Banyak orang barangkali sudah mengikuti kabar penangkapan jurnalis dan aktivis Dandhy Dwi Laksono oleh kepolisian pada 26 September 2019 tengah malam. Namun banyak yang, barangkali, tidak mengikuti bagaimana persisnya duduk perkara insiden ini dan apa yang bergulir setelahnya.

Dandhy, yang dibebaskan beberapa jam setelahnya, ditangkap karena cuitannya di Twitter. Cuitannya ini dianggap sebagai ujaran kebencian berbasis SARA yang memicu kerusuhan yang terjadi di Jayapura dan Wamena, Papua.

Melihat betapa riuhnya perang informasi soal Papua di media sosial, sementara informasi soal Papua selalu gelap, kami merasa perlu untuk memeriksa insiden ini lebih jauh. Lewat editorial ini kami ingin menguji fakta yang diperdebatkan dalam cuitan Dandhy.

Kami berpendapat bahwa apa yang dicuitkan oleh Dandhy berdasarkan fakta, dan tudingan bahwa ia melakukan provokasi tidak beralasan, karena ia baru berkicau 4,5 jam setelah kerusuhan pecah. Bagaimana kami sampai pada kesimpulan demikian?

Pemeriksaan fakta: Data Dandhy dituding tidak akurat. Benarkah?

Pada 28 September 2019, seorang bernama Fritz Haryadi menulis sebuah status di akun Facebook-nya, di mana ia mengklaim tengah membongkar kebenaran fakta dalam cuitan Dandhy yang diperkarakan polisi. Status Fritz tersebut kemudian disebarkan secara masif di berbagai platform media sosial, terutama oleh individu-individu yang selama ini dikenal sebagai pendukung Presiden Jokowi.

Status itu, singkatnya, punya narasi yang serupa dengan tudingan polisi terhadap cuitan Dandhy: memicu kerusuhan di Papua. Dandhy kemudian menjawab tuduhan itu di akun Facebook-nya.

Dalam penelusuran kami, keterangan yang ditulis Dandhy soal situasi di Jayapura pada 23 September didukung oleh pemberitaan di beberapa media. Laporan CNNIndonesia.com ini misalnya, yang seluruh narasumbernya berasal dari aparat kepolisian dan TNI, mendukung fakta yang ditulis Dandhy bahwa “aparat angkut” mahasiswa ke Waena (bedakan dengan “Wamena”), kemudian ada “rusuh” dan “ada yang tewas”.

Begitupun keterangan kedua mengenai Wamena, di mana apa yang dituliskan Dandhy didukung oleh fakta dalam laporan dari Tabloid Jubi, salah satu media lokal terkemuka di Papua. Tabloid Jubi menulis bahwa benar ada kerusuhan di Wamena yang melibatkan pelajar.

Pada hari yang sama dengan insiden di Jayapura, para pelajar mogok sekolah dan turun ke jalan setelah mendengar kabar bahwa seorang guru berkata rasis di kelas, dua hari sebelum kerusuhan terjadi. Ricuh dimulai dari kepanikan para pelajar yang dipicu oleh “tembakan ke udara” oleh TNI, Polri, dan Brimob sejak pagi hari, “bahkan hanya berjarak kurang dari 20 meter dari di depan anak sekolah”. Kepanikan ini kemudian berbuntut kerusuhan. Kronologi kejadian dengan versi yang serupa juga dilaporkan oleh BBC Indonesia, bahkan lebih komprehensif.

Berdasarkan pemeriksaan fakta tersebut, artinya, apa yang dikicaukan Dandhy mengenai Wamena juga punya dukungan fakta dari media.

Pemeriksaan kronologi: Dandhy dituding telah memicu kerusuhan. Benarkah?

Kicauan Dandhy yang diperkarakan itu diunggah pada 23 September 2019 Pk. 13.26 WIB. Antaranews.com memberitakan bahwa Otoritas Bandara Sentani menghentikan sementara penerbangan ke Wamena mulai Pk. 8.30 WIB akibat kerusuhan. Berdasarkan itu, kami berpendapat kerusuhan sudah terjadi sebelum berita tersebut diturunkan. Artinya, kerusuhan sudah terjadi kurang lebih 4,5 jam sebelum Dandhy mengunggah kicauannya.

Fakta bahwa kerusuhan sudah pecah beberapa jam sebelum kicauan Dandhy juga didukung oleh beberapa kicauan dari @AprilaWayar (Pk.8.45), @VeronicaKoman (Pk. 9.25, Pk. 9.30, Pk. 11.54), @Joko85234663 (Pk. 10.20), dan @jobanhadi (Pk. 10.27), serta berita dari Kompas.com (Pk. 9.15).

Begitupun dengan kerusuhan di Jayapura. Menurut keterangan aparat, bentrokan mahasiswa dengan aparat terjadi pada Pk. 11.00 WIT (atau Pk. 9.00 WIB), dan sudah kondusif pada Pk. 13.00 WIT (atau Pk. 11.00 WIB).

Berdasarkan pemeriksaan kronologi ini, kami berpendapat bahwa bukan kicauan Dandhy-lah yang memicu kerusuhan di Jayapura dan Wamena.

Kebebasan informasi di Papua

Masih ada kepingan-kepingan informasi yang krusial untuk memahami duduk perkara dua kerusuhan di Papua ini. Kenapa terjadi bentrok ketika mahasiswa dibawa ke Expo Waena? Bagaimana kronologi aksi yang meluas menjadi kerusuhan di Wamena? Namun, sulit untuk mendapat dan memverifikasi informasi seputar peristiwa ini secara independen, di luar keterangan dari aparat.

Tak seperti provinsi lain di Indonesia, kebebasan pers di Papua sangat dibatasi. Meski pada 2015 pemerintah menyatakan telah mencabut pembatasan jurnalis asing untuk masuk ke Papua, namun dalam praktiknya ini tak terjadi. Jurnalis lokal pun kerap mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat, sebagaimana dialami oleh tiga wartawan dari tiga media yang berbeda ketika meliput posko mahasiswa yang eksodus ke Papua. Selepas insiden rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus lalu, pemerintah bahkan menggelapkan informasi lebih jauh lagi dengan memadamkan internet di Papua, dengan dalih membatasi hoaks.

Jika ditilik dari kronologinya, kicauan Twitter Dandhy—juga “kambing hitam” lainnya: Veronica Koman—tidak mungkin memicu kerusuhan, baik di Jayapura maupun Wamena. Dandhy dianggap mengancam bukan seperti yang dituduhkan, melainkan karena ia mengabarkan situasi Hak Asasi Manusia di Papua kepada warga Indonesia. Penangkapan dan serangan delegitimasi di media sosial atas Dandhy dan Veronica adalah sebuah pesan untuk menyebar ketakutan pada mereka yang menyuarakan hal yang berbeda soal Papua, yang bertentangan pada suara “resmi”.

Semua itu, dalam pendapat kami, merupakan bentuk dari terorisme negara.

Kami tidak percaya masalah di Papua bisa diselesaikan dengan pembungkaman, teror, dan pembatasan informasi. Apabila kita memang memandang warga Papua sebagai “bagian dari Indonesia”, maka kita mesti mendengar setiap suara dan mendapat informasi yang imparsial. Informasi yang gelap selalu membuat kita salah dalam memahami isu Papua. Hanya dengan kesetaraan dan keterbukaanlah upaya merintis perdamaian bisa dimulai. []