Memasuki awal Juli 2020, media massa dipenuhi berita upaya DPR “membuang” Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Di tengah kasak-kusuk dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas DPR RI 2020, kasus kekerasan seksual mencuat ke permukaan. 

Pemberitaan media massa pun seketika berisi bagaimana seorang perempuan di bawah umur diperkosa dan bahkan dijual oleh Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Lampung Timur. Tak lama, Polda Metro Jaya muncul dalam pemberitaan media terkait penangkapan seorang WNA Perancis yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari tiga ratus anak di bawah umur. Setelahnya, media memberitakan kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang ibu muda yang memilih mengakhiri hidupnya setelah diperkosa tujuh laki-laki. 

Penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual sesungguhnya telah acap diulas di berbagai media dan dalam berbagai bentuk produk jurnalistik. Namun, bagaimanakah framing media terhadap masalah kekerasan seksual dan RUU PKS?

Framing merupakan cara pandang yang ditampilkan sebuah produk jurnalistik kepada khalayak. Framing media lewat berita-beritanya dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat hingga penentu kebijakan.

Media di Indonesia, sebagaimana disuarakan media arus utama (cetak, televisi) dan alternatif (daring), secara jelas membingkai bahwa RUU PKS harus segera disahkan. Kumparan mengekspresikannya dalam artikel “5 Alasan Penting Mengapa RUU PKS Harus Segera Disahkan”. Dalam artikel ini, Kumparan mencoba menjelaskan isi RUU PKS melalui keterangan Komnas Perempuan. Kumparan mengklarifikasi tafsiran keliru bahwa RUU PKS pro zina. Selain itu, data kekerasan perempuan yang terus meningkat, minimnya penyelesaian kasus kekerasan seksual di ranah hukum karena tak adanya payung hukum yang jelas, hingga pembahasan usulan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual turut diungkap. 

Dukungan serupa juga terlihat dalam pemberitaan Tirto berjudul “RUU PKS Darurat Disahkan Malah Dibuang DPR”. Artikel ini menceritakan kisah seorang korban kekerasan seksual daring dan menekankan ketidakjelasan kerangka hukum kekerasan seksual menyebabkan korban sulit menindak pelaku. Tirto juga menyajikan data-data jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan. 

Meski demikian, ada pula media arus utama yang memiliki framing tersendiri terkait RUU PKS. Republika merupakan salah satu media yang pemberitaannya berbeda di tengah media lain yang gencar mendorong agar RUU PKS disahkan. 

Pada Juli 2019, Republika memuat sejumlah surat pembaca yang menguliti RUU PKS dari pandangan aktivis agamis. Dalam tulisan berjudul “Mempersoalkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” yang terbit 28 Juli 2019, RUU PKS disebut sebagai rancangan undang-undang dengan maksud terselubung. Penulisnya memperingatkan “Jangan menilai buku dari sampulnya saja” sebelum menyatakan RUU ini sebagai kamuflase pelegalan LGBT. Selain itu, dalam tulisan ini diangkat pula poin keenam dan ke-15 naskah akademik RUU PKS tentang prostitusi paksa dan kontrol seksual. Kedua poin ini dianggap membuktikan RUU PKS hendak melegalkan prostitusi dan hubungan seks bebas. 

Republika juga memuat surat pembaca serupa bertajuk “RUU PKS, Benarkah menjadi Solusi?” pada 29 Juli 2019. Dalam tulisan ini, ditegaskan bahwa “RUU PKS sulit menjadi solusi karena bisa suburkan perzinahan dan hamil di luar nikah”. Suara keras para penulis surat pembaca juga diafirmasi Republika melalui sejumlah beritanya yang mengangkat aksi penolakan terhadap RUU PKS. 

Republika memang dikenal sebagai media yang memiliki basis pembaca kaum agamis, khususnya Islam konservatif. Namun, framing medianya pun sebenarnya mengikuti bagaimana angin berhembus. Contohnya, artikel bertajuk “RUU P-KS Bakal Dilanjutkan Baleg Tahun Depan”. Artikel yang dimuat pada 3 Juli 2020 ini berisi alasan anggota dewan yang akan melanjutkan RUU PKS ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Tak seperti artikel-artikel sebelumnya, pemberitaan Republika ini tidak diiringi nuansa penolakan keras terhadap RUU PKS melainkan hanya menyertakan alasan anggota DPR RI mengapa undang-undang bersangkutan tak bisa disahkan pada Oktober 2020.  

