Agustus 2015, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tepat berusia 21 tahun. Lahir dalam rezim Orde Baru yang otoriter, AJI menjadi simbol bagi perjuangan kebebasan pers. Resiko perjuangan mesti ditempuh para jurnalis dan aktivisnya; mulai dari pemecatan, pembredelan, hingga pemenjaraan.    

Situasi politik telah berubah. Reformasi menawarkan demokratisasi, sesuatu yang tak diberangus oleh sistem otoriter-militeristik Orde Baru. Namun, ancaman bagi pers masih tinggal, baik dari kalangan industri media sendiri maupun dari negara. Tak terkecuali juga dari perkembangan teknologi internet dan media sosial. Refleksi AJI atas aktivitasnya selama dua dekade belakangan bisa memberi gambaran tentang ancaman serta potensi pers kita hari ini.

Wisnu Prasetya Utomo dari Remotivi mewawancarai Suwarjono Ketua AJI Indonesia periode 2014-2017 yang juga merupakan Pemimpin Redaksi Suara.com. Ditemui di kantor redaksi Suara.com pada 14 Agustus lalu, Suwarjono menjawab berbagai pertanyaan seputar ulang tahun AJI, perkembangan industri media, termasuk juga isu kebebasan pers di Papua.


Apa catatan Anda atas 21 tahun perjalanan AJI?

AJI berdiri untuk memperjuangkan kebebasan pers. Setelah berdiri tahun 1994, baru tahun 1998 berhasil mencabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), yang membatasi pers. Selepas itu kita memasuki era kebebasan pers, dan muncul pertanyaan besar tentang bagaimana menjaga kebebasan itu; menjaga kepercayaan negara dan publik. Mulai muncul isu tentang etika pers. Selain itu, ada juga masalah kesejahteraan wartawan. Dua hal ini saling kait-mengkait. Teman-teman wartawan bisa menjaga etikanya kalau kesejahteraannya tercukupi. Tanpa pemenuhan kesejahteraan, soal etika akan terus jadi masalah. Kebebasan pers, etika pers, dan kesejahteraan wartawan; tiga hal ini merupakan faktor sentral dalam perjuangan kami.

Tapi hari ini, saya kira, masalahnya bukan hanya tentang memperjuangkan tiga hal tersebut. Bandulnya sudah bergeser. Peran media tidak lagi seperti dulu. Media tidak lagi punya tujuan, misalnya, pendidikan atau kontrol sosial. Fungsi-fungsi ini jadi semakin kabur. Media lebih mengedapankan unsur industri, bisnis. Pasar telah menjadi ujung tombak.

Bagaimana Anda memandang profesionalisme wartawan hari ini?

Media semakin tidak memegang etika jurnalistik, dan semakin mengkhawatirkan. Banyak malpraktik di industri ini. Profesi wartawan banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak jelas untuk mencari keuntungan pribadi. Baik dengan mencari “amplop”, memeras, atau membuat media “abal-abal” yang tujuannya hanya untuk mencari uang. Ini saya kira pelanggaran kode etik yang sangat serius dan semakin menggejala.

Perkembangan media baru pun betul-betul mengoyak pakem jurnalistik yang telah dibangun bertahun-tahun. Dulu, yang namanya pemberitaan dalam pakem jurnalistik harus melalui proses verifikasi yang panjang. Kalau tidak firm tidak boleh turun. Semua pemberitaan juga harus cover both side, dua belah pihak, dan lain-lain.

Sekarang, sebuah laporan bisa langsung turun sebagai berita. Proses konfirmasi yang sedang berlangsung malah jadi bahan berita. Bahkan bahan yang masih belum jelas pun jadi bahan berita. Jadi, model running newsreal time, dan cepat, kadang-kadang menjadi pekerjaan rumah karena mengorbankan akurasi.

Perubahan praktik jurnalistik apa yang dibawa oleh perkembangan teknologi daring?

Teknologi mengubah perilaku pembaca dan perilaku produksi berita. Informasi tak lagi dibatasi; masyarakat sekarang haus informasi dan memiliki gadget canggih yang memungkinkan mereka mengakses berita di mana dan kapan saja. Hal ini mengubah pola produksi media.

