Aborsi adalah tindakan medis. Tidak lebih dan tidak kurang. Ia ada sebagai konsekuensi logis dari kondisi biologis seorang perempuan atas Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD).

Di Indonesia, media berperan besar memelihara stigma atas aborsi. Secara umum, saya melihat ada setidaknya tiga praktik bermasalah media dalam membahas isu aborsi.

Pertama, media mendemonisasi perempuan yang memilih aborsi dengan evaluasi moral yang hitam-putih. Kedua, media memiliki pemahaman yang keliru mengenai aborsi, di mana aborsi disamakan dengan pembunuhan. Ketiga, adalah penihilan otoritas perempuan atas tubuhnya sendiri.

Untuk menunjukkannya, mari kita mulai dengan menyimak berita di Kompas.com ini: “Saat itu, warga sekitaran indekos RW mengetahui perbuatan kedua pelaku menggugurkan kandungan ini. Mereka memergoki RW dan TT berniat mengubur janin.” Melalui pengunaan kata “kepergok” dan “pelaku”, Kompas.com menjadikan apa yang dilakukan perempuan untuk aborsi seolah adalah perbuatan jahat (demonisasi), seperti mencuri.

Informasi pada berita Kompas.com ini pun tidak lengkap. Tidak ada keterangan umur janin, juga tanpa penjelasan apakah janin tersebut sudah tergolong mahluk hidup. Tanpa informasi semacam itu, berita tersebut akhirnya berpotensi mensejajarkan aborsi dengan pembunuhan.

Padahal menurut WHO, aborsi adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin mampu hidup, yaitu ketika usia kehamilan belum mencapai 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. 

Fetus berbeda dengan bayi. Bayi sudah dapat hidup di luar kandungan sehingga bisa disebut makhluk hidup, sedangkan fetus tidak. Sehingga, menyamakan aborsi sebagai pembunuhan adalah tidak tepat. Sebab tidak ada yang dibunuh dalam proses aborsi. 

Tidak lengkap pada informasi yang penting, sebaliknya Kompas.com malah memberikan informasi yang sebenarnya tidak perlu, yakni status hubungan keduanya: “pasangan tanpa ikatan suami dan istri." Lebih dari itu, Kompas.com juga memakai istilah "hubungan gelap" dalam judul berita. Bukan saja menampilkan hal privat, informasi ini juga menebalkan stigma “jahat” atas aborsi. Bahwa mereka yang melakukan aborsi adalah orang yang berada pada "hubungan yang bermasalah”. Padahal belum tentu.

Pemberitaan aborsi dengan perspektif buruk—bahkan cenderung melabeli perempuan—terjadi salah satunya karena seleksi narasumber. Alih-alih memberikan ruang lebih lega bagi perempuan yang melakukan aborsi untuk memberikan keterangan, berita tersebut malah lebih banyak memberikan suara bagi kepolisian.

Tidak hanya itu, dalam berita Detik.com, “Tersangka Lakukan Aborsi Karena Mengaku Belum Siap Punya Anak”, penghakiman dilakukan dengan mengutip pihak kepolisian. Lagi-lagi penghakiman tersebut dialamatkan pada perempuan. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa kepolisian menyalahkan perempuan yang tidak memeriksakan kandungan. Padahal hal tersebut bukan kapasitasnya. Ditulis dalam berita tersebut sebagai berikut: "Wajar saja kalau NH ini tidak pernah mengontrol kandungannya, tahu-tahu tidak datang bulan dan ternyata hamil," ungkap Yoga.

Kekeliruan dalam pendefinisan aborsi juga kerap dilakukan media. Misalnya pada berita Tribunnews.com berjudul “Polisi Periksa Lima Saksi terkait Kasus Aborsi yang Dilakukan Pasangan Mahasiswa di Kupang”. Berita ini pada intinya menceritakan sepasang kekasih yang melakukan persalinan secara mandiri: “HDD (20) mengatakan sudah tidak mampu menahan rasa sakit dan hendak melahirkan. HDD (20) pun melahirkan bayi mungilnya dibantu oleh sang kekasih. […] Setelah membersihkan kamar, KMF tega mengubur bayi yang baru dilahirkan tersebut”.

