Tak hanya masyarakat biasa yang berikrar untuk hidup lebih sehat, meraih promosi kerja, atau naik ke pelaminan pada tahun 2021, Presiden juga memiliki resolusi menyambut tahun yang baru. Pada 15 Februari 2021, Jokowi mengumumkan, “kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, undang-undang ITE ini.” Ia menekankan pada pencabutan pasal-pasal karet yang menjadi biang kriminalisasi. 

Untuk mewujudkannya, tugas pertama Jokowi, yang sebenarnya tidak berat-berat amat, adalah melobi DPR RI agar revisi UU ITE masuk ke daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Belum genap dua bulan sejak pidato heroiknya, Jokowi sudah gagal memenuhi komitmennya meski ia sendiri mengakui betapa gentingnya kriminalisasi dan pembungkaman ekspresi akibat UU ITE. 

Masyarakat sipil telah mengadvokasi perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sejak diundangkan. Tercatat setidaknya sudah sepuluh kali undang-undang tersebut diujikan di Mahkamah Konstitusi namun semuanya ditolak. Pada tahun 2015, UU ITE masuk daftar Prolegnas Prioritas. UU ITE versi tahun 2008 dinilai belum mengakomodasi dinamika lalu lintas sistem elektronik yang berkembang pesat saat itu. Pada waktu yang sama, masyarakat sipil bergerilya menyiapkan naskah perubahan UU ITE dengan menyerap prinsip-prinsip perlindungan dan penegakan HAM. Sayangnya, revisi UU ITE tidak bisa diakses masyarakat sipil karena kebiasaan buruk DPR RI rapat sembunyi-sembunyi di hotel. Walhasil, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 justru memiliki materi lebih buruk daripada pendahulunya. 

Kami mencoba menyusun daftar belanja masalah dalam UU ITE, dengan fokus pada pasal-pasal yang digunakan untuk mengkriminalisasi orang yang menyampaikan pendapatnya. Daftar ini hanya mencakup sebagian masalah dalam UU ITE. 

                Tindak pidana Hukuman Masalah

Pasal 27 ayat (1)

Distribusi muatan asusila Penjara maks. enam tahun dan/atau denda satu miliar (Pasal 45 ayat (1))
  • Definisi “muatan asusila” sangat luas

  • Dapat digunakan untuk menghukum percakapan antara dