Akhir-akhir ini, ada fenomena penyintas kekerasan seksual mengungkapkan kejadian yang dialaminya melalui media sosial, terutama Twitter. Fenomena ini dipicu oleh gerakan #MeToo di mana banyak penyintas mulai menceritakan pengalaman mereka melalui media sosial. Gerakan ini berkembang pesat dan mendorong penyintas lain untuk melakukan hal serupa. Penyintas kekerasan seksual di Indonesia pun berpartisipasi dalam gerakan ini—menguak para pelaku kekerasan seksual yang selama ini hidup dengan tenang tanpa menerima konsekuensi apa pun. 

Apa yang membuat media sosial menjadi ruang pilihan para penyintas kekerasan seksual mengungkapkan pengalamannya? Jawaban singkatnya adalah kegagalan institusi formal dan informal luring dalam mewadahi laporan kekerasan seksual para penyintas. Kekerasan seksual masih dianggap tabu. Perempuan dilekatkan sebagai simbol kesucian dan kehormatan. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual sering dipandang sebagai aib dan biasanya malah korban yang disalahkan. Pengalaman penyintas kekerasan seksual biasanya diminimalisir, bahkan tidak dipercayai.

Dengan persepsi seperti ini, tidak mengagetkan jika banyak korban kekerasan seksual membungkam dirinya. Menurut penelitian Lievore (2003), hanya sekitar lima belas persen dari kekerasan seksual yang secara formal dilaporkan ke polisi. Kekhawatiran terhadap respons negatif atas kekerasan seksual yang dialami membatasi keinginan korban bersuara dan mengungkap apa yang terjadi. Penyintas kekerasan seksual mengalami marginalisasi dan pembungkaman publik. Ketika mereka bersuara, masyarakat mengabaikan dan tidak pernah benar-benar menganggapnya serius. 

Dalam situasi inilah perkembangan teknologi berperan. Menurut Salter (2013), melalui teknologi digital termutakhir, kelompok yang selama ini terpinggirkan berkesempatan mengekspresikan dan menyuarakan narasinya sendiri. Ada tiga kasus pengungkapan daring penyintas kekerasan seksual yang diangkat Salter—kasus Savannah Dietrich, Kim Duthie, dan Georgia Grimes. Savannah Dietrich kecewa dengan pengadilan yang tidak memberikan hukuman sepantasnya bagi pelaku dan malah merahasiakan kasusnya sehingga Dietrich tidak dapat membahasnya secara publik. Ia pun beralih ke Twitter untuk menyebut nama dua laki-laki pelaku kekerasan seksual. Suara Dietrich didengar publik dan ia dibanjiri dukungan melalui media sosial. Tindakannya turut mempengaruhi proses pengadilan yang berujung pelaku mendapat hukuman lebih berat. 

Sama dengan Dietrich, Kim Duthie juga membawa kasus kekerasan seksual yang mereka alami ke ranah daring. Kim Duthie mengalami kekerasan seksual oleh beberapa pemain American football. Duthie melaporkan kejadian ke polisi, namun tuduhannya tidak ditindaklanjuti. Tidak terima dengan respons tersebut, Duthie akhirnya mengunggah foto-foto telanjang para pemain football tersebut ke Facebook. 

Kasus Georgia Grimes agak berbeda. Ia menggunakan nama samaran dan kasus kekerasan seksual yang ia ungkapkan terjadi pada tahun 1962. Grimes menggunakan blognya sebagai wadah pengungkapan daring. Ia mendeskripsikan kekerasan seksual oleh JD, pacarnya terdahulu yang merupakan anggota fraternitas. Ia juga menyertakan informasi pribadi pelaku—nama asli, nama panggilan, SMA dan perguruan tinggi, serta tahun kelulusannya. Blog Grimes tersebut mengundang beberapa perempuan untuk mengontaknya dan ikut menceritakan kekerasan seksual yang mereka alami dari anggota fraternitas. Pada tahun 2013, blog Grimes dihapus dan ia berhenti membalas surel. Hal ini dikarenakan Grimes menerima ancaman legal dan intimidasi dari JD dan anggota-anggota fraternitas lainnya. Meskipun tidak berakhir dengan hasil yang diharapkan, Salter mengatakan tak berarti selama 7-8 tahun kala blognya hadir, Grimes sama sekali tidak mencapai sesuatu.

Ketiga penyintas menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai ruang bagi kelompok yang terpinggirkan untuk bersuara. Hal ini berlawanan dengan bagaimana kekerasan seksual ditangani dalam institusi formal dan informal konvensional. Selain itu, platform daring juga dilihat sebagai ruang yang lebih aman dan lebih mudah untuk ikut serta dalam aktivisme feminis dibandingkan dengan ruang luring (Mendes, Ringrose & Keller, 2018). Dalam penggunaan tagar #MeToo di Twitter, contohnya, media sosial menjadi ruang memberikan dukungan kepada para penyintas, melaksanakan advokasi, meningkatkan kesadaran akan pengalaman penyintas, serta mendiskusikan isu kekerasan terhadap perempuan secara umum (Bogen, 2019).  

 

Counterpublic dan Masalahnya

Menurut saya, dalam fenomena pengungkapan kekerasan seksual di media sosial, Twitter dapat dilihat sebagai sebuah perwujudan dari counterpublic. Counterpublic merujuk pada ruang di mana kelompok marginal dapat berkumpul, membentuk, mengedarkan narasinya sendiri (Fraser, 1990). Counterpublic merupakan kritik Fraser terhadap konsep ruang publik dari Habermas (1964). Dalam pandangannya, ruang publik di mana berbagai isu diperdebatkan dan dirundingkan tidak pernah memberikan akses yang  benar-benar setara untuk semua. Anggota kelompok marginal tidak memiliki ruang untuk mendiskusikan kepentingannya sendiri dan tanpa pengawasan kelompok dominan. “Publik” yang dominan selalu sarat dengan eksklusi gender, ras/etnisitas, kelas, dan sebagainya. Untuk mendapatkan legitimasi, suara perempuan mesti diperjuangkan. Namun, Fraser melanjutkan, hal tersebut tidak berarti kelompok marginal selalu berdiam diri—mereka dapat menciptakan counterpublic. 

