari provokasi sensual ini—sekaligus keajaiban sains modern, sebagaimana diserukan dalam laporan-laporan awal tentang operasi pergantian kelamin. Media umumnya menerjemahkan ide-ide dari psikologi dan teknologi bedah sebagai alat yang bisa membuat “…laki laki komplit dan wanita sempurna” (Tempo no. 32, 13 Oktober 1973: 35). Upaya-upaya ilmuwan, psikolog, dan dokter untuk menjernihkan posisi mereka mengenai “wadam” menjadi sangat penting dalam menyediakan terjemahan serta interpretasi tentang gagasan-gagasan baru mengenai seks secara umum pada publik Indonesia.

Wanita-Adam: “Wadam” dan “Waria”

Akademisi Arief Budiman menyambut kemunculan kategori “wadam” pada Januari 1969 melalui bahasa ilmiah pada halaman pertama koran Kompas (16 Januari 1969: 1 & 3). Ia mendefinisikan kategori “wadam” sebagai berikut:

Jang kedua, terdjadi kelainan identifikasi diri. Laki2 berperas sebagai wanita dan sebaliknja wanita berperan sebagai laki2. Djenis2 seperti inilah jang biasanja kita golongkan sebagai wadam, atau dulu di kenal dengan istilah bantji. Dalam psychologi abnormal dikenal istilah transvestis. Arti transvestism terbatas hanja pada orang2 jang suka berpakaian seperti orang2 jang djenis kelamin berlawanan dengan djenis kelaminja sendiri, jakni laki2 jang suka berpakaian wanita dan wanita jang suka berpakaian laki2. Kemudian ternjata, bahwa banjak orang2 transvestite ini, djuga melakukan kegiatan homoseksuil, meskipun tidak semuanja.

Maka kiranja tepat bila kita katakan, bahwa jang dimaksud dengan wadam ialah orang orang transvestite, jakni orang orang jang mengalami kepuasaan dengan bertingkah laku sebagai orang dari djenis kelaminja sendiri. Dan orang2 transvestite atau wadam ini, ada jang aktivitasnja terbatas hanja pada tjara berpakaianja sadja jang tidak wadjar, ada jang sampai melakukan hubungan seksuil dengan memerankan peran djenis seks.

Perbincangan ilmiah dalam memahami seksualitas, interseks, dan jender, memang punya pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kategori “wadam”. Pada saat yang bersamaan, perbincangan ini juga menekankan wacana dominan tentang heteroseksualitas dan reproduksi yang menjadi obsesi pemerintahan Soeharto (Suryakusuma, 1996).

Hal ini tampak dalam adopsi teori gender identity—diterjemahkan sebagai “identitas jender”—yang dicetuskan oleh Robert Stoller (Majalah Kesehatan no. 37, 1973, hal. 89-90). Daya tarik teori ini di ranah populer, utamanya, adalah karena ia bisa memfasilitasi gagasan tentang seperangkat karakteristik yang “tak terbantahkan” untuk mendefinisikan baik laki-laki maupun perempuan. Teori ini bertemu dengan ide-ide tentang jender yang berasal dari Islam dan Indonesia pada kala itu. Ekspresi “kodrat” misalnya, telah mencapai makna yang relatif stabil dalam ranah ideologi jender populer dan negara, dan tampak dekat dengan definisi “identitas jender” Stoller.

Penyebutan “wadam” dalam hubungannya dengan teori psikologi dan psikiatri jadi makin santer ketika kasus Vivian Rubianti mengemuka pada 1973. Ketika itu, Vivian baru saja melakukan operasi pergantian kelamin di Singapura dan meminta pergantian itu diakui secara hukum. Operasi ini memancing cukup banyak perhelatan yang disponsori oleh pemerintah, salah satunya adalah seminar besar tentang operasi pergantian kelamin. Hal ini berujung pada pembuatan undang-undang, persiapan sejumlah rumah sakit untuk melakukan operasi, juga permintaan dukungan publik secara lebih luas.

