Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sejak kecil biasa disebut dengan panggilan Ical. Panggilan kecil itu bahkan tetap bertahan ketika ia menjadi “orang besar” dan terkenal seperti sekarang. Hampir semua koleganya—terlebih yang karib—memanggil Aburizal Bakrie cukup dengan panggilan Pak atau Bang Ical.

Tapi, sejak Ical ditetapkan sebagai capres dari Partai Golkar untuk Pemilu 2014. Atau barangkali lebih tepat, saat ia mendeklarasikan pencapresannya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor Jawa Barat pada 1 Juli dua tahun lalu, panggilan “Ical” diganti dengan panggilan “ARB”. Akronim tiga huruf besar ini dianggap lebih mustajab dan mampu mendatangkan keuntungan dan kekuasaan politik bagi diri dan partainya.

Iya, pergantian panggilan atau sebutan nama Aburizal Bakrie itu memang didasarkan pada pertimbangan marketing dan strategi politik untuk mendulang dukungan dan suara pada pemilihan mendatang. Menurut pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, panggilan Ical itu bukan hanya tidak pas bagi pencapresan Aburizal Bakrie, melainkan juga mengandung asosiasi yang negatif (lipi.co.id, Selasa, 3 September 2013).

Sebab, terang Ikrar, kata “Ical” dalam masyarakat Jawa Timur mengandung arti “hilang”. Artinya, Aburizal Bakrie bisa dianggap hilang dari bursa pencapresan. Penafsiran hilangnya Aburizal Bakrie dari pencapresan ini, kemudian oleh sebagian publik, dikait-kaitkan dengan persoalan bencana lumpur Lapindo Sidoarjo yang juga menghilangkan banyak rumah, tempat tinggal dan kehidupan warga di sana. Dengan kata lain, Aburizal Bakrie akan hilang dari bursa pencapresan, karena dihilangkan bencana lumpur yang sama. Suatu hal yang pasti tidak diinginkan oleh Aburizal Bakrie yang terlihat begitu ngotot jadi presiden.

Selain itu, penggantian sebutan “Ical” ke “ARB” bisa jadi juga karena diilhami dari sukses besar SBY pada dua pemilu sebelumnya. Dalam politik pencitraan, penyingkatan nama menjadi sekedar akronim memang lazim dilakukan. Di Amerika Serikat, mantan presiden Jhon F. Kennedy juga menyingkat namanya dengan akronim JFK. Di tanah air, Jusuf Kalla menjadi populer dengan JK, dan Joko Widodo menjadi Jokowi.

Meskipun sebenarnya, di kalangan internal Partai Golkar sendiri, penggantian sebutan “Ical” ke “ARB” tidak disepakati secara bulat oleh semua kader. Pengurus Golkar cabang Bali, misalnya, dikabarkan belum bisa menerima dan masih keberatan dengan sebutan “ARB”. Alasannya sederhana, “Ical” lebih dikenal luas masyarakat daripada “ARB”. Mereka khawatir masyarakat nanti justru malah bingung.

Namun, pengurus Golkar di tingkat pusat terlihat sudah sepakat untuk menggunakan “ARB” bagi pencapresan Aburizal Bakrie. “ARB” mulai ditekankan, ditebalkan, dan ditonjolkan. Sementara “Ical” disamarkan, pelan-pelan dihilangkan. Lihat di TV One. Nyaris berita-berita dan iklan-iklan tentang Golkar dan capresnya tidak menggunakan sebutan “Ical” lagi melainkan “ARB”. Bahkan, sudah ada situs resmi yang berisi tentang informasi seluruh kegiatan capres Aburizal Bakrie dan Golkar dengan nama “ARB 2014”. Di dalam situs ini, “ARB” seperti artis utama. Tak ada lagi “Ical”.

Padahal, perubahan nama “Ical” ke “ARB” sebagaimana ditegaskan di atas, didasarkan pada pertimbangan pemenangan politik golongan dan memiliki dimensi politik pelupaan. Dengan “ARB”, Aburizal Bakrie tidak semata-mata ingin merubah  image, tetapi juga ingin “membersihkan” dirinya dari kasus-kasus yang potensial menghambat laju pencapresannya, seperti kasus Lumpur Lapindo yang sampai saat ini belum kelar. Lumpur Lapindo, diakui tidak, selama ini memang identik dengan Aburizal “Ical” Bakrie. Jika menyebut kasus Lapindo, maka tak bisa dipisahkan dari Aburizal Bakrie dan/atau Ical.

Hal ini yang kemudian menjadi menarik untuk diperhatikan. Penggunaan sebutan “Ical” dan “ARB” bagi pencapresan Aburizal Bakrie, dapat digunakan untuk melihat gerak media yang partisan dalam politik pencapresan. Penggunaan sebutan nama “Ical” dan “ARB” menjadi bagian dari politik media yang berartikulasi dan berakrobat melalui perangkat-perangkat bahasa.

Sejauh penelusuran saya, media-media di bawah kepemilikan Aburizal Bakrie, dalam memberitakan pencapresan Aburizal Bakrie, banyak menggunakan sebutan “ARB”, bukan lagi “Ical”. Terlebih TV One. Sementara viva.co.id, yang masih bagian dari kelompok perusahaan Aburizal Bakrie, ditemukan masih sesekali menggunakan “Ical”, meskipun penggunaan “ARB” lebih dominan.

Bagaimana dengan media-media lain? Saya memang tidak menelusuri secara kuantitatif semua media yang bejibun jumlahnya itu. Saya hanya melihat kecenderungan Tempo (terlebih yang versi online) menggunakan sebutan “Ical” atau “ARB” dalam memberitakan pencapresan Aburizal Bakrie. Sejauh yang saya temukan, Tempo nyaris tidak pernah—atau minimal jarang—menggunakan “ARB” semenjak Aburizal Bakrie mendeklarasikan pencapresannya. Tempo lebih memilih tetap menggunakan “Ical”.

Media Bias dan Mesin Propaganda

Pada penilaian yang ekstrim, memang tak ada media yang sepenuhnya netral. Netralitas itu hanya mitos. Atau jargon semata. Apalagi di tengah-tengah peta kepemilikan media di Indonesia saat ini yang terkonsentrasi hanya pada segelintir elit. Yang bukan kebetulan, pemilik media-media itu, di antaranya merangkap sebagai politisi, ketua umum partai dan calon presiden sekaligus. Sungguh, netralitas media seperti sebuah lawakan di negeri ini.

Prinsip diversity of ownership dan diversity of content tak digubris. Akhirnya sudut pandang media menjadi seragam. Seragam dalam mendukung kepentingan satu orang dan golongan saja, yang tak lain para pemilik modal itu. Jika dahulu kehadiran media dianggap pilar keempat yang mampu menjalankan fungsi kritisnya di antara fungsi-fungsinya yang lain, atau orang menyebutnya, media sebagai anjing penjaga bagi kekuasaan (baik ekonomi dan politik) yang menyimpang. Kini malah berbeda. Muncul sindiran yang pesimistis melihat peran-peran media saat ini. Media sebagai anjing penjaga sudah dianggap semakin lunak pada majikannya. Ia hanya menggonggong pada orang lain, dan diam di hadapan sang tuan. Anjing-anjing itu sedang lapar, dan menengadah menjulurkan lidahnya pada para pemilik modal.

Tak heran, jika kemudian media-media menjadi sangat partisan. Noam Chomsky benar. Media selalu memiliki bias-bias tertentu dalam dirinya. Media tak pernah  bisa memposisikan dirinya seperti layaknya burung onta yang steril. Media pasti berpihak. Sialnya lagi, media berpihak dan loyal pertama-tama bukan pada warga—sebagaimana ditekankan Bill Kovach Tom Resentiel dalam Sembilan Elemen Jurnalisme—melainkan pada para saudagar.

Penggunaan “ARB” dalam media di bawah payung kepemilikan Aburizal Bakrie sebagaimana dibahas di atas juga merefleksikan dengan samar kebiasan media seperti tudingan Chomsky. Media telah memainkan peran partisan dalam politik pencapresan yang menghamba pada kepentingan modal si pemilik media dengan menggunakan bahasa sebagai strategi.

Media di bawah kepemilikan Aburizal Bakrie (terlebih TV One) begitu saja menerima dan memberitakan Aburizal Bakrie sebagai capres dengan panggilan “ARB”, sebagaimana diharapkan Aburizal Bakrie sendiri dan Partai Golkar. Media tersebut tidak mau mempertanyakan dan menggali secara kritis apa maksud dari perubahan “Ical” ke “ARB” itu, apa implikasi sosio-politiknya, dan sebagainya.

Tentu pilihan Tempo itu tak sekedar pilihan yang tak memiliki dasar. Pilihan Tempo bisa bermakna perlawanan, karena Tempo sadar penggantian nama “Ical” menjadi “ARB” didasari pertimbangan-pertimbangan politik tertentu yang tak serta merta dapat diterima dan dipakai begitu saja oleh para wartawannya.

Kondisi media yang partisan dan loyal pada pemilik modal (dan bukan pada warga)—sebagaimana ditunjukkan TV One dan media-media di bawah payung kepemilikan Aburizal Bakrie—mengikuti teori model propagandanya Noam Chomsky—bisa menjadikan media dengan sempurna menjelma sebagai alat tunggangan politik dan mesin propaganda yang gigih dalam waktu-waktu menjelang Pemilu 2014. Oleh karena itu, kita mesti waspada. Nyalakan kesadaran kritis, kata Chomsky, agar bisa lolos dan tak tertipu. []