"Siapa sebenarnya regulator (penyiaran) kita?” ujar Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ezky Suyanto, dalam acara Obrolan Langsat (Obsat), sebuah diskusi terbuka yang diselenggarakan di Jalan Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/4) yang lalu. Menurutnya, tidak ada kejelasan mengenai posisi regulator dan ranah yang diaturnya; KPI tidak diindahkan dan pekerja media malahan mengharapkan Dewan Pers punya andil sebagai regulator. “(Padahal) Dewan Pers nggak punya sanksi dan ada orang (perwakilan) industri di sana,” tambahnya.

Helmi Fauzi, anggota Komisi I DPR pun berharap Undang-Undang Penyiaran no. 32 yang baru nanti akan lebih menguatkan KPI. “Penyiaran harus diatur dengan ketat karena menggunakan frekuensi milik publik. Kalau tidak, semua hanya akan mengabdi ke rating.”Lebih lanjut lagi, menurutnya, harus ada pembatasan jangkauan untuk siaran TV swasta, dan proporsi yang tepat untuk tayangan-tayangan bermutu.

Roy Thaniago, Koordinator Remotivi yang juga menjadi salah satu pembicara, memaparkan hasil riset Remotivi mengenai siaran iklan di TV. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hampir kesepuluh stasiun TV swasta bersiaran nasional melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS), dengan melebihi batas maksimal 20% per hari untuk pemuatan iklan di televisi. Namun, batas minimal 10% untuk pemuatan iklan layanan masyarakat di televisi tidak dipenuhi oleh kesepuluh stasiun tersebut.

Masih menurut Roy, banyak iklan yang “menyusup” diam-diam di tengah tayangan berlangsung. Misalnya: ad-lips, iklan yang dipromosikan oleh selebritas tertentu (yang biasanya) ada dalam infotainmen; super impose, iklan yang muncul di pojok layar dalam bentuk logo; template, iklan berbentuk grafis yang memuat teks dan logo yang berada di bagian bawah layar; dan iklan susupan lainnya dalam bentuk busana, properti, booth, dan lain sejenisnya. Tidak ada lagi batas yang jelas antara iklan dan bukan iklan. Ruang publik dirampas, dan tidak dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Dan, “Ketika publik memaklumi dominasi industri terhadap ruang publik, itu berbahaya,” ujarnya.

Amir Effendi Siregar, anggota Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) yang hadir saat itu, mengatakan bahwa harus ada jaminan kebebasan dan keberagaman dalam sistem penyiaran. Menurutnya, segala sesuatu yang keliru harus diperbaiki, termasuk pelanggaran diversity of content dan diversity of ownership. “(Industri) TV tidak akan mati karena pengaturan kepemilikan. Ketika ada pemusatan kepemilikan tersebut, justru kualitas TV akan menurun.”

Acara yang diselenggarakan atas kerjasama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, dan KIDP ini diakhiri oleh Roy dengan mengajak masayarakat untuk ikut memikirkan TV, melaporkan tayangan bermasalah kepada KPI, serta mengawasi P3-SPS agar selalu ditaati.(REMOTIVI/Indah Wulandari)