Pada Oktober 2015, Kepolisian mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Surat Edaran ini merupakan respon otoritas terhadap merebaknya ujaran kebencian di berbagai kalangan masyarakat. Namun Surat Edaran tersebut memasukan pasal karet yaitu Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik atau defamasi (Firdaus, 2015). Hal ini menyebabkan tumpang-tindih berbagai persoalan, termasuk menyamarkan pasal penistaan dan pencemaran nama baik.

Para akademisi menurut Daniel Dhakidae (2003) adalah mereka yang berjibaku dalam “produksi wacana, pertikaian wacana, pergantian wacana, dan kembali pada formasi wacana baru lagi.” Sayangnya, dalam kasus ini para akademisi justru dengan mudah tunduk pada wacana yang dimaklumatkan melalui Surat Edaran Kepolisian.

Padahal dunia akademik seharusnya dapat memproduksi dan mereproduksi, dengan terlebih dahulu menjelaskan secara mendalam terkait dimensi ontologis dan epistemologis dari ujaran kebencian, sehingga dapat memberikan rekomendasi terhadap otoritas termasuk aparat terkait langkah praksis dalam dimensi aksiologis yang dapat diambil untuk mengubah keadaan. Tanpa pemahaman yang mendalam, upaya membunuh ujaran kebencian seperti upaya membunuh nyamuk dengan mata tertutup.

Salah satu poin dalam surat edaran tersebut berbunyi “bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan, 4) perbuatan tidak menyenangkan, 5) memprovokasi, 6) menghasut, 7) penyebaran berita bohong, dan semua di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.”

Surat Edaran Kapolri mengaburkan batas antara definisi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Pengaburan yang membuat aparat di level eksekutor akan memukul rata segala bentuk pencemaran nama baik sebagai ujaran kebencian.

Pasca Surat Edaran Kapolri, dunia akademik Indonesia turut memproduksi dan mereproduksi diskursus dan pengetahuan tentang ujaran kebencian. Berdasarkan pengumpulan data kami, setidaknya terdapat 41 artikel yang ditulis dan diterbitkan melalui beragam jurnal ilmiah institusi pendidikan atau akademik secara umum di Indonesia (Oktober 2015-Oktober 2019). Data tersebut dihimpun dari portal Garuda Ristekdikti, yaitu gerbang penelusuran, indeksasi, abstraksi, dan monitoring artikel ilmiah di seluruh Indonesia (Subroto, 2014). Setelah dikumpulkan artikel-artikel tersebut kemudian dikategorisasikan dalam dua kerangka besar: disiplin ilmu dan referensi definisi ujaran kebencian yang digunakan.

Tulisan ini salah satu tujuannya bermaksud menunjukkan kerangka rujukan definisi ujaran kebencian dari produksi dan reproduksi gagasan ujaran kebencian oleh dunia akademik Indonesia pasca terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana relasi antara diskursus akademik dengan diskursus yang coba diproduksi oleh otoritas.

Diskursus Akademik Indonesia tentang Ujaran Kebencian yang Diproduksi Pasca Surat Edaran

Mayoritas artikel yang ditulis dengan topik ujaran kebencian berasal dari disiplin Ilmu Hukum yaitu berjumlah 18 atau 43,9% dari seluruh total publikasi bertemakan ujaran kebencian. Sebanyak 11 artikel atau 26,83% berasal dari Komunikasi dan Komunikasi Dakwah.Empat artikel atau 9,76% berasal dari disiplin ilmu Ilmu Komputer dan Informatika. Tiga artikel atau 7,32% berasal dari disiplin Agama. Tiga artikel atau 7,32% berasal dari disiplin Ilmu Bahasa dan Linguistik. Sisanya dua artikel, 4,88% berasal dari disiplin Ilmu Sosial.

