Masa jabatan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2010-2013 hampir usai. Pemilihan komisioner untuk periode berikutnya pun sedang berjalan. Sudah terdapat 27 nama yang lolos, yang pada 2-3 Juli 2013 nanti akan mengikuti ujian tahap terahir oleh Komisi I DPR RI untuk disaring menjadi hanya 9 nama. (Baca juga: "Pemilihan Komisioner KPI Tidak Transparan")

Di ujung masa jabatan ini, tentu terdapat ragam pendapat tentang kinerja KPI selama 3 tahun belakangan. Misalnya pendapat Luviana, seorang mantan pekerja TV yang juga aktif di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, “Masih banyak tayangan yang tidak berkualitas di TV kita.” Hal ini, menurutnya, terjadi karena KPI belum maksimal menjalankan tugasnya.

Mengenai kualitas tayangan TV ini, komisioner Komisi Nasional Perlindungan (Komnas) Perempuan Andy Yentriyani juga punya pendapat. Menurutnya, masih ada jurang pengetahuan dan implementasi terutama mengenai posisi perempuan di televisi, sehingga eksploitasi perempuan belum bisa dihindari dalam tayangan TV. Hal senada juga diungkapkan Ketua Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) Bobby Guntarto. Menurutnya, hal ini terjadi salah satunya karena KPI belum sepenuhnya menjalankan tugas dengan baik. “Semangat para komisioner tidak sama. Ada yang semangatnya tinggi, ada yg tidak terlalu terlihat (semangatnya).”

Walaupun masih banyak tayangan tidak mendidik yang disajikan TV kita, namun, menurut Guntarto, terlihat ada peningkatan pengawasan isi siaran. Hal ini, lanjutnya, dapat dilihat dari tersedianya tim pengawas isi siaran yang memantau 24 jam, sehingga pengawasan menjadi lebih ketat. Pun Andy mengamini hal tersebut. Menurutnya, “Upaya untuk memperbaiki tayangan selalu ada.” Hal ini, ujar Andy, terungkap dari sikap KPI yang proaktif. “KPI juga pernah meminta pendapat Komnas Perempuan.”

Pengamat media Amir Effendi Siregar lantas menyatakan bahwa pengawasan siaran 24 jam dan teguran yang diberikan kepada stasiun TV tidak akan mengubah kualitas tayangan TV kita jika sistemnya tidak diubah. “Sistem sentralisasi harus diubah jadi desentralisasi,” ujarnya. Dengan demikian, menurutnya, akan muncul lebih banyak TV lokal dan lembaga-lembaga rating lainnya di luar Nielsen, sehingga sistem penyiaran menjadi lebih sehat. Maka, lanjutnya, aturan Sistem Siaran Jaringan (SSJ) harus diperjuangkan KPI. “Saya melihat (KPI) belum cukup kuat memperjuangkan SSJ.”

Luviana berpendapat bahwa isu mengenai media belum menjadi isu yang populer di kalangan masyarakat. Maka menurutnya, KPI harus menjadi yang terdepan dalam mengedukasi masyarakat untuk selalu bersikap kritis terhadap tayangan TV yang mereka tonton. Hal ini dirasanya belum terwujud dalam periode 2010-2013 ini. Sementara itu, Andy berharap agar regulasi yang mengatur perempuan dalam televisi lebih tidak bersifat moralitas. “Jadi tidak hanya mengatur baju apa saja yang boleh dipakai perempuan,” ujar Andy. Seperti Andy, Guntarto yang bergerak di bidang perlindungan anak pun punya harapan agar KPI terus mengawasi tayangan-tayangan TV agar  menempatkan khalayak anak dengan layak. “Mereka (anak-anak) itu khusus dan spesial. Harus ada perlindungan dan pendidikan dalam tayangan yang ditujukan kepada mereka.”

Mengenai harapan terhadap 9 komisioner yang nantinya akan menggantikan, Andy berpendapat, “Saya berharap orang yang terpilih adalah orang yang profesional, berintegritas tinggi, independen, dan punya sensitifitas terhadap persoalan-persoalan sosial terutama mengenai kekerasan terhadap perempuan.” Sementara itu, Luviana berharap agar KPI lebih berani menindak segala kesalahan yang terjadi dan menegakkan aturan dengan lebih tegas terhadap industri televisi dan kepentingan politik yang menyusup di dalamnya. “KPI harus menjadi rumah untuk masyarakat yang membela kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Di luar itu, Amir berharap agar kelemahan-kelemahan yang berhubungan dengan regulasi dapat diperbaiki dalam UU Penyiaran yang baru nanti. “Kalau sistemnya masih begini (sentralisasi penyiaran), KPI yang akan datang pasti akan berat (melakukan kerjanya),” kata Amir.

Untuk mengakomodasi pendapat dari semua elemen masyarakat, termasuk industri penyiaran, Remotivi sudah mencoba menghubungi Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Beberapa cara seperti menghubungi beberapa pengurus ATVSI dengan mengirimkan surat elektronik dan menelepon kantor ATVSI sudah Remotivi tempuh, namun ada dari mereka yang menolak untuk diwawancarai, sedangkan yang lainnya tidak memberikan jawaban. (REMOTIVI/Indah Wulandari)