Cuma lewat satu tahun selepas Reformasi, jumlah TV bersiaran nasional di Indonesia naik dua kali lipat. Pada 1999, Departemen Informasi mengeluarkan izin siar untuk 5 stasiun TV sekaligus. 

Ini merupakan momen penting dalam sejarah: semakin banyak kanal media akan lebih menjamin keragaman informasi dan gagasan yang disuguhkan pada publik. Agar bisa berfungsi dengan baik, demokrasi membutuhkan publik yang memiliki informasi dan fasih berdialog dengan berbagai macam gagasan. Tiga tahun kemudian, tepatnya 2002, UU Penyiaran diterbitkan untuk menjamin keragaman dalam televisi.

Hari ini, 18 tahun setelah UU Penyiaran diterbitkan, kita dihadapkan pada pertanyaan: apakah TV kita sudah beragam? Beberapa orang bilang iya, beberapa orang tidak. Biasanya dengan ukuran yang dibuat sendiri-sendiri. Tapi, apakah keberagaman isi siaran televisi memang bisa diukur dengan parameter yang konkret? 

Tentu bisa. Sejumlah negara sudah melakukannya. Saya pun mengukur keberagaman TV Indonesia  dalam disertasi saya. Bagaimana caranya?

Salah satu acuan yang sering digunakan adalah konsep tiga dimensi keberagaman media yang dirumuskan Napoli (1999). Dimensi pertama adalah keberagaman sumber (source diversity) dengan sub-komponen keberagaman kepemilikan dan tenaga kerja. Dimensi kedua, keberagaman konten (content diversity), yang mencakup keberagaman format atau tipe program, demografi, geografi, dan sudut pandang. Dimensi ketiga, yang penting tapi sering diabaikan, adalah keberagaman eksposur (exposure diversity), yang mencerminkan bagaimana media diterima oleh khalayak.  

Penelitian saya lebih berfokus pada dimensi keberagaman sumber dan keberagaman konten. Hasilnya: TV Indonesia itu tidak beragam!

 

Kepemilikan Televisi di Indonesia Tidak Beragam

Soal kepemilikan media, banyak akademisi yang sudah membahasnya, mulai dari Merlyna Lim (2012), Yanuar Nugroho dkk. (2012), sampai Ross Tapsell (2018). Hasilnya senada. Kepemilikan media di Indonesia terkonsentrasi, alias hanya dikuasai segelintir orang.  Outlet medianya boleh saja banyak, ratusan, bahkan ribuan. Tapi pemiliknya ya, orang-orang yang sama. 

Salah satu contoh yang kasat mata adalah pada kepemilikan televisi yang terkonsentrasi dalam 4 grup media: MNC Group milik Hary Tanoesoedibjo, CT Corp milik Chairul Tanjung, Visi Media Group milik keluarga Bakrie, dan EMTEK Group milik Suryaatmadja.  

Jika pemandangan itu dianggap kurang membuktikan konsentrasi kepemilikan televisi di Indonesia, saya mencoba mengukurnya dengan dua alat yang sering dipakai di berbagai negara dunia. 

Pertama, melalui perhitungan rasio konsentrasi (CR). Perhitungan ini dilakukan dengan membandingkan pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan besar dengan seluruh output industri. Rumusannya begini: “jika rasio empat perusahaan sama dengan atau lebih besar dari 50%; atau jika rasio delapan perusahaan sama dengan atau lebih besar dari 75%, maka situasinya dianggap kurang beragam atau sangat terkonsentrasi” (Albarran & Dimmick, 1996, p.44).

Lalu bagaimana hasil perhitungannya? Sama saja. Keberagaman kepemilikan televisi Indonesia jauh panggang dari api. 

Total pendapatan dari empat pemilik utama (CR4) televisi di Indonesia adalah sebesar 89.5% dari pangsa pasar. Sementara itu, televisi yang dimiliki oleh delapan pemilik utama (CR8) menguasai 98.6% dari pangsa pasar.  



