Di berita kriminal, kita menemukan banyak pemberitaan soal Orang dengan Gangguan Psikotik (ODGP). Tindakan kriminal yang mereka lakukan diberi cap brutal, ganas, membabi-buta, keji, dan sadis. Tidak hanya di situ, cap tersebut juga menganggap naluri alami ODGP memang demikian.

Ketika hukum pidana yang kita miliki cukup adil untuk membebaskan segala macam tuduhan pidana pada ODGP karena kondisinya, media justru sebaliknya. Mereka menisbikan gangguan psikotik yang nyata-nyata dihadapi ODGP. Gangguan psikotik adalah ketidakmampuan untuk membedakan realitas dan bukan realitas seperti delusi dan halusinasi. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh banyak faktor seperti kecemasan hingga depresi. Begitu juga jenis perkembangannya. Ia mencakup dari bipolar hingga skizofrenia.

Tidak hanya menciptakan stigma pada ODGP, lewat stigmatisasinya, media ikut menanggalkan hak-hak dasar ODGP. Padahal, mereka butuh afirmasi media untuk menyentil pemangku kebijakan agar lebih inklusif. Tidak inklusifnya pemangku kebijakan terlihat dari program “Indonesia Bebas Pasung” yang ditargetkan terlaksana pada 2014, namun molor hingga 2019. Dalam laporan Human Rights Watch soal penyandang disabilitas psikososial, disebutkan bahwa 57.000 orang dengan gangguan kesehatan jiwa pernah dipasung.

Pada 2020 lalu, Kementerian Kesehatan mencatat angka pemasungan semakin tinggi—dari 5.000 pada 2019 jadi 6.200 orang. Media tentu punya andil dalam pemasungan dan tindakan diskriminatif lainnya yang jamak dialami ODGP melalui pembingkaian dan representasi pemberitaannya.

 

Pembingkaian yang Memojokkan

Diberitakan secara bombastis dan dramatis, ODGP bak objek jualan media untuk mendulang klik. Tribunnews, misalnya, menjual berita penyerangan pemuka agama oleh ODGP pada awal 2018 dengan mewawancara narasumber populer tak kredibel dan mengerek pernyataan spekulatif dan tak sensitif mereka. Pernyataan-pernyataan Jusuf Kalla, Wiranto, hingga Abu Tholut, seorang mantan teroris, yang diberitakan bukan saja tak berempati dan afirmatif melainkan juga menafikan pentingnya kesehatan jiwa. 

Cara Detik menggambarkan ODGP dalam beberapa berita berikut berbeda dengan cara Tribunnews barusan. Namun, bumbu dramatisasi kentara sekali sejak dalam judul berita. Beberapa berita tersebut yakni “Tim Gegana Sukses Ringkus Orang Gila di Mojokerto yang Mengamuk”, “Aksi Seru Polisi Mengamankan Orang Gila Mengamuk di Mojokerto”, dan “Curhat Risma Soal Orang Gila yang Makin Banyak Jelang dan Usai Lebaran”.

Kata “sukses” pada judul berita pertama, kata “aksi seru” pada judul berita kedua, dan kata “curhat” pada judul berita ketiga adalah ungkapan hiperbolis untuk mendramatisasi berita. Sekalipun kata-kata tersebut dihilangkan, substansi berita tidak akan berubah sedikit pun.

Isi berita-berita di atas juga sama bermasalahnya. Penggunaan kata sifat yang tidak dapat diukur secara berlebihan menjadi salah satu ciri mereka. Dalam berita penangkapan ODGP di Mojokerto, kata “menegangkan” digunakan secara berlebihan dan timpang untuk menggambarkan kenyataan lapangan. Bagaimana bisa situasi satu orang berhadapan dengan puluhan anggota Tim Gegana bersenjata lengkap disebut menegangkan hanya karena orang tersebut mengidap gangguan psikotik?

Bias wartawan di lapangan, selain juga sentuhan redaksi dari balik meja untuk mendulang klik, bisa jadi yang menyebabkan segala dramatisasi tersebut. Contoh bias wartawan ini bisa kita temukan dalam berita razia ODGP dan tuna wisma. Dalam berita ini wartawan menuliskan: “Kendati berurusan dengan orang gila, razia ini berlangsung tanpa perlawanan.”

Petikan kalimat tersebut menandakan imajinasi bahwa berhadapan dengan ODGP akan berujung perlawanan, ketidaktertiban, dan huru-hara. Barangkali memang demikian yang dibayangkan sang wartawan ketika akan meliput razia tersebut. Namun, memasukkan asumsinya dalam berita adalah sebuah kesalahan, lebih-lebih asumsi yang diskriminatif.