Framing pemberitaan RUU PKS Republika pada 2019 nampaknya tak bisa dilepaskan dari bagaimana isu seksualitas di Indonesia kala itu dieksploitasi secara politik. Menjelang pemilu, sentimen agama menjadi alat mengerek elektabilitas atau merontokkan reputasi lawan politik. Para politisi mengusung diri sebagai pembela norma religius dengan menolak RUU PKS dan melabelinya pro-LGBT. Sementara itu, menyatakan dukungan gamblang terhadap disahkannya RUU PKS riskan menggugurkan dukungan populer.

 

Berhasilkah Media Menggiring Opini RUU PKS?

Jika framing kebanyakan media jelas mendukung disahkannya RUU PKS, maka pertanyaan berikutnya signifikankah pemberitaan media bagi keputusan para pengambil kebijakan? 

Dalam teori kebijakan publik, agar suatu permasalahan mendapatkan perhatian penentu kebijakan ia harus terus berada dalam pusaran pemikiran publik atau masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengadakan diskusi-diskusi secara luas dan memanfaatkan media sebagai penyebar berita atau informasi (Jones, 1997). Secara teoretis, pemberitaan media akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil legislatif maupun eksekutif. 

Lantas, bagaimana dengan RUU PKS? Dalam rentang 2017-2020, media senantiasa memberitakan pro-kontra RUU PKS. Media arus utama besar seperti Kompas, Media Indonesia, Republika hingga media berbasis asing seperti VOA, DW, hingga CNN Indonesia terus-menerus melakukan pemberitaan, baik dengan wawancara terhadap pihak legislatif (DPR RI) maupun eksekutif (Kementrian Sosial atau kementrian PPA) hingga mempertanyakan nasib RUU PKS kepada Presiden Joko Widodo. 

Selain itu, cara media menumbuhkan opini pentingnya RUU PKS juga dilakukan dengan terus memberitakan dan menggali kasus kekerasan seksual. Contohnya, pemberitaan kasus pemerkosaan ibu muda di Bangkalan Madura. Harian Kompas, Kompas.com, dan Kompas TV serentak memberitakan kasus ini pada 7 Juli 2020. Di keesokan harinya, berita ini masih diangkat dengan memuat kronologi kasus hingga penangkapan terduga pelaku. Pemberitaan berkesinambungan ini, yang dilakukan tepat selepas dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas, memperlihatkan ironi dari langkah DPR tersebut.

Di ranah televisi, CNN Indonesia sesungguhnya telah melakukan pemberitaan dan bahkan dialog khusus terkait RUU PKS. Begitu pula dengan Kompas TV yang juga mengulas permasalahan ini dalam segmen khusus agar lebih mendalam. 

Minggu kedua bulan Juli atau seminggu setelah DPR mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020, sejumlah fraksi di DPR seperti PDI Perjuangan dan Nasdem muncul dalam pemberitaan media dengan narasi ingin kembali memasukkan RUU PKS sebagai Prolegnas Prioritas 2021. Mereka juga menekankan RUU ini akan dibawahi Badan Legislatif DPR RI, tak lagi dipayungi Komisi VIII yang lingkupnya mengurusi agama. 

Namun, apakah semua pemberitaan media tentang RUU PKS akan menggiringnya kembali dalam Prolegnas Prioritas 2021 dan disahkan? Hal ini tak bisa terjawab sekarang. Untuk mewujudkannya, diperlukan adanya kerja sama lebih lanjut antara media, aktivis pegiat HAM, para korban, dan masyarakat. 

Yang jelas, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019 masih mendapati 2.899 kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kekerasan ini tak hanya menimpa perempuan dan anak-anak, tetapi juga menimpa laki-laki. Ke depannya, ia bisa saja menimpa saya, Anda, atau orang-orang yang Anda sayangi. 

Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy). Jakarta: Rajawali.