Indonesia pada minggu terakhir September menjelma bak kota Gotham: huru-hara di jalanan, penghasut berkeliaran di tengah massa yang liar, dan orang-orang mati di tangan penembak misterius. Setidaknya seperti itulah “realitas” tentang aksi #ReformasiDikorupsi digambarkan di media.

Dalam “realitas” yang dipilih itu, tuntutan dan substansi protes tenggelam, sementara aksinya sendiri mendapat nama buruk. Ingatan publik diarahkan sebatas pada “aksi damai yang berujung anarkis”.

Aksi protes dengan akhir cerita seperti itu mirip dengan temuan-temuan Douglas McLeod (2007). Dalam studinya, McLeod menemukan bahwa pertunjukan “kekerasan” atau “keanehan” kerap menjadi strategi sebuah aksi dalam menarik peliputan media. Pada gilirannya, penggambaran media yang selalu berkutat pada “pertunjukan-pertunjukan” itu membentuk stereotip dan stigma tersendiri yang justru berdampak buruk pada aksi.

Ia menamai pola dan formula rutin media itu sebagai “paradigma protes”. Paradigma liputan semacam itu, menurut McLeod, adalah hasil dari “pelatihan di sekolah jurnalisme, dan kemudian ketika mereka [jurnalis] belajar bagaimana hal-hal ini dilakukan dalam organisasi media.”

Dalam pengamatan sekilas, pola semacam ini juga kerap terjadi di Indonesia, dan aksi #ReformasiDikorupsi pun tak luput darinya. Tapi, bagaimana media membingkainya, dan strategi wacana apa yang diterapkan untuk mencapainya?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kami menganalisis lima media daring yang berada pada peringkat atas situs Alexa ketika aksi berlangsung. Hasil pencarian ini menjaring 690 berita dengan komposisi media yang bisa dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1

 

Bingkai-Bingkai Protes di Media

Dalam pemetaan kami, pemberitaan media mengenai aksi #ReformasiDikorupsi terbagi dalam 22 topik, yang dapat dilihat dalam Gambar 2. Sebaran topik berita ini akan menjadi lebih bermakna kalau dilihat dalam “paradigma protes” ala McLeod.  

Gambar 2

Dalam temuan McLeod, salah satu kecenderungan media dalam meliput protes adalah dengan memakai bingkai “kerusuhan”. Ketika media meliput aksi #ReformasiDikorupsi, bingkai ini tampak dalam berita-berita yang menggarisbawahi aspek kekerasan, kehancuran, serta efek lain dari bentrok antara demonstran dan polisi.

Dari 22 topik yang terpetakan, terdapat 11 topik (53,19% dari total berita) yang memakai bingkai kerusuhan tersebut (Gambar 3), dan 10 topik (34,93% dari total berita) yang tidak konsisten dengan bingkai ini (Gambar 6). Tulisan ini akan fokus untuk membicarakan bagaimana kedua bingkai tersebut, “kerusuhan” dan “non-kerusuhan”, dikonstruksi di media.

Di luar keduanya, topik “komentar dan imbauan” (10,14%) akan dibahas tersendiri, karena fungsinya yang unik bagi media untuk memberi pemaknaan dan penilaian atas aksi #ReformasiDikorupsi.

Hantu-Hantu Kerusuhan

Bingkai “kerusuhan” merupakan bingkai dominan (53,19% dari total berita) yang digunakan oleh media dalam melihat aksi #ReformasiDikorupsi. Melalui bingkai ini, media mengajak untuk memahami aksi sebagai konflik, bentrok antara demonstran dengan aparat keamanan. Asosiasi dengan kerusuhan ini membuat kita memandang protes sebagai sesuatu yang mengganggu stabilitas, merugikan, dan penuh kekerasan. Penggambaran semacam ini berdampak buruk bagi demonstran—dan demokrasi secara lebih umum.

Aksi protes merupakan instrumen demokratis yang penting dalam menyuarakan aspirasi yang tidak tidak terwadahi atau diabaikan oleh saluran negara. Ia adalah salah satu cara bagi “rakyat” (demos) untuk merebut kembali “kekuasaannya” (kratos). Dengan menempelkan stigma “kerusuhan”, media menjauhkan publik dari problem-problem struktural yang diangkat, serta menjadikan aksi massa sebagai musuh.