Pengaruh diskursus yuridis sangat kuat dalam medan epistemik ujaran kebencian, hal ini ditunjukkan dengan tingginya jumlah dan persentase artikel yang diproduksi oleh disiplin ilmu hukum, melampaui disiplin ilmu sosial. Pada konteks tersebut kita dapat menilik bahwa pendalaman dimensi sosiologis dan komunikatif terkait ujaran kebencian tidak mendapatkan perhatian besar dalam diskursus epistemik Indonesia, padahal diskursus terkait ujaran kebencian yang bekerja di suatu tempat atau negara sangat bergantung pada pengalaman, sejarah serta beragam faktor lain, termasuk relasi antar-etnis, antar-agama, dan seterusnya (Baker, 2012; Brown, 2015).

Kegagalan dalam memahami ujaran kebencian sebagai sebuah kategori ekspresi rentan memperkeruh keadaan. Kasus yang menimpa Basuki Tjahja Purnama atau Ahok adalah salah satu contoh, begitupun dengan kasus yang menimpa Ahmad Dhani terkait ujaran “idiot”-nya di Twitter (Yulius, 2016; Hendartyo & Dewi, 2018).

Pendalaman multi-perspektif terkait ujaran kebencian tidak mendapatkan ruang yang besar dalam peta epistemik ilmu pengetahuan Indonesia. Bahkan, tidak ada artikel yang secara spesifik mencoba untuk mengelaborasi aspek filosofis dan fundamental dari ujaran kebencian sebagai sebuah kategori definitif dalam ruang percakapan di masyarakat Indonesia. Hal ini membuat tidak adanya formulasi definisi serta batasan-batasan terkait ujaran kebencian dalam konteks masyarakat multi-etnis di Indonesia.

Absennya ruang-ruang pembahasan terkait definisi ujaran kebencian juga tercermin dari bagaimana artikel tersebut menggunakan rujukan definisi ujaran kebencian. 17 artikel, atau 41,46% dari artikel yang ada menggunakan Surat Edaran Kapolri sebagai rujukan utama definisi ujaran kebencian. Empat artikel, atau 9,76% dari artikel yang ada menggunakan Wikipedia sebagai rujukan utama. Dua artikel, atau 4,88% dari artikel yang ada menggunakan rujukan dari Warner dan Hirschberg (2012). Satu artikel, atau 2,44% dari artikel yang ada menggunakan referensi dari Brison (1998). Satu artikel, atau 2,44% dari artikel yang ada menggunakan rujukan dari Davidson et al (2017). Satu artikel, atau 2,44% dari artikel yang ada menggunakan rujukan dari Greenwalt (1989). Satu artikel, atau 2,44% dari artikel yang ada menggunakan rujukan dari West & Turner (2006). Satu artikel, atau 2,44% dari artikel yang ada menggunakan rujukan dari Elliot et al (2016). 1 artikel, atau 2,44% dariartikel yang ada menggunakan rujukan dari Sjahdeini (Sjahdeini, 2009). Terdapat masing-masing satu artikel, atau 2,44% yang merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Oxford Dictionary. Sedangkan sisanya sembilan artikel atau 21,95%, tidak menggunakan rujukan yang jelas atau merujuk pada literatur tertentu ketika menjelaskan tentang ujaran kebencian.

Problem definisi ini menjadi sangat krusial terutama ketika mayoritas artikel menjadikan Surat Edaran Kapolri sebagai rujukan. Walaupun beberapa artikel ditulis untuk mengelaborasi kedudukan Surat Edaran Kapolri dan cakupan ujaran kebencian, namun tetap menjadi problematik ketika teks sarat wewenang kuasa yang diproduksi oleh kepolisian dijadikan rujukan utama dalam diskursus akademik.

Selain itu, ketidakjelasan literatur rujukan pada sembilan artikel yang lain membuat kita tidak bisa menelusuri rujukan akademik yang menjadi fondasi dari argumen pada artikel-artikel tersebut. Peta ilmu pengetahuan kita tentang ujaran kebencian tidak disusun dengan padu dan selaras. Padahal peta ilmu pengetahuan yang padu dan selaras dapat berkontribusi untuk tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menjelaskan fenomena ujaran kebencian lebih jauh sehingga kita bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah ujaran kebencian tersebut.

