Peristiwa kericuhan di Provinsi Papua dan Papua Barat membanjiri pemberitaan di berbagai media massa di sepanjang pekan lalu. Aksi massa terjadi di sejumlah kota seperti di Manokwari, Jayapura, Fakfak, Sorong. Bahkan di Manokwari, massa sempat membakar Gedung DPRD.

Kericuhan yang terjadi di tanah Papua dipantik oleh persekusi yang dialami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ketika melakukan aksi menolak Perjanjian New York di Malang. Keesokan harinya, sehari sebelum peringatan hari kemerdekaan Indonesia, kericuhan bergeser ke Surabaya. Asrama Mahasiswa Papua di Kalasan, Surabaya, digeruduk ormas reaksioner dan sejumlah aparat. Mereka dituduh melakukan perusakan tiang bendera yang menancap di depan asrama dan menyebabkan bendera merah putih jatuh di selokan.

Tuduhan tersebut menjadi landasan ormas dan aparat untuk melakukan intimidasi dan mengeluarkan ujaran rasis yang videonya beredar luas di sosial media. Hingga hari ini, tuduhan perusakan tiang bendera oleh penghuni asrama tidak pernah terbukti.

Sayangnya, sejumlah media gagal menyajikan konteks peristiwa dengan baik. Ditambah dengan lemahnya disiplin verifikasi, media-media ini justru menghasilkan disinformasi yang memperuncing konflik.

Berita atau Disinformasi?

Saat peristiwa pengepungan Asrama Mahasiswa Surabaya terkait insiden bendera, Kumparan merilis berita bertajuk “Penghuni Asrama Papua di Surabaya Akui Patahkan Tiang Bendera” (16 Agustus). Bertengger selama beberapa hari, Kumparan kemudian mengganti judul berita menjadi “Penghuni Asrama Papua Ralat Keterangan Insiden Tiang Bendera Patah” pada 21 Agustus, yang menjelaskan penghuni asrama tidak merusak bendera seperti yang dituduhkan.

Dalam keterangan ralat, narasumber dari pihak penghuni asrama bernama Papuana, yang mulanya memberikan pernyataan benar terkait perusakan bendera oleh penghuni asrama, mengaku salah menangkap maksud dari pertanyaan reporter Kumparan, sehingga memberikan jawaban yang tidak akurat.

Berita yang diturunkan Kumparan itu bermasalah, bukan hanya karena lemahnya verifikasi, melainkan juga mengabaikan konteks besar peristiwa. Pasalnya, hal seperti ini bukanlah hal baru. Data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, dalam kurun waktu 2018 sampai Agustus 2019 saja telah terjadi 10 kali aksi pembubaran acara yang berkaitan dengan isu Papua di Surabaya dan Malang.

“Pembubaran tersebut tidak jarang diwarnai dengan intimidasi, perampasan, pemukulan hingga penangkapan paksa. Tingginya eskalasi pembubaran dan penyerangan tersebut berakibat pada tingginya potensi terjadinya konflik sosial terbuka antara mahasiswa Papua dan masyarakat,” tulis KontraS Surabaya dalam siaran persnya, 18 Agustus 2019 lalu.

Dengan memahami latar ini, maka tuduhan perusakan tiang bendera merah putih bukan hal sepele, lantaran sangat berpotensi menjadi bahan bakar amarah massa reaksioner. Hal ini seharusnya menjadi bekal pewarta dan awak redaksi untuk menyalakan nalar kritis dan mengedepankan penggalian informasi seakurat mungkin, meski berita tersebut merupakan bagian dari running news.

Selain Kumparan, Detik juga menurunkan berita bermasalah dengan judul “Tolak Kibarkan Merah Putih, Asrama Mahasiswa Papua Digeruduk Warga” (16 Agustus 2019). Sementara Kumparan melakukan konfirmasi ke penghuni asrama Papua—meskipun tetap memiliki misinformasi—Detik justru tidak mengutip mahasiswa Papua sama sekali untuk berita ini.

