Isu kesehatan jarang menjadi primadona dalam media. Dengan kompleksitasnya, isu kesehatan harus diakui bukanlah isu yang menarik untuk disimak oleh publik. Padahal media memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi kesehatan agar masyarakat memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan-keputusan terkait kesehatan diri dan orang-orang di sekitarnya—peran yang sama pentingnya dengan peran dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Praktisi kesehatan dan pemangku kebijakan pun sering kesulitan untuk melibatkan media sebagai mitra. Isu kesehatan hanya mendadak menarik ketika terjadi hal-hal kontroversial, seperti malapraktik dan sebagainya.

Kurangnya perhatian media juga terjadi pada isu AIDS di awal tahun 1981. Tidak banyak media yang menganggap perjangkitan AIDS sebagai isu penting. Hingga kemudian pada 1985 aktor film Amerika Serikat, Rock Hudson, meninggal karena AIDS, barulah media mulai banyak meliput. Namun di tahun yang sama penyebaran AIDS sudah semakin meluas. 

Lain halnya dengan virus Corona tipe baru, atau sebutan resminya COVID-19 (Corona Virus Disease 2019), yang banyak diliput dan menimbulkan keresahan warga dunia belakangan ini. Sebuah studi menunjukkan cakupan peliputan COVID-19 lebih masif dibanding Ebola. Tingginya intensitas peliputan COVID-19 ini lantaran perjangkitannya yang cepat dan memakan banyak korban. Per 21 Februari 2020 kasus perjangkitan COVID-19 hanya terdapat di 29 negara. Namun dalam jangka waktu seminggu, penyakit ini telah menyebar ke 61 negara. Total kasus lebih dari 100.000 dan kematian lebih dari 3000, melampaui angka kematian akibat SARS.

Di Indonesia sendiri, hingga artikel ini ditulis, ada 100 kasus lebih yang dicurigai namun hingga artikel ini ditulis belum ada kasus yang terkonfirmasi positif sama sekali. Sementara itu, beredar berbagai rumor mulai dari kebalnya masyarakat Indonesia terhadap virus Corona akibat konsumsi jamu, iklim tropis, hingga mustajabnya doa yang dipanjatkan. Semua menebak-nebak tanpa mengetahui pasti apa yang sebenarnya terjadi.

Rumor yang beredar di masyarakat kurang-lebih merefleksikan bagaimana pemerintah mengantisipasi kekhawatiran publik terkait COVID-19. Komunikasi publik pemerintah belum efektif dalam sosialisasi upaya pemantauan, perkembangan terbaru, maupun upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Padahal, keterbukaan informasi adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menekan risiko terjadinya misinformasi dan kekacauan di masyarakat. 

Dalam kasus gawat darurat dan epidemi, media berperan penting sebagai penyambung lidah antara pemerintah ataupun tenaga kesehatan dengan masyarakat dengan melaporkan berita terbaru dan informasi penting terkait penanganan maupun pencegahan yang dapat dilakukan di tingkat individu. Tidak kalah penting, media juga berperan sebagai faktor pemungkin (enabling factor) untuk mendorong kebijakan berwawasan kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat lewat informasi dan ajakan promosi kesehatan. 

Kebijakan media dalam memutuskan berita yang layak dipublikasikan juga berkontribusi membentuk perbincangan publik. Media dapat mengarahkan terhadap hal-hal apa saja yang sepatutnya menjadi perhatian bersama. 

CISDI memonitor lebih dari 150 berita yang ditulis oleh media konvensional dan digital terkait perkembangan virus Korona dalam kurun waktu sebulan terakhir. Beberapa perspektif berita yang tampaknya digemari masyarakat di antaranya terkait pernyataan pemerintah yang berupaya meredam kepanikan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin amatan saya menyoal pemberitaan COVID-19 oleh media.

Menangkis Misinformasi

Literasi digital masyarakat Indonesia yang masih rendah, khususnya dalam penggunaan media sosial, dapat memperburuk penyebaran rumor yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Salah satu misinformasi yang beredar melalui media sosial adalah smartphone yang diimpor dari Tiongkok dapat menularkan virus Corona. Untungnya beberapa media di Indonesia, seperti Tempo, Detik, dan CNBC, kemudian meluruskan rumor hoaks tersebut. Kita juga patut mengapresiasi ulasan-ulasan informasi komprehensif dan tajam seperti Kompas dan Tirto sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan manakala informasi dari pemerintah kurang jelas.

Di Tiongkok sendiri, sebagai upaya untuk meredam potensi kemunculan rumor dan misinformasi, WHO telah bermitra dengan Twitter, Facebook hingga TikTok. 

Stigma dan diskriminasi

Media dapat berperan penting dalam membentuk stigma dan mengubah persepsi masyarakat serta mengedukasi bagaimana memandang suatu permasalahan maupun pasien terdampak. Hal ini terjadi ketika beberapa media Barat memotret virus ini dengan nada menyudutkan dan menstigma penduduk Tiongkok. Di halaman utama koran lokal Prancis menuliskan “Yellow Alert sebagai judul besar. Majalah Der Spiegel di Jerman juga menggambarkan seorang pria Asia dengan masker berjudul Made in China: When globalization becomes a deadline danger.” Hal ini berdampak pada diskriminasi terhadap penduduk Tiongkok ataupun warga keturunan Tionghoa di berbagai belahan bumi. 

