Riset ini menganalisis 627 buah artikel berita yang dimuat di lima media daring dengan rentang waktu mulai dari 1 November 2019 hingga 24 Februari 2020. Lewat Semut, mesin news crawler yang Remotivi kembangkan sendiri, kami menyaring data menggunakan kata kunci “omnibus law”.

Dari 20 media daring yang ditarik datanya oleh Semut, kami memilih lima media berikut karena kelimanya memproduksi berita paling banyak tentang omnibus law. Media tersebut adalah Kompas.com, MediaIndonesia.com, Liputan6.com, Republika.co.id, dan CNNIndonesia.com. Total berita yang memiliki kata kunci “omnibus law” dari 5 situs tersebut adalah 1.130 artikel berita.

Kami menghitung sampel dari masing-masing situs dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 5%, dan mendapati 788 sampel berita. Kami kemudian mengambil sampel dari masing-masing media secara acak, kemudian menyusuri data untuk mengeliminasi berita yang invalid. Dalam proses ini, kami menemukan 161 berita invalid, yakni berita-berita yang hanya menyebutkan istilah “omnibus law” tanpa membahasnya, atau ketika kata kunci tersebut muncul dalam hyperlink yang disisipkan di tengah berita yang tidak berhubungan.

Setelah proses pembersihan data, kami memperoleh sampel 118 artikel berita dari Kompas.com, 231 dari MediaIndonesia.com, 109 dari Liputan6.com, 89 dari Republika.co.id, dan 80 dari CNNIndonesia.com. Secara total, ada 627 buah artikel berita yang kami analisis.

Sampel berita tersebut kemudian kami kodifikasi menggunakan variabel (a) sentimen pemberitaan, (b) narasumber berita, dan (c) topik berita. Unit analisis yang dipakai adalah pernyataan narasumber. Artinya, pernyataan narasumberlah yang menentukan sentimen pemberitaan, kategori narasumber, dan topik berita. Dalam satu artikel berita, narasumber bisa lebih dari satu.

Kami mengukur “sentimen pemberitaan” berdasarkan pernyataan semua narasumber yang diakumulasi di dalam satu berita. Sentimen positif adalah pernyataan argumentatif yang mendukung dan mengapresiasi omnibus law. Sentimen negatif adalah pernyataan argumentatif yang menolak dan mengecam omnibus law. Sentimen netral adalah pernyataan yang bersifat informatif, deskriptif, dan tanpa menunjukkan sikap yang eksplisit terhadap omnibus law. Kami tidak merinci topik berita bersentimen netral.

Kategori “narasumber” dan “topik berita” diperoleh secara induktif. Artinya, kami mengumpulkan semua narasumber dan topik yang ada, kemudian mengkategorikannya kemudian. Melalui cara ini dihasilkanlah 12 kategori narasumber, 7 kategori topik berita bersentimen positif, dan 9 kategori topik berita bersentimen negatif.

Kalau ada hal yang mesti kita sempat-sempatkan beri perhatian di tengah keruwetan republik ini, omnibus law barangkali adalah salah satunya.

Anjuran kami tadi beralasan: omnibus law menyasar beragam kepentingan; mulai dari ketenagakerjaan hingga pemerintahan daerah, dari bisnis hingga pendidikan, dari isu lingkungan hidup hingga sertifikasi halal.

Karena itu tak heran kalau omnibus law menjadi topik yang paling ramai dibicarakan dalam lanskap sosial-politik di Indonesia beberapa bulan terakhir ini. Juga tak heran, gelombang penolakan atasnya disuarakan oleh beragam kelompok. Ini menandakan betapa luasnya sektor yang ingin disentuh oleh produk hukum usulan pemerintah ini.

Untuk memediasi polemik ini, sebuah ruang diskusi yang sehat adalah prasyarat. Media, dalam situasi ini, diperlukan menjadi ruang tersebut, yang bisa mempertemukan gagasan yang beragam, terutama aspirasi dari kelompok yang paling lemah.

Riset kami ini, sayangnya, menunjukkan sebaliknya. Bagaimana kami bisa tiba pada kesimpulan demikian?

Dari lima media daring yang kami amati dalam riset ini, omnibus law cenderung diberitakan secara positif (52%). Jika dilihat per media, hanya Kompas.com (22,9%) yang sedikit lebih banyak memberikan ruang bagi pernyataan-pernyataan yang menolak omnibus law, sementara keempat media lainnya memberikan ruang tidak lebih dari 17,5%.

 

(Infografis: REMOTIVI/dibalikbalik)

Minimnya berita dengan sentimen negatif (16,4%) menandakan bahwa topik yang kompleks ini diberitakan dengan tidak mengakomodasi suara kontra dengan berimbang. Indikasi tersebut diperkuat dengan melihat persentase sentimen netral yang lebih besar (31,6%) ketimbang sentimen negatif. Berita yang dikategorikan bersentimen netral dalam riset ini adalah berita yang memuat pernyataan narasumber yang bersifat informatif, deskriptif, dan tanpa menunjukkan sikap secara eksplisit terhadap omnibus law.

Artinya, alih-alih menjadi ruang dialogis atas polemik ini, persentase yang tinggi bagi sentimen netral menandakan bahwa media lebih memberi ruang bagi pembahasan yang bersifat informatif mengenai proses administratif omnibus law ketimbang memediasi gagasan yang beragam.