Tidak hanya Tribunnews dan Detik, media lain pun demikian. Rata-rata media memberitakan ODGP dengan bingkai konflik-episodik, di mana fokus pemberitaan hanya pada permasalahan tunggal yang dihadapi individu secara kasuistik dan dramatis. Dengan demikian, mereka dominan dikenali dari tindakan kriminalnya saja. Pembingkaian seperti ini terus dilakukan hingga terbentuk representasi ODGP sebagai kelompok yang harus dihindari, bukannya dipulihkan hak-haknya.



Representasi yang Meminggirkan

Kata gila untuk merujuk pada gangguan psikotik umum digunakan media. Tag berita “orang gila” pun digunakan untuk mengelompokkan pemberitaan seputar ODGP. Sementara itu, rubrik kriminal menginduki tag berita “orang gila”. Hasilnya, media dan pemberitaannya merepresentasikan ODGP sebagai kelompok kriminal berbahaya dan mengancam hidup orang lain.

Padahal, selain ranah medis tidak mengenal istilah “gila”, penelitian Andrea Zvonkovic dari Columbia University menyebutkan betapa kecilnya tindakan kriminal yang terkait langsung dengan kondisi psikotik. Angkanya hanya 4%, sedangkan yang terkait langsung dengan kondisi depresi hanya 3%. 

Penautan keliru gangguan kesehatan jiwa dengan kriminalitas pun menjauhkan ODGP dari bagaimana semestinya mereka diperbincangkan. Ketimbang diperbincangkan secara medis, mereka jadi lebih galib ditempatkan sebagai anomali dalam masyarakat atau kambing hitam situasi tak wajar.

Tengok saja pemberitaan Kumparan soal peristiwa aneh, nekad, atau kriminal yang dihubung-hubungkan dengan kesehatan jiwa meski tak ada irisannya. Selain itu, media acap menyamakan secara acak antara tunawisma dengan ODGP. Berita semacam itu biasanya tak menyertakan seorang pun narasumber ahli—psikiater atau psikolog, katakanlah.

Dalam jajak pendapat yang saya lakukan untuk Majalah LPM Ekspresi edisi XXX, tampak pemahaman umum tentang gangguan psikotik sendiri sudah rentan. Jajak pendapat yang dilakukan di Yogyakarta, daerah peringkat kedua pengidap skizofrenia terbanyak di Indonesia ini menunjukkan 31,75% responden akan memilih mengobatkan skizofrenia ke paranormal. Sementara itu, 27,75% responden memilih mengobatkannya ke pemuka agama dan 40,5% memilih mengobatkan secara medis. 

Tidak hanya dimensi medis yang keliru dipahami, dimensi sosial soal gangguan psikotik juga demikian. Sebanyak 49,5% responden tidak setuju dengan pernyataan pengidap skizofrenia dapat bekerja normal dan 10,25% responden sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sementara itu, 30,5% responden setuju jika pengidap skizofrenia dapat bekerja normal. Sisanya, sebesar 9,75% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.


Belajar dari Australia

Sebuah survei yang dilansir Stigma Watch, sebuah lembaga nirlaba di Australia, menemukan kecenderungan media di negaranya menstigmatisasi ODGP dengan kriminalitas yang sama dengan di Indonesia. Bedanya, media di Australia mengakui hal tersebut dan membenahi kesalahannya.

Pembenahan pemberitaan soal ODGP di Australia terlihat dengan dihasilkannya pedoman peliputan. Pedoman tersebut menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan media ketika mengangkat pemberitaan ODGP terkait tindak kekerasan, di antaranya bagaimana memberikan konteks yang tepat, menggunakan bahasa dan foto atau ilustrasi yang sesuai, hingga bagaimana membawanya ke media sosial dalam diskusi yang bertanggung jawab.      

Di Indonesia, representasi ODGP sebagai “buas, liar, ganas, sadis” harus diakhiri oleh media. Mengingat masih jamaknya tindakan pemasungan ODGP, bukankah sangat mungkin representasi media turut memelihara kebiasaan ini? 

Pemberitaan yang lebih informatif tentang kesehatan jiwa perlu diperbanyak. Akurasi pemberitaan juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan profesional dan ahli kesehatan jiwa. Pilihan kata dalam pemberitaan pun penting untuk diperhatikan. Penggunaan term “orang dengan skizofrenia”, taruhlah, akan menghasilkan kesan yang lebih positif dibanding “penderita skizofrenia”. 

Persoalannya sebenarnya sederhana. Kunci agar media menghasilkan pemberitaan yang tidak menstigmatisasi ODGP adalah penghormatan pada harkat kemanusiaan mereka.