Dalam berita tersebut tidak jelas bagaimana aborsi dilakukan. Namun dengan gamblang judul berita langsung menunjuknya sebagai tindakan aborsi. Narasumber dari kepolisian sendiri juga tidak menjelaskan bahwa tindakan tersebut adalah aborsi.

Padahal menurut WHO, aborsi sebagai tindakan medis dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan surgical atau operasi medis. Kedua dengan medical atau obat. Dalam berita tersebut kedua cara aborsi tidak terjelaskan, namun Tribunnews.com menggunakan istilah “aborsi”.

Stigmatisasi bukan solusi

Sebagai konsekuensi logis dari kondisi biologis atas Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD), seorang perempuan berhak atas pilihan aborsi. Karena itu aborsi harusnya menjadi pilihan yang normal atas kondisi KTD. Tapi pilihan tersebut jamak dianggap salah dan bermasalah, karena alasan moral atau agama. Karena stigma ini akses layanan aborsi menjadi terhalang.

Padahal sebagai bagian dari hak kesehatan seksual dan reproduksi, negara punya kewajiban untuk menyediakan layanan aborsi. Alih-alih menyediakan layanan medis yang aman untuk aborsi, negara dengan RKUHP malah ingin memenjarakan perempuan yang melakukan aborsi.

Hasil penelitian Erick Yegon menemukan bahwa perempuan di Kenya mengalami ketakutan akan dilabeli, disalahkan, atau dituntut, padahal aborsi dibutuhkan. Akhirnya, para perempuan malah memilih aborsi secara diam-diam yang dalam praktiknya malah tidak aman.

Tidak hanya maraknya praktik aborsi tidak aman, stigma atas aborsi juga melahirkan mitos yang kadung dipercayai sehingga seolah-olah adalah fakta. Misalnya mitos bahwa aborsi hanya dilakukan oleh perempuan yang belum menikah. Nyatanya menurut data Guttmacher Institute, 61% perempuan  di Amerika Serikat yang melakukan aborsi pada 2008 adalah seorang ibu, dan 34 % memiliki dua anak atau lebih.

Di Indonesia, melansir laman resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional disebutkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 1,7 juta kelahiran dari perempuan berusia di bawah 24 tahun, di mana sebagiannya adalah KTD. Sementara itu, laporan Guttmacher Institute pada 2017 menyebutkan sekitar 55,7 juta aborsi terjadi setiap tahun.

Perbandingan aborsi aman dan tidak aman sebanding, di mana 30,6 juta adalah praktik aborsi aman dan 25,1 juta aborsi masuk indikasi tidak aman. Akibat dari praktik aborsi tidak aman tersebut tercatat 67,9 ribu perempuan meninggal setiap tahun dan 5,3 juta perempuan menjadi difabel sementara atau permanen.

Angka-angka tersebut harus dilihat lebih dari sekadar angka statistik. Angka-angka tersebut adalah jumlah dari korban stigma atas aborsi. Membayangkan orang terdekat kita yang mengalami KTD dan ingin mengakses haknya, namun terhalang bahkan terancam nyawanya karena aborsi tidak aman, adalah sebuah kepiluan.

Negara dengan angka aborsi rendah, menurut data Guttmacher Institute, justru melakukan sebaliknya, yaitu membersihkan aborsi dari stigmatisasi, kemudian melegalkannya. Selain itu mereka juga memberikan layanan edukasi yang layak tanpa tabu. Negara yang menstigmatisasi dan melarang aborsi justru angka aborsinya tinggi.

Membiarkan KTD terus berjalan juga bukan solusi. Dara dalam film Dua Garis Biru, misalnya, harus dikeluarkan dari sekolah karena hamil. Untung saja orang tua Dara mampu menyekolahkannya di luar negeri. Bagaimana dengan Dara lain dari kelas ekonomi bawah yang tidak memiliki previlese?