Kebutuhan informasi yang berkualitas selama ini telah dikalahkan oleh rating. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Ezki Suyanto dalam sambutannya pada acara dialog publik “Quo Vadis Rating Dalam Dunia Pertelevisian Indonesia?”, Kamis, 27 Juni 2013, bertempat di Aula Serbaguna Kemenkominfo, Jakarta Pusat. Ezki mengatakan bahwa dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2013, KPI telah mengeluarkan 57 sanksi terhadap berbagai tayangan yang sebagian besar darinya memiliki angka rating yang tinggi.

Pengamat media Amir Effendi Siregar mengungkapkan bahwa rating pun menimbulkan persoalan lain, yakni tidak adanya keberagaman isi berita. “Tayangan TV kita bersifat elitis dan jakartasentris,” ujar Amir. Hal ini, menurutnya, disebabkan karena riset yang dilakukan lembaga rating Nielsen hanya menjangkau 10 kota besar di Indonesia dengan 57% sampel diambil dari penonton Jakarta. Hal tersebut diamini Komisioner KPI Bidang Isi Siaran Nina Mutmainnah. Menurutnya, rating tidak bisa disebut mewakili penonton Indonesia karena keterbatasan sampelnya yang bias urban dan bias status sosial ekonomi. Perwakilan Nielsen Indonesia Ardiansyah hanya memberikan tanggapan bahwa persentase sampel yang diambil Nielsen tersebut adalah komposisi yang ideal karena telah disesuaikan dengan jumlah penduduk di masing-masing kota.

Sebagian besar peserta dan pekerja TV yang hadir dalam dialog tersebut mengungkapkan kekecewaannya pada Nielsen. Salah satunya diungkapkan mantan pekerja TV Bambang Elf yang mengatakan bahwa rating yang dikeluarkan Nielsen tidak ideal untuk digunakan sebagai satu-satunya acuan bagi stasiun televisi dalam memproduksi tayangan-tayangannya. “Sudah tahu (sistem Nielsen) rusak, masih saja dipakai,” ujarnya. Senada dengan Bambang, Pimpinan Redaksi MNC TV Ray Wijaya mengajukan otokritiknya terhadap stasiun dan pekerja TV, bahwa terlepas dari adanya ketidakakuratan data Nielsen, pekerja televisi harus dapat menyajikan tayangan-tayangan berkualitas kepada publik sebagai pemilik tunggal frekuensi penyiaran.

 Nina mengungkapkan bahwa menurut UU Penyiaran, KPI tidak berhak mengurusi persoalan rating. “KPI (hanya) dapat mendorong terbentuknya lembaga audit ratingindependen yang dibentuk atau dibiayai industri penyiaran, pemasang iklan, hingga lembaga survey,” ungkap Nina. (REMOTIVI/Nadia Hanum)