Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menghelat muktamar masing-masing dalam waktu yang berdekatan pada Agustus 2015 ini. Kedua organisasi ini memiliki lembaga pers masing-masing yang punya tempatnya sendiri dalam perkembangan pers di Indonesia.

Muhammadiyah memiliki majalah Soeara Moehammadijah yang terbit perdana pada 1915, tiga tahun setelah organisasi ini berdiri. Didirikan dan dipimpin langsung oleh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, majalah ini mengusung slogan “organ ini memuat keterangan tentang Agama Islam, diterbitkan sebulan sekali berbetulan dengan tanggal 1 bulan Belanda dan memuat keterangan lain-lainnya yang perlu.”

M. Yuandra Zara dalam Hampir Seabad Bernapas di Bawah Matahari (2007) menyebut bahwa pada awalnya Soeara Moehammadijah hanya disebar di pulau Jawa khususnya di daerah-daerah yang memiliki cabang Muhammadiyah. Karena hanya diedarkan untuk anggota internal persyarikatan, para pembacanya tidak dipungut biaya. Biaya operasional dan pengelolaan disandarkan pada infaq atau sumbangan para pedagang dan pengusaha batik.

Ketika terbit, majalah ini menggunakan bahasa Jawa dan Melayu dengan tebal 22 halaman. Isi tulisan-tulisan di dalamnya berupa perkembangan internal organisasi Muhammadiyah, situasi politik nasional dan internasional, serta pesan-pesan keagamaan lainnya.

Pasang surut situasi ekonomi politik membuat media ini beradaptasi. Pada  1940-1943, misalnya, karena ongkos produksi terus meningkat, ia hanya bisa terbit enam bulan sekali. Jumlah cetakannya pun terbatas. Karena itu redaksi Soeara Moehammadijah sempat mengeluarkan maklumat di tajuk utama berjudul “Seroean Mempersigerakan Sokongan” untuk membantu biaya operasional pengelolaan majalah.

Tahun 1965, Soeara Moehammadijah mengubah waktu terbitnya menjadi menjadi dwi mingguan.  Nama Soeara Moehammadijah sendiri kemudian diganti menjadi Suara Muhammadiyah. Sampai saat ini ia masih terbit secara rutin dan dengan usianya yang mencapai seabad menjadikannya sebagai media Islam tertua di Indonesia yang masih terbit. 

Sementara itu Nahdlatul Ulama pernah memiliki surat kabar Duta Masyarakat. Surat kabar ini menjadi corong Partai Nahdlatul Ulama setelah keluar dari Masjumi.  ia lahir pada 1954 di Jakarta, persis di era “ofensif-revolusioner”, setahun menjelang pemilihan umum 1955. Era ini adalah puncak dari penggunaan media sebagai alat propaganda partai politik.

Daniel Dhakidae (1991) mencatat bahwa dalam periode ini pers partai menguasai pasar, dengan total 77,77% (komunis 28,57%, sosialis 18,14%, Islam 11,56%, nasionalis 19,5%), sementara pers yang tak berafiliasi dengan partai hanya menguasai 22,22%.

Hairus Salim, dalam Duta Masyarakat (2012), menegaskan hal ini. Ia menulis bahwa tujuan penerbitan Duta Masyarakat adalah:

“...sebagai terompet dan alat penghubung diantara kita sehingga kita dapat gambaran yang terang terhadap berbagai persoalan yang timbul dalam berbagai lapangan dan dapat dipegang pula sebagai bahan pertimbangan dalam menghadapi persoalan seperti saat ini...”

Tujuan tersebut disebutkan dalam surat surat edaran yang ditujukan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Dengan tujuan tersebut, Duta Masyarakat memiliki moto "Pendukung Tjita-Tjita Kerjasama Islam-Nasional". Ia dikelola oleh intelektual muda Nahdlatul Ulama seperti Saifuddin Zuhri yang belakangan menjadi menteri agama di era Soekarno, dan Mahbub Djunaidi yang kemudian dikenal sebagai kolumnis legendaris.  

Dalam menghidupi operasional pengelolaan Duta Masyarakat, pengelola mengandalkan subsidi harga kertas koran dari pemerintah dan mendapat dukungan pendanaan dari partai Nahdlatul Ulama hingga mencapai 50%. Karena menjadi media corong partai, kebijakan-kebijakan partai Nahdlatul Ulama begitu mewarnai konten pemberitaan.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, harian ini sempat menjadi salah satu media yang kritis terhadap pemerintah dan menjadi kanal suara bagi kelompok-kelompok Islam. Beberapa saat setelah pemilihan umum 1971, harian ini resmi diberedel. (REMOTIVI/Wisnu Prasetya Utomo)