Pemberian judul “tolak kibarkan merah putih” diambil dari pernyataan salah satu anggota massa reaksioner yang ikut menggeruduk asrama. Praktis, judul tersebut menyesatkan dan menghakimi penghuni asrama secara sepihak.

Tentu tidak semua media daring memiliki praktik cemar ini. Suara misalnya, menerbitkan “Ditembaki Gas Air Mata, Polisi Angkut Paksa Mahasiswa Papua Kasus Bendera” (17 Agustus 2019). Berita tersebut menyajikan kronologi lebih lengkap, termasuk alasan penghuni asrama bersikukuh tetap tinggal, hingga tanggapan perwakilan mahasiswa Papua penghuni asrama atas tuduhan perusakan bendera.

Selain itu, Tirto.id menanggapi tindakan aparat secara lebih kritis dalam “VIDEO: Polisi Gagal Mengatasi Rasisme di Asrama Mahasiswa Papua” (22 Agustus 2019). Di situ, Tirto.id menyebut penggunaan gas air mata sebagai tindakan sembrono. Berdasarkan Perkap 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, terdapat enam tahapan yang semestinya dilewati secara runut, namun dilangkahi oleh polisi.

Mahasiswa Papua sebagai “Pembuat Onar”

“Pembuat onar” adalah stigma yang muncul dan diperkuat oleh pemberitaan media daring seputar isu ini. Detik juga menurunkan berita berjudul “Keras Kepalanya Mahasiswa Papua yang Direspons dengan Gas Air Mata” (18 Agustus 2019). Narasi berita menonjolkan bagaimana penangkapan 43 mahasiswa Papua di dalam asrama dengan menembakkan gas air mata itu sebagai langkah yang cerdas untuk merespon “keras kepalanya” mahasiswa Papua karena dianggap tidak segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

Berita ini bermasalah dalam dua tataran. Pertama, bersumber dari omongan Wakil Ketua Polrestabes Surabaya Leo Simarmata, tanpa verifikasi ataupun konfirmasi pada pihak yang berseberangan. Kedua, Pemakaian frasa “keras kepala” ini membuat mahasiswa Papua berada di pihak yang salah, dan sekali lagi mengabaikan latar belakang peristiwa.

Setelah mendapat kritik dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Surabaya melalui kicauan di Twitter pada 18 Agustus 2019, Detik baru mengubah judul berita menjadi “Runutan Peristiwa di Asrama Mahasiswa Papua yang Berujung Gas Air Mata” dengan tanpa memberikan penjelasan apapun.

Detik juga menurunkan berita “Ini Sederet Tindakan Anarkis Mahasiswa Papua di Malang Saat akan Demo” (15 Agustus 2019). Berita tersebut membingkai massa aksi dari Papua sebagai pemain tunggal dalam kericuhan jalanan tersebut.

Jika merujuk pada keterangan KontraS Surabaya, kericuhan terjadi saat massa aksi dari AMP dihadang oleh sejumlah massa tak dikenal dan melakukan penyerangan hingga terlibat aksi saling balas. Aparat Kepolisian Malang yang berada di lokasi diduga melakukan pembiaran terhadap dua kelompok yang bertikai ini sebelum akhirnya massa aksi digiring aparat meninggalkan lokasi.

Peristiwa diperparah dengan pernyataan Wakil Walikota Malang Sofryan Edi Jarwoko yang merespon dengan opsi pemulangan mahasiswa Papua ke tanah asalnya. Pernyataan itu memicu protes dari pejabat Papua, bersamaan dengan perlakuan rasis di Surabaya.

Malang Times memperparah sentimen ini dengan memuat berita bertajuk “Merasa Dirugikan, Netizen Malang Emosional dan Minta Pulangkan Mahasiswa Papua” (15 Agustus 2019), media lokal tersebut justru memfasilitasi ujaran kebencian dan seruan diskriminatif kepada mahasiswa Papua.

