Pada 22 November lalu, Komite Penyempurnaan Etika Pariwara Indonesia meminta masukan Remotivi untuk memperbarui Etika Pariwara Indonesia.

Kami menilai revisi ini penting untuk merespon berbagai masalah etika periklanan yang mengemuka seiring dengan berkembangnya praktik industri periklanan. Selain masalah baru, kami juga memberi catatan atas beberapa rumusan etika lama yang kami nilai bermasalah atau perlu dipertegas.

Catatan-catan ini kami himpun berdasarkan prioritas dan perhatian kami sebagai organisasi dan tidak berpretensi memberi masukan yang komprehensif. Kami menerbitkan masukan ini—dengan sejumlah perubahan redaksional—sebagai bentuk transparansi serta untuk mendorong perbincangan mengenai perumusan etika periklanan yang lebih luas.

Berikut poin-poin masukan kami.

 

Isi Iklan

Ujaran Kebencian

Konteks

Kami tidak menemukan bahasan terkait upaya regulasi ujaran kebencian ataupun diskriminasi dalam naskah Etika Pariwara ataupun dalam draft perubahan.

Bahasan diskriminasi hanya ditemukan dalam poin 2.19.3 terkait Lowongan Pekerjaan yang berbunyi:

“Iklan lowongan kerja tidak boleh memberi indikasi adanya diskriminasi atas suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu, kecuali jika secara khusus menyertakan alasan dibutuhkannya suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu tersebut.”

Saran

Kami sangat menyarankan Komite untuk mempertimbangkan memasukkan larangan muatan ujaran kebencian dan/atau diskriminasi dalam segala jenis iklan.

Terutama menimbang bahwa ujaran kebencian menjadi permasalahan di Indonesia dan banyak negara lain, khususnya dalam iklan politik dan iklan media daring.

Ujaran kebencian oleh ICCPR (The International Covenant on Civil and Political Rights) didefinisikan sebagai: “Semua advokasi dan dorongan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan yang didasari kebencian terhadap kebangsaan, etnisitas, atau agama tertentu.”

Bahasa

Konteks

Etika Pariwara 2014 serta draft revisinya memuat pasal yang berbunyi:

1.2.3   Kata-kata “presiden”, “raja”, “ratu” dan sejenisnya tidak boleh digunakan dalam kaitan    atau konotasi yang negatif.

Saran

Remotivi menyarankan penghapusan poin ini.

Terdapat kesan turunan dari hukum lesse majeste, yang memberi perlindungan khusus terhadap penguasa dari kritik. Iklan seharusnya tetap dilindungi oleh hak kebebasan berekspresi selama ia masih bertanggung jawab, dan poin ini berpotensi melanggar hak tersebut.

Agama dan Budaya

Konteks

Dalam draft revisi Etika Pariwara terdapat pasal berikut:

1.7. Agama dan Budaya

a.      Iklan dilarang mengeksploitasi ritual agama dan hal-hal lain yang berhubungan dengan agama.

Saran

Remotivi menyarankan penambahan aliran kepercayaan untuk ikut dilindungi juga dari eksploitasi, untuk menciptakan situasi yang lebih adil.

Rokok dan Produk Tembakau

Konteks

Draft revisi mengusulkan perubahan umur khalayak sasaran iklan rokok, dari 18 menjadi 21 tahun. Pasal tersebut berbunyi:

2.2.     Rokok dan Produk Tembakau

2.2.1   Iklan rokok dan produk tembakau tidak boleh dimuat di media periklanan yang sasaran utama khalayaknya berusia di bawah 21 tahun.

Saran

Formulasi ini bermasalah karena medium iklan tertentu (seperti reklame atau situs berita) memungkinkan anak terpapar iklan rokok, meski iklan atau media tersebut tidak ditujukan untuk anak. Kami menyarankan mempertegas poin ini menjadi:

Iklan rokok dan produk tembakau tidak boleh dimuat di media periklanan yang mudah diakses tanpa rintangan oleh khalayak berusia di bawah 21 tahun.

