Malam semakin larut saat para wakil rakyat di ruang sidang DPR/MPR Senayan membahas pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada), 25 September 2014 lalu. Sidang paripurna yang menjadi penentu mekanisme pemilihan kepala daerah itu telah dimulai sejak pukul 14.00 WIB dan sejak awal telah dihujani interupsi serta beberapa kali skors. Menjelang pergantian hari, perdebatan kian memanas. Sejumlah anggota merangsek naik podium untuk mendekati kursi pimpinan sidang yang diduduki politikus Golkar, Priyo Budi Santoso. Situasi bertambah keruh saat 123 anggota fraksi Partai Demokrat memutuskan walk-out dari sidang, sesaat sebelum pemungutan suara dilakukan. Aksi ini direspon dengan teriakan-teriakan dan tepuk tangan dari fraksi lain, yang membuat situasi makin tak terkendali.

Drama di ruang sidang itu menjadi primadona pemberitaan televisi; ia merasuki diskursus yang berkembang di tengah masyarakat, serta sempat menjadi trending topic di media sosial.

Sekitar pukul 02.00 WIB, pimpinan sidang mengetuk palu untuk mengesahkan UU Pilkada yang menetapkan bahwa pimpinan daerah dipilih melalui perwakilan DPRD, tidak lagi dipilih secara langsung oleh masyarakat. Keputusan ini menjadi salah satu keputusan kontroversial yang diambil di penghujung masa jabatan DPR 2009-2014.

Bersamaan dengan dilaksanakannya Pemilu Presiden secara langsung pada tahun 2004, terbit pula UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan pemilihan kepala daerah secara langsung. Undang-undang ini dinilai sudah sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 (Kompas, 27 September 2004). Namun, dalam pelaksanannya, pilkada langsung tak lepas dari masalah. Berdasarkan pengamatan AJI atas data Imparsial dan pemberitaan Kompas (Sirait, 2006), masalah yang muncul adalah soal kacaunya Daftar Pemilih Tetap (DPT), praktek politik uang, aksi massa yang tidak menerima kekalahan, hingga gugatan kecurangan ke Mahkamah Konstitusi. Besarnya anggaran serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunkan hak pilih juga merupakan salah satu masalah dari Pilkada langsung. Namun, Pilkada langsung juga membawa angin segar dengan tren kemunculan kepala daerah berkualitas di sejumlah daerah.

Media Membingkai Drama

Polemik seputar pemberitaan RUU Pilkada mengerucut dalam perbedaan pandangan antara Koalisi Merah Putih (KMP) yang didukung oleh Gerindra, Golkar, PKS, PAN, serta PPP, dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari PDIP, NasDem, Hanura, PKB, dan PKPI. Sepanjang 26-28 September, pemberitaan di dua TV berita yang bersiaran secara nasional, Metro TV dan TV One, menyoroti isu ini dengan sudut pandang berbeda.

Metro TV biasanya mengawali berita dengan memutar tayangan kericuhan sidang dengan hujan interupsi serta aksi walk-out Partai DemokratDalam naskahnya, Metro TV menekankan aksi walk-out Demokrat sebagai pemicu kekalahan KIH  dalam pemungutan suara RUU Pilkada. Metro TV juga secara terus-menerus  menayangkan pernyataan Presiden SBY yang kecewa dengan disahkannya RUU Pilkada. Dalam menakar sikap SBY terhadap putusan walk-out Demokrat dan kekecewaannya, Metro TV menginterpretasikannya sebagai politik muka dua, plin plan, dan pencitraan.

Sikap ini diperjelas dengan mengangkat pemberitaan dari media sosial twitter, yaitu dengan muculnya tagar #ShameOnYouSBY sebagai bentuk kekecewaan para netizen terhadap sikap ia dan partainya. Bentuk kekecewaan diperluas dengan pernyataan  warga (vox pop) mengenai Pilkada melalui DPRD yang dianggap mengebiri kedaulatan rakyat. Demonstrasi WNI di Washinton DC, tepatnya di depan hotel tempat Presiden SBY menginap dalam kunjungannya terkait agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga membumbui pemberitaan Metro TV. Dalam pemberitaan lain, pola yang kerap dipakai Metro TV adalah dengan menayangkan pernyataan sejumlah kepala daerah, LSM, dan aksi massa yang menolak RUU Pilkada.

Angle yang berbeda diterapkan oleh TV One dalam memotret  aksi walk-out Demokrat. Stasiun TV milik ketua umum Partai Golkar tersebut menayangkan pernyataan sejumlah kader Demokrat mengenai alasan dibalik keputusan walk-out; bahwa suara mereka tidak diakomodasi oleh PDIP sebagai bagian dari transaksi politik untuk memenangkan pemunguntan suara RUU Pilkada bagi KIH. Kekecewaan ini dipertebal dengan menayangkan berulang-ulang video SBY di Youtube soal kekecewaannya terhadap PDIP yang dianggap tidak mengakomodasi 10 syarat dukungan untuk Pilkada langsung.

Segmen dialog lebih banyak membahas soal pembelaan Demokrat atas aksi walk-out mereka dan sikap KMP pasca sidang paripurna yang secara gamblang mendukung Pilkada melalui DPRD. Pembingkaian berita untuk mendukung mendukung Pilkada melalui DPRD juga tercermin dari seringnya TV One memutar tayangan pidato Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyatakan pemerintah menerima hasil sidang paripurna soal RUU Pilkada.

Dari pola berita kedua TV di atas, jelas terlihat sejumlah perebedaan mencolok dalam membingkai polemik RUU Pilkada. Metro TV, menunjukkan sikap bahwa kekalahan KIH di paripurna adalah karena sikap walk-out Demokrat yang dinilai mengkhianati komitmen awal mereka untuk meletakkan suara di kubu Jokowi-JK. Sikap ini juga diperjelas dengan mengangkat banyak kecaman terhadap SBY di media sosial dan aksi demonstrasi WNI di AS. Untuk menunjukkan sikap SBY yang plin-plan serta penuh pencitraan, Metro TV hampir selalu menempelkan berita walk-out Demokrat dengan pernyataan SBY yang kecewa dengan disahkannya RUU Pilkada. Metro TV bahkan menggunakan filler dengan judul “Matinya Kedaulatan Rakyat” sebagai bentuk ketegasan menolak RUU Pilkada.

Sikap sebaliknya justeru ditunjukkan TV One. Partai Demokrat diberi banyak ruang untuk menyatakan alasan mereka walk-out karena kecewa dengan PDIP. TV One sama sekali tidak menyinggung respon masyarakat soal kekecewaan disahkannya RUU Pilkada baik secara langsung ataupun di media sosial. TV One justru menayangkan dialog-dialog panjang tentang kesuksesan KMP memenangkan voting dan sikap solid mereka terhadap Pilkada tak langsung karena dianggap lebih mewakili semangat demokrasi perwakilan Pancasila. TV One bahkan memutar dialog bersama sang pemilik media yang juga petinggi Golkar, Abu Rizal Bakrie, yang mendukung Pilkada tak langsung.

Sekilas tak ada yang aneh dengan pola pemberitaan tersebut: keduanya mewakili dua posisi parlemen dalam menyikapi RUU Pilkada. Namun, bukankah yang menjadi fokus utama pemberitaan seharusnya adalah soal RUU Pilkada? Jika menengok kembali berita-berita itu, media justru lebih banyak memberitakan kegaduhan dan drama politik  para politikus yang sibuk berkoalisi. Penjelasan seperti kekurangan dan kelebihan Pilkada, langsung maupun tidak langsung, hanya diberi porsi secuil. Itu pun hanya dibangun lewat opini pengamat atau politikus, tanpa dipertajam data-data riset yang mendukung.

Metro TV mengecam SBY lewat sejumlah framing, dalam kontrasnya dengan pendapat masyarakat soal polemik ini. Sementara TV One menayangkan pembelaan diri Partai Demokrat yang dihadapkan dengan sikap kecewa PDIP, serta keberhasilan KMP yang memenangkan voting RUU Pilkada. Sikap masyarakat, bahkan nyaris tak diangkat dalam pemberitaan ini. Kedua TV, didominasi narasumber dari partai.

