Tegang. Cemas. Writer’s block. Semua itu datang menyumbat setiap akan menulis tentang agama minoritas atau penghayat tertentu. Rasanya seperti ditodong pistol di jidat.

Ketika terjebak obrolan soal agama di ruang publik saja, saya selalu menghindar. Namun sebagai jurnalis, saya harus berani profesional, menjadi sebaliknya: Menganggap kepercayaan sebagai kerawanan yang harus disiasati. Itu semua di luar bayang-bayang. Laporan soal minoritas bukan bagian dari bisnis fakta yang menguntungkan. Setidaknya sejak gangguan teknologi semacam SEO atau GoogleTrend menghadang.

Saya berkenalan dengan peliputan minoritas agama pada 2013 lalu. Saat itu, saya mengikuti pelatihan Serikat Jurnalistik untuk Keberagaman (SEJUK). Para pesertanya diterjunkan ke Rusun Jemundo, tempat pengasingan pengungsi muslim Syiah asal Sampang. Belakangan saya menulis Saksi-Saksi Yehuwa dan Penghayat Kapribaden. Saya masih menemukan ketegangan yang sama, seperti saat pertama kali menulis isu ini.

Saya selalu memulai liputan-liputan ini dengan mendalami struktur komunitas keagamaan atau kepercayaan tertentu. Saksi-Saksi Yehuwa misalnya, memiliki struktur organisasi yang ketat dan mudah sekali diakses melalui berbagai literatur. Permasalahannya: ada beragam versi.

Sementara itu, hanya ada sedikit referensi mengenai komunitas penghayat. Ditambah lagi, komunitas agama dan kepercayaan minoritas cenderung bersikap tertutup. Saya harus meninggalkan kebiasaan memahami narasumber melalui media sosial. Tak ada video untuk menyelami gestur dan cara narasumber itu bertutur. Hasilnya, saya tak bisa merumuskan pertanyaan dengan nada tertentu, untuk menerka tanggapan yang muncul.

Meski sudah meluangkan waktu, saya tetap tak bisa menjangkau bagaimana organisasi atau perkumpulan komunitas penghayat beroperasi.

Soal Saksi-Saksi Yehuwa, saya mencari tahu lebih lanjut dari rekan yang menganut Katolik dan Protestan. Mereka punya sentimen tersendiri, karena terganggu pola gerak denominasi tersebut. Saya rasa, mereka berhak terganggu. Namun Saksi-Saksi Yehuwa juga berhak menganut dan menjalani apa yang mereka percaya. Saya masuk ke arena diskusi, mempromosikan kebebasan beragama sebagai bagian hak yang melekat dan tak bisa dikurangi.

Sebisa mungkin saya tak terjebak memperdebatkan agama atau denominasi mana yang paling benar. Itu bukan tugas saya sebagai jurnalis. Saya hanya ada untuk memahami praktik keagamaan atau penghayat tertentu.

Saya siap menyerap berbagai penjelasan teologis yang asing, dan sebisa mungkin memberi rasa hormat terhadap apa yang mereka yakini, sesuai Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Untuk menjalani itu semua, tentu saya perlu menanggalkan kepercayaan pribadi untuk mengikis bias.

Selain itu, berpikiran terbuka juga akan membuat mereka percaya dan merasa nyaman. Daya skeptis saya tetap menyala, hanya saja, selalu disampaikan dengan kalimat maupun ekspresi yang ramah dan tak sok tahu.

“Anda keberatan jika saya memahaminya seperti ini [...]?”

“Ada penjelasan lain yang mudah dipahami?”

Kebanyakan, pertanyaan itu muncul jika mereka merujuk pada ayat-ayat suci, tuntunan, filosofi, atau dasar ajaran tertentu. Saya memosisi diri hanya sebagai mediator bagi narasumber dengan pembaca. Dengan demikian, saya perlu mencari cara menjelaskan yang mudah dipahami. Apabila saya salah menulis, kredibilitas bakal tumbang.

Ketika meliput agama dan keimanan minoritas, saya selalu menanyakan jabatan dan tugas dari narasumber. Sebab ada keragaman, mulai dari pendeta, pastor, Saksi-Saksi, pinisepuh, romo, dan sebagainya. Bahkan ke detail ejaan dan besar kecilnya huruf.

Banyak sekali hal simbolik yang memiliki arti mendalam. Misalnya dalam Penghayat Kapribaden, ada wayang Bokor Kencono dan Togog. Mereka menatanya dalam pigura selebar layar televisi 20 inci dan ditempel di dinding ruang tamu. Itu melambangkan bahwa kehidupan dan yang menghidupi alam seisinya itu satu. Saya tak berani meminta penjelasan lebih jauh terkait momentum sakral ataupun transendental, seperti pengalaman gaib seketika sembuh dari sakit.

