Setelah mengundang kontroversi dalam pemilihan komisioner barunya, KPI kembali bikin gaduh lewat wacana awasi Netflix, Youtube, dan Facebook yang disampaikan oleh Agung Suprio, ketua KPI, seusai pengukuhannya pada awal bulan ini. Ramainya penolakan salah satunya tampak dari petisi di laman change.org berjudul Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix! yang saat artikel ini ditulis telah ditandatangani hampir 95.000 orang.

Resistensi muncul karena KPI dianggap gagal dalam mengawasi tayangan televisi, yang dikhawatirkan akan makin tak karuan bila diberi kewenangan menangani platform daring. Rencana ini juga digugat mengingat Netflix merupakan layanan berbayar, bukan menggunakan frekuensi publik selayaknya televisi. Sehingga, banyak yang merasa mereka berhak menonton secara bebas. Ditambah lagi, mayoritas pelanggan Netflix adalah orang dewasa, bukan anak-anak seperti yang kerap dikhawatirkan akan mendapat pengaruh negatif.

Meski kepastian atas rencana ini masih belum jelas, kegemparan ini bisa jadi momen yang pas untuk mendiskusikannya dalam konteks yang lebih luas. Pertanyaan tidak berhenti pada apakah KPI berhak diberikan perluasan kewenangan, namun juga tentang siapa yang sebenarnya berhak melakukan pengawasan dan meregulasi platform daring? Aspek apa saja yang perlu diregulasi? Bahkan, menyasar pertanyaan yang lebih dasar lagi, apakah platform daring perlu diawasi dan diregulasi? Bukankah internet tidak memiliki batas yuridiksi selayaknya media konvensional?

Bila bicara tentang perluasan kewenangan dari penyiaran konvensional ke platform daring, maka menarik pula untuk belajar dari Uni Eropa saat merevisi Audio Visual Media Services Directive (AVMSD) yang disahkan pada 2018 lalu. Lewat revisi ini, aturan main yang dulunya hanya diterapkan pada lembaga penyiaran konvensional, akhirnya juga berlaku bagi platform daring. Beberapa regulasi yang diterapkan oleh Uni Eropa barangkali bisa menjadi tambahan kajian bagi KPI beserta Kominfo sebelum membentuk dasar hukum baru.

 

Perlukah perluasan kewenangan KPI?

Salah satu tujuan komisi Uni Eropa merevisi AVMSD adalah menumbuhkan level playing field, atau dalam kata lain kesetaraan “arena pertandingan” untuk persaingan yang sehat pada tiga jenis media. Yakni, penyiaran konvensional (televisi dan radio), penyedia layanan video-on-demand (seperti Netflix), dan video sharing platform (seperti Youtube dan Facebook). Sebab, tak dapat dipungkiri bila audiens platform daring kini tumbuh pesat, sementara hal sebaliknya terjadi pada media konvensional.

Sebagaimana didiskusikan pada Konferensi Nasional HUT AJI tahun ini, terjadi perang asimetris antara media konvensional dan platform daring. Platform mulai memasuki wilayah konten, namun regulasi mereka tidak seketat media konvensional. Pada aspek iklan misalnya, televisi harus patuh pada durasi dan jenis iklan yang telah ditetapkan oleh regulator. Sementara itu, iklan daring cenderung bebas. Apalagi kini iklan di platform daring lebih diminati karena dapat menargetkan audiens secara spesifik dan akurat berkat pengumpulan data pribadi yang dimungkinkan oleh jejak digital.

Meski terdapat urgensi pengawasan dan regulasi, ada beberapa risiko bila regulator ikut campur lebih jauh terhadap dinamika platform daring. Yang paling rentan terdampak adalah hak pengguna (user). Selama ini pengguna telah “dikontrol” oleh platform. Contoh sederhananya, ketika ingin membuat akun di platform daring, pengguna harus “tunduk” pada syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh penyedia platform. Tidak ada negosiasi. Bila tidak menyetujuinya, maka calon pengguna tidak dapat membuat akun. Bahkan, seringkali S&K ini direvisi oleh penyedia platform secara sepihak.

Ketimpangan hubungan ini tentu akan makin rumit ketika instansi pemerintah juga terlibat. Belum lagi bila bicara tentang konten-konten yang akan dibatasi atau diblokir—apa indikatornya? Siapa yang akan berperan dalam mengawasi, algoritma atau manusia?

Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan di awal tulisan, ada “hikmah” yang bisa dipetik dari kontroversi ini. Selain menjadi momen untuk semakin mempertanyakan kinerja KPI, namun juga memantik diskusi pada konteks yang lebih luas tentang siapa yang berhak mengatur internet, dan sejauh mana kewenangannya? Selama ini, internet masih menjadi ranah yang abu-abu. Bahkan, hal ini bisa ditarik jauh secara historis ke Declaration of the Independence of Cyberspace yang disampaikan oleh John Perry Barlow. Deklarasi ini merupakan reaksi penolakan keterlibatan pemerintah di ruang maya di saat pemerintah US mensahkan Telecommunications Act of 1996.

Dari sini bisa dilihat bagaimana resistensi terhadap peran pemerintah di ruang maya memang terjadi sejak lama. Namun, bagi saya, intervensi berupa regulasi memang dibutuhkan. Sebab, kita tidak bisa hanya “menyerahkan pada pasar”, membiarkan semua terjadi apa adanya yang memungkinkan penyedia platform jadi “seenaknya”.

Namun, bilapun platform daring harus diintervensi, pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang berhak mengintervensi? Bilapun peran ini diserahkan pada KPI, selama ini kewenangan KPI adalah mengawasi radio dan televisi karena merupakan frekuensi publik. Bisakah internet dikategorikan sebagai frekuensi publik? Atau, justru perlu dibentuk lembaga independen baru? Di sisi lain, mungkin tidak perlu perluasan kewenangan, barangkali UU ITE (yang juga kontroversial) sudah cukup? Ini hanyalah segelintir pertanyaan yang mungkin tidak punya jawaban mutlak, namun penting didiskusikan sebelum menentukan tindakan.

 

Belajar dari Revisi AVMSD Uni Eropa

Salah satu amanah paling dasar media adalah memastikan konten yang dipublikasikan bersifat edukatif dan tidak “membahayakan” anak-anak. Namun, argumen terkuat dalam penolakan terhadap rencana KPI mengawasi konten OTT justru soal ini. Seperti yang diulas Tirto.id, KPI tidak perlu memakai “dalih” perlindungan anak, karena hal ini dapat dilakukan lewat fitur parental control.

Pada revisi AVMSD sendiri, Uni Eropa pun memperkuat perlindungan anak, untuk menghindari anak dari konten pornografi dan kekerasan. Alih-alih melakukan penyensoran otomatis terhadap konten, peraturan ini diterapkan dengan meminta penyedia platform untuk memastikan konten yang ditampilkan sesuai dengan usia audiens. Penyedia platform pun harus cepat tanggap saat ada konten yang dilaporkan, sehingga, fitur-fitur ini harus mudah terlihat dan diakses pengguna.

Indonesia juga bisa melakukan hal serupa dengan “memaksa” penyedia platform untuk terus mengembangkan fitur parental control yang mumpuni. Selama ini, meski tersedia bagian khusus anak di berbagai aplikasi video streaming maupun video on-demand, masih ada beberapa fitur yang mudah diutak-atik oleh anak. Sosialisasi fitur ini kepada para wali dan orang tua juga harus digencarkan. Dengan cara ini, anak-anak bisa dilindungi, namun juga tetap memberikan kebebasan bagi orang dewasa untuk menonton tanpa batasan usia.

Revisi AVMSD juga bicara soal perlindungan anak terkait iklan dan product placement pada konten audio-visual. Media konvensional dan penyedia platform harus memastikan iklan dan produk sponsor di tayangan dengan segmentasi anak-anak telah sesuai dengan kriteria. Salah satu yang dilarang adalah penayangan iklan makanan yang tinggi kandungan gula, garam, dan lemak. Selain itu, penyedia platform juga tidak boleh sembarangan mengumpulkan data pribadi anak demi kepentingan komersial, termasuk profiling untuk iklan. Sebagaimana dilakukan Tiktok, yang kini tengah menjalani proses investigasi.

Di sisi lain, yang juga menarik dalam AVMSD adalah tentang bagaimana Uni Eropa meregulasi penyedia platform untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas konten lokal. Selayaknya Indonesia, penetrasi konten-konten Amerika Serikat (Hollywood) juga sangat kuat di Eropa, sehingga meminggirkan konten-konten lokal Eropa. Apalagi, Uni Eropa terdiri atas 27 negara anggota dengan bahasa yang beragam, sehingga konten lokal umumnya tidak memiliki nilai ekspor tinggi.

