Pada puncak demo menolak Omnibus Law tanggal 6-8 Oktober 2020, muncul cuitan-cuitan viral yang menampilkan foto-foto demonstran perempuan. Beberapa foto dan video yang viral menunjukkan para perempuan melakukan aksi orasi di atas mobil komando. Selang beberapa jam, video mahasiswi joget Tiktok diiringi nyanyian “DPR goblok” selama demo viral. Komentar-komentar yang ditujukan ke dua fenomena aksi ini sangat kontras, dua-duanya sama menolak Omnibus Law.

Pecah-belah argumen tentang perempuan yang turun ke jalan bukan barang baru dan hal ini tak lepas dari peran media yang selalu menjadi alat pendisiplinan perempuan. Seabad lalu, gerakan Suffragette dikritik dan diprotes habis-habisan karena dianggap melawan kodrat domestik perempuan. Suffragette menuntut hak perempuan untuk memilih dan itu dianggap bukan kodrat perempuan.

Koran-koran besar seperti The New York Times, Life, dan New York Tribune justru menyambut gagasan gerakan perempuan anti-Suffragette atau Antis. Koran-koran terpercaya ini mengeluarkan argumen standar Antis: politik bukan ranah perempuan, perempuan Suffragette bukan perempuan, masuknya pemilih perempuan adalah pemborosan, perempuan terlalu “emosional” untuk terlibat di politik, dan alasan-alasan misoginis lainnya. Koran-koran ini juga menyebut para Antis sebagai pahlawan pelindung feminitas perempuan.

Dan ketika para pentolan Suffragette mempelajari sufrajitsu serta memiliki 30-an bodyguard perempuan yang bersedia melindunginya dari polisi, sindiran media terhadap Suffragette semakin kencang. Media melabeli bodyguard ini sebagai “amazon” dan imaji Suffragette sebagai perempuan barbar yang tak bisa ditundukkan semakin solid.

Hari-hari ini, pendisiplinan perempuan itu terjadi di berbagai tempat. Ribuan perempuan Lebanon turun ke jalan, berkumpul di garda terdepan protes melawan kebijakan ekonomi yang tak masuk akal, korupsi, dan pelecehan seksual. Kehadiran perempuan di garda terdepan tak hanya menjaga protes berjalan damai, tapi juga untuk mengurangi insiden penghajaran massa aksi oleh polisi. Tak hanya itu, keberadaan para perempuan juga menarik lebih banyak massa untuk turun ke jalan.

Banyak media dan tokoh politik malah melihat para pendemo perempuan ini sebagai objek seks semata. Komentar-komentar seksis dan merendahkan datang dari media dan tokoh-tokoh politik dalam dan luar negeri. Koran Arab Saudi Okaz menampilkan koleksi foto demonstran perempuan atraktif dan menyebut mereka sebagai “tak hanya cantik, tapi juga revolusioner”. 

Alaa dan Gamal Mubarak, anak dari Hosni Mubarak, membagikan meme demonstran perempuan Lebanon dan menuliskan, “kalau perempuan-perempuan ini datang ke sini tanggal 25 Januari lalu, Alaa dan Gamal akan turun ke jalan dan memprotes ayahnya sendiri”, merujuk pada turunnya Mubarak dari tahta pemerintahan Mesir pada 25 Januari 2011. Baik Okaz dan Alaa mendapatkan kritik keras dari pengguna Twitter Arab. Kelakuan mereka tak hanya mengobjektifikasi para demonstran, tapi juga mengabaikan tuntutan serta merendahkan eksistensi mereka. 

 

Media dan Pendemo Perempuan di Indonesia

Disadari atau tidak, media sosial dan massa Indonesia sangat getol menjalankan perannya sebagai pendisiplin perempuan. Seperti media Arab di atas, setiap aksi pengunjuk rasa perempuan diperhatikan, diawasi, dan dinilai berdasarkan rupa dan seksualitas mereka. Persetan dengan suara, tuntutan, dan keberanian mereka toh bukan itu nilai jualnya.

Pada puncak demo Omnibus Law 7-10 September lalu, potret mahasiswi Makassar yang sedang berorasi viral di media massa dan sosial. Profil, foto, dan akun media sosialnya di-doxing, ditampilkan di mata publik dengan taglinemahasiswa cantik” atau “preman kampus”. Namanya tercoreng dan akun media sosialnya tidak bisa diakses lagi.

Ini bukan kasus pertama demonstran mahasiswi diobjektifikasi dan di-doxing. Tahun lalu, seorang mahasiswi Depok disorot oleh media karena rupanya. Lewat berita yang ditayangkan di Grid.id, sang mahasiswi menyatakan bahwa dirinya keberatan orang-orang lebih berfokus pada wajahnya alih-alih tuntutan yang ia dan teman-temannya bawa. Ironisnya, di paragraf selanjutnya profil dan foto dirinya ditampilkan dengan embel-embel “cantik”. Tidak ada satu pun paragraf yang menyebutkan hal apa yang ia tuntut.

Fokus pemberitaan yang melenceng juga terlihat di berita polisi tampan digoda pengunjuk rasa perempuan. Fokus berita tidak pada tindak pelecehan, tapi pada ketampanan sang polisi dan reaksi pengguna internet terhadap demonstran perempuan yang melecehkannya.

Ada beberapa hal yang salah dari pemberitaan ini. Pertama, pemberitaan lebih berfokus pada rupa sang polisi alih-alih tindak pelecehan yang diterimanya. Ini mirip dengan kasus komentar-komentar vulgar fans perempuan terhadap Jojo silam: media tidak menghukum tindak pelecehannya, tapi justru menampilkannya sebagai hal yang “lucu”. Kedua, media jarang sekali memberitakan kasus pelecehan dan kekerasan yang dilakukan oleh polisi atau sesama demonstran. Padahal, hampir setiap selesai demo, cerita-cerita pelecehan dan kekerasan seksual pasti menguak. Minimnya sorotan dari media menyebabkan para penyintas tidak mendapatkan reparasi dan tindak pencegahan ke depan tidak dilakukan.

Pun kini, dengan keberadaan media sosial, pelecehan tidak berhenti di ruang dan waktu demo saja. Setiap aksi pengunjuk rasa perempuan diabadikan di dunia maya dan bisa dikomentari oleh siapa saja. Dan komentar-komentar yang masuk acap tampak berusaha menempatkan wanita pada tempatnya. Lihat saja kolom komentar dan balasan/quote retweet video mahasiswi yang goyang TikTok selama demo. Komentar-komentar mempertanyakan motif, merendahkan, bahkan melecehkan dilayangkan. 

Seabad sejak demonstrasi Suffragette, masyarakat tetap berusaha untuk mematikan suara perempuan. Lewat media lama maupun baru, masyarakat kembali menempatkan perempuan menjadi objek alih-alih subjek. Seakan membenarkan keyakinan Antis, turunnya perempuan ke jalan masih dilihat sebagai pembangkangan dari tatanan gender. 

Pada titik ini, serenteng pertanyaan bisa diajukan kepada para demonstran, yang lewat media menjadi agen penista aksi perempuan: sebegitu rendahkah imajinasi kita tentang protes? Terbatas dalam tindakan maskulin seperti gontok-gontokan dengan polisi, melempar bom molotov, atau memanjat gedung DPRD? Walhasil, tidak boleh ada tempat bagi ekspresi protes feminin dalam demo? Tidak ada tempat aman bagi perempuan untuk bersuara dan menuntut keadilan untuk dirinya?