Misalnya soal prinsip keberimbangan. Kalau mengikuti model lama, seharusnya (prinsip ini) dilakukan dalam satu berita. Meskipun hal ini juga berarti bahwa kadang-kadang keberpihakan media muncul jelas; misalnya dari pemilihan narasumber, angle yang dipakai lewat judul, atau lead tertentu; kemudian penyusunan berita, dan sebagainya.  

Misalnya tiga orang nih, mereka bertengkar. Kalau di media cetak, pihak-pihak yang berseteru harus diberi tempat dalam satu berita. Tapi, bisa jadi sumber A yang diberi kesempatan bicara panjang lebar, B dikasih satu alinea, C dua alinea. Tapi kalau di media daring, ketiganya bisa diberikan judul yang sama, jumlah yang sama. (Secara kuantitatif,) unsur fairness-nya terasa.

Masalah dalam media dari berbeda. Media daring, sering memecah berita dan tidak memberi konteks. Si ini ngomong A, B, C, dan seterusnya, tapi tidak dihubungkan dengan peristiwa atau isu yang lebih besar. Hal ini tidak ada di aturan kode perilaku. Padahal memberikan konteks dari isu tertentu adalah kebutuhan.

Apakah regulasi semacam pedoman media siber membantu pelaksanaan prinsip-prinsip jurnalistik itu tadi?

Pedoman ini, menurut saya, masih pedoman jalan tengah industri media daring. Dia belum memberikan tuntunan yang sangat kuat terhadap media-media daring. Karena, bagi orang yang melanggar pun, belum ada hukuman.

Idealnya seperti apa pedoman media siber?

Sebetulnya ini levelnya harus lebih tinggi, dimasukkan ke dalam sebuah kode etik jurnalistik yang secara hukum mengikat. Dia juga harus masuk dalam kode perilaku dan menjadi kode perilaku di media masing-masing. Sementara kode etik berlaku untuk umum, kode perilaku menjadi kode perilaku bagi kami para wartawan untuk bekerja sehari-hari. Perusahaannya yang akan membuat kebijakan. Kode perilaku masuk, kode etik masuk. Jadi akan lebih kuat.

Tadi Anda menyebutkan bahwa kode etik dan kesejahteraan wartawan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun, banyak jurnalis yang bukan anggota AJI mengkritik bahwa AJI sering keras mengenai etika jurnalistik, namun tidak memberikan solusi soal kesejahteraan. Apa pendapat Anda?

Saya menyukai kritik itu, karena bicara hal yang real. AJI menjaga roh, tapi kami tidak bisa langsung memberi solusi. Bukannya kami tidak mencoba. Banyak jalan yang sudah kita lakukan untuk mengatasi agar teman-teman jurnalis sejahtera.

Salah satunya, AJI mendorong teman-teman membuat serikat pekerja di masing-masing media. Serikat pekerja bisa menguatkan posisi tawar dalam mendorong kesejahteraan jurnalis; negosiasi dengan perusahaan untuk menaikkan kesejahteraan, gaji dan lain-lain. Ini bukan jalan mudah. Kita telah mendorong isu ini selama belasan tahun. Tapi sampai sekarang mungkin tidak lebih dari 15 serikat media yang masih hidup di seluruh Indonesia. Padahal posisi jurnalis sangat rentan kalau tidak berserikat.

Selain advokasi serikat media, kami juga membuat standar upah layak untuk jurnalis di beberapa kota. Beberapa waktu lalu sudah kita rilis. Ini bertujuan untuk memberitahu perusahaan media tentang kebutuhan layak minimum bagi jurnalis.

Sekarang ini AJI juga mendorong diberlakukannya upah layak sektoral. Upah layak sektoral ini penting untuk mengangkat standar upah agar lebih tinggi dibanding upah minimum regional (UMR). Upah layak minimum yang kami usulkan adalah 30% di atas UMR.

Seperti apa tingkat kesejahteraan jurnalis hari ini?

Masih banyak wartawan di berbagai daerah yang digaji di bawah UMR. Kontributor di daerah pun banyak yang tidak mempunyai kontrak jelas. Mereka dipekerjakan hanya berdasarkan berita yang naik. Bisa dibayangkan di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang sepi berita.

Karena itu, AJI sebetulnya sedang mendorong teman-teman di daerah ini untuk membuat media-media lokal berbasis internet. Selain untuk menaikkan konten-konten lokal, mereka juga diharapkan bisa menjawab isu kesejahteraan dengan wirausaha di bidang media. Terlebih lagi, tren bisnis di bidang internet pun sedang meningkat.