Melihat fenomena ini, aturan kuota konten lokal yang sebelumnya diterapkan pada penyiaran konvensional, akhirnya juga diberlakukan pada platform daring lewat revisi AVMSD. Bahkan, kuotanya ditingkatkan. Yang dulunya minimal 20%, kini platform seperti Netflix diwajibkan menyediakan konten lokal setidaknya sebanyak 30% dari keseluruhan jumlah konten di katalognya. Konten lokal ini pun harus menonjol dengan dimunculkan di halaman utama. Regulasi kuota minimal juga dimiliki Indonesia yang diterapkan pada lembaga penyiaran berjaringan. Mungkin Indonesia juga perlu memperluas ranah regulasi untuk dipatuhi penyedia platform.

Selain itu, AVMSD juga mengatur agar penyedia platform berinvestasi pada konten lokal Eropa. Bisa dengan berinvestasi langsung lewat kolaborasi membuat konten orisinal dengan sineas Eropa, ataupun dengan berkontribusi pada anggaran nasional. Bila Indonesia ingin mengadopsi peraturan serupa, kata “lokal” tidak harus berarti “daerah”, namun juga dapat diartikan sebagai “dalam negeri”. Intinya, lewat aturan semacam ini, diharapkan mampu memperkuat film karya anak bangsa dalam menghadapi gempuran film produksi Hollywood.

Meski ada beberapa hal yang dapat ditiru dari revisi AVMSD Uni Eropa, regulasi ini tentunya tak sempurna. Kritik yang muncul adalah bagaimana Netflix mampu mencari celah dari regulasi ini dengan membeli konten-konten lokal yang “murah” dan kurang laku hanya demi memenuhi kuota minimal. Meski demikian, semangat dari regulasi ini saya rasa bisa diikuti oleh Indonesia. Tentunya dengan catatan, perlu adanya penguatan pengawasan dan kontrol kualitas.

Salah satunya dilakukan dengan memastikan independensi dari lembaga yang nantinya akan menjadi regulator platform daring. Iya, saya sebut “lembaga”, karena belum tentu KPI kan? Bila mau meneladani Uni Eropa secara utuh, saya rasa penting untuk melihat article 30 di revisi AVMSD, yang menyebutkan bahwa pimpinan dan anggota lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan regulasi ini harus dipilih lewat prosedur yang transparan, tidak diskriminatif, dan dijamin independensinya. Dari satu pasal ini saja, sepertinya KPI tidak memenuhi syarat, ya?

Yang tak kalah penting adalah menentukan batasan dari regulasi semacam ini. Konten audio-visual yang dimaksud dalam revisi AVMSD adalah konten milik lembaga penyiaran konvensional, platform video-on-demand, dan platform video streaming. Meski ini berarti platform media sosial ikut diregulasi, konten yang diunggah oleh pengguna seperti YouTube tidak termasuk di dalamnya. Begitu pula bila ada media cetak yang mempublikasikan kontennya di media daring, tidak akan dikenai pasal-pasal AVMSD. Kecuali bila ada video yang diunggah di media-media tersebut tanpa disertai artikel berupa tulisan. Ribet ya? Tapi, kepastian batasan ini memang penting, agar tidak tumpang tindih dengan regulasi lain. Dalam konteks Indonesia misalnya, agar tidak bentrok dengan UU ITE dan UU Pers.

Sebagai penutup, kita bisa melanjutkan judul tulisan ini: silahkan awasi Netflix, tapi jangan asal intervensi. Silahkan awasi Netflix, tapi (sebaiknya) jangan dilakukan oleh KPI.

 

Referensi:

New rules for audiovisual media services approved by Parliament: News: European Parliament. (2018). Diakses pada 20 Agustus 2019 dari http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180925IPR14307/new-rules-for-audiovisual-media-services-approved-by-parliament

 

Revised AVMS Directive Published & Comes Into Force on 19 December 2018. (2018). Diakses pada 20 Agustus 2019 dari https://www.easa-alliance.org/news/european/revised-avms-directive-published-comes-force-19-december-2018

 

Kuklis, L. (2019). AVMSD and video-sharing platforms regulation: Toward a user-oriented solution? Diakses pada 20 Agustus 2019 dari https://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2019/05/28/avmsd-and-video-sharing-platforms-regulation-toward-a-user-oriented-solution/