Selain konsep identitas jender, teori genital unfinishedness yang dicetuskan oleh psikolog dan seksolog Amerika John Money juga punya andil besar dalam perbincangan ini. Teori ini diterjemahkan sebagai justifikasi bagi intervensi medis atas tubuh interseks, yang umumnya disebut sebagai “hermafroditisme” di Indonesia, melalui operasi “penyempurnaan” kelamin. Di sepanjang 1960an dan 1970an, tidak ada pembedaan yang tegas antara interseks dan transseksual, dan dengan demikian, operasi pergantian kelamin lumrah diterapkan bagi kedua kategori tersebut. Dalam berbagai catatan, dua kelompok ini pun umumnya dinilai saling berhubungan. Regulasi mengenai operasi kelamin yang dikeluarkan pada 1979 berlaku baik untuk transseksual maupun interseks.[3]

Laporan-laporan awal media bahkan mempertanyakan kemungkinan “wadam” untuk memiliki anak—penanda paling utama bagi keperempuanan. Hal ini masih menjadi masalah besar dalam membicarakan kemungkinan “wadam” untuk menjadi perempuan sempurna: sebagaimana dalam kasus Vivian Rubianti dan Netty Irawati yang menjelaskan bahwa ketidakmampuan memiliki anak ini mengkompromikan keperempuanan mereka (Tempo, 6 Oktober 1973: 46-47, 49-50; Kompas 15 Agustus 1975: I & XII).

Pemisahan tegas kategori transseksual dari interseks baru terjadi pada 1980an. Hal ini tampak jelas dari perkembangan aspek hukum dari operasi pergantian kelamin. MUI merilis fatwa yang menerjemahkan “banci” sebagai “khuntsa”, serta mendeklarasikan bahwa operasi pergantian kelamin tidak bisa diterima.[4] Peraturan tentang operasi penggantian kelamin pun “disempurnakan” pada 1989 melalui perubahan judul—dari peraturan tentang “Penunjukan Rumah Sakit Dan Tim Ahli Sebagai Tempat Dan Pelaksana Operasi Penggantian Kelamin”, menjadi peraturan tentang “Penunjukan Rumah Sakit Dan Tim Ahli Sebagai Tempat Dan Pelaksana Operasi Penyesuaian Kelamin”. Kata “penggantian” (bagi interseks dan transseksual) diubah menjadi “penyesuaian” (bagi interseks). Dengan cara ini, operasi penggantian kelamin bagi “waria” menjadi tidak sah secara hukum.

Meski demikian, CEBIOR di Rumah Sakit Kariadi Semarang—hari ini menjadi pusat riset dan operasi pasien interseks di Indonesia yang terkemuka—tetap menyediakan layanan operasi penggantian kelamin bagi transseksual hingga 1999 (setidaknya secara resmi). Sejak 1999 mereka hanya menyediakan layanan “penyesuaian” bagi interseks—meski nyatanya jumlah operasi yang dilakukan cukup sedikit. Umumnya lembaga tersebut berfokus pada pembuktian ilmiah tentang jender pasien—misalnya, bukti yang bisa jadi dasar pergantian identitas di KTP bagi pasien interseks agar kelamin mereka diakui secara hukum.

Sejarah Jender di Indonesia

Kontroversi LGBT yang timbul dan tenggelam pada 2016 lalu bukanlah pertama kalinya seksualitas dan jender diperbincangkan dalam media Indonesia. Sejak penghujung 1960an, pemerintah dan media terlibat dalam upaya-upaya mendefinisikan laki-laki dan perempuan “normal”. Namun, upaya-upaya ini kerap bertabrakan dengan realitas sosial. Pemerintah Orde Baru menemukan bahwa definisi “laki-laki dan perempuan sempurna” mereka adalah sebuah fantasi yang memerlukan pentahbisan dan pemaksaan secara konstan.