Dalam buku bertajuk Is Anyone Responsible? (1991)Shanto Iyengar mengevaluasi efek dari pembingkaian berita televisi terhadap isu politik.

"… the framing of issues by television news shapes the way the public understands the causes of and the solutions to central political problems. Since electoral accountability is the foundation of representative democracy, the public must be able to establish who is responsible for social problem. Yet the news media systematically filter the issues and deflect blame from the establishment by framing the news as "only a passing parade of specific events, a 'context of no context’."

Pemberitaan media tentang suatu isu membentuk pemahaman masyarakat soal isu tersebut. Dalam polemik RUU Pilkada, kedua media lebih menonjolkan drama politik dan konflik koalisi dalam parlemen. Masyarakat tidak memperoleh pemahaman mengenai apa yang sebenarnya menjadi permasalahan RUU Pilkada. Apa dampaknya terhadap hak politik mereka? Apakah Pilkada tidak langsung memang akan mematikan kedaulatan mereka seperti apa yang sering diberitakan Metro TV? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap hak pilih warga? Bagaimana seharusnya Presiden bersikap dalam hal ini? Masalah-masalah tersebut tidak terjawab karena kedua media lebih memilih menyiarkan kericuhan sidang, kehebohan di twitter, dan pendapat-pendapat politikus serta pengamat soal mengapa Partai Demokrat walk-out.

Dalam kaitannya dengan polemik RUU Pilkada, kedua media juga luput memberitakan permasalahan-permasalahan dalam Pilkada langsung secara utuh, serta apakah Pilkada lewat DPRD memang bisa menjadi solusinya. Kekurangan dan kelebihan kedua mekanisme tersebut tak dipertajam. Bambang Widjojanto dari KPK, dalam salah satu penyataan di Metro TV, berujar bahwa angka korupsi DPRD lebih tinggi dibanding kasus pada kepala daerah (hasil Pilkada langsung). Sayangya temuan ini tak digali lebih jauh dengan dukungan data. Pertanyaan Fadli Zon yang kerap dikutip, bahwa pemilihan DPRD telah sesuai dengan demokrasi perwakilan dalam Pancasila, ditelan bulat-bulat tanpa klarifikasi, misalnya, lewat kacamata pengamat hukum tata negara. Peran masyarakat yang dikatakan memiliki kedaulatan tertinggi, juga tidak dilibatkan lebih jauh.

Kondisi ini persis seperti yang dismpulkan dalam esai yang ditulis Scott London “How the Media Frames Political Issues”,

"…journalists may take us seriously as news consumers but generally ignore our wider role as citizens. As a rule, they do not encourage communication, strengthen the public dialogue, or facilitate the formulation of common decisions. In fact, they may do just the opposite by routinely framing news in objective and episodic formats. And "even when the function of journalism is considered to be education," in James Boylan's words, "the public's role is still likely to be conceived as passive."

Media memang memiliki kekuatan untuk membuat publik terus menerus mengikuti pergerakan suatu isu. Namun media cenderung secara rutin hanya memberitakan berdasarkan kejadian (seperti kericuhan sidang dan pendapat politikus), tanpa memberi pemahaman/konteks. Media juga tidak mendorong masyarakat terlibat lebih dalam untuk menelaah sejauh mana RUU Pilkada dapat mengancam kedaulatan mereka dalam memilih pemimpin daerah. Publik diperlakukan hanya sebatas penonton pasif, sementara masyarakat merupakan elemen utama dalam proses demokrasi dalam memilih pemimpin. Media seharusnya dapat membuka ruang dialog untuk masyarakat dalam menanggapi isu ini, bukan sebatas bertanya pada beberapa orang atau mengangkat apa yang menjadi trending topic di media sosial. []


Daftar Pustaka

Pemberitaan Kompas, 27 September 2004, dengan narasumber August Riewanto, Anggota KPU Kab. Sragen

Sirait, P. Hasudungan. 2006. Politik Pemilu dan Pilakda: Panduan Jurnalis Meliput secara Krits dan Obyektif. Aliansi Jurnalis Independen & Komisi Eropa: Jakarta

Iyengar, Shanto. 1991. Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues. University of Chicago Press