Terdapat dua pola dominan yang diterapkan media dalam membangun asosiasi ini. Pertama, demonisasi terhadap aksi: bahwa aksi yang rusuh menelan “korban”, menyebabkan “kemacetan”, “menyisakan “sampah”, dan memberi “dampak ekonomi” yang buruk. Kedua, delegitimasi: bahwa “penangkapan tersangka kerusuhan” menunjukkan sejumlah kegiatan kriminal yang terjadi dalam aksi, serta bahwa terdapat kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadi “penyusup aksi”.

Mari kita lihat bagaimana media menciptakan demonisasi dan delegitimasi aksi melalui dua topik dominannya: “deskripsi kerusuhan”, serta “penyusup aksi”.  

Sebagian besar berita dalam topik “deskripsi kerusuhan” berfokus pada dampak kerusuhan tanpa memberikan alasan terjadinya kerusuhan (73% dari topik). Melalui berita-berita ini kita disuguhi potret-potret kehancuran; mulai dari kerusakan di gedung DPRD, perobohan pagar DPRD, penghancuran pos polisi, hingga esai-foto yang puitis dan menggugah tentang dampak kerusuhan. Hanya 26,8% berita dalam topik ini yang menjelaskan kronologi kenapa kerusuhan terjadi.

Terdapat dua praktik media yang penting untuk diperhatikan di sini. Pertama, penonjolan pada kerusakan ini menggambarkan demonstran sebagai kerumunan yang irasional, digerakkan oleh amarah, dan destruktif. Simak misalnya deskripsi Liputan6.com ini:

“Pihak kepolisian yang melihat ban bekas dibakar mahasiswa langsung berusaha memadamkan dengan racun api. Tidak terima api dipadamkan, massa mencoba menghalangi petugas yang tengah memadamkan api.

Mahasiswa yang sudah memuncak amarahnya berhasil menyingkirkan kawat berduri yang ada di depan Gedung DPRD Sumut. Pihak kepolisian terus bersiaga untuk mengantisipasi, tetapi kericuhan tak terhindarkan.”

Kedua, media menjelaskan penyebab kerusuhan bukan dengan menyusun kronologi dari berbagai pihak, melainkan dengan memberi ruang bagi institusi negara untuk berspekulasi. Spekulasi-spekulasi ini mengerucut pada satu topik: “penyusup aksi”.

Dalam topik ini, media menjejali kita dengan rumor tentang adanya “pihak tak bertanggung jawab”, “paham radikal” yang ingin “menggagalkan pelantikan Jokowi”. Bantahan atasnya—bahwa “tidak ada” penyusup aksi, dan bahwa narasi tersebut dihembuskan untuk “mendelegitimasi aksi”—memiliki porsi pemberitaan yang sangat kecil.

Melalui topik “massa mujahidin 212” dan “demonstran pelajar”, media memberi fokus pada dua “penyusup utama” dalam aksi. Berita-berita mengenai “massa mujahidin 212” menyoroti soal orasi untuk menurunkan Jokowi, seruan khilafah, hingga ditemukannya peserta aksi yang membawa bom molotov. Sementara berita tentang “demonstran pelajar” menunjukkan bahwa terdapat pelajar anarkis yang menyusup diam-diam, dengan membawa obeng dan tang. Terdapat pula demonstran bayaran yang menyamar sebagai anak SMA untuk membuat kerusuhan.

Keceriaan Tanpa Isi

Sejauh ini kita telah mendiskusikan bagaimana bingkai “kerusuhan” yang dominan dipakai media (53,19%) menciptakan demonisasi dan delegitimasi. Lantas, bagaimana dengan topik-topik yang tidak membicarakan kerusuhan (35,6%)? Apa yang ditonjolkan di sana?

Jika ditilik dari komposisi topiknya, berita non-kerusuhan ini memulas aksi dalam suasana berbeda—yang lebih manusiawi dan ceria. Namun demikian, terdapat setidaknya dua catatan yang penting kita garis bawahi.

Pertama, “tuntutan aksi” memang mendapat porsi pemberitaan yang relatif tinggi. Namun, hal ini tidak serta merta baik. Di dalamnya media memposisikan diri sekadar sebagai juru catat. Ia hanya menjembrengkan poin-poin tuntutan aksi (lihat misalnya ini, ini, dan ini) dan tidak mengelaborasikannya lebih jauh. Sementara bingkai “kerusuhan ” dihadirkan secara koheren, tuntutan aksi tidak berkembang menjadi wacana substansial.