Namun banyak hal bodoh yang saya tanyakan untuk menghimpun hal detail.

“Hidangan yang disajikan ke para tamu kok khas Jawa, apa ada maksudnya?”

Mereka menjawab, tidak. Lalu saya tanya lagi hal lain.

“Kalau piring kacanya, ada simbol tertentu?”

Hanya dibalas tawa. Bukan hanya mereka, di dapur kebanyakan orang ada lusinan piring serupa.

Akan tetapi, banyak pertanyaan bodoh lainnya yang menurut saya vital jika tertinggal. Misalnya saya harus bertanya, “Yang Anda lakukan secara bersama-sama itu tadi istilahnya apa?”

Sebab beragam sekali dalam setiap agama atau keimanan kelompok minoritas. Ada Sembayang, salat, beribadah, berdoa, menghadap, kunci, hingga mijil. Bahkan tempat ibadah atau berkumpul pun mereka menyebutnya, Sasana Adi Roso dan Balai Kerajaan.

Tagih Jaminan Perlindungan dari Negara

Hening. Tenang. Saya merasakan ada kedamaian yang bertamu saat Penghayat Kapribaden beribadah. Kebahagiaan semacam itu, selama ini mereka rasakan secara sembunyi-sembunyi.

Baik Penghayat Kapribaden maupun minoritas agama dan kepercayaan lainnya, tak memiliki akses yang sama dengan pemeluk agama mayoritas. Suara mereka jarang didengar. Posisi mereka cenderung pasif terhadap pemerintahan. Terisolir. Mereka korban diskriminasi[?] hukum, ekonomi, dan politik. Hidup layaknya warga negara kelas dua.

Maka dari itu, untuk menghindari persekusi, mereka tak mau alamat tempat berkumpul dan beribadahnya dipublikasikan. Selain itu ada berbagai diskriminasi yang mereka alami. Misalnya diperumit saat mengurus KTP, KK, menikah, disisihkan dari pergaulan, tak mendapat pelajaran agama atau penghayat, tak bisa menjadi PNS, hingga menjalani prosesi yang tak sesuai tuntunan agama maupun kepercayaannya ketika meninggal dunia.

Mengapa jurnalis harus tahu itu? Selain mematangkan demokrasi, jurnalis juga berperan, mendorong supremasi hukum dan HAM yang menghormati kebhinekaan. Itu sesuai Pasal 6 dalam UU 40/1999 tentang Pers.

Maka dari itu perlu memeriksa otoritas yang bertanggung jawab, atas diskriminasi yang kelompok minoritas alami. Sebab pemerintah harus menjamin kebebasan beragama atau menganut kepercayaan terhadap Tuhan YME. Penyalahgunaan undang-undang untuk mengabaikan hak mereka, sebisa mungkin ditangkal jauh hari.

Saya kerap bertanya, apa yang membuat mereka cemas ketika menjalani tuntunan kepercayaan mereka? Jawaban mereka berkisar pada maraknya asumsi sepihak yang menyimpang. Akibatnya banyak orang awam yang menjadi sekadar mengikuti prasangka itu jadi ikutan membenci. Di situlah fungsi jurnalis, memenggal siklus ocehan politisi maupun kelompok intoleran yang memicu perpecahan.

Dalam setiap pelatihan SEJUK maupun Yayasan Pantau, kerap ditekankan menghindari narasumber yang justru mengompori. Terlebih, dengarkan suara korban. Sebab media bukanlah tim hore yang cuma bisa melipatgandakan propaganda kebencian.

Saya jadi merasa dilahirkan hanya untuk menjadi pendengar yang baik. Selebihnya membuat orang bisa bahagia dengan bercerita lebih panjang karena pertanyaan dan ekspresi yang antusias.

Bagi saya, berdiskusi dengan narasumber terkait poin penting yang akan ditulis itu sebuah keharusan. Bersama-sama mencari bagian yang tak membuat kelompok tersebut maupun lainnya tersinggung. Mengukur risiko. Membangun perspektif damai dan kesadaran hidup dalam keberagaman.

Lantas apa respons yang muncul ketika naskah reportase saya tayang? Kelompok yang saya tulis, berterima kasih karena merasa didengar layaknya kelompok mayoritas. Sedangkan netizen maupun beberapa rekan dekat saya protes. Terkait protes itu, saya hanya bisa menyadari, ada keragaman internal dalam agama apapun. Ada penafsiran yang terus berkembang mengurut zaman, ada pula yang justru kembali ke era keemasan tertentu.

Tetap, bagi saya, dunia tanpa keberagaman akan membosankan. Tak perlu ada kesepakatan atau ketidaksetujuan pada iman seseorang. Hindari prasangka negatif dan monopoli kebenaran. Saling menguatkan, agar setara dan memastikan hak masing-masing terpenuhi. []