TVRI adalah topik yang kerap terabaikan dalam pembicaraan publik kita. Ketika perhatian khalayak kali ini mengarah ke sana, sayangnya itu mengenai kabar buruk.

Kasus pemecatan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas adalah salah satu kasus terbaru dari kisruh yang sering terjadi di lembaga yang sejak 2002 diubah statusnya dari Perseroan menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) ini.

Dari hasil penelusuran kami, duduk permasalahan dari kasus ini masih gelap. Informasi yang tersedia baru berasal dari kedua pihak yang berselisih. Dalam informasi yang serba terbatas ini, sulit bagi kami untuk memberikan penilaian pada kasus ini. Sayangnya, banyak pemberitaan media cenderung tidak hati-hati, dan menggiring publik untuk memiliki kesimpulan meski belum cukup bahan.

Kami berpendapat, selain perlu menanti hasil investigasi lebih jauh dari pihak yang independen, publik tidak perlu tercebur dalam perseteruan yang terjadi. Alih-alih memasang sikap perkubuan seperti yang terjadi di dalam pemilu, publik lebih baik menjadikan kasus ini sebagai pintu masuk untuk mengagendakan pembicaraan atas isu TVRI secara lebih serius. Sebab, negara ini terlalu lama menelantarkan TV publiknya.

Pasalnya, kisruh kali ini tidak dapat dilihat secara terpisah dari kekisruhan lainnya yang pernah terjadi sebelumnya di TVRI. Pada 2004, Menteri BUMN Laksamana Sukardi memecat Direktur Utama TVRI dan Direktur Program dan Berita ketika itu, Hari Sulistyono dan Enny Hardjanto. Direktur Utama kemudian digantikan oleh Yazirwan Uyun, yang pada periodenya ini dituding telah terjadi kasus korupsi di TVRI. Penudingnya adalah Ketua Serikat Pekerja TVRI Nelwan Yus, yang pada 2013 divonis bersalah oleh pengadilan karena melakukan korupsi proyek penyiaran.

Konflik lain terjadi pada 2013, ketika Direktur Utama TVRI ketika itu, Farhat Syukri, dipecat oleh Dewan Pengawas bersama dengan tiga orang direktur lainnya. Ketua Dewan Pengawas saat itu, Elprisdat M Zen, mengatakan bahwa pemecatan dilakukan karena faktor kinerja. Komisi I DPR menolak pemecatan ini. Setelah dilakukan pemanggilan kepada Dewan Pengawas, Komisi I DPR sepakat untuk memecat lima orang anggota Dewan Pengawas. Tantowi Yahya dari Partai Golkar, saudara kandung Helmy Yahya, duduk sebagai anggota Komisi I DPR saat itu.

Pun dengan korupsi, TVRI memiliki jejak yang membekas selama 2 dekade terakhir. Berbagai jajaran direksi dari pusat hingga daerah terlibat. Nama-nama seperti Sumita Tobing (Direktur Utama TVRI 2001), Jani Yosef (Kepala TVRI Stasiun NTT 2009), Eddy Machmudi Effendi (Direktur Keuangan TVRI 2012), hingga seniman Betawi, Mandra, ikut terlibat kasus korupsi dengan nilai hingga puluhan miliar rupiah.

Kabar-kabar jelek mengenai TVRI tersebut, bagi kami, menggambarkan satu hal: lembaga ini seolah hanya dilihat sebagai sapi perah yang menyediakan sumber daya untuk dieksploitasi, baik oleh perorangan maupun kubu politik (Baca: “Awas, (Jangan Sampai) TVRI Jadi Corong Parpol!”). Berulangnya persoalan di TVRI bukan saja wujud dari kegagalannya mentransformasi diri menjadi lembaga publik yang independen, tapi juga wujud dari adanya kepentingan politik atas TVRI melalui perekrutan petinggi-petingginya.

Namun, satu yang mendasar dari semua itu adalah tidak seriusnya peran negara dalam mengelola TVRI. Ketidakseriusan ini merupakan buntut panjang dari tren privatisasi yang juga terjadi secara global.

Sejak 1980-an, rezim-rezim di negara-negara barat mulai membuka keran privatisasi di berbagai sektor yang menyangkut hajat publik seperti komunikasi dan transportasi. Lembaga penyiaran publik pun termasuk dalam sektor yang tersapu gelombang privatisasi dan deregulasi. Nasibnya antara dilepas ke swasta atau dipangkas anggarannya.

Pada 1986, Thatcher di Inggris menugaskan komite khusus untuk mendorong privatisasi BBC Radio 1 dan 2. Prancis menyusul dengan memprivatisasi tiga stasiun televisi publiknya pada 1987. Indonesia kemudian juga terseret dalam tren ini. Deregulasi terkait sektor pertelevisian juga terjadi pada masa-masa ini yang akhirnya memunculkan stasiun-stasiun televisi nasional baru. Perizinan mendirikan usaha kian dipermudah. Namun demikian, kendali atas media sebenarnya tetap dipegang oleh kroni-kroni Soeharto.

TVRI barangkali tidak sampai dilepas ke swasta, tapi sejak paruh akhir 1990-an TVRI dibiarkan bersaing dengan stasiun TV swasta yang semakin merajalela dalam mekanisme pasar. Penelitian dari McKinsey pada 1999 menunjukkan, ketergantungan lembaga penyiaran publik terhadap pendanaan dari iklan dan kegiatan-kegiatan komersial lainnya membuat program-program lembaga penyiaran publik tak bisa dibedakan dari program lembaga penyiaran swasta.

Hal tersebutlah yang barangkali menjadi konteks mengapa TVRI bekerjasama dengan Mola TV sebagai pemegang lisensi hak siar Liga Premier di Indonesia dan Timor Leste—hal yang menjadi salah satu sumber konflik teranyar di TVRI. Alasan rating dan diversifikasi bisnis berada di balik itu. Tentu ini bukan berarti menyajikan tontonan yang diminati rakyat Indonesia tak diperbolehkan, hanya saja TVRI tak boleh kehilangan peran utamanya sebagai TV publik yang perlu membedakan diri dari TV swasta yang cuma mengejar rating. TVRI tidak ditugaskan untuk bersaing dengan TV swasta. Sebaliknya, ia justru ditugaskan untuk melayani kebutuhan informasi warga yang sering diabaikan oleh TV swasta.

Riset menunjukkan bahwa TV publik yang bebas dari tuntutan pasar dan kepentingan politik seharusnya mampu menyajikan siaran-siaran yang lebih bermutu ketimbang lembaga penyiaran swasta. Sebagai sektor publik yang didanai negara, TV publik juga mampu mengurangi kesenjangan pengetahuan antara mereka yang memiliki akses pendidikan lebih dan mereka yang tidak memiliki akses pendidikan, sehingga berkontribusi pada kondisi kewargaan yang lebih setara.

Menghangatnya perbincangan menyoal TVRI harus kita jadikan momentum untuk membicarakan masalah lembaga penyiaran publik yang lebih serius dan berkualitas. Media perlu lebih menyajikan konteks yang lebih besar dan membingkai kasus ini sebagai isu publik, bukan sebatas konflik internal yang seolah tak bisa dicampuri. [ ]