Menurut para sarjana, ruang alternatif seperti ini kini berkembang di internet (McLean dan Maalsen, 2013) di mana budaya pemerkosaan menjadi target utama dari aktivisme feminis (Rentschler, 2015). Counterpublic marak di lingkup media sosial lantaran platform ini memberikan seseorang kesempatan terhubung dengan mereka yang memiliki pengalaman sama dan termotivasi terlibat dalam proses pembentukan narasi kontra. Ia diistilahkan sebagai networked counterpublics (Jackson dan Welles, 2015).

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial tetap belum sepenuhnya menjadi ruang yang benar-benar aman dan kondusif dalam mewadahi suara penyintas korban kekerasan seksual. Menurut Sills dkk. (2016), meskipun media sosial diasosiasikan dengan inovasi dan kemajuan sosial, relasi kuasa gender masih direproduksi di dalamnya. Beberapa sarjana melihat bahwa perkembangan teknologi digital telah mengangkat komentar-komentar misoginis terhadap feminisme dan bahkan aktivis feminis secara spesifik (Mendes dkk., 2018). Dalam penelitiannya, Mendes dkk. (2018) menemukan bahwa sebanyak 72 persen responden surveinya pernah menerima respons negatif atau trolling terhadap aktivisme feminis di media sosial. Beberapa partisipan gerakan #MeToo di media sosial pun masih terlihat mengejek, mengusik, atau mencoba untuk memberi tahu penyintas apa yang seharusnya mereka lakukan (Bogen, 2019). 

Proses reproduksi interaksi dan bahasa seksis masih umum dalam forum daring dan menunjukkan bagaimana etos maskulin masih mendominasi ruang ini (Poster, Harawarl & Wajcman dalam Salter, 2013). Pengguna media sosial Twitter yang mengunggah postingan menyalahkan korban kekerasan seksual lebih mungkin mendapatkan retweet dan pengikut dibandingkan pengguna yang mengunggah dukungan terhadap korban (Stubbs-Richardson dkk. 2018). Hal ini menunjukkan pengungkapan kekerasan seksual melalui media sosial pun mengandung banyak risiko, dan platform daring belum bisa benar-benar menjadi ruang aman bagi para penyintas.

Meskipun demikian, menurut saya, internet tetap berpotensi menyediakan ruang counterpublic di mana budaya pemerkosaan dapat dikontestasi. Walaupun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar ruang daring aman bagi penyintas, ruang ini berpotensi mengubah stigma serta mengingatkan publik bahwa kekerasan seksual merupakan penyakit sosial yang dapat terjadi di mana saja.

 

Bogen, K. W., Bleiweiss, K. K., Leach, N. R., & Orchowski, L. M. (2019). #MeToo: Disclosure and response to sexual victimization on Twitter. Journal of Interpersonal Violence, 088626051985121. doi:10.1177/0886260519851211

Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. Social Text,(25/26), 56. doi:10.2307/466240

Habermas, J., Lennox, S., & Lennox, F. (1974). The public Sphere: An encyclopedia Article (1964). New German Critique, (3), 49. doi:10.2307/487737

Jackson, S. J., & Foucault Welles, B. (2015). Hijacking #mynypd: Social Media dissent and Networked Counterpublics. Journal of Communication, 65(6), 932-952. doi:10.1111/jcom.12185

Lievore, D. (2003). Non-reporting and hidden recording of sexual assault: An international literature review. PsycEXTRA Dataset. doi:10.1037/e675992010-001

McLean, J., & Maalsen, S. (2013). Destroying the joint and dying of Shame? A geography OF Revitalised feminism in social media and beyond. Geographical Research, 51(3), 243-256. doi:10.1111/1745-5871.12023

Mendes, K., Ringrose, J., & Keller, J. (2018). #MeToo and the promise and pitfalls of Challenging rape culture through DIGITAL feminist activism. European Journal of Women's Studies, 25(2), 236-246. doi:10.1177/1350506818765318

Rentschler, C. (2015). #Safetytipsforladies: Feminist Twitter takedowns of victim blaming. Feminist Media Studies,15(2), 353-356. doi:10.1080/14680777.2015.1008749

Salter, M. (2013). Justice and revenge in online Counter-publics: Emerging responses to sexual violence in the age of social media. Crime, Media, Culture: An International Journal, 9(3), 225-242. doi:10.1177/1741659013493918

Sills, S., Pickens, C., Beach, K., Jones, L., Calder-Dawe, O., Benton-Greig, P., & Gavey, N. (2016). Rape culture and social media: Young critics and a feminist counterpublic. Feminist Media Studies, 16(6), 935-951. doi:10.1080/14680777.2015.1137962

Stubbs-Richardson, M., Rader, N. E., & Cosby, A. G. (2018). Tweeting rape culture: Examining portrayals of victim blaming in discussions of sexual assault cases on twitter. Feminism & Psychology, 28(1), 90-108. doi:10.1177/0959353517715874

Taub, A. (2014, December 15). Rape culture isn't a myth. it's real, and it's dangerous. Retrieved March 14, 2021, from https://www.vox.com/2014/12/15/7371737/rape-culture-definition

https://mmc.tirto.id/doc/2019/11/18/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf