Banyaknya respon masyarakat terhadap konten media adalah penanda positif atas meningkatnya literasi media. Meski belum ada ukuran yang pasti soal ini, namun berbagai ekspresi dan komentar yang muncul di berbagai kanal adalah indikasi akan tingkat melek media yang membaik. Contoh terakhir yang menyita perhatian dan mengundang partisipasi luas adalah petisi untuk memberhentikan tayangan Yuk Keep Smile (YKS) di Trans TV. Pemrakarsa petisi ini, Rifqi Alfian, menolak YKS karena menginginkan tontonan yang bermutu dan tidak membodohi publik, terutama anak-anak. Banyaknya penandatangan petisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak pasif ketika menonton televisi, melainkan turut aktif "menyalakan" pikirannya—sesuai dengan slogan Remotivi.

Pertanyaannya, siapa yang menilai dan berdasarkan apa ia menilai baik buruknya tayangan tersebut? Mengingat petisi tersebut beredar di internet, bisa disimpulkan bahwa mereka yang mengisi petisi ini  adalah warga yang memiliki akses dan pengetahuan untuk mengisi petisi di dunia maya. Dari berbagai komentar yang muncul, terlihat bahwa salah satu pembenaran penandatangan petisi adalah soal rendahnya mutu serta selera yang diwakili tayangan tersebut. Beberapa penandatangan menggunakan logika “saya tidak menonton tayangan yang tidak sekelas dengan saya, maka harus dihentikan”. Seorang teman bahkan berkata “thank God, gue udah nggak nonton TV lokal”.  Maka, remot kontrolmenjadi masalah kuasa atas selera.

Polemik ini menjadi  menarik untuk diikuti ketika diperjelas sebagai sesat pikir oleh beberapa individu yang mengatasnamakan publik. Roy Thaniago menguraikannya secara tajam dengan menggunakan argumentasi Pandji sebagai lensa untuk mengkritik logika umum bahwa baik buruknya konten disetir oleh kepemilikan selera kelas tertentu (baca: “Menguji Logika Pandji”). Kritik ini diperpanjang lagi oleh Arman Dhani yang mengamini pandangan Roy dan mempertegas bias kelas dalam menghakimi selera kelompok tertentu (baca: “Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu Televisi dan Media Sosial”).

Pertanyaannya, mengapa dominasi selera ini menjadi polemik (baru) dalam perkembangan budaya pop atau budaya massa, khususnya yang berkaitan dengan media? Hal ini mengingatkan kita pada perdebatan soal musik alay yang sempat mengemuka beberapa tahun terakhir. Ini juga mencerminkan arogansi kelompok masyarakat tertentu dalam menentukan selera, seperti telah disinggung oleh Roy.

Memang, dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan daya beli masyarakat bermuara pada menggelembungnya strata yang kita sebut dengan kelas menengah. Indikasi dari fenomena ini adalah konsumsi yang meningkat dan perluasan akses tontonan. Daya beli menjadi kuasa baru. Dalam arti riil, jumlah pelanggan TV berlangganan meningkat, terutama di wilayah perkotaan.  Secara sosiologis, yang terjadi adalah upclassing, di mana masyarakat seolah-olah mengalami mobilitas sosial karena memiliki peningkatan penghasilan.  

Namun, jumlah kelas menengah yang meningkat tidak menjamin mereka semakin melek media. Tidak ada korelasi antara meningkatnya daya beli dengan peningkatan melek media. Bertambahnya pengguna TV berlangganan tidak pula berarti bahwa mereka memiliki kuasa untuk menentukan tinggi-rendahnya suatu tontonan. Dalam hal ini, selera yang bergeser tidak menjamin mereka semakin peka terhadap konten tayangan. Paradoksnya, selera adalah cultural capital yang inheren atau ikut terbentuk saat seseorang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial. Inilah yang dipermainkan oleh industri media dengan dalih memproduksi “sesuai permintaan”, meski pada kenyataannya mereka lah yang punya kuasa untuk menentukan kualitas konten.

Dalam Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Bourdieu—dengan menggunakan data empiris dari masyarakat Perancis yang ia teliti—memaparkan panjang lebar bagaimana selera atau cita rasa terlahir dari struktur sosial (terutama pendidikan) dan dipelihara untuk mempertahankan status atau kedudukan.  Bourdieu mengistilahkannya sebagai habitus. Setiap individu mengenyam habitus yang tercermin dari preferensi budaya, serta selera atau cita rasa. Taste kemudian menjadi pembenaran yang meneguhkan posisi seseorang di dalam kelas. Ia menjadi justifikasi bagi seseorang untuk menentukan tinggi-rendahnya status, dengan turut membentuk sebuah modes of production of opinion (Bourdieu, 1979: 419).

Dengan logika tersebut, tersirat bahwa tidak ada yang objektif—dalam arti mutlak dan tidak terbantahkan—dari semisal, cara berpakaian seseorang, selera musik yang ia dengar, serta film yang ia tonton. Jika ada yang percaya bahwa selera masyarakat kelas menengah-bawah yang menjadi penyebab rendahnya mutu tayangan di TV, maka ada baiknya ia membacaDistinction, atau mengikuti pelatihan analisis sosial.

Dengan demikian, mengkritisi televisi dengan berdasarkan selera—khususnya selera kelas menengah—adalah sesuatu yang kontra-produktif, karena selera itu sendiri adalah relatif terhadap kelas sosial. Segala argumentasi berbasis selera selalu bias kelas. Sementara televisi, sebagai ruang publik, bukanlah medan pertarungan selera subjektif dari warga yang berasal dari kelas-kelas sosial tertentu. Kritik atas suatu tayangan televisi harus melibatkan proposisi-proposisi argumentatif berdasarkan nilai-nilai objektif yang bisa diukur sehingga publik—dari kelas manapun publik itu berasal—bisa memahami letak permasalahan dari tayangan tersebut. Konsekuensinya, mengkritik tayangan televisi berarti juga sebuah usaha menuju masyarakat yang melek media.

Maka, literasi media bisa menjadi salah satu cara yang tepat sebagai sebuah usaha memelekan masyarakat. Ketika kita bicara soal literasi media, ada ukuran-ukuran tertentu yang bisa digunakan. Bentuk regulasinya adalah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) milik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Regulasi inilah yang menjadi dasar objektif untuk menentukan baik-buruknya sebuah tayangan, serta mengatur aspek normatif tayangan televisi. Ketika kita membangun sebuah tuntutan untuk menghentikan atau mengoreksi sebuah tayangan, ada baiknya kesalahan utama tayangan tersebut ditunjukkan, agar regulator terbantu dalam melayangkan surat teguran dan tuntutan pun tak terbantahkan.

Berbagai definisi literasi media menunjukkan bahwa yang hendak dicapai di dalamnya adalah kemampuan memanfaatkan media secara kritis. Kuncinya di sini adalah untuk membentuk pemahaman terhadap pesan-pesan yang tersampaikan di dalam media untuk dapat menyaring informasi tersebut dan tidak menerimanya sebagai kenyataan bulat. Definisi lain melihat literasi media sebagai upaya mengkonsumsi media secara cerdas. Sementara  selera, lebih menyangkut pada pemahaman estetis terhadap pesan tersebut, dan tidak menyangkut pemahaman soal pesan. Literasi media, misalnya, tidak menyangkut preferensi musik atau humor, karena di dalamnya tidak ada ukuran mutlak yang bisa dipertentangkan. Namun, literasi itu kembali diperlukan jika di dalam lirik musik atau candaan yang diadegankan menyangkut pelecehan SARA, ejekan atau unsur lain yang mencederai seseorang atau kelompok tertentu. Literasi media adalah alat untuk menakar media secara kritis, bukan menilai tinggi-rendahnya cita rasa sebuah program. Cita rasa hanya bisa diperdebatkan, tidak  dibuktikan.

Kendati demikian, dalam melakukan literasi media, latar belakang kelas sosial perlu diperhatikan untuk memudahkan penyampaian materi serta membangun pemahaman akan kritik terhadap media. Literasi media tidak perlu bertumpu pada masalah selera, melainkan pada pemahaman budaya yang menyangkut isi media. Namun, jika bicara soal kepentingan publik di hadapan media, yang diketengahkan adalah bonum commune, kebaikan yang menyangkut kemaslahatan bersama, seperti pendidikan atau hak asasi manusia. Maka, membicarakan posisi publik vis a vis industri media, berarti meniadakan kelas dan setiap individu dianggap sama dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Sehingga, negaralah yang seharusnya mengambil porsi utama membangun literasi media. Ia memiliki tanggung jawab untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan kritis.

Perlu digarisbawahi, bahwa konten media tidak ditentukan oleh mereka yang memiliki kapital budaya, dan bahwa keberadaban itu bukan hanya milik kelas menengah. Apalagi jika kita hanya mengandalkan media sosial dan para mikro-selebnya untuk melakukan literasi media. Yang terjadi hanyalah “diskusi yang seolah membicarakan publik itu, tetapi tak ada perspektif publik”, menyitir ungkapan Roy dalam tulisannya.

Petisi tolak YKS menunjukkan bahwa ada banyak alasan mengapa kita harus meningkatkan literasi media masyarakat. Tapi pembenaran atas dasar selera adalah pembenaran yang paling tidak sahih, karena selera tidak berbicara atas nama publik. []


Daftar Pustaka

Bourdieu, Pierre. 1979. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Harvard University Press