Perhitungan kedua adalah dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Berbeda dari CR yang hanya menghitung perusahaan paling besar, HHI menghitung pangsa pasar dari seluruh pemain dalam suatu industri. Caranya adalah dengan mengkuadratkan persentase pangsa pasar dari setiap perusahaan, lalu menjumlahkannya. Jika skor yang didapat melebihi angka 1.800, maka pasar tersebut sangat terkonsentrasi, dan jika mencapai 10.000, maka terjadi monopoli. 

Angka HHI industri TV Indonesia berdasarkan audience share ada di angka 2.203,91 sementara HHI berdasarkan pemasukan iklan ada di 2.269[1] Artinya, pangsa audiens dan pemasukan iklan di pasar televisi Indonesia memiliki konsentrasi tinggi. 


Di Amerika Serikat, Departemen Kehakiman menggunakan HHI untuk memutuskan apakah merger baik untuk persaingan di pasar. Apabila diperkirakan setelah merger angka HHI melebihi 1.800, hampir pasti merger tersebut ditolak. 

Di Indonesia, hal ini tidak pernah dilakukan, setidaknya oleh badan yang bertugas mengawasi persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

 

Konten Televisi Indonesia Tidak Beragam

Pada level individual televisi, saya mengukur keberagaman dengan melihat sebaran jenis program dalam 7 genre: Drama, Non-Drama, Olahraga, Keagamaan, Berita dan Informasi, Hiburan, serta Budaya dan Tradisi.

Total durasi dari sampel program 6 minggu dari 10 televisi swasta dan TVRI, adalah 10.879,5 jam. Dari durasi tersebut, terdapat 2.072 jam yang dialokasikan untuk drama lokal dan 1.738,25 jam untuk drama impor. Dalam kata lain, 35% dari durasi televisi kita diisi oleh tayangan drama. GlobalTV dan ANTV mengalokasikan lebih banyak waktu tayang untuk drama impor daripada drama lokal. 

Pada prime time, publik tidak punya pilihan yang cukup beragam.  Padahal, 23 tahun yang lalu, Veven SP Wardhana menemukan setidaknya enam genre yang berbeda pada prime time, di antaranya program musik, talkshow, dan program olahraga (Wardhana, 1997, hal.236-239). 

Keberagaman demografi, geografi, dan keberagaman sudut pandang paling mungkin diukur di level program berita televisi.  Berdasarkan 17.282 item berita dengan durasi total 30.120,76 menit yang saya teliti[2] berita televisi kita juga tidak beragam. Secara singkat, tipikal berita televisi kita: Jawa-sentris, dan urban-sentris. Isi berita pun didominasi oleh narasumber pria, politisi dan pemerintah, dan lebih banyak menampilkan berita mengenai peristiwa (kecelakaan, kebakaran, aksi unjuk rasa) yang minim membahas kebijakan publik. 

Data ini konsisten dengan logika sistem hitung rating dan share. DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, adalah empat besar wilayah yang paling sering muncul di program berita. Bagi stasiun televisi yang mengandalkan pendapatan iklan, rating dan share sangat penting. 

Sementara itu Nielsen, yang memonopoli produksi data rating dan share di Indonesia, menggunakan sampel yang diambil hanya dari 11 kota. Dengan logika ini, berita dari daerah di luar kota sampel Nielsen dianggap tidak penting, karena tidak berkontribusi pada mata uang utama rating dan share.


Konglomerasi Media si Biang Keladi

Riset yang saya lakukan menunjukkan bahwa televisi Indonesia tidak beragam secara kepemilikan maupun konten. Pengamatan Curran dan Couldry (2003, h. 3) menunjukkan bahwa dua hal ini berhubungan: “Konsentrasi kepemilikan media menghasilkan keseragaman konten, terlepas dari jumlah outlet yang tersedia.”

Bagaimanakah konglomerasi melakukan hal ini?