Dalam praktik pemberitaannya, media gagal menghadirkan konteks dari tuntutan aksi. kita tahu bahwa, misalnya, protes diarahkan pada sejumlah produk perundang-undangan seperti RUU KPK dan R-KUHP. Namun kita tidak tahu kenapa produk-produk itu bisa muncul. Jika dalam bingkai “kerusuhan” media menuntun kita untuk melihat bahwa demonstrasi telah “kesurupan” penyusup, media tidak mencari tahu siapa yang merasuki DPR sehingga menciptakan produk-produk ini?

Alih-alih mengembangkan isu-isu substansial, media justru berfokus pada aspek “tontonan”, dan inilah masalah kedua. Topik “poster aksi”, “sosok aksi”, dan “human interest” merupakan bentuk dari aspek “tontonan” ini. Sub-topik “poster aksi” lebih menggarisbawahi hal-hal lucu, nyeleneh, kemunculan idol K-pop, atau ejaan yang salah dalam poster-poster peserta aksi. Topik “sosok aksi” lebih menyoroti keterlibatan selebritas—seperti Awkarin—dalam aksi, hingga peserta aksi “nyeleneh” atau “cantik” yang viral. Sementara itu, sub-topik “human interest” menyoroti pedagang yang “santuy”, kisah cinta yang bersemi di tengah aksi, hingga “emak-emak” yang membagikan air minum pada demonstran.

Penggambaran ini pada dirinya sendiri tentu tidak bermasalah—malah bisa menjadi legitimasi bagi gerakan, karena membingkainya sebagai “ceria”, “damai”, dan “didukung oleh berbagai kalangan”. Namun, terlalu berfokus pada “tontonan” ini, betapapun ia memberdayakan demonstran, bermasalah jika mengubur substansi dari perdebatan.

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa fokus pada “tontonan”—baik berupa kerusuhan atau kegembiraan—merupakan koridor utama media dalam memahami aksi. Pertanyaan yang tersisa adalah, bagaimana bingkai-bingkai yang dipilih media ini menciptakan penilaian dan solusi bagi aksi? Untuk memahaminya, kita perlu mendiskusikan topik “komentar dan imbauan” secara lebih detail.

Topik ini memiliki persentase tertinggi setelah topik “deskripsi kerusuhan” dan “korban kerusuhan”, yakni sebesar 8,9% dari total berita. Hal ini menunjukkan bahwa media secara aktif membuat tafsiran atas “realitas” aksi #ReformasiDikorupsi. Pertanyaannya kemudian, siapakah yang diberi panggung untuk menafsirkan realitas?

Dari 60 berita dalam topik ini, media mengalokasikan separuhnya (52,9%) untuk komentar-komentar dari pejabat negara dan elit politik. Dominannya sumber “otoritas resmi” ini akhirnya juga mempromosikan penilaian “resmi” atas aksi.

Komentar-komentar yang muncul dalam berita-berita ini didominasi oleh penilaian kontra atas aksi (67,1%). Substansi komentarnya pun koheren: bahwa dengan ditundanya pengesahan sejumlah RUU, tuntutan aksi sudah dipenuhi; daripada melakukan aksi yang mengganggu ketertiban umum dan menghina presiden, lebih baik kedepankan dialog; jika ada tuntutan yang belum dipenuhi, gunakan jalur konstitusional, bukan aksi massa.

Anjing(,) Penjaga Demokrasi?

Paradigma media dalam meliput protes dibentuk melalui serangkaian praktik jurnalisme yang menempatkan aspek “tontonan” (spectacle) sebagai mata uang utama. Protes anti-pornografi dari kelompok anarkis di Minneapolis pada 1986-1988 misalnya (McLeod, 1992), menunjukkan bahwa aksi protes baru diliput media setelah demonstran merusak televisi, melakukan penusukan, dan memecahkan kaca pos marinir. Begitupun aksi protes pada WTO yang baru diliput media setelah terjadi kerusuhan dengan polisi (DeLuca&Peeples, 2002).

Untuk mencerna kecenderungan ini, kita mesti terlebih dahulu memahami media sebagai institusi sosial—lebih spesifik lagi, industri—yang terhubung dalam jaringan sosial yang lebih besar dan memiliki kepentingan-kepentingannya sendiri.

