Hiruk-pikuk mengenai Livi Zheng yang marak di media akhir-akhir ini membuat saya sebagai penikmat dan praktisi media frustrasi. Livi adalah seorang sutradara yang mengklaim kiprah suksesnya di Hollywood. Klaimnya itu belakangan dipertanyakan karena terindikasi hasil dari manajemen citra yang dirancangnya.

Medialah yang memberi ruang bagi klaim Livi. Tapi media pulalah yang kemudian meruntuhkan klaimnya tersebut. Inilah yang membuat saya frustrasi.

Pasalnya, semua pemberitaan terkait Livi Zheng, baik yang mengglorifikasi maupun yang mengecam, menunjukkan bahwa media gagal melaksanakan tugasnya untuk melayani kepentingan publik.

Menurut Teori Tanggung Jawab Sosial Pers, media bukan saja wajib bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada publik. Namun, media juga harus memastikan bahwa informasi yang akurat itu digunakan untuk kepentingan publik. 

Publik yang dimaksud di sini adalah saya, Anda, kita semua.

Kepentingan publik tentunya kepentingan yang menyangkut kepentingan kita semua.

Kerja media yang berkaitan dengan kepentingan publik misalnya penyebaran informasi untuk mengungkap kejahatan atau melindungi keselamatan publik. Intinya media bekerja untuk kemaslahatan umat.

Salah satu cara untuk mengetahui apakah media sudah melayani kepentingan publik atau tidak, adalah dengan memeriksa apakah pemberitaan yang dilakukan menguntungkan publik atau tidak, terlepas itu berita politik, ekonomi, maupun hiburan.

Sampai detik ini, sebagai anggota publik, saya tidak merasa satu pun manfaat dari pemberitaan Livi Zheng.

Saya pikir tidak ada manfaat dari pemberitaan awal terkait Livi dari media-media kredibel seperti Antara, Kompas, Tempo, dan The Jakarta Post yang ternyata kebenarannya dipertanyakan.

Kabar yang tidak terverifikasi tidak ada manfaatnya bagi publik.

Kemudian muncul media yang membongkar pencitraan palsu Livi. Mereka adalah media-media daring generasi baru. Awalnya Geotimes menampilkan serial tulisan dari penulis dengan nama samaran dan karenanya menimbulkan pertanyaan tentang kebenaran artikel tersebut. Tapi kemudian muncul laporan investigasi super serius dengan fitur interaktif hasil kolaborasi Asumsi dan Tirto. Lalu tak ketinggalan media daring lainnya seperti Vice dan Alinea dengan laporan lanjutan mereka. 

Saya juga tidak melihat bagaimana artikel investigasi yang dilakukan untuk membongkar sosok Livi Zheng memberi manfaat bagi publik.

Belum selesai rasa sebal saya dengan kerja media yang tidak teliti, kemudian saya dijejali oleh berita mendalam tentang sosok yang sebenarnya tidak layak diberitakan—meski tujuannya membongkar klaim-klaim Livi.

Perlu kita pahami bahwa artikel panjang dan dalam terkait Livi seharusnya tidak perlu ada ketika media melakukan tugasnya dengan baik. Jadi, kita sebenarnya tidak memerlukan artikel investigasi tentang Livi jika dari awal media melakukan verifikasi.

Setahu saya Livi dan pasukan medianya hanya menyebar siaran pers ke banyak media tentang berbagai macam pencapaiannya. Tugas medialah kemudian yang memeriksa kebenarannya sebelum menerbitkannya. Sayangnya media tidak teliti dan ceroboh.

Ketika media gagal mencegah penyesatan informasi, maka media gagal melayani kepentingan publik.

Setelah gagal, media malah “memaksa” membawa isu Livi ini hadir ke wilayah publik dan membahasnya dengan kerja jurnalistik yang tidak tanggung-tanggung. Ini menjadi masalah.

Membaca laporan investigasi tentang Livi, saya melihat tidak ada untungnya buat publik untuk mengetahui bahwa kesuksesan Livi adalah hasil dukungan orang tua dan kerja keras tim publisitasnya. Di mana letak kepentingan publik dalam pemberitaan ini?

