Sepanjang sejarah, rasa takut atau paranoia adalah hal utama yang membuat manusia bisa bertahan hidup dan tak punah ribuan tahun. Paranoialah yang membuat kita waspada atas segala ancaman dan menimbang risiko terburuk yang bisa menimpa diri kita secara individual maupun kelompok. Sebab, paranoia berkaitan erat dengan mekanisme survivabilitas manusia (Green & Phillips, 2004).

Pertanyaan yang muncul kemudian: seberapa jauh mode survival itu bekerja dalam pandemi virus Corona saat ini?

Melihat warga yang bervakansi, sebagian besar perusahaan yang masih memberlakukan sistem kerja seperti biasa, sampai ribuan orang yang berharap Ijtima Dunia 2020 dapat terlaksana di Gowa dan ribuan lainnya menghadiri Misa Uskup Baru Ruteng, pertanyaan soal survivabilitas tadi jadi relevan.

Di manakah sense of crisis kita? Apakah kita memang tidak memiliki rasa takut? Atau sense of crisis itu tidak muncul karena kita tidak dibuat memiliki cukup pengetahuan untuk mempertimbangkan sejauh apa virus corona akan menghantam diri kita baik secara individual maupun kolektif?

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mengevaluasi salah satu instrumen yang memungkinkan adanya sense of crisis: komunikasi. Di hari-hari penuh ketidaktahuan seperti sekarang, komunikasi yang dilakukan media dan pihak otoritas seperti pemerintah menjadi sumber rujukan paling penting. Namun, sejauh apa komunikasi yang terjadi telah membantu warga meningkatkan sense of crisis?

Setiap kebijakan, aktivitas, dan terlebih ucapan verbal merupakan bentuk komunikasi yang mentransmisikan makna pada penerima pesan. Pada dosis yang besar dan berulang, makna tersebut akan menginternalisasi alam pikir masyarakat.

Maka kalau sejak akhir Januari kita disodori parade sirkus pejabat pemerintah yang meremehkan virus corona, menjadi wajar apabila masyarakat mengambil keputusan untuk bervakansi ria walau ada imbauan untuk menghindari keramaian.

Kedatangan 150 turis asal Kunming, Tiongkok pada 26 Januari 2020 di Bandara Internasional Minangkabau, misalnya, disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Barat dengan serangkaian seremoni. Padahal saat itu wabah sedang menghantam Tiongkok dengan cukup keras dan belum menunjukkan perlambatannya. Bukankah hal tersebut menunjukkan visi yang fatalis, yang walaupun dengan berbagai argumen ekonomistik telah menyepelekan hajat hidup manusia yang seharusnya dilindungi?

Pada saat itu media massa mayoritas menyiarkan pemberitaan tersebut dengan hanya sekadar dari satu sisi saja, pemerintah atau dinas pariwisata Sumatera Barat. Media massa tidak memberikan ruang pada pendapat epidemiolog tentang risiko dari aktivitas penyambutan tersebut. Angle media saat itu tidak memberikan informasi dengan gamblang mengenai risiko yang dihadapi dengan terus membuka pintu bagi wisatawan dari negara yang tertimpa wabah.

Beberapa minggu setelahnya, pemerintah malah menyatakan akan menggelontorkan stimulus fiskal sebesar 72 miliar untuk para influencer demi mendorong pariwisata. Walaupun kemudian dana ini diklarifikasi dan ditunda, komunikasi yang tersampaikan dari kebijakan ini adalah bahwa wabah ini bukanlah sesuatu yang penting diantisipasi, bukanlah sesuatu yang benar-benar mengancam. 

Terlebih, komunikasi verbal pemerintah malah memperburuk keadaan. Hal ini terekam dalam banyak pernyataan pejabat publik yang memiliki irisan dengan wabah Corona. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto misalnya menyatakan, “Tak usah terlalu takut virus Corona. Santai saja. Enjoy saja. Yang penting jaga kebugaran dan pola hidup sehat”. Ada nuansa menyepelekan dan fatalistik ketika merespon virus yang belum memiliki obat dan vaksin ini. Bahkan Terawan menyatakan doa adalah alasan kenapa di Indonesia belum terdeteksi virus corona.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga pernah berkelakar, "Tapi (ini) guyonan sama Pak Presiden ya, Insya Allah ya, virus corona tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal." Walaupun hal tersebut merupakan lelucon, sebagai seorang pejabat publik pernyataan tersebut akan terasosiasi dengan sikap pemerintah dalam menghadapi krisis. 

Iba saya terbit ketika membandingkan komunikasi krisis pemerintah Indonesia dengan salah satu negara tetangga terdekat yang terlebih dahulu mengalami masa-masa sulit akibat Corona. Perdana Menteri Singapura secara substansial beberapa kali mencegah kepanikan warganya dengan menjelaskan detail langkah-langkah yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah Singapura, serta mengorientasikan warga untuk berkontribusi mengurangi persebarannya. Komunikasi yang transparan tersebut secara efektif menghindarkan warganya dari kepanikan.

Di Indonesia, upaya untuk mengantisipasi kepanikan warga adalah melalui narasi penyepelean oleh pejabat publik. Seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang di hadapan kamera para jurnalis menyatakan bahwa virus Corona tidak mematikan. Bagi Tito, 3,7% Case Fatality Rate di seluruh dunia per 17 Maret 2020 bukanlah angka yang layak disebut mematikan.

