Bagi sebagian rakyat Indonesia, membicarakan Timor Leste masih menimbulkan perasaan emosional. Meski telah merdeka lebih dari dua puluh tahun silam, Timor Leste masih terus dicerca. Bukti-bukti penyesalannya karena memisahkan diri terus digali. Hal ini nampak dari pemberitaan sejumlah media Indonesia atas Timor Leste dari akhir Agustus hingga awal September 2020. 

Pada peringatan 21 tahun referendum kemerdekaan Timor Leste di 30 Agustus 2020, sejumlah portal media daring mengangkat peristiwa tersebut dengan intonasi menghakimi dan eufemistis. Dua media milik Kompas Gramedia, Tribunnews dan Grid ID menerbitkan berita seperti “Rakyat Timor Leste Kini Nyesal Sampai Ingin Kembali ke NKRI, Bank Dunia Ungkap Alasan, Negara Termiskin” serta “Isu Rakyat di Timor Leste: Jika ada Kesempatan Kedua, Kami Ingin Kembali ke Pelukan Ibu Pertiwi” (31 Agustus 2020). Sementara itu, Grid ID mengunggah “Bak Jilat Ludah Sendiri, Diam-diam Rakyat Timor Leste Pengen Balik Lagi Gabung Jadi Wilayah Indonesia, Ini Alasannya yang Dibeber Bank Dunia!” (1 September 2020). 

Di kanal YouTube, Tribunnews juga mengolah isu Timor Leste menjadi video berita berjudul “Warga Timor Leste Ingin Bersatu dengan Indonesia, Kenapa?” (31 Agustus 2020). Pemberitaan bertema penyesalan Timor Leste segera diikuti oleh portal media lainnya. Dalam pengamatan sederhana saya, yang paling getol meramaikan berikutnya adalah portal Pikiran Rakyat dengan sekurangnya empat berita dan satu video di YouTube.

Apa yang membuat semua pemberitaan tersebut bermasalah adalah klaimnya yang tak punya sumber yang jelas. Judulnya bombastis khas clickbait, bias informasi dengan verifikasi yang lemah atau bahkan tidak ada. Misalnya dalam satu berita Pikiran Rakyat (4 September 2020) ditulis “[s]ecara tiba-tiba masyarakat Timor Leste setelah 21 tahun berpisah dari pangkuan Ibu Pertiwi, ingin kembali ke Indonesia. ... Ternyata alasan mereka ingin kembali ke Indonesia karena masalah perekonomian Timor Leste.” Ada juga video Tribunnews yang mengemukakan, “tepat 21 tahun sudah Timor Leste berdiri sendiri sebagai negara merdeka, namun bukannya Makmur, Timor Leste malah terpuruk menjadi negara termiskin di dunia.” 

Sampai dengan berita-berita tersebut selesai, data yang disebutkan hanya Timor Leste miskin Sumber Daya Alam (SDA) dan merupaman peringkat 152 dari total 162 negara termiskin di dunia menurut PBB. Namun, entah bagaimana media-media ini bisa menyimpulkan Timor Leste ingin kembali bergabung dengan NKRI. Di semua artikel berita yang dirilis, tidak ada satu pun kutipan pernyataan politisi, lembaga penelitian, atau masyarakat Timor Leste sendiri terkait niatan bergabung kembali. 

 

Kabar Bohong, Direproduksi dan Laku

Berita bertema penyesalan Timor Leste pasca melepaskan diri ditangkap dan diriuhkan oleh sebagian warganet Indonesia. Di kolom komentar Youtube dan TikTok misalnya, warganet Indonesia rata-rata menyatakan penolakannya Timor Leste bergabung kembali dengan NKRI. Sementara itu, di Twitter muncul pro dan kontra terhadap narasi tersebut. Media-media penyebar disinformasi itu tampaknya paham betul dengan selera pasar dan bagaimana mendapatkan atensi serta pengunjung tinggi dalam waktu singkat. 

Apabila dilacak mundur, pemberitaan sumir tentang Timor Leste bukan barang baru. Sejak beberapa tahun lalu berita serupa sudah beredar dan selalu memancing perbincangan hangat di media sosial. Pada tahun 2014, pemerintah Timor Leste pernah membantah langsung pemberitaan mengenai keinginan bergabung dengan NKRI. Sejumlah media juga pernah melakukan periksa fakta. Tempo, Turn Back Hoax, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika melabeli informasi tentang Timor Leste tersebut sebagai hoaks. Pada tahun ini, bantahan pihak Timor Leste datang dari mantan Menteri Pertahanan Timor Leste, Julio Tomas Pinto, lewat kicauannya di Twitter. 

Jadi sekali lagi, dari mana datangnya kesimpulan bahwa Timor Leste merengek minta bergabung kembali dengan Indonesia? Mengapa sebagian pembaca berita-berita Timor Leste tersebut percaya begitu saja? Dalam kajian media, kondisi semacam itu disebut dengan echo-chamber atau ruang hampa. Echo-chamber merupakan lingkungan di mana seseorang hanya menemukan informasi atau pendapat yang mencerminkan dan memperkuat pendapatnya sendiri. 

