Pada Selasa (23/4/2019) pagi, redaktur saya mengirim sebuah tautan. “Garap ini dulu aja,” ujarnya melalui pesan singkat.

Tautan itu mengarahkan saya pada sebuah berita dari Tempo.co. Singkatnya, berita tersebut berisikan informasi terkait Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi aturan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 259 Tahun 2015. Berita itu menyimpulkan bahwa, terhitung 2020, pembebasan PBB bagi warga Jakarta dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar tak lagi berlaku. Simpulan tersebut kemudian disandingkan dengan posisi Basuki Tjahaja Purnama, selaku mantan Gubernur DKI Jakarta, yang membuat pergub tersebut, serta merupakan oposisi Anies pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) terakhir.

Berita tersebut kemudian ramai di media sosial, serta menjadi percakapan politik yang hangat. Sejumlah politisi ikut memperdebatkannya. Ketua DPP PSI Tsamara Amany misalnya, mengatakan bahwa PSI akan memperjuangkan kembali Pergub Pembebasan PBB tersebut jika duduk di bangku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Saat itu, saya bingung: saya belum menguasai isu perpajakan dan saya belum memahami duduk permasalahannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang mengakui bahwa Pergub tersebut memang hanya akan berlaku hingga 31 Desember 2019. Alasannya, ia sedang melakukan pendataan lahan dan bangunan, serta mau membuat aturan baru yang lebih komprehensif. Namun, belum ada informasi terkait penghapusan pembebasan PBB mulai tahun 2020.

“Kamu dicolek editor pakai link juga gak?” tanya salah seorang kawan sesama wartawan di Balai Kota, siang itu. Ternyata, hampir seluruh wartawan dikirimkan tautan berita yang sama oleh editor mereka.

Teror editor yang suka mengirimkan tautan berita dari media kompetitor ini lazim dilakukan. Wartawan lapangan akrab dengan istilah “kebobolan” saat kalah cepat dalam memberitakan suatu kabar menarik atau penting.

Dengan dogma “jangan sampai kebobolan” yang terus berdengung di kepala, wartawan dituntut untuk ikut mengejar ketertinggalan saat media lain sudah mulai memberitakan suatu isu. Proses verifikasi informasi menjadi langkah yang terasa amat mencekik. Di satu sisi berita perlu untuk segera naik, tetapi di sisi lain verifikasi informasi kadang memakan waktu yang lebih panjang.

Sama seperti saya, tak semua wartawan memahami konteks permasalahan tersebut. Saya membutuhkan waktu lebih untuk mencerna masalah, membaca aturan, serta mendiskusikannya dengan sesama pewarta.

Karena saya yang tidak memahami konteks, saya pun memilih untuk tak membuat berita terlebih dahulu. Memang ada sejumlah wartawan yang akhirnya membuat berita serupa, dan berujung pada pembuatan hak jawab. Hak jawab tersebut mempertegas pembatasan Pergub tersebut tidak serta-merta berarti menghapus kebijakan pembebasan PBB bagi NJOP di bawah Rp 1 miliar.

Namun jika melihat dinamika di mana seringkali kecepatan menjadi hal yang diutamakan dalam pemberitaan, peristiwa semacam ini menjadi hal yang lazim dilakukan di sejumlah media daring.

Permasalahan serupa hadir pada Selasa (18/6/2019) saat CNBC menaikan berita dengan judul “Gubernur Anies Keluarkan Aturan Gaji Tambahan Baginya & Wagub”. Berita itu ramai dibincangkan di media sosial  setelah disebarkan oleh Mohamad Guntur Romli, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam twitnya.

Beberapa editor menegur saya, meminta untuk membuat berita soal hal itu. Mulanya secara personal. Tapi, karena tak kunjung saya buat, editor menyinggung saya di group WhatsApp kantor. Saya memang sengaja tak mau buru-buru membuatnya karena belum mendapatkan konfirmasi.

"Waduh, gue dicolek juga masalah gaji," ujar salah seorang kawan. Rupanya, banyak wartawan di Balai Kota lain yang dicolek editor mengenai pemberitaan ini.

Berita tersebut hanya bersumber dari Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 879 Tahun 2019. Dalam Kepgub tersebut, memang dijelaskan bahwa adanya pemberian tunjangan hari raya (THR) dan tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan tersebut dipersepsi sebagai kenaikan gaji karena judul yang mereka buat.

Yang membuat saya dan sejumlah teman wartawan saya tambah bertanya-tanya adalah, tak ada wartawan CNBC yang memang rutin ke Balai Kota. Terlebih, penulis berita tersebut pun memang hanya mengandalkan surat sebagai rujukan, tanpa ada konfirmasi.

Sejumlah wartawan mengatakan, “ya sudahlah gak usah digarap, berita pelintiran itu”.

Namun, beberapa yang lain masih turut mengejar karena ditekan untuk segera memastikan kabar itu, termasuk saya. Dengan tekanan dari kantor, serta narasumber yang tak kunjung mengangkat telepon, muncul dilema: perlukah saya membuat berita awalan, sebagaimana yang dilakukan CNBC, dengan menjadikan Keputusan Gubernur sebagai sumber tunggal?

Karena saya tak begitu paham dengan konteks penerbitan Kepgub tersebut, saya menjelaskan pada redaktur bahwa saya butuh waktu lebih untuk mengkonfirmasinya terlebih dahulu, sebelum mengolahnya menjadi berita. Ia menyetujui, tapi tentu tetap terus meneror untuk menanyakan perkembangan.

Salah seorang reporter yang memang sudah lama menggeluti isu perkotaan menjelaskan bahwa aturan tersebut sebenarnya memang diterbitkan setiap tahun. “Untuk penerbitan THR, memang setiap tahunnya harus lewat Kepgub,” ujarnya.

Saya kemudian menghubungi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Chaidir, dan mendapat Jawaban yang serupa dengan penjelasan teman saya, yakni bahwa THR selalu diterbitkan. Namun, ia tak memberi penjelasan masalah "penghasilan tambahan".

Sebelum saya dan beberapa teman memberitakan, CNBC sudah membuat klarifikasi terlebih dahulu atas pemberitaannya. Terkait dengan penjelasan soal aturan "tambahan penghasilan", CNBC pun akhirnya merevisi dan menjelaskan bahwa "tambahan penghasilan" tersebut merujuk ke gaji ke-13, sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2019.

Dalam konteks masalah ini, beberapa wartawan sudah menaikan berita terlebih dahulu sebelum ada kejelasan informasi soal "tambahan penghasilan". Namun dalam berita tersebut, hanya dijelaskan apa yang tertera di Kepgub tersebut tanpa menyimpulkan hal tersebut adalah "tambahan gaji", maupun mengklarifikasi bahwa adalah gaji ke-13.

Kasus pihak kantor yang mendesak reporter di lapangan untuk membuat berita secepat mungkin, serta reporter yang merasa memang memiliki tuntutan untuk "jangan sampai bobol" membuat proses verifikasi menjadi langkah yang melelahkan. Dalam posisi seperti ini, alih-alih mendiskusikannya, yang beberapa kali terjadi justru yang penting menaikkan beritanya terlebih dahulu.

 

Tidak Berjalannya Verifikasi

Selain masalah misinformasi, masalah verifikasi sendiri menjadi proses yang seringkali secara sadar dipangkas dalam proses pembuatan media daring. Namun, sebelum membicarakan bagaimana hal tersebut terjadi, saya mau membicarakan bagaimana beban kerja seorang wartawan media daring.

Selain tidak boleh kebobolan berita, kebanyakan dari kami juga memiliki kuota berita minimal yang perlu dikirimkan ke kantor setiap harinya. Jumlah kuota tersebut bervariasi, sekitar 7 hingga 15 berita setiap harinya. Namun, tak menutup kemungkinan untuk didorong membuat berita lebih banyak dari batas minimum.

Untuk mengejar kuota dan “menjaga” berbagai isu setiap harinya, para wartawan umumnya membuat jaringan, entah melalui group di aplikasi pesan, ataupun di mailing list (milis). Salah satu hal yang sangat akrab bagi reporter lapangan adalah berbagi “pantulan”, atau audio/transkrip suatu wawancara. “Pantulan” yang umumnya disebarkan melalui group atau milis yang dibuat oleh wartawan yang ngepos di tempat atau isu tertentu.

Dalam kerja sehari-hari, saya kerap membuat berita bersumber pada “pantulan”, tanpa benar-benar memverifikasi ulang dengan mendengarkan rekaman wawancara—apalagi langsung ke narasumbernya. “Pantulan” biasanya untuk menutupi bahan-bahan berita yang tak sempat saya kerjakan atau untuk memenuhi kuota.

Ketika saya ditempatkan untuk meliput isu ibukota, pernah ada tiga peristiwa liputan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Ada Rapat Paripurna DPRD DKI, ceramah Felix Siauw di Balai Kota, serta aksi penolakan GP Ansor atas ceramah Felix. Saya tak mungkin membelah badan menjadi tiga untuk meliput ketiga peristiwa itu, tapi kantor tetap saja meminta saya melakukannya.

Alhasil, saya mengandalkan “pantulan” transkrip wawancara dari Felix Siauw dan GP Ansor untuk membuat berita, karena saya hanya meliput Rapat Paripurna DPRD DKI. “Pantulan” inilah yang membuat berita di media daring serupa satu sama lain.

Dengan menimbang beban kerja harian, secara pribadi, saya belum mengalami masalah dari penggunaan “pantulan”. Namun, masalah etis atas penggunaan “pantulan” tersebut masih diperdebatkan dalam redaksi.

Dalam pengalaman saya, tiga hal ini—dogma “jangan kebobolan”, kuota berita, hingga “pantulan”—merupakan hambatan besar dalam membuat berita yang baik. Terutama, ketika saya sendiri masih belum terlalu memahami isu yang tengah saya tulis. Sebagai wartawan, saya mau membuat berita yang bisa dibanggakan, dan itu bisa terjadi ketika saya punya waktu untuk mempelajari isu secara lebih dalam serta melakukan verifikasi yang ketat. Namun, hal ini selalu tergilas oleh rutinitas kerja. Yang saya kejar sehari-hari akhirnya bukan menghasilkan berita yang baik, melainkan yang memenuhi kuota.

Ada kalanya saya mampu memenuhi kuota tanpa mengandalkan “pantulan”, dan ada kalanya saya menulis berita yang saya sendiri ketahui tak begitu layak. Tapi pada akhir hari, yang mana pun yang terjadi, saya tetap merasa remuk oleh proses kerja yang tak manusiawi.