Wacana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk turut mengatur layanan Over-the-Top (OTT) seperti YouTube dan Netflix berujung pada reaksi publik yang keras. Bukan kali ini saja publik bereaksi negatif terhadap KPI. Seringnya KPI menjadi sasaran protes menjadi gambaran bahwa ada yang tak beres dari lembaga yang sebenarnya penting ini.

Karena itu, evaluasi menyeluruh atas KPI perlu dilakukan. Idealnya, proses ini dilakukan oleh Komisi 1 DPR. Tapi selama ini komisi tersebut belum pernah membuat evaluasi terbuka yang berarti, meskipun sudah pernah mendapat desakan publik. Apalagi, kita sama-sama tahu bahwa DPR sendirilah yang memilih komisioner KPI selama ini, dan artinya DPR juga punya andil dalam membentuk ekosistem kerja KPI.

Karena itu, kami berpendapat bahwa evaluasi ini harus dilakukan Presiden Jokowi dengan membentuk tim ad hoc yang independen dan terpercaya.

Buruknya Kinerja KPI

Keinginan KPI untuk melebarkan definisi penyiaran hingga mencakup wilayah digital ini bermasalah karena tumpang tindih dengan UU ITE, yang juga memiliki aturan soal konten dan sudah diampu oleh Kemenkominfo.

Selain gagal paham mengenai regulasi, KPI sendiri memiliki segudang masalah internal. Bukan hanya pemilihan periode ini, setidaknya sejak 2013 proses pemilihan komisioner KPI selalu memiliki masalah. Rekam jejak komisioner terpilih dengan dunia penyiaran seringkali hanya terbatas pada pernah bekerja dalam industri penyiaran, namun tidak pernah memiliki rekam jejak dalam upaya demokratisasi atau memperjuangkan hak publik dalam penyiaran. Rangkaian investigasi Tempo juga menunjukkan kalau ada kepentingan ekonomi-politik pemilik media dalam proses pemilihan komisioner 2013.

Hal ini pun punya imbas dalam kinerja KPI. Dari 5 petahana periode lalu (2016-2019) yang kembali mencalonkan diri, 4 di antaranya kembali terpilih menjadi komisioner melalui proses pemilihan yang bermasalah.

Kinerja KPI dalam pengawasan konten penyiaran selama ini pun lemah dan sangat populis. Artinya, ia melakukan aksi tergantung pada seberapa viral isu tersebut. Seringkali bahkan tindakannya bertentangan dengan P3SPS. Sementara itu, KPI lemah dalam menegakkan hal-hal lain yang tidak populis, seperti pemantauan kuota iklan, kuota tayangan dari luar negeri, penerapan sistem siaran jaringan, hingga politisasi televisi.

Di tengah kepercayaan publik yang menurun karena kinerja dan integritas yang kerap dipertanyakan, KPI tidak seharusnya mencoba mengambil pekerjaan baru yang sesungguhnya berada di luar kewenangan mereka.

Karena itu, kami mendesak Presiden Jokowi untuk segera membentuk sebuah tim untuk melakukan berbagai evaluasi internal terkait kinerja dan transparansi KPI. Mulai dari proses rekrutmen yang sempat dipermasalahkan oleh Ombudsman, kinerja individu masing-masing komisioner, penggunaan anggaran, efektivitas program, hingga hal sepele seperti daftar presensi komisioner.

Hanya dengan cara ini, KPI dapat meningkatkan kepercayaan publik bahwa mereka adalah lembaga publik yang becus dan berintegritas. []