Sebenarnya, tidak sulit menjangkau narasumber dari pihak mahasiswa Papua yang melakukan aksi demo damai. Saat saya menjadi jurnalis di sebuah media nasional, pesan undangan peliputan aksi demo damai AMP Malang acapkali masuk di ponsel saya, lengkap dengan nama koordinator aksi atau ketua aliansi. AMP biasanya menyurati pihak kepolisian untuk meminta izin berdemonstrasi dan secara terbuka meminta perlindungan jaminan kebebasan berpendapat. Saat demo berlangsung, juru bicara aksi juga dengan mudah bisa ditemui untuk dimintai keterangan.

Seorang kawan jurnalis yang pernah malang melintang di sejumlah media lokal Malang mengakui bahwa kebijakan redaksi kerap kali tidak berpihak kepada aspirasi mahasiswa Papua ketika melakukan unjuk rasa. Saat bekerja di Malang Today, kawan saya mengaku pernah diintimidasi oleh ormas tertentu ketika meliput aksi demo damai AMP pada 15 Agustus 2017. Mereka meminta kawan saya ini untuk menulis berita penghadangan disertai kericuhan penolakan aksi demo AMP dengan “baik”, yakni dengan menempatkan tindakan ormas sebagai tindakan yang tepat. Perwakilan ormas juga memaksa meminta KTP kawan saya untuk difoto sebagai jaminan penulisan berita yang baik disertai ancaman.


Kinerja sejumlah media dalam meliput peristiwa di Malang dan Surabaya ini menunjukkan bagaimana awak redaksi gagal memahami akar permasalahan yang terjadi di Papua. Ketika memberitakan isu Papua, media kerap hanya memakai sumber dari kepolisian atau otoritas negara lainnya. Praktik semacam ini menunggalkan narasi Negara—yang kerap kali bermasalah—dan membungkam narasi yang kritis meski berbasis data. Hal ini berlawanan dengan peran jurnalisme yang semestinya mengawasi kerja pemerintahan, sehingga buruk bagi iklim demokrasi.

Sejak diintegrasikan dengan Indonesia pada 1963, kebebasan pers di Papua sudah mengalami pembatasan. Akses jurnalis asing ke tanah Papua dipersulit dengan banyaknya kasus di mana jurnalis dan atau peneliti asing dibatasi aksesnya untuk menggali data seputar apa saja yang terjadi di Papua.

Laporan Human Right Watch tahun 2015 berjudul “Something to Hide? Indonesia’s Restrictions on Media Freedom and Rights Monitoring in Papua” (PDF) menyebut, kendati Presiden Jokowi mencabut larangan akses peliputan pada jurnalis asing per Mei 2015, kenyataan di lapangan tidak sesuai. Sejumlah insiden pengusiran jurnalis asing yang meliput di Papua masih kerap dijumpai. Lebih dari 25 tahun terakhir, jurnalis asing yang ingin mewartakan kondisi Papua harus mengajukan permohonan akses melalui clearing house (lembaga kliring) yang melibatkan berbagai lembaga, diawasi oleh Kementerian Luar Negeri, dan melibatkan 18 unit kerja dari 12 kementerian yang berbeda, termasuk kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Umumnya, pembatasan akses ke Papua dipicu oleh kecurigaan pemerintah terhadap para jurnalis maupun peneliti asing yang bakal mengangkat masalah pelanggaran HAM, diskriminasi, ketidakpuasan publik, dan aspirasi kemerdekaan di tanah Papua. Penyumbatan informasi selama puluhan tahun inilah yang membikin sebagian besar warga Indonesia buta informasi dan gagal paham dalam melihat menumpuknya persoalan di Papua.

Akibatnya, ketika warga Papua menuntut keadilan, banyak orang menanggapi dengan negatif, bahkan diiringi dengan diskriminasi rasial, tanpa bersimpati ataupun mencari tahu akar masalahnya. []