Penyebutan nama wabah sebagai virus Wuhan oleh media juga turut menebalkan stigma terhadap etnis Tionghoa. Stigma ini yang membuat WHO segera merespon dengan senetral mungkin memberi nama penyakit tersebut COVID-2019, tidak seperti MERS (Middle East Respiratory Syndrome) yang mencantumkan nama regional. Untuk itu, penting bagi media untuk menggunakan bahasa yang lebih manusiawi dan berempati dalam memberitakan kasus ini.

Perspektif pemberitaan

Hampir semua media membicarakan soal virus Corona setiap hari. Yang kurang terberitakan dalam pemberitaan lokal adalah penyebaran virus ini yang berdampak luas secara global, di mana kelemahan satu negara dapat berdampak ke negara lain. Tekanan untuk masyarakat dan pemerintah masih kurang terasa. 

Beberapa media di negara lain lebih banyak memberikan informasi dan perspektif yang berbeda dalam pemberitaan virus Corona, contohnya soal memanusiakan korban dan adanya skema pembiayaan kasus darurat. Sementara media lokal masih lebih banyak mengulas informasi dasar soal jumlah penderita, bahkan cinta lokasi yang terjadi antar WNI yang dikarantina. Sayangnya, media lokal pun kerap menekankan pada pendapat-pendapat pejabat yang “nyeleneh” atau click-bait dibanding menyajikan fakta-fakta dan informasi penting yang dikeluarkan.  

Pembahasan yang masih minim adalah pentingnya komunikasi risiko dalam situasi seperti ini. Komunikasi risiko mengacu pada pertukaran informasi faktual, rekomendasi dan opini antar ahli dan masyarakat yang menghadapi ancaman kesehatan, ekonomi maupun kesejahteraan sosial. 

Tujuan utama dari komunikasi risiko adalah untuk memastikan orang yang berisiko memperoleh informasi yang tepat sehingga memungkinkan mereka mengambil keputusan yang dapat melindungi diri dan orang sekitarnya. Komunikasi risiko melibatkan berbagai elemen medium komunikasi massa seperti media dan media sosial, serta komunitas yang membutuhkan identifikasi dini serta manajemen rumor dan misinformasi.  

Pemerintah telah memiliki pusat komunikasi dan informasi yang berpusat di Kantor Staf Presiden. Namun nampaknya belum ada strategi komunikasi risiko yang efektif dengan pelibatan berbagai sektor. Media memegang peranan krusial dalam melakukan komunikasi risiko. Sayangnya, pemerintah belum secara efektif memberikan informasi secara jelas dan rutin kepada media untuk disampaikan ke masyarakat, sehingga berita dan informasi yang didapatkan oleh masyarakat menjadi simpang siur. 

Sebuah survey menemukan 72 persen responden di Indonesia menganggap COVID-19 sebagai ancaman besar untuk kesehatan masyarakat, meski Indonesia belum memiliki kasus terkonfirmasi. Kepanikan di masyarakat tergambar melalui fenomena habisnya stok masker dan melambungnya harga beberapa waktu lalu. 

Komunikasi risiko juga berarti memanusiakan kesengsaraan orang dan menghindari komunikasi yang menyudutkan, mendiskriminasi dan menciptakan stigma. Dalam manajemen epidemi dan kasus gawat darurat, media dapat membantu mewujudkan pemberitaan dan persepsi masyarakat yang lebih baik untuk dapat meminimalisir dampak buruk serta melakukan manajemen dan distribusi informasi dengan lebih cermat. 

Dalam kasus COVID-19 ini, peran media sangat krusial untuk terus menekan pemerintah melakukan upaya-upaya optimal dalam deteksi, pemantauan dan manajemen penanganan kasus secara keseluruhan. Pemerintah sejauh ini terlihat lambat dalam merespon dan terkesan menggampangkan hingga akhirnya memberikan komentar-komentar tidak perlu. Ketimbang menadah komentar-komentar rak perlu itu, media dapat menjadi wadah aspirasi masyarakat dalam menuntut pemerintah bekerja lebih baik lagi. Karena pencegahan dan penanganan penyakit menular untuk 260 juta jiwa tidak bisa dilakukan hanya dengan memanjatkan doa saja. 

Pustaka

https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.11.4.111 

https://theconversation.com/coronavirus-how-media-coverage-of-epidemics-often-stokes-fear-and-panic-131844 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK221224/ 

https://www.researchgate.net/publication/327764556_The_Role_of_Mass_Media_in_Health_Care_Development_A_Review_Article 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/18/virus-free-indonesia-more-threatened-by-covid-19-than-singapore-malaysia-survey.html 

http://global.chinadaily.com.cn/a/202002/17/WS5e4a0780a3101282172780e9.html 

https://theconversation.com/researchers-find-indonesia-needs-more-digital-literacy-education-84570

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/107769900408100209?casa_token=eSctI63JIFkAAAAA:7t9XLkZxcJO4KbMMBDotn3bK_yKLRTXOmkElSvtt5J4X57YrQmeyIq_qa88LJ7sL_V17Tsqp68-V2w 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6