Sialnya, parade kekonyolan komunikasi pejabat publik tersebut diperparah dengan tabiat media yang haus klik. Media meloloskan pernyataan konyol dan tidak empatik dari para pejabat publik itu sebagai santapan berita cepat saji, yang membuat sense of crisis masyarakat menjadi dangkal. 

Tampaknya, media berupaya mengeliminir rasa takut masyarakat, menumpas paranoia. Padahal paranoia dapat membantu kita untuk memikirkan skenario terburuk dari situasi yang penuh ketidakpastian ini. 

Paranoia pada dasarnya adalah gejala psikosis yang generik dan kerap dipersepsikan sebagai suatu kondisi patologis, walaupun sebenarnya paranoia selalu hadir dalam psikologisme manusia. Paranoia yang hadir di antara koalisi dan koordinasi di dalam komunitas manusia dapat mendeteksi, mengantisipasi dan menghindari ancaman bagi manusia (Raihani & Bell, 2019).

Nassim Taleb, seorang analis risiko, suatu kali secara hiperbolis merespon isu Corona, "without extreme paranoia, we can't survive”. Pertanyaan yang bisa kita tarik dari pernyataan Taleb adalah, apakah dalam situasi seperti wabah yang hadir bahkan tidak 100 tahun sekali ini, kita telah cukup memiliki paranoia?

Pertanyaan tersebut jelas bisa kita jawab, terutama ketika kita melihat media secara gamblang mendistorsi informasi yang berkaitan dengan risiko serta fakta konkret bahwa virus Corona memiliki karakter yang sangat menular dan mematikan.

Berkali-kali media  mengutip pernyataan spekulasi otoritas, tanpa data yang jelas dan validasi yang layak. Seperti ketika Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan virus Corona Achmad Yurianto menyebutkan bahwa kemungkinan virus Corona menjadi semakin lemah atau jinak.

Media tidak memverifikasi pernyataan Yurianto dengan landasan ilmiah dan bahkan tidak menyandingkannya dengan verifikasi dari ahli lain di bidang epidemiologi atau dari artikel ilmiah dalam jurnal akademik. Yurianto sendiri pernah salah menyebut bahwa SARS COV-2 berbeda dengan COVID-19, padahal keduanya merupakan sinonim untuk menunjuk virus Corona jenis baru. 

Baik komunikasi pemerintah maupun komunikasi pemerintah yang dimediasi oleh media telah memberikan kontribusi besar bagi hilangnya sense of crisis masyarakat. Publik tidak takut bukan hanya karena keterbatasan pengetahuan terkait Corona, tapi proses komunikasi yang ada secara langsung atau tidak langsung telah mendikte publik untuk menyepelekan virus corona.

Media juga terlihat sangat berusaha untuk mengubur rasa takut masyarakat, dengan memberitakan hal-hal yang positif terkait pencapaian pengentasan Corona. Namun, seberapa proporsional hal tersebut dilakukan? Menjelaskan risiko bencana secara parsial kepada publik adalah sebentuk kejahatan, karena ia akan membangun rasa aman semu yang mengikis kewaspadaan.

Media begitu gencar menjelaskan tentang khasiat jamu sejenis mpon-mpon bagi pencegahan penyebaran Corona, padahal belum ada penelitian yang secara langsung menguji efektifitasnya. Pemberitaan uji coba vaksin oleh beberapa media juga dibalut dengan harapan, seperti label “penemuan”, “berhasil ciptakan vaksin”, dan semacamnya. Namun, media berulangkali menyembunyikan fakta bahwa vaksin yang ada merupakan protipe yang harus melalui tahap uji coba klinis yang membutuhkan waktu berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. 

Media seharusnya memberikan highlight yang besar terhadap ketiadaan vaksin dan obat hingga saat ini, agar publik memiliki paranoia dan akhirnya menjadi sangat waspada terhadap penyebarannya. Kewaspadaan itulah yang akan membuat publik patuh pada penjarakan sosial (social distancing).

Hingga saat ini grafik pertumbuhan penderita virus Corona bergerak secara eksponensial dan mengancam di seluruh benua. Kita tentu tidak ingin skenario buruk bekerja untuk kita seperti yang telah terlebih dahulu menimpa Italia, Iran, dan Spanyol. Ketiganya telah mendapatkan jendela kesempatan selama sebulan untuk mengantisipasi wabah namun mereka tidak memanfaatkannya dengan optimal.

Kita telah diberi waktu setidaknya dua bulan sejak wabah ini mendera Cina. Tapi bila di ujungnya nanti kita masih tidak cukup miliki paranoia, barangkali tidak ada hal lain yang bisa menghindarkan kita dari ancaman pandemi yang tak datang seratus tahun sekali ini.

Saat ini kita membutuhkan paranoia, lebih dari kapanpun.

Daftar Pustaka

Green, M. J., & Phillips, M. L. (2004). Social threat perception and the evolution of paranoia. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 28(3), 333–342. doi:10.1016/j.neubiorev.2004.03.006 

Raihani, N. J., & Bell, V. (2019). An evolutionary perspective on paranoia. Nature human behaviour, 3(2), 114–121.