Akibat isi tayangan televisi yang jakartasentris, jawasentris, dan islamsentris, keragaman yang ada tergusur oleh produk budaya populer televisi. Implikasinya, terjadi depolitisasi realitas sosial dan kohesi warga negara makin cair.

Demikian salah satu premis utama yang dipaparkan Yanuar Nugroho, kepala penelitian Centre for Innovation Policy & Governance (CIPG) kali ini, dalam publikasi dan diskusi hasil penelitian  “Creating Content, Shaping Society: Do Indonesia Media Uphold the Principle of Citizenship?”, yang diselenggarakan di Auditorium Ford Fondation Sequis Center, Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu lalu (13/06).

Publikasi penelitian yang ke-4 ini merupakan bagian dari rangkaian publikasi penelitian CIPG, setelah sebelumnya melihat media di ranah politik, industri, dan hubungannya dengan kelompok rentan. Dalam penelitian kali ini, CIPG berusaha membuktikan asumsi yang telah banyak beredar sebagai kasak-kusuk semata ketimbang data pasti, yakni bahwa isi televisi cenderung seragam.

Dwitri Amalia,salah seorang peneliti CIPG menjelaskan bahwa dari 10 stasiun televisi bersiaran nasional yang diteliti (periode 11 September – 10 Oktober 2012), 58,7 % konten tayangannya berasal dari Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hal ini, menurut Dwitri, menunjukkan adanya dominasi Jawa, khususnya Jakarta, dalam konten tayangan televisi kita..

Hal serupa juga terjadi pada aspek orientasi kepercayaan. 87% tayangan memiliki konten islami dalam beragam bentuk (sinetron, dakwah, dan lainnya), dan ditayangkan pada prime time. Sementara 13% lainnya terbagi untuk kepercayaan lainnya, yakni Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Konghucu).

Peneliti CIPG lainnya Dinita Andriani Putri menambahkan, bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi konten tayangan kita, khususnya dalam pemberitaan, yakni faktor internal dan eksternal ruang redaksi. Faktor internal meliputi ruang redaksi, etika jurnalis, dan pemilik media itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal meliputi politik elit, pengiklan, regulasi pemerintah, dan relasi-relasi pemilik.

Penasehat akademik CIPG Herry Priyono mengatakan bahwa sebenarnya hasil penelitian ini bukanlah data baru. Namun, hal ini, menurutnya, mampu memetakan konten tayangan televisi untuk kemudian siap menjadi referensi bagi siapa pun yang membutuhkan. Ditambahkan oleh programme officer HIVOS Shita Laksmi, melalui penelitian ini, menurutnya, ada tiga hal mengenai hak kewarganegaraan dan peningkatan kapasitas yang ingin dicapai, yaitu akses mendapat dan menyebarkan informasi terpercaya, akses infrastruktur, serta akses untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam regulasi media. []