“Beranikah Najwa menayangkan kasus korupsi di Nasdem?" Tanya seorang dosen kepada Najwa Shihab dalam sebuah diskusi kampus Universitas Jenderal Soedirman pada 2016. Kala itu, petinggi partai Nasdem Rio Patrice Capella terjerat kasus suap. Meski ramai diperbincangkan publik dan media lain, isu ini tidak masuk dalam agenda Mata Najwa, telewicara yang dibesut Najwa. Saat itu Najwa bekerja untuk Metro TV, stasiun televisi yang dimiliki oleh Surya Paloh sekaligus petinggi Partai Nasdem. 

Dalam diskusi itu, Najwa memang lantang menjawab, “tidak takut kepada Surya Paloh dan Nasdem”. Tapi, sekalipun itu benar, Najwa masih sangat mungkin dihambat oleh sistem medianya.

Selepas Orde Baru, industri media kita berbentuk oligarkis: media hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Di Indonesia, oligarki ini terpusat pada delapan konglomerat. Para pemilik media ini mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan media. Independesi wartawan sebagai pekerja media kerap diintervensi agar menguntungkan para pemilik. 

Dalam pengalaman berbagai negara dunia, kooperasi adalah salah satu alternatif pengelolaan media untuk keluar dari jebakan oligarki. Secara sederhana, kooperasi merupakan model kepemilikan bersama atas suatu usaha yang dikelola secara demokratis. 

Dalam pengelolaannya, kooperasi media bisa memastikan akses semua orang. Masyarakat tidak ditempatkan sekadar sebagai konsumen, melainkan juga berkontribusi dalam menulis, terlibat, membentuk, mengontrol, memiliki, dan berbagi media (Boyle, 2013). 

Model kooperasi media sangat memungkinkan untuk mengatasi masalah pendanaan media. Media Co-op di Kanada misalnya, beroperasi dengan kontribusi bulanan para pelanggan-pembaca. Kontribusi tersebut bahkan mencapai lebih dari sepertiga dari total biaya yang dikeluarkan. Komunitas dan masyarakat pun mendukung sikap politik Media Co-op yang bertajuk “own your media (miliki mediamu)”, agar mereka ikut berkontribusi dalam media (Boyle, 2013).

Independensi finansial ini berpengaruh besar pada independensi redaksi. Kooperasi media Die Tageszaitung di Jerman misalnya, memiliki anggota berbayar sampai 20 ribu orang. Karena kepemilikan kolektif ini, tidak ada dominasi yang menentukan berita-berita yang akan disajikan

Meski menyimpan potensi, sangat sedikit upaya penerapan kooperasi media di Indonesia.  Tulisan ini akan menyoroti dua hal besar yang melatari ini: buruknya instrumen hukum kooperasi dan iklim media itu sendiri.


 

Hidup Segan, Mati Tak Mau

Penerapan prinsip kooperasi dalam usaha media sudah cukup banyak dirintis. Dalam wilayah daring, kita dapat menemukan Literasi.co (yang sepertinya kini sudah tutup karena situs webnya tak bisa diakses lagi), Kalamkopi, atau IndoProgress. Media-media ini menerapkan prinsip kooperasi, meski tidak secara eksplisit menyatakan bentuk kelembagaannya. Jurnal Ruang pun belakangan mengubah model pengelolaannya menjadi kooperasi. 

Sebelum era digital, tradisi zine yang jamak dimiliki subkultur punk dunia—dan juga di Indonesia—umumnya juga dikelola secara kooperatif. 

Pengelolaan kooperasi media pada umumnya masih mengandalkan basis komunitas, dan kesukarelaan. Segmen pembacanya pun terbilang kecil, dalam komunitas tertentu. Hanya sedikit dari media ini yang bisa mendapat basis pembaca yang cukup luas, seperti IndoProgress.

Belum ada data yang bisa jadi rujukan untuk menilai sejauh mana media-media ini sehat secara ekonomi dan organisasional. Namun, jika dilihat dari praktik penerbitannya, bisa disimpulkan bahwa ini belum terjadi. Hal ini bisa dilihat dari frekuensi penerbitan yang kebanyakan tidak rutin, perwajahan situs dan media sosial yang dikelola dengan kurang baik, dan kontrol kualitas serta pengembangan konten yang kurang diperhatikan. 

Jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, perkembangan kooperasi di Indonesia memang masih terseok-seok. Pada 2018, PDB yang disumbangkan kooperasi masih sebatas 5,1 persen. kalah jauh dibanding koperasi di Singapura 10 persen, atau Perancis dan Belanda 18 persen. Pun empat tahun belakangan, Kemenkop dan UMKM telah membubarkan 81 ribu koperasi sebagai upaya menyeleksi koperasi yang sehat.

Kondisi demikian ditambah pasca putusan MK yang membatalkan UU 17/2012 tentang Perkoperasian pada 2014. Akibatnya, perundangan yang dipakai mundur ke UU 25/1992 tentang Perkoperasian yang sudah terlampau usang. Selepas pembatalan itu, upaya pembaruan UU Perkoperasian tak kunjung selesai, sehingga koperasi pun sulit berkembang.

RUU Cipta Kerja memang tampak ingin membuat intervensi di ranah kooperasi, dilihat dari adanya beberapa pasal UU Perkoperasian (25/1992) yang hendak diubah. Namun ada hal elementer untuk koperasi yang absen, atau malah bermasalah, dalam RUU Ciptaker.