Penutup

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat ditarik simpulan bahwa diskursus akademik terkait ujaran kebencian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Surat Edaran Kapolri, bahkan di level definitif. Hal ini tidak saja menunjukkan buruknya ketahanan terhadap legitimasi lain di luar disiplin ilmiah dalam dunia akademik di Indonesia, tetapi juga kegagalan dunia akademik di Indonesia untuk bisa membicarakan ujaran kebencian pada level pemahaman yang mendalam.

Sehingga menjadi sangat wajar, ketika kita melihat berbagai persoalan ujaran kebencian mulai dari tumpang-tindihnya definisi ujaran kebencian dengan pencemaran nama baik, hingga kategori ujaran kebencian yang kemudian bisa dijadikan sebagai pasal karet untuk menjerat siapapun. Sains di Indonesia tidak mampu menjadi anjing penjaga, melainkan tunduk pada otoritas.

Sebagai bagian dari kondisi akademik yang ada di Indonesia, situasi ini harus segera dihentikan. Dunia akademik tidak hanya harus bisa merespon fenomena ujaran kebencian dalam aspek ontologis, tetapi lebih jauh membangun peta epistemologi dalam menyoal ujaran kebencian. Hal yang mungkin dan hanya mungkin dilakukan dengan kajian-kajian serius dan mendalam terkait ujaran kebencian dengan keketatan metodologi serta komparasi dengan pengalaman dan analisis yang sebelumnya telah dilakukan di negara lain.

Versi panjang tulisan ini akan terbit sebagai chapter dalam buku bunga rampai.


Referensi

Baker, C. (2012). Hate Speech. In M. Herz & P. Molnar (Eds.), The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses (pp. 57–80). Cambridge: Cambridge University Press.

Brison, S. J. (1998). The Autonomy of Free Speech. Ethics, 108(2), 312–339.

Brown, A. (2015). Hate Speech Law: A Philosophical Examination. New York: Routledge.

Davidson, T., Warmsley, D., Macy, M., & Weber, I. (2017). Automated Hate Speech Detection and the Problem of Offensive Language. Proceedings of ICWSM 2017.

Dhakidae, Daniel. (2003). Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara orde Baru. Jakarta. Gramedia.

Elliot, C., Chuma, W., El Gendi, Y., Marko, D., & Patel, A. (2016). Hate Speech, Key concept paper.

Firdaus, F. (2015). Kontroversi “hate speech”: Dari latar belakang hingga siapa bisa terjerat. Retrieved October 12, 2019, from https://www.rappler.com/indonesia/111180-kontroversi-hate-speech-polri

Hendartyo, M., & Dewi, C. M. T. (2018). No Title. Retrieved October 10, 2019, from https://metro.tempo.co/read/1048455/berkas-hate-speech-ahmad-dhani-terhadap-ahok-sudah-di-kejaksaan

Sjahdeini, S. . (2009). Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer. Jakarta: Grafiti.

Subroto, I. M. I. (2014). The Architecture of Indonesian Publication Index: A Major Indonesian Academic Database. Telecommunication, Computing, Electronics and Control, 12(1), 1–5.

Warner, W., & Hirschberg, J. (2012). Detecting Hate Speech on the World Wide Web. Proceedings of the 2012 Workshop on Language in Social Media (LSM 2012), 19–26.

West, R., & Turner, L. (2006). Introducing Communication Theory: Analysis and Application. New York: McGraw-Hill.

Yulius, H. (2016). Ahok and hate speech: The (unexpected) outcome of democracy. Retrieved October 10, 2019, from https://www.thejakartapost.com/academia/2016/11/03/ahok-and-hate-speech-the-unexpected-outcome-of-democracy.html