Proses seleksi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta tidak transparan. Dalam pengamatan Remotivi, kecuali daftar nama calon yang lolos, tidak ada data lainnya yang terbuka bagi publik sehingga publik bisa ikut menilai dan mengawasi jalannya proses.

Saat ini empat belas calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta sudah lolos tahap seleksi wawancara Juli lalu. Empat di antaranya adalah calon petahana dengan latar belakang industri TV dan radio, tiga orang berlatar belakang pekerja industri televisi, satu orang pengacara yang juga merupakan mantan wartawan online, satu orang pekerja industri telekomunikasi dan satelit, satu orang dosen; satu orang aktivis organisasi masyarakat, dan tiga orang lain yang tak terlacak dalam mesin pencari Google.

Ketua tim seleksi (timsel) Yasmine Zaki Shahab mengaku tidak tahu-menahu mengenai indikator penilaian keempat belas nama yang lolos ini. “Bukan saya yang menilai. Saya hanya mengkoordinir. Yang lolos, ya berarti memenuhi segala persyaratan sejak pengumpulan berkas,” lanjutnya. Ketika ditanya penilaian pada sesi wawancara bagi para calon, Yasmine juga tak mengetahuinya. “Yang menilai Pak Sunu, Pak Made, Pak Becky, dan Pak Yoyo,” katanya. Keempat nama tersebut adalah anggota tim seleksi.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Umar Idris, mengatakan bahwa komposisi keempat belas calon terpilih tidak mewakili publik karena terlalu banyak unsur industri. Padahal, katanya, yang publik butuhkan saat ini adalah wakil rakyat yang bukan bekerja demi kepentingan industri, tapi berpihak pada publik.

Bagi Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Amir Effendi Siregar, yang perlu diawasi semenjak awal adalah kompetensi masing-masing peserta. Untuk itu, menurut Amir, proses seleksi harus dibuka setransparan mungkin, agar publik bisa ikut menilai kompetensi calon komisioner ini. Penilaian dan skor hasil tiap tahap seleksi pun harus diberitahukan kepada publik.

Namun, menurut Yasmine, nilai seleksi tiap peserta tidak akan dipublikasikan kepada publik. Katanya, skor-skor itu sudah dikirimkan kepada masing-masing peserta. “Kami terbuka kok. Sudah kami rapatkan, itu definisi ‘terbuka’ bagi kami.” Namun, seorang pelamar yang tidak lolos tahap seleksi wawancara bernama Luviana Ariyanti, mengaku tidak menerima itu semua. Begitu pun dengan pelamar lain bernama Fajar Kurniawan. “Saya nggak dapet (skornya). Itu kan rahasia,” kata Fajar yang lolos 14 besar. Ia merupakan pekerja aktif di ANTV dan ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jakarta.

Berdasarkan Pedoman Rekrutmen KPI tahun 2011 pasal 4, pemilihan komisioner KPID ditentukan oleh sebuah tim seleksi. Tim seleksi ini diusulkan oleh KPID kepada DPRD untuk nantinya ditentukan oleh DPRD. Namun, saat ditanya mengenai proses pemilihan timsel, ketua KPID Jakarta Hamdani Masil menolak diwawancarai karena menurutnya yang bertanggungjawab adalah kepala sekretariat KPID Jakarta. “Karena anggaran rekrutmen kan dari sekretariat. Jadi lebih tepat tanya ke mereka,” kata Hamdani.

Namun, hal ini dibantah Anita Indrawati, kepala sekretariat KPID Jakarta. Lewat telepon, ia menjelaskan bahwa sekretariat KPID tidak ada campur tangan sama sekali dalam hal pemilihan timsel. Ia menolak memberi penjelasan lebih jauh. “Baca saja peraturannya.”

Menurut Anita, hari ini (20/8) akan diadakan Uji Kepatutan dan Kelayakan keempat belas calon komisioner di gedung DPRD. Namun, katanya, tes ini adalah tes tertutup. “Ya masa orang lagi dites ada yang ganggu.”

Saat Remotivi berkunjung ke gedung DPRD, ujian ini sedang berlangsung. Seperti pelamar kerja yang mengantri masuk ke sebuah ruangan, setiap peserta bergantian masuk ke ruangan tertentu, yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Uji kepatutan dan kelayakan ini tertutup. (REMOTIVI/Indah Wulandari/Muhamad Heychael)