Keputusan Jokowi untuk memilih Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika membuat kami mengernyitkan dahi. Ia tidak memiliki rekam jejak yang layak dan penunjukan atasnya membawa amis kepentingan industri yang menyengat.

Johnny G. Plate merupakan nama yang relatif asing di dunia komunikasi dan informasi. Portofolionya malah lebih banyak diisi pengalaman di sektor energi. Ia sempat menjadi komisaris PT TJB Power Service (Perusahaan pendiri PLTU Tanjung Jati B) pada 2005. Ia juga nampak dekat dengan “aktor” migas kawakan, Riza Chalid (ingat kasus “Papa Minta Saham” yang menguap?). Kedekatan keduanya bahkan terungkap dalam skandal Panama Papers, ketika keduanya mencatatkan perusahaan Serenity Pacific Limited pada 2007 dan Gainsford Capital Limited pada 2008.

Johnny juga berkiprah di luar sektor energi. Ia tercatat pernah menjadi Komisaris Utama PT Aryan Indonesia (2005), Komisaris PT Indonesia Airasia (2005), Komisaris PT Mandosawo Putratama S (2007), Direktur Utama PT Gajendra Adhi Sakti (2008), dan Group CEO perusahaan sawit PT Bima Palma Nugraha (2008).

Pada 2013, ia menjabat sebagai Ketua DEP Energi SDA/KORWIL Bali, NTT, dan NTB Partai Nasdem. Setahun setelahnya ia terpilih sebagai perwakilan Dapil Nusa Tenggara Timur I dari Partai Nasdem, lalu ditunjuk sebagai Sekretaris Jendral Nasdem pada 2017.

Seluruh rekam jejak di atas menunjukan satu hal: Johnny tidak punya kompetensi yang dibutuhkan bagi posisi seorang Menkominfo. Minimnya rekam jejak ini membuat kami ragu akan terpenuhinya kepentingan publik dalam isu-isu penting yang diurus kementerian ini.

Akhirnya, bagi kami, bagi-bagi kue politik adalah alasan yang paling masuk akal dalam penunjukkan seorang yang inkompeten sebagai menteri.

Pertaruhan Pertama: Penyiaran

Menkominfo sebelumnya, Rudiantara, meninggalkan beberapa pekerjaan rumah yang mendesak, salah satunya adalah pelaksanaan migrasi penyiaran analog ke digital. Untuk melaksanakannya, tentu saja, revisi UU Penyiaran diperlukan. Sayangnya, revisi UU ini tidak pernah diselesaikan sejak digulirkan hampir satu dekade lalu. Saratnya kepentingan industri dan politik membuat proses revisi UU ini berjalan alot dan tidak produktif.

Artinya, Menteri Johnny dihadapkan pada tantangan untuk mendorong proses legislasi RUU Penyiaran. Pada titik ini, bukan sekadar kecepatan yang dibutuhkan, tapi juga prosesnya yang terbuka, partisipatif, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik. Namun, posisinya sebagai kader sebuah partai (Nasdem) yang terafiliasi dengan sebuah perusahaan stasiun televisi (Metro TV) membikin kekhawatiran kami menjadi masuk akal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Metro TV terus dieksploitasi secara asal-asalan untuk kepentingan politik pemiliknya Surya Paloh (Baca: “Independensi Televisi Menjelang Pemilu 2014” dan “Masih Percaya Media?”).

Selain ditantang dalam merevisi UU Penyiaran, Kemenkominfo juga ditantang perannya untuk melaksanakan penegakkan UU. Salah dua hal penting dalam UU Penyiaran yang gagal ditunaikan Menkominfo Rudiantara adalah pelaksanaan Sistem Siaran Jaringan (SSJ) dan pemecahan konsentrasi kepemilikan media.

SSJ adalah amanat UU Penyiaran untuk membuat industri penyiaran tidak tersentralisasi di satu wilayah. Pendeknya: “siaran televisi nasional” adalah sesuatu yang diharamkan UU Penyiaran. Sementara itu, kepemilikan stasiun TV dan radio yang terpusat di segelintir orang juga merupakan masalah yang semestinya diurus Kemenkominfo. Kedua hal ini diatur dalam UU Penyiaran untuk memastikan industri penyiaran berjalan dengan prinsip keadilan informasi dan ekonomi.

Sialnya, kedua hal tersebut tidak dijalankan secara substansial. Kedua hal ini sebenarnya bisa diatasi kalau penerapan penyiaran digital dijalankan dengan baik. Ia bisa jadi momen untuk menata ulang industri penyiaran yang lebih adil, atau justru mengokohkan kekuasaan oligarki (Tonton: “Televisi Digital adalah Keniscayaan”).

Jokowi dalam Nawa Cita-nya pernah dengan gagah menyampaikan bahwa pemerintahannya “akan menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak sehingga tidak terjadi monopoli atau penguasaan oleh sekelompok orang (kartel) industri penyiaran”.

Namun, semangat ini tidak pernah terealisasikan. Sebaliknya, ia malah menikmati dukungan dari media-media partisan seperti Metro TV dan stasiun TV milik Grup MNC (Baca: “Jokowi Membawa Kita Menjauh dari Nawa Cita” dan “Jokowi Tidak Layak Menerima Medali Kebebasan Pers”)

Seolah tidak cukup mengakomodasi aspirasi para oligark di periode pertama kepresidenannya, di periode kedua ini Jokowi malah memberi jatah di kabinetnya bagi mereka yang punya afiliasi dengan industri penyiaran. Selain Menteri Johnny, kita tahu Jokowi juga menunjuk (yang “kelihatan”) Angela Tanoesoedibjo (anak Hary Tanoesoedibjo) menjadi Wakil Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif, Erick Thohir menjadi Menteri BUMN, dan Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dengan situasi sedemikian, sebuah pertanyaan harus diajukan: bagaimana seorang menteri dengan latar belakang yang inkompeten dan afiliasi politik dan bisnis yang sarat kepentingan, bisa memastikan terpenuhinya hak warga negara dalam ranah komunikasi dan informasi? Seberapa mungkin ia menertibkan bisnis penyiaran milik ketua partainya dan kolega-kolega menterinya?

Pertaruhan Kedua: Keberpihakan Negara

Satu hal lain yang perlu diperhatikan adalah dua prinsip utama yang disampaikan Johnny setelah serah terima jabatan. Dua prinsip itu adalah peran Government Public Relation (GPR) dan penyediaan infrastruktur digital.

Mengenai Government Public Relation, peran ini diatur dalam Instruksi Presiden No.9 Tahun 2015. Inpres tersebut menugaskan Kemkominfo sebagai koordinator yang merancang dan menyusun narasi tunggal bagi tiap lembaga pemerintahan terkait isu yang sedang berkembang di masyarakat. Salah satu program kerja Kemkominfo dalam perannya sebagai GPR adalah sebagai penentu agenda isu-isu yang berkembang di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik kepada pemerintah.

Dalam praktiknya, peran Kemkominfo sebagai humas malah rawan menjadi corong bagi kepentingan industri. Hal ini terlihat misalnya dalam kampanye #SawitBaik, yang diselenggarakan atas konsolidasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP), Kemenko Perekonomian, dan Kemkominfo. Kampanye ini sempat menimbulkan kontroversi ketika akun Twitter @SawitBaik mendengungkan tagar #SawitBaik di tengah momen kebakaran hutan pada pertengahan 2019.

Kampanye ini juga dilakukan dengan mengadakan giveaway pada pengguna Twitter yang mengunggah cuitan menggunakan tagar #SawitBaik. Kemkominfo bergerak lebih jauh lagi dengan mendiskreditkan narasi kritis terhadap praktik industri sawit sebagai hoaks.

Kampanye #SawitBaik dapat menjadi ilustrasi bagaimana keberhasilan lobi industri sawit dalam memanfaatkan Kemenkominfo sebagai advokatnya. Pengutusan Johnny, seorang konglomerat yang memiliki jaringan bisnis lintas-sektor, memberikan kami kecemasan akan perannya sebagai Memkominfo. Alih-alih hadir sebagai penengah antarkepentingan, ia malah berpotensi berperan sebagai advokat industri dari sektor-sektor yang dekat dengan dirinya.

Tentu kita tidak berharap akan muncul tagar-tagar yang lain dari kementerian yang dipimpinnya. #KonglomerasiBaik, misalnya.

 


Tulisan ini telah mengalami perbaikan. Awalnya, Johnny G. Plate disebut sempat menjadi komisaris PT TJB Power Service (Perusahaan pendiri PLTU Tanjung Balai B) pada 2005. Penamaan ini keliru, dan telah diganti dengan penamaan yang tepat, yaitu PLTU Tanjung Jati B.