Kongres AJI di Bukittinggi tahun 2014 menelurkan satu keputusan progresif bahwa jurnalis warga bisa mendaftar sebagai anggota AJI. Bagaimana memastikan bahwa jurnalis warga yang mendaftar memang layak menjadi anggota?

AJI menerima jurnalis warga sebagai bagian dari AJI untuk menjawab tantangan zaman, termasuk juga mengangkat kembali roh AJI ketika didirikan. AJI didirikan justru bukan oleh wartawan-wartawan arus utama media, karena jurnalis yang tergabung dalam AJI dikeluarkan dari organisasi jurnalis besar waktu itu (Persatuan Wartawan Indonesia, PWI). Mereka dikeluarkan dari tempatnya bekerja karena tergabung dalam AJI. Kemudian teman-teman ini membuat media independen. Media independen ini, kalau sekarang, mirip dengan media warga, kontennya justru jauh lebih bagus dibanding media-media arus utama.  

AJI ingin melindungi mereka yang memang mempunyai karya-karya bagus, memang jurnalis-jurnalis yang handal, tapi tidak bernaung pada perusahaan media tertentu. Jadi itu yang ingin kita bangun. Ketika AJI mendeklarasikan jurnalis warga bisa bergabung, standarnya sudah jelas. Pertama, dia tetap jurnalis, meskipun dia adalah jurnalis warga. Yang kedua, memiliki kode etik yang menjadi standar. Ketiga, karya-karya jurnalistiknya pun akan dinilai. Jadi yang dinilai adalah karya-karyanya, bukan dari yang lain. Tentu tetap ada aturan lain, misalnya orang itu bukan PNS, atau humas pihak tertentu.

Bagaimana dengan catatan AJI atas pemerintahan Jokowi sejauh ini?

Ada beberapa momentum yang membuat kami mengkritik keras Jokowi. Pertama, terkait dengan rencana pemerintah menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden di RUU KUHP. Kedua, dalam draft rancangan revisi undang-undang ITE yang kami dapatkan, masih ada pemidanaan untuk pelanggaran pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Hanya saja, jumlahnya dikurangi.

Ketiga, sikap Presiden Jokowi yang memberikan anugerah tanda kehormatan bintang Mahaputra kepada Surya Paloh karena dianggap berjasa di bidang pers. Bagi AJI, Surya Paloh itu orang yang sangat tidak berjasa dan tidak layak dicontoh sebagai tokoh pers. Dia punya sejarah panjang; mulai dari memberedel medianya sendiri, melarang serikat pekerja, hingga menjadi media partisan ketika kampanye Pemilu 2014.

Bagaimana komitmen pemerintah dalam isu kebebasan pers di Papua?

AJI mendorong agar Papua mudah diakses oleh media asing. Setelah Jokowi mengumumkan membuka kesempatan jurnalis asing meliput di Papua, kami dua kali membuat acara. Terakhir kali, saya dan teman-teman AJI bertemu pejabat Kemenlu untuk mengklarifikasi, sekaligus mendorong pembubaran screening house yang terdiri dari 12 kementerian.

Kemenlu merespon dengan bagus. Mereka menjanjikan akan mengurangi proses akreditasi, sehingga pemberian izin bisa lebih cepat. Beberapa waktu lalu sudah ada wartawan dari Belanda yang membuktikannya. Proses pengajuan izin memakan waktu kurang dari seminggu. Visa wartawan pun bisa didapat dan bisa masuk langsung ke Papua. Ia juga tidak harus didampingi.

Tentang isu Papua ini, Pemerintah Indonesia sebenarnya babak belur di luar negeri. Lobi-lobinya dengan mudah dipatahkan oleh disinformasi yang diterima dari info-info tidak resmi. Sebenarnya pihak Kemenlu  sudah paham. Mereka paham bahwa wilayah itu harus dibuka agar informasi yang benar lebih banya muncul. Bukan karena terkait dengan pertarungan diplomasi di luar negeri. Kadang-kadang karena isu keamanan, seperti separatisme, dari para pejabat di bidang keamanan yang terus menghambat. Sepanjang kebijakan Jokowi kita awasi terus, kita dorong terus, saya yakin Papua akan makin terbuka. []