Masalahnya, ketika mendiskusikan topik yang rumit, echo-chamber bisa menciptakan informasi yang salah dan mendistorsi perspektif seseorang hingga mereka sulit mempertimbangkan sudut pandang yang berlawanan. Orang-orang terpikat dengan informasi yang melayani dan memperkuat keyakinannya sendiri. Kegagalan warganet Indonesia memahami sejarah dan kemerdekaan Timor Leste serta terjebaknya mereka dalam kepicikan ultranasionalisme merupakan contoh terbaik echo-chamber.

Di Swedia misalnya, kondisi echo-chamber serupa merebak di Twitter ketika sejumlah aktivis nasionalis saling berbagi informasi yang membenarkan sentimen anti-imigran via akun anonim (Urniaz, 2016). Bahan-bahan beritanya dipasok dari forum lain yang dikenal kuat mempopulerkan pandangan anti-imigran. Twitter yang sebelumnya menjadi ruang aman dan ramah bagi imigran berubah menjadi ganas. Hal ini pun tampaknya berkorelasi dengan kemenangan partai populis kanan Demokrat Swedia yang sekaligus nasionalis konservatif dan anti-imigran.

 

Timor Leste Tak Pernah Berkhianat

Pelajaran sejarah resmi di bangku-bangku sekolah lebih terasa sebagai indoktrinasi ketimbang beberan peristiwa yang jujur dan menunjukkan niat belajar dari kesalahan. Ariel Heryanto mencatat hingga menjelang akhir pendudukan Timor Leste, kebanyakan orang Indonesia tak punya pilihan kecuali mempercayai propaganda Orde Baru. Mereka diajarkan, bergabungnya Timor Leste dengan Indonesia adalah sebuah tindakan sukarela. 

Yang terjadi justru tak bisa lebih bertolak belakang dari itu. Pada 1975, Timor Leste baru saja lepas dari penjajahan Portugis yang bercokol sejak abad ke-16. Ketika mereka sedang berusaha menentukan nasibnya sendiri, Indonesia masuk lewat invasi militer bernama Operasi Seroja. Puluhan ribu pasukan militer diturunkan untuk menguasai Timor Leste, merebut ibukota Dili dan bumi Lorosae dianeksasi pada 17 Juli 1976. Kekerasan brutal dan mematikan dimulai sejak itu.

Pada hari-hari menjelang referendum kemerdekaan 1999, para jurnalis lokal maupun asing di Timor Leste diancam, dilecehkan dan diserang oleh para milisi yang dimobilisasi militer Indonesia. Suara Timor Timur, satu-satunya surat kabar harian yang ada di sana, tutup kantornya selama lebih dari dua minggu setelah disatroni milisi pro-Indonesia. Intensitas gangguan kian meningkat seiring waktu. Hotel yang menampung jurnalis asing digeledah dan puluhan dari mereka dipukuli. Dari 24 Februari sampai 25 September 1999, Komite untuk Perlindungan Jurnalis (CPJ) mencatat rentetan serangan terhadap jurnalis, termasuk kematian dua jurnalis dalam kurun tersebut. Dibungkamnya pers dalam meliput kondisi Timor Leste maupun peristiwa kekerasan dan kematian warga sipil selama pendudukan Indonesia nyaris tak dilaporkan oleh media nasional. Jikapun dilaporkan, peristiwa tersebut digambarkan sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan akibat gangguan dari kelompok yang dilabeli separatis.

Penyumbatan informasi serta pemutusan sejarah yang disponsori negara inilah yang membutakan sebagian besar warga Indonesia terhadap pengetahuan dan sejarah Timor Leste. Antusiasnya sejumlah media menyebarkan hoaks Timor Leste juga dapat dibaca dari sudut pandang ekonomi politik yang, meminjam kata-kata Vincent Mosco (2009), mengomodifikasi berita via sauvinisme dan ketidaktahuan sejarah. Walhasil, hoaks Timor Leste laris-manis digoreng media hampir setiap tahun.

 

Ariel Heryanto. (2015). Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

GCFLearnFree. “What is an Echo Chamber?” Diakses dari https://edu.gcfglobal.org/en/digital-media-literacy/how-filter-bubbles-isolate-you/1/

Committee to Protect Journalists. 2000. Attacks on the Press 1999: East Timor. Diakses dari https://cpj.org/2000/03/attacks-on-the-press-1999-east-timor-formerly-indo/

Vincent Mosco. (2009). The Political Economy of Communication. SAGE Publication: London.

Urniaz, P. (2016). “Expanding the Nationalist Echo-chamber into the Mainstream: Swedish anti-Immigration Activity on Twitter, 2010-2013”. First Monday, Vol. 21, No. 3.