Banyak media mendadak dilabeli sebagai “media penyebar hoaks” oleh sekelompok individu yang selama ini dikenal pro-pemerintah. Sebabnya adalah karena media-media tersebut memberitakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memerintahkan Presiden dan Menkominfo meminta maaf terkait pemadaman internet di Papua. Pemberitaan itu didasarkan pada dokumen petitum penggugat di laman PTUN tanpa disadari bahwa petitum tersebut telah diperbaharui oleh penggugat serta berbeda dengan amar putusan PTUN.

Pemberitaan media-media tersebut memang tidak akurat. Tapi di luar itu, secara tidak sadar kini kita justru berkutat pada tudingan hoaks tersebut dan melupakan substansi utamanya: bahwa pemadaman internet di Papua adalah benar melanggar hukum. Polemik ini kemudian malah mendistraksi percakapan kita terhadap substansi putusan yang ada.

Lebih jauh, polemik ini mengindikasikan bahwa pemberian stempel hoaks sering diobral pada setiap informasi yang salah. Namun pertanyaannya, benarkah bahwa setiap informasi yang salah adalah hoaks? Lalu apa sebetulnya hoaks itu?

 

Mengenal Hoaks, Disinformasi, Misinformasi, dan Malinformasi

Tidak semua informasi yang salah adalah hoaks. Untuk mengenal berbagai klasifikasinya secara lebih luas, kita perlu mengetahui ragam information disorder atau kekacauan informasi.

Kita akan berangkat dari hoaks. Curtis MacDougall (1958) mendefinisikan hoaks sebagai “kepalsuan yang sengaja dibuat-dibuat untuk menyamarkan sebagai kebenaran”. Lalu terdapat terminologi lain yang harus kita ketahui dalam mengidentifikasi kekacauan informasi, yakni disinformasi, misinformasi, dan malinformasi.

Disinformasi adalah informasi yang salah, dan orang yang menyebarkannya mengetahui bahwa hal tersebut adalah salah. Lalu misinformasi merupakan informasi menyesatkan yang dibuat atau disebarluaskan tanpa maksud manipulatif atau jahat. Sementara malinformasi adalah informasi yang didasarkan pada kenyataan tapi digunakan untuk menimbulkan kerugian pada seseorang atau kelompok (Wardle & Derakhshan, 2018).

Merujuk pada definisi yang ada, pengertian hoaks lebih dekat dengan pengertian dari disinformasi. Kata kuncinya yakni kesengajaan dalam memfabrikasi atau memanipulasi informasi yang salah. Jadi, untuk mengidentifikasi masalah kekacauan informasi, kita perlu menggunakan dua kriteria, yakni kesalahan informasi dan intensi untuk membahayakan.

Misinformasi cenderung memiliki informasi yang salah namun tidak memiliki intensi untuk membahayakan. Sedangkan malinformasi tidak memiliki kesalahan informasi, namun memiliki intensi untuk membahayakan. Hanya disinformasi yang memenuhi dua kriteria yang ada, yakni informasi yang salah dan intensi untuk membahayakan. Disinformasi memiliki ciri konteks yang salah, konten yang menipu, konten yang dimanipulasi, serta konten yang difabrikasi (Wardle & Derakhshan, 2018).

Karena itu, kembali pada kasus yang saya sebutkan di awal, kasus tersebut jelas bukanlah merupakan hoaks maupun disinformasi. Media-media yang memberikan informasi keliru tersebut tidak memiliki intensi untuk membahayakan, pun praktiknya tidak memenuhi ciri-ciri dari malinformasi dan disinformasi. Beberapa media tersebut hanya keliru memberitakan karena kesalahan mengutip dokumen penggugat yang berbeda dengan amar putusan PTUN. Maka jelas bukanlah sebuah hal yang tepat untuk melabeli “penyebar hoaks” pada media-media tersebut.

 

Tudingan Hoaks dan Delegitimasi Media

Lantas, mengapa label hoaks dipakai oleh kelompok pro-pemerintah? Apakah hal itu dimunculkan untuk mendelegitimasi substansi putusan yang ada di tengah publik?

Bahayanya, pelabelan hoaks yang semena-mena berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap media dan dampak terbesarnya adalah institusi lain seperti pemerintah mendapatkan otoritas penuh untuk memonopoli kebenaran informasi. Barangkali anda ingat terhadap tudingan hoaks yang dilekatkan kepada detik.com dalam pemberitaannya tentang kunjungan Presiden ke Bekasi dalam rangka pembukaan mal. Padahal jelas apa yang detik.com beritakan adalah bersumber dari Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi. Tapi lagi-lagi kelompok pro-pemerintah menggunakan momen ini untuk mendelegitimasi media, yang kemudian berujung pada teror atas wartawan yang menulis berita tersebut.

Dengan mempertimbangkan pola pada kasus serupa, kita patut khawatir kalau pelabelan hoaks pada media dilakukan bukan saja sebagai bagian dari upaya mendelegitimasi media, tapi juga untuk mengaburkan substansi putusan PTUN bahwa pemerintah melanggar hukum dalam kasus pemadaman internet di Papua. Maka menjadi penting agar kita tidak dieksploitasi oleh pelabelan hoaks semena-mena yang bertujuan mendelegitimasi media dan mengaburkan substansi permasalahan.

 

MacDougall, C. D. (1958). Hoaxes. New York: Dover Publications.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2018). “Thinking About ‘Information Disorder’: Formats of Misinformation, Disinformation, and Mal-Information”. In C. Ireton, & J. Posetti, Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation: Handbook for Journalism Education and Training (pp. 43-53). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.