Kini mari kita lihat dari segi komposisi narasumber. Pemerintah (50,8%) dan parlemen (15,8%) adalah pihak yang paling banyak diberi panggung oleh media. Sementara itu, kelompok yang terdampak dari omnibus law hanya mendapat sedikit ruang atau bahkan tidak sama sekali. Ini misalnya terlihat dari kelompok buruh yang hanya mendapat kesempatan menjadi narasumber sebanyak 6,5%. Pemberian panggung begitu besar bagi pemerintah menunjukkan kecenderungan peran media yang seolah bertugas menjadi “humas pemerintah”.

(Infografis: REMOTIVI/dibalikbalik)

Dalam berita bersentimen positif, narasumbernya didominasi oleh pemerintah (66,3%), pengusaha (8,9%), dan parlemen (8,1%). Data ini bisa mengindikasikan setidaknya dua hal.

Pertama, dengan menjadi narasumber yang paling banyak berkontribusi pada sentimen positif, pemerintah adalah pihak yang paling berkepentingan atas adanya omnibus law. Kedua, kepentingan bisnis adalah hal yang diutamakan oleh para pendukung omnibus law. Ini bisa dilihat dari besarnya komposisi persentase narasumber pengusaha dan parlemen; apalagi mengingat sedikitnya 45,5% anggota parlemen berlatar belakang pengusaha atau terafiliasi dengan perusahaan (Yayasan Auriga dan Tempo, 2019). Indikasi itu semakin jelas bila melihat bahwa topik tertinggi yang dibahas para pendukung omnibus law adalah sektor ekonomi (54,9%).

(Infografis: REMOTIVI/nidiansrafi)

Data terakhir yang ingin kami tunjukkan dalam riset ini adalah berita bersentimen negatif yang didominasi oleh narasumber dari serikat buruh (34,1%), lembaga swadaya masyarakat (22%), dan pengamat (18,9%). Omnibus law dikritik paling banyak dalam isu ketenagakerjaan (31,9%), lingkungan hidup (13,5%), dan proses legislasinya yang tidak transparan dan tidak partisipatif (27,7%). Data ini juga menggambarkan sedikitnya dua hal.

Pertama, dari komposisi narasumber bersentimen positif dan negatif tergambar jelas peta pertempurannya: koalisi pemerintah dengan pebisnis versus koalisi buruh, masyarakat sipil, dan akademisi serta lembaga pemerintah non-struktural (13,6%) seperti Ombudsman RI dan Komnas HAM. Artinya, kalau komposisi kubu pendukung omnibus law cukup homogen, para penolak omnibus law cenderung lebih heterogen.

Kedua, dari sebaran topik pembahasan, masing-masing kubu memiliki aspirasi yang jauh berbeda. Apa yang bisa diindikasikan dari data ini adalah tidak terciptanya dialog antara kubu pendukung dan penentang, sebab masing-masing membicarakan hal yang berbeda.

(Infografis: REMOTIVI/nidiansrafi)

Refleksi: Media Daring Bekerja Tanpa Agenda

Hari ini, media punya peran sentral dalam pengetahuan harian warga: menyodorkan apa yang perlu/tidak perlu dibicarakan (agenda setting) dan bagaimana membincangkannya (framing). Sudah seharusnya dalam perannya itu media memiliki agenda pemberitaannya sendiri yang disusun secara independen dan berorientasi untuk melayani warga. 

Namun demikian, seperti temuan yang kami sudah paparkan di atas, media seolah berperan sebagai pemilik panggung yang agenda pertunjukan di atasnya ditentukan oleh penyewa. Inisiatif dan kekuatan dari penyewa tampak punya kendali dominan atas laga apa yang tampil dan bagaimana ia ditampilkan.

Seperti ditunjukkan pada riset kami ini, pemerintah mendominasi sebagai narasumber dalam pemberitaan (50,8%). Persentase ini tidak kami lihat sebagai sikap dukungan media terhadap pemerintah, tapi lebih sebagai keberhasilan pemerintah dalam menginisiasi dan merebut panggung media. Artinya, pemerintah lebih proaktif.

Hal ini juga terlihat dari persentase yang diperoleh kelompok buruh sebagai narasumber. Asumsi kami, bukan media yang secara proaktif menyambangi buruh, melainkan karena ada momentum-momentum yang diinisiasi oleh buruh itu sendiri, terutama lewat demonstrasi. Ini bisa dilihat, misalnya, dalam sampel berita yang kami dapat dari Kompas.com, Liputan6.com, dan CNNIndonesia.com

Ironisnya, media bahkan sangat minim memberitakan bagaimana omnibus law RUU Cipta Kerja akan membahayakan kebebasan pers dan kerja-kerja jurnalistik itu sendiri. Ini terlihat dari persentase pemberitaan bersentimen negatif dengan topik pers yang hanya beroleh 1,4% dari keseluruhan sentimen negatif. Hal ini semakin menguatkan dugaan kami, bahwa media daring memang tak memiliki agenda.

Tim riset: Roy Thaniago (Koordinator), Yovantra Arief, Azhar Irfansyah, Arlandy Ghiffari, dan Rangga Naviul Wafi