Selain itu, Remotivi menyarankan sikap yang lebih keras terhadap iklan rokok. Terutama mengingat fakta bahwa produk rokok bersifat sangat destruktif terhadap kesehatan masyarakat, dan mengingat bahwa regulasi periklanan rokok Indonesia adalah yang terlemah di Asia Tenggara.

Dengan demikian, kami mendorong penambahan poin berikut:

Iklan rokok hanya boleh tampil di media nirmassa.

Jasa Penyembuhan Alternatif

Konteks

Dalam Etika Pariwara 2014 terdapat pasal sebagai berikut:

2.11. Jasa Penyembuhan Alternatif

2.11.1. Iklan penyembuhan alternatif harus mencantumkan izin dari lembaga yang berwenang.

2.11.2.      Iklan penyembuhan alternatif tidak boleh menyalahgunakan simbol, ayat, atau ritual keagamaan sebagai prasyarat penyembuhannya.

Draft revisi mengusulkan penambahan sebagai berikut:

2.11.3. Iklan penyembuhan alternatif tidak boleh menjanjikan kesembuhan.

Saran

Remotivi menyarankan regulasi yang lebih ketat terkait penyembuhan alternatif. Meski kerap menjual fungsi yang sama, metode ini kerap tidak memenuhi standar saintifik yang setara dengan pengobatan modern. Pengaturan yang longgar terhadap penyembuhan alternatif membuatnya jauh lebih leluasa dalam beriklan dibandingkan produk obat dan layanan kesehatan.

Minimnya aturan yang ada dapat dibandingkan dengan mendetailnya pengaturan terkait Obat-obatan dalam Etika Pariwara 2014.

Regulasi terkait pengobatan alternatif perlu didetailkan dengan standar yang sama untuk melindungi konsumen dari malpraktek, penipuan, efek samping, dan kecelakaan.

Jender

Konteks

Etika Pariwara 2014 dan draft revisi memuat pasal-pasal berikut:

3.3.1   Kewenangan: bahwa pria dan wanita memiliki kewenangan yang setara.

3.3.2   Pengambilan keputusan: bahwa pria dan wanita memiliki kemampuan yang setara dalam mengambil keputusan.

3.3.3   Seksualitas: bahwa baik pria maupun wanita tidak boleh dieksploitasi secara seksual.

3.3.4   Kekerasan dan pengendalian: bahwa tidak boleh terdapat penggambaran kekerasan dan/atau pengendalian oleh pria terhadap wanita, ataupun sebaliknya oleh wanita terhadap pria.

3.3.5   Perbedaan: bahwa pria dan wanita di segala tingkat usia memiliki kesempatan yang sama dalam berperan atau berprestasi.

3.3.6   Bahasa bias jender: bahwa tidak boleh terdapat kesan penggunaan istilah atau ungkapan yang dapat disalahartikan atau yang dapat menyinggung perasaan sesuatu jender, ataupun yang mengecualikan salah satunya.

Saran

Remotivi menyarankan penambahan perlindungan terhadap minoritas seksual dan jender dari eksploitasi dan diskriminasi, untuk mendorong iklim periklanan yang lebih adil dan inklusif.

 

Saran Lain

Kajian lebih lanjut tentang periklanan media baru

Perkembangan teknologi digital melahirkan berbagai macam praktik periklanan baru, seperti maraknya buzzer dan influencer, hingga penggunaan microtargeting, sisipan iklan yang semakin sulit dibedakan dengan konten. Praktik-praktik periklanan digital ini memiliki konsekuensi etik yang belum dipetakan secara komprehensif. Dengan demikian, dibutuhkan kajian dan diskusi lebih lanjut yang melibatkan berbagai pengampu kepentingan untuk merumuskan etika periklanan digital yang tepat dan relevan.  

Menimbang kompleksitas dan cepatnya perkembangan periklanan digital, bentuk-bentuk dan cara beriklan baru ini bahkan bisa diatur dalam sebuah Kode Etik Pariwara yang khusus dan terpisah.