Ayah Livi adalah seorang konglomerat properti dengan aset di Indonesia dan Amerika Serikat, pemilik beberapa perusahaan, termasuk perusahaan lepas pantai di luar negeri. Tapi saya melihat tidak ada kepentingan publik yang dilanggar, kecuali jika dia diduga melakukan atau terlibat korupsi, misalnya.

Apakah kemudian pemberitaan investigasi Livi menyelamatkan dunia perfilman Indonesia dari figur yang tidak kompeten? Tidak juga. Media bisa menyelamatkan dunia perfilman Indonesia mulai dengan tidak memberitakan sosok-sosok yang kompetensinya dipertanyakan.

Mengapa kita tidak bisa mengambil pelajaran dari kasus pemberitaan ilmuwan bodong Dwi Harnanto? Liputan tentang ilmuwan yang disebut “the next Habibie” itu berhenti begitu Dwi mengakui memberi informasi yang sesat dan dia meminta maaf. Tidak ada laporan investigasi setelahnya.

Apa kita juga membutuhkan permintaan maaf dari Livi? Tentu kita tidak bisa memaksa. Livi sudah berulang kali menyatakan dirinya tidak salah dan malah melaporkan Tirto, Asumsi, dan Geotimes ke Dewan Pers karena dianggap mencemarkan nama baiknya.

Terlepas dari perdebatan siapa yang benar, saya melihat ada satu fakta yang bisa kita tarik dari laporan investigasi tersebut: media lalai dan ceroboh dalam melakukan verifikasi. Untuk itu media harus minta maaf.

Namun sampai sekarang tidak ada satu pun media-media yang mengakui kesalahanya dan meminta maaf karena melanggar misi utama mereka dalam menyajikan informasi yang terverifikasi.

Padahal budaya koreksi sudah mulai tumbuh di beberapa media di Indonesia. Beberapa media di Indonesia sudah melakukannya terkait pemberitaan mereka yang salah. 

Craig Silverman, penggagas kolom Regret the Error yang melaporkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan di media di Amerika Serikat, mengatakan bahwa banyak penelitian menunjukkan bahwa koreksi yang dilakukan media tidak membuat kepercayaan publik turun. Sebaliknya, justru kepercayaan terhadap media meningkat karena media mau mengakui kesalahannya.

Tapi mengapa media-media papan atas tidak melakukannya ketika mereka gagal melakukan tugas utama mereka dalam memverifikasi pada kasus pemberitaan Livi?

Semua pemberitaan Livi membuat saya berpikir apakah memang kualitas media kita hanya sebatas itu? Melakukan kerja-kerja tidak terverifikasi dan beraninya hanya membantai sosok seperti Livi dalam sebuah laporan investigasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan publik.  Padahal menurut saya, Livi tidak ada bedanya dengan influencer di media sosial yang klaim-klaimnya sebenarnya bisa tidak diacuhkan jika media mau melakukan verifikasi.

Alih alih depresi melihat kondisi media saat ini, saya ingin tetap menyimpan harapan optimis. Setidaknya laporan investigasi tidak menjadi monopoli media lama.

Melihat kerja keras yang dilakukan beberapa media generasi baru lewat laporan investigasi mereka untuk Livi, saya berharap media-media tersebut bisa juga menyelidiki lebih banyak lagi tingkah laku para pejabat publik dengan disiplin jurnalisme yang tinggi. Setidaknya laporan Livi bisa menjadi patokan kualitas laporan investigasi yang menguliti pejabat publik.

Jadi yang menjadi target seharusnya adalah pejabat-pejabat publik yang berfoto dengan Livi, bukan dia.

Jika ada siaran langsung panel debat di TV, maka merekalah yang seharusnya duduk di kursi panas untuk mempertanggungjawabkan segala keputusan yang mereka ambil sebagai pejabat publik. Karena dari kerja-kerja media yang mengungkap kebenaran atas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik itulah, kita tahu bahwa media benar-benar melayani publik. []