Sebagai industri, ia bergerak untuk mengakumulasikan modal. Oleh karena itulah “bingkai kerusuhan” dalam aksi #ReformasiDikorupsi mendapat porsi yang besar. Ia menjadi “tontonan” yang menarik untuk menyedot audiens, jauh lebih besar dari pemberitaan soal tuntutan-tuntutan aksi atau problem pembuatan regulasi yang kompleks.

Sebagai institusi demokrasi, media terafiliasi dengan kekuatan-kekuatan politik, dan memiliki peran yang besar dalam mengakumulasikan kekuasaan. Media bukan ruang untuk mendiskusikan perbedaan pendapat untuk mencapai konsensus bersama, melainkan untuk mendelegitimasi perbedaan dan menciptakan persetujuan pada tatanan sosial yang dominan.

Kepentingan-kepentingan ini dilembagakan dalam pengetahuan dan rutinitas industri jurnalistik (Shoemaker & Reese, 1996). Media mengenal rating, traffic, SEO, hingga memformulasikan clickbait untuk mengukur audiens dan keuntungan. Pendidikan jurnalistik mendefinisikan pengetahuan dan praktik mengenai “nilai berita” bagi publik berdasarkan kepentingan-kepentingan ini. Praktik ngepos wartawan serta membangun hubungan—dan pada akhirnya, ketergantungan—pada sumber “resmi” yang ditasbihkan sebagai otoritas pamungkas tentang “informasi yang benar”. 

Dalam konteks ekonomi-politik yang membentuk rutinitas media ini, media menjadi anjing penjaga demokrasi—dari demos, rakyat itu sendiri. Pada akhirnya, paradigma media dalam meliput protes adalah alat untuk mengkomunikasikan ketertiban, menegakkan norma (baca: privilese status quo), dan mengasosiasikan upaya perubahan sosial dengan kehancuran sosial.

Paradigma protes ini bukan hanya menjadi rutinitas media, melainkan juga mendisiplinkan warga. Kerusuhan dan vandalisme telah menjadi strategi yang tak bisa dipisahkan dari gerakan protes untuk meraih perhatian media dan negara. Ibaratnya, selemah-lemahnya iman, setidaknya ada ban yang dibakar ketika demonstrasi. Media membiasakan kita untuk mengukur magnitude sebuah protes dari seberapa besar kerusakan, bukan dari seberapa banyak wacana publik, yang ia hasilkan.

Memang, protes yang substansial pasti melibatkan emosi dan mengganggu stabilitas ekonomi-politik—pasti memaksa perubahan struktural yang menghambat business as usual. Menganjurkan aksi protes untuk “damai” dan “tidak mengganggu ketertiban umum” itu sama saja dengan mengimbau lingkaran agar bujur sangkar.

Namun, paradigma protes media yang menempatkan kerusuhan dan kekerasan sebagai ekspresi utama dari protes, bukan pada akar masalah struktural yang dikritik, justru mengeskalasi konflik lebih besar. Paradigma ini menjauhkan publik dari wacana yang sehat dalam memahami dan mengelola perbedaan pendapat.

 

Data pada tulisan ini pengerjaannya turut dibantu oleh Arlandy Ghifari dan Raffa Ahmad Athallah.

Foto dalam gambar 3 dan 6 digunakan atas izin Dua Mata Universitas Sahid (Instagram: @duamata_usahid),


Referensi

DeLuca, K.M., & Peeples, J., 2002, “From Public Sphere to Public Screen: Democracy, Activism, and the ‘Violence’ of Seattle,” dalam Critical Studies in Mass Communication, 19/125

McLeod, D.M., & Hertog, J.K., 1992, “The Manufacture of Public Opinion by Reporters: Informal Cues for Public Perceptions of Protest Groups”, dalam Discourse and Society, Vol. 3, Issue 3

McLeod, D.M., 2007, “News Coverage and Social Protest: How the Media’s Protest Paradigm Exacerbates Social Conflict”, dalam Journal of Dispute Resolution, Issue I/12

McLeod, D. M., & Hertog, J. K. 1998. “Social Control and the Mass Media’s Role in the Regulation of Protest Groups: The Communicative Acts Perspective”, dalam D. Demers & K. Viswanath (Eds.), Mass media, social control and social change. Ames: Iowa State University Press.

Shoemaker, P., & Reese, S., 1996, Mediating the Message: Theories of Influences on Media Content, 2nd Edition. Longman Publishers.