Lembaga Penyiaran Publik (LPP) sudah seharusnya diperkuat kembali sebagai instrumen penyiaran yang berpihak kepada publik dan tidak melulu bergerak secara komersil. Selain itu, LPP diharapkan bisa memberikan informasi yang relevan dalam agenda pembangunan negara dalam berbagai bidang.

Demikian intisari diskusi dan jumpa pers Rancangan UU Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI), yang diselenggarakan Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA). Diskusi dan jumpa pers yang diadakan di Bakoel Koffie Cikini Raya pada tanggal 15 April 2015 ini dihadiri oleh Paulus Widiyanto, Pakar Kebijakan Penyiaran dan Mantan Anggota DPR RI Komisi I, Dwi Hernuningsih, Anggota Dewan Pengawas RRI, serta Yophiandi Kurniawan, Pengurus Bidang Penyiaran Aliansi Jurnalis Indepenpen (AJI).

Dwi Hernuningsih mengungkapkan bahwa RUU RTRI dapat membantu kemajuan radio, khususnya RRI di masa konvergensi media. Dengan adanya regulasi di tingkat undang-undang, RRI bisa mendapat fasilitas yang lebih memadai, terutama dalam menjawab tantangan teknologi. “Agar RRI juga bisa menjadi trendsetter dalam penyiaran publik,” Ungkap Dwi.

Namun, belajar dari sejarah kelam LPP yang diwakili oleh TVRI dan RRI di zaman Orde Baru, ada kekhawatiran bahwa RUU RTRI akan jatuh dalam permasalahan yang sama. Sebab, definisi publik rentan disalahartikan. Kegelisahan itu diungkapkan oleh Amir Effendi Siregar, ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media). Menurutnya, LPP rentan digunakan negara untuk menyebarkan propaganda sesuai kepentingan para pemangku kebijakan. 

Amir juga berpandangan bahwa tak seharusnya lembaga penyiaran, khususnya TVRI, memikirkan persaingan dengan televisi-televisi swasta. Sebab, LPP tidak berorientasi profit. Jadi, dalam kerangka pembahasan RUU RTRI, harusnya tidak perlu memikirkanrating dan share yang biasa dipakai televisi swasta. TVRI juga harus hati-hati agar independensinya tidak jatuh kepada propaganda negara semata. “LPP harus leading dalam memberikan informasi tentang negara,” jelasnya.

Berbeda dengan Amir, Paulus menyatakan bahwa LPP, hanya karena ia dikelola negara, bukan berarti sama dengan pemerintah. Pengelolaan LPP juga melibatkan partisipasi publik dan stakeholders yang berkepentingan dalam penyiaran. Paulus berharap, melalui RUU RTRI ini, posisi TVRI maupun RRI menjadi lebih independen, dan sebaiknya langsung berada di bawah presiden. “LPP ini harus netral untuk masyarakat,” tambahnya.

Berkenaan dengan konten, LPP juga diharapkan memperbanyak tayangan siaran dengan tema internasional. Konten yang bersifat internasional dianggap perlu untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerangka globalisasi. Apalagi menjelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam radio misalnya, Dwi mengharapkan adanya pendirian kantor berita radio di luar negeri dan bukan hanya korespondensi semata yang tinggal di negara tertentu. Tidak hanya isu-isu transnasional, kepentingan preservasi budaya yang memang menjadi fungsi transmisi sosio-kultural pada lembaga penyiaran juga menjadi agenda konten dalam proyeksi teknis RUU RTRI.

“Bahasa-bahasa daerah bisa diselamatkan melalui lembaga penyiaran publik daerah, jadi kita tidak hanya melihat Jakarta,” ujar Paulus. Diskusi tersebut tidak banyak menyinggung segi teknis seperti pembiayaan. Paulus berpendapat bahwa, berlarut-larut memikirkan kerangka ekonomi dengan pertanyaan siapa atau pihak-pihak mana saja yang akan terlibat secara finansial, akan memperlambat proses penguatan RTRI.

Yophiandi Kurniawan memberikan dukungannya terhadap semangat yang dibawa RUU RTRI ini. Hal ini sehubungan dengan kepentingan nasional yang harusnya ada di lembaga penyiaran, khususnya lembaga penyiaran publik. “Kita punya agenda nasional yang wajib masyarakat ketahui.” (REMOTIVI/Perdana Putri)