Sepanjang 1980an hingga kini, definisi yang makin sempit mengenai seks/jender biner makin menguat. Perspektif historis bisa mengantarkan kita pada pemahaman bahwa aspek yang paling tidak ramah dalam debat kita hari ini bisa dilacak pada wacana simplistik—sekaligus koersif—Orde Baru tentang jender yang dimaknai sebatas sebagai seksualitas reproduksi. Perspektif ini masih didukung oleh banyak politisi dan profesional medis di Indonesia. Pada satu sisi, hal ini didukung oleh pemaknaan “kodrat” yang secara hati-hati didefinisikan melalui biologi—yang mengemuka dalam berbagai bentuk makna simbolik, beriringan dengan makin kuatnya ekspresi Islam dalam ruang publik sejak 1998. “Kodrat” laki-laki dan perempuan terus menguat bahkan setelah penggagasnya, Orde Baru, tumbang.

Namun, keragaman gagasan tentang jender dan seksualitas bisa tampak sangat merumah di Indonesia. Praktik sosial seringkali malah menggusur rancangan mereka yang berkuasa—bukan sebaliknya. Siapa yang mengira bahwa wacana Orde Baru yang hendak “mematri” laki-laki dan perempuan dalam peran-peran mereka dalam melayani “pembangunan” malah menghasilkan kategori “wadam” atau “waria”? Di Indonesia, identitas hibrida serta keragaman moda identifikasi malah jauh lebih normal ketimbang kategori konseptual “laki-laki” dan “perempuan” yang cupet.

Kita hanya bisa berimajinasi tentang proses adaptasi dan hibridisasi apa yang mungkin bergerak di sekitar LGBT. Desain Orde Baru tentang “laki-laki komplit” (kepala keluarga) dan “perempuan sempurna” (ibu rumah tangga) mengingatkan kita bahwa konstruksi jender normatif gagal memperhitungkan realitas—dan keajaiban—kehidupan sosial di Indonesia hari ini. []


Daftar Pustaka

Buku

Anderson, Benedict. 2008. “Exit Suharto.” New Left Review, II, no. 50 (April): 27–59.

Boellstorff, Tom. 2007. “Warias, National Transvestites.” dalam A Coincidence of Desires: Anthropology, Queer Studies, Indonesia, 78–113. Durham: Duke University Press.

Suryakusuma, Julia I. 1996. “The State and Sexuality in New Order Indonesia.” dalam Fantasizing the Feminine in Indonesia, edited by Laurie J. Sears, 92–119. Durham: Duke University Press.

Suryakusuma, Julia I. 2011. State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia. Depok, West Java, Indonesia: Komunitas Bambu.

Amrullah, Prof. Dr. Syaikh Abdulmalik Bin Abdulkarim Amrullah (Hamka). 1981. Tafsir Al-Azhar Juzu’ XIX. Yayasan Latimojong, Surabaya. edisi kedua, cetakan pertama 1975, ditulis pada 1965.

 

Koran dan Majalah

“Prof Dr. K. Perentjana Pembunuhan dalam Tanda Tanya”, Kompas, 22 September 1969, hal. 1-2

“Dua Dunia Yang Belum Sudah”, Tempo, 6 Oktober 1973, hal. 46-47, 49-50

“Berkenalan dengan Benny Runtuwene yang Menjadi Netti Irawaty”, Kompas 15 Agustus 1975, hal. I & XII

“Buya Hamka Mengenai Kasus Ganti Kelamin & Pertunangan”, Kompas, 22 September 1973, hal. 1 & 12

“Sedikit Tentang Hal Banci”, Majalah Kesehatan no. 37, tahun IV, 1973, hal. 89-90

“‘Wanita-Adam’—Sebuah Persoalan”, Kompas, 16 Januari 1969, hal. 1 & 3

“Memotong & Membelah, Mudah”, Tempo no. 32, 13 Oktober 1973, hal. 35

“Pagar untuk Cegah Wadam dan Kambing”, Kompas, 3 April 1971, hal. 2

“Jakarta Kita dan Suatu Malam di Jalan Krakatau”, Kompas, 4 Nov 1979, hal. 2

“Djakarta Fair Sudah Tutup Tapi Bantji2 Go-Go Terus”, Varia, 7 Agustus 1968, hal. 18