Seperti entitas bisnis yang lain, televisi juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, pendapatan dan keuntungan periklanan menjadi ukuran utama. Untuk itu, televisi melakukan “efisiensi”, yang berarti memaksimalkan keuntungan dengan berfokus pada skala ekonomi (economies of scale) dan cakupan ekonomi (economies of scope).

Dalam kasus industri media, economies of scale berarti bahwa dengan meningkatnya jumlah audiens, biaya rata-rata dalam penyediaan konten akan turun. (lihat misalnya, Hoskins, McFayden & Finn, 2013). 

Ilustrasinya begini. Hampir semua stasiun televisi di Indonesia yang dimiliki konglomerat menggunakan produk yang sama untuk gerainya. Misalnya, kontributor A bekerja untuk Grup Media Nusantara Citra (MNC) yang memiliki empat stasiun televisi free to air. Liputannya kemudian diedarkan di dalam grup untuk ditayangkan di empat outlet berbeda. Ini adalah hasil dari kebijakan ruang redaksi terintegrasi yang dimiliki MNC sejak 2016.

Sementara Economies of scope mengacu pada kemungkinan penghematan dan efisiensi biaya, “dengan produksi simultan dari banyak produk oleh satu perusahaan” (Baumol & Blinder, 2011, hal. 267). Ini berarti bahwa produk yang dibuat untuk satu pasar dapat diformat ulang atau dikemas ulang dan dijual melalui pasar lain. Misalnya, wawancara dengan tokoh masyarakat terkemuka dari sebuah program dokumenter juga dapat diedit ulang dan dikemas ulang sebagai bagian dari program lain di televisi atau radio.

Seperti economies of scale, praktik economies of scope menjadi semakin umum di perusahaan media. Dengan tren digitalisasi, maka strategi diversifikasi semakin meluas. Mantra efisiensi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya melalui mantra economies of scale dan economies of scope ini kemudian mengancam keberagaman di berbagai level. 

Di tengah kondisi keberagaman yang buruk ini, RUU Cipta Lapangan Kerja hadir untuk membuatnya jadi makin runyam. Berbagai organisasi masyarakat sipil, dari Aliansi Jurnalis Indonesia, Koalisi Nasional untuk Reformasi Penyiaran, hingga Remotivi sempat menyoroti bagaimana RUU ini bakal menguatkan konsentrasi penyiaran—dan imbasnya, membuat televisi jadi makin seragam. 

Ini namanya sudah jatuh ketiban tangga, masih ditimpukin durian juga! 



Albarran, A. B. & Dimmick, J. (1996). “Economies of multiformity and concentration in the communication industries”, dalam Journal of Media Economics, vol. 9, hal. 41-49.

Baumol, W. J. & Binder, A. S. 2011. Macroeconomics: Principles and Policy. Cengage Learning

Couldry, N. & Curran, J. P. (Editor). 2003. Contesting Media Power: Alternative Media in a Networked World. Rowman & Littlefield

Hoskins, C., McFayden, S. & Finn, A. 2004. Media Economics: Applying Economics to New and Traditional Media. Thousand Oaks

Lim, M. 2012. “The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia”. Participatory Media Lab, Arizona State University & Ford Foundation

Napoli, P. 1999. “Deconstructing the Diversity Principle”. Journal of Communication, Volume 49, Issue 4

Nugroho, Y., Putri, D.A. & Laksmi, S. 2012. “Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia”. Center for Innovation Policy & Governance

Tapsel, R. 2018. Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution. Rowman & Littlefield

Wardana, Veven Sp. 1997. Kapitalisme Televisi Strategi Budaya Massa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Catatan Kaki

  1. ^ Hitungan CR4, CR8, dan HHI dilakukan berdasarkan audience share dan advertising revenue televisi pada 2014
  2. ^ Sampel diambil 26 Maret sampai 9 April 2014, 27 Juni sampai 9 Juli 2014, dan 15 sampai 29 Januari 2015.