Salah satu hal yang perlu disoroti adalah syarat pendirian koperasi. Semula, UU Perkoperasian menentukan pembentukan koperasi primer sekurang-kurangnya oleh 20 orang, diubah oleh RUU Cipta Kerja menjadi minimal hanya 3 orang. Jumlah ini tidak ada bedanya dengan syarat pendirian Perseroan Terbatas (dalam UU PT) yang mesti didirikan minimal oleh 2 orang.

Dengan demikian, RUU ini mendasarkan kooperasi pada prinsip yang sama dengan PT, yakni orang perseorangan atau individualisme. Padahal ruh koperasi adalah pengembangan ekonomi berbasis pada sekumpulan orang, atau kolektivisme.

Semestinya, pembaharuan hukum koperasi lebih menyoroti masalah-masalah dalam UU Perkoperasian. Salah satunya, menurut Mochamad A. Zain (2015), UU Perkoperasian lebih mengekang dan membatasi ruang gerak koperasi dengan adanya pengaturan tentang Lembaga Gerakan Koperasi, yang fungsinya sebagai wadah tunggal untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi.

Akan tetapi, keberadaannya justru melemahkan koperasi sebagai organisasi otonom. Jika ada koperasi yang tidak sepakat dengan kebijakan lembaga tersebut, maka koperasi tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, ia merupakan satu-satunya wadah tunggal yang sah.

Di luar masalah perkoperasian, produk perundangan media pun masih belum sepenuhnya kompatibel dengan praktik kooperasi media. UU Pers tahun 1999 misalnya, mendudukkan peran masyarakat semata-mata sebagai konsumen. Yakni “hanya” memantau, melapor, menyampaikan usulan dan saran (pasal 17 ayat [2]). Pengaturan ini belum memungkinkan masyarakat untuk memiliki dan mengontrol media berbentuk koperasi. Memang, masyarakat masih bisa menjadi anggota/pemilik kooperasi media karena tak larangan untuk itu. Namun pengakuan di level undang-undang memungkinkan kooperasi media punya posisi yang lebih kuat. 

Dalam konteks lebih luas, media secara umum punya tantangan tersendiri. Survei LIPI pada 2019 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pers adalah yang terendah selama pemilu 2019, lebih rendah dari DPR dan Polri. Kondisi tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari permasalahan oligarki dalam iklim bermedia di Indonesia yang punya pengaruh signifikan terhadap kualitas jurnalisme.

Masalah ini bisa jadi hambatan atau justru peluang bagi kooperasi media. Ia mungkin jadi hambatan jika ketidakpercayaan ini membuat publik enggan berkontribusi dan menyokong media, padahal idealnya koperasi media dimodali oleh publiknya sendiri.

Namun, jika hambatan ini bisa diakali, kooperasi media justru bisa menjadi jalan keluar dari banyak masalah yang merundung pers dewasa ini. Model kepemilikan publik atas media dalam kooperasi bisa membuat produk pers yang mengabdi pada kepentingan publik. Profesionalitas dan kode etik pers bisa lebih dijamin—meski tidak serta merta—jika pers mendefinisikan publik sebagai pemilik usaha, sebagai pihak yang berhak untuk mendapat keuntungan dari kerja pers. Dalam kata lain, pemberdayaan informasi warga adalah “profit” yang dikejar dalam kooperasi media.

Masih banyak yang perlu diselesaikan terlebih dahulu untuk memungkinkan hal ini terjadi. Pembaruan hukum, pemajuan profesionalitas, dan intervensi negara untuk pengembangan perkoperasian adalah hal mutlak yang perlu segera dilakukan. Pembaruan ini pun perlu berpegang kuat pada ruh koperasi sebagai pemberdayaan sosial-ekonomi warga secara kolektif. Selama itu belum dilakukan, selama itu pula kooperasi media punya nasib yang sama: hidup segan, mati tak mau.

 

Boyle, Dave. 2013. Terj. Bosman Batubara. Media Kooperasi dan Kooperasi Media. Yogyakarta: INSISTPress.

Hatta, Mohammad. 1954. Menindjau Masalah Kooperasi. Jakarta: PT. Pembangunan.

Ishwara, Luwi. 2011. Jurnalisme Dasar. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 

Maryani, Eni & Justito Adiprasetio. 2018. Literasi.co sebagai Media Alternatif dan Kooperasi Akar Rumput. Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 6, No. 2, hlm. 261-276. Bisa diakses melalui http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/18722/9173.

Sundari, Eva Kusuma. 2019. Koperasi untuk Keadilan Sosial. Terbit di Kompas pada 24 Juli 2019, bisa diakses melalui https://kompas.id/baca/utama/2019/07/24/koperasi-untuk-keadilan-sosial/.

Wazis, Kun. 2012. Media Massa dan Konstruksi Realitas. Malang: Aditya Media Publishing.

Zain, Mochamad Adib. 2015. Politik Hukum Koperasi di Indonesia (Tinjauan Yuridis Historis Pengaturan Perkoperasian di Indonesia). Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 3, hlm. 160-177. Bisa diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/123083-ID-politik-hukum-koperasi-di-indonesia-tinj.pdf.