"If he’s good enough for you, he’s good enough for me, if he scores another few, then I’ll be muslim too...

Jika Anda berada di tengah-tengah fans klub sepakbola Liverpool ketika gacoan mereka bertanding, nyanyian di atas pasti akan berkumandang. Didedikasikan bagi “Si Raja Mesir”, Mo Salah, nyanyian ini menggambarkan pergeseran sosial yang menarik untuk dikaji. Pasalnya, nyanyian ini dilantunkan di Inggris, negara dengan tingkat islamofobia yang cukup tinggi.

Islamofobia dapat didefinisikan sebagai tindakan meminggirkan warga muslim secara umum dari kehidupan sosial dan politik, melalui ujaran kebencian, tindak kejahatan yang didasari oleh kebencian, sampai kekerasan fisik. Dalam survei European Islamophobia Report (2016), sebesar 47% responden di Inggris yang setuju bahwa imigran dari negara-negara berpenduduk mayoritas muslim harus dihentikan masuk ke Inggris, dan hanya 20% yang tak setuju. Selaras dengan temuan ini, pada 2017, kejahatan yang menyasar tempat peribadatan umat Islam di Inggris pun meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Tindak kejahatan berbasis kebencian (hate crime) ini juga berkaitan dengan penggambaran muslim di media Inggris yang tendensius. Studi Universitas Cardiff memperlihatkan bahwa setidaknya terdapat tiga karakterisasi umum terhadap muslim yang diberitakan media di Inggris: penekanan terhadap terorisme yang dikaitkan dengan agama; muslim sebagai ancaman terhadap “nilai-nilai Inggris”; dan fokus kepada “ekstremisme”. Dampaknya, tak hanya ancaman kekerasan yang bisa dialami sewaktu-waktu, akses terhadap pendidikan juga (diper)sulit. Jika pun dapat masuk perguruan tinggi, lingkungan akademik tak ramah terhadap mereka.

Sementara muslim adalah kelompok minoritas yang menjadi sasaran kebencian dan kekerasan di Inggris, Indonesia juga punya kelompok minoritas yang kerap jadi target: Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, atau sering dikenal dalam akronim LGBT. Hukum Indonesia memang menyatakan bahwa warga negara berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Hukum kita menjamin perlindungan warga negara dari tindak sewenang-wenang yang mencampuri masalah pribadi, hingga serangan kehormatan dan nama baiknya. Namun dalam prakteknya, kelompok minoritas gender dan seksualitas kerap mengalami pelanggaran hak-hak dasar ini.

Dalam laporan LBH Masyarakat (2018), terdapat 973 kasus kekerasan terhadap komunitas LGBT di Indonesia sepanjang 2017. Kelompok transgender paling banyak mengalami kekerasan, yakni 715 kasus. Laporan Human Rights Watch (HRW) menunjukkan bahwa kepanikan moral (moral panic) anti-LGBT ini mulai merebak sejak awal 2016. Pada tahun tersebut pula, Aliansi Cinta Keluarga mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk memperluas definisi zina di KUHP dan kriminalisasi terhadap LGBT.

Hal ini sejalan dengan rendahnya penerimaan masyarakat atas hak dasar kelompok LGBT. Hasil survei Saiful Mujani Research Centre (SMRC) pada 2016-2017 menemukan bahwa 41,1% responden tidak setuju LGBT berhak hidup di Indonesia. Riset Tirto bersama Jakpat dua tahun kemudian menemukan 55,72% dari responden sangat setuju pada pernyataan “menjadi LGBT adalah salah”. Riset tersebut juga menemukan 25,67% responden yang sangat tidak setuju LGBT berhak hidup di Indonesia.

Serupa dengan kasus islamofobia di Eropa, rendahnya penerimaan masyarakat serta rentetan kasus diskriminatif terhadap warga LGBT di Indonesia terjadi karena adanya stigma. Stigma ini juga kerap diamplifikasi oleh media di Indonesia.

Perbincangan tentang LGBT di media Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak 1970an, ketika Vivian Rubiyanti Iskandar mendapat pengakuan hukum sebagai perempuan setelah menempuh operasi pergantian kelamin. Namun demikian, bingkai dominan yang dipakai media Indonesia hari ini masih berkutat pada penggambaran LGBT sebagai kriminalitas dan penyimpangan. Kelompok LGBT kerap muncul di media ketika terjadi razia transgender, penggerebekan tempat hiburan gay, atau di-ruqyah karena dianggap “kerasukan jin”.

Di media, kelompok LGBT sering diasosiasikan sebagai sumber HIV, penyimpangan, penyakit, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan ideologi negara, dan lain-lain. Kelompok LGBT pun kerap dikaitkan dengan bencana alam, seperti dapat ditemukan dalam bencana tsunami Palu 2018 silam.

Secara umum, media arus utama tampak sebagai bagian dari masalah: ia menjadi justifikasi dan menormalkan diskriminasi atas kelompok LGBT. Namun, ia sebenarnya bisa juga menjadi bagian dari solusi, untuk mempromosikan cara pandang dan interaksi sosial yang lebih inklusif.

Meski berasal dari isu dan negara yang berbeda, riset Alrababa’h, dkk (2019) membuka kemungkinan ini. Riset tersebut menemukan bahwa kehadiran Mo Salah mampu mengurangi tingkat islamofobia. Turunnya islamofobia ini disebabkan oleh dua hal yang saling melengkapi: pemberitaan positif di media mengenai Salah, serta perilaku positif Salah di dalam maupun di luar lapangan. Menariknya, masih dalam riset yang sama, pemberitaan positif tentang Salah berbanding lurus dengan prestasi Liverpool.

Prestasi dan kecemerlangan yang berkaitan langsung dengan pemberitaan positif di media ini juga dialami Sara Ahmed, seorang atlet angkat besi asal Mesir. Pada Olimpiade di Rio de Janeiro 2016 lalu, ia berhasil membawa pulang medali perunggu. Pencapaian ini menorehkan namanya sebagai perempuan dari negara Arab pertama yang berhasil meraih medali di Olimpiade. Melalui pencapaian ini, ia membantah persepsi negatif terhadap perempuan muslim yang melatari pelarangan memakai hijab di area publik.

Di Indonesia, representasi yang baik atas kelompok LGBT atau kelompok marjinal lainnya masih sangat terbatas, baik secara jumlah maupun persebaran. Kita butuh lebih banyak representasi kelompok marjinal yang tidak terjebak dalam stereotipe dan stigma. Kita butuh representasi kelompok marjinal yang kompleks dan beragam, yang mampu menggambarkan mereka secara utuh, sebagai manusia.