Kehadiran perempuan di televisi bukan untuk dilecehkan. Tapi itulah yang justru diolah sebagai materi siaran Trans TV pada tayangan Kakek-Kakek Narsis (KKN). “Ada yang salah dari bagaimana perempuan direpresentasikan dalam tayangan ini,” seru Muhamad Heychael mewakili Remotivi dalam diskusi yang diadakan oleh Komnas Perempuan di Komnas HAM pada 18 April 2012.

Menurut Heychael, muatan yang ada pada KKN, menunjukkan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Itu bisa dikatakan diskriminasi, lanjutnya, karena KKN mengabaikan hak perempuan untuk dilihat secara utuh hingga akhirnya tereduksi menjadi objek seksual semata.

Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan, pada 2011 terdapat 119.107 kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Kasusnya terjadi dalam beragam bentuk dan ranah. Berangkat dari KKN, Heychael melihat bahwa kekerasan terbagi dalam tiga fase, yakni kekerasan secara sosial, kemudian verbal, hingga kekerasan secara fisik.

Ketika secara sosiologis kekerasan terhadap perempuan dianggap lumrah, misalnya dianggap tidak setara, maka bentuk kekerasan ini akan meningkat menjadi kekerasan verbal seperti rayuan berasosiatif seksual.  Dan ketika pada tahap ini kekerasan masih dimaklumi, maka ia akan terlegitimasi untuk mencapai bentuk kekerasan secara fisik. Bentuk kekerasan secara fisik ini bisa dimulai dari mencolek, memegang, hingga yang terparah, memperkosa. Dalam konteks tersebut, Heychael menilai bahwa KKN berpotensi mengembangkan bentuk-bentuk kekerasan tersebut yang tereproduksi menjadi pesan kepada pemirsanya.

Dalam siaran persnya, Komnas Perempuan mendukung positif langkah Remotivi untuk turut memastikan berlangsungnya upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. “Komnas Perempuan memandang upaya ini sangat strategis dalam mengawal mandat konstitusi, yaitu menghapus segala bentuk diskriminasi, khususnya Pasal 28I ayat 2,” tulis Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Karena itu Komnas Perempuan juga mendorong KPI untuk turut memperhatikan tayangan-tayangan yang secara khusus berkaitan langsung dengan menempatkan pemahaman yang salah terhadap perempuan.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nina Mutmainnah Armando mengatakan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) yang mengatur praktik penyiaran melarang segala bentuk pelecehan terhadap siapa pun, termasuk perempuan. KKN, menurut Nina, bisa menjadi pintu masuk untuk menyasar tayangan-tayangan lain yang bermuatan unsur pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan.

Agus Sudibyo dari Dewan Pers menilai bahwa buruknya mutu siaran televisi mesti dilihat dari aspek ekonomi politik yang melingkupinya, bukan semata para pekerjanya saja. Pasalnya, ia melihat bahwa mayoritas pekerja televisi punya latarbelakang pendidikan yang seharusnya cukup untuk mengukur mutu sebuah tayangan. Tapi kenyataannya, muatan televisi cenderung tak bermutu yang, “Bukan saja tidak etis, tapi juga tidak beradab!” gugatnya.

Artinya, Agus melihat bahwa ada masalah stuktural di internal industri televisi yang tidak memungkinkan para pekerja televisi memiliki daya tawar yang sepadan di hadapan para pemilik stasiun televisi. Atau bisa jadi, menurutnya, budaya dan sistem kerja di industri tersebutlah yang memungkinkan atau menciptakan peluang para pekerja televisi memproduksi tayangan-tayangan tak bermutu yang tak dibutuhkan masyarakat.

Upaya untuk berdialog dengan petinggi stasiun televisi yang diusulkan Agus, disetujui Nina, dan dikatakan bahwa itu akan menjadi agenda KPI ke depannya. “Kalau mereka tak datang, biar kami yang mendatangi untuk berdialog,” ujar Nina.

Di akhir diskusi Agus menambahkan, bahwa kritik dari masyarakat jangan dipandang sebagai sikap permusuhan. “Kita tidak anti-televisi, tidak anti-industri, tapi menginginkan (konten) televisi yang lebih beradab,” jelasnya. Ia juga mengusulkan agar Remotivi bisa menginisiasi kelompok-kelompok serupa di kota lain. Untuk ini, Heychael menjawabnya dengan pungkas, “Remotivi akan ada di kota-kota lain ketika stasiun TV nasional pun sudah bersiaran lokal secara berjaringan, karena itulah mandat UU Penyiaran. Karena, yang terjadi sekarang adalah, televisi Jakarta yang berlabel nasional.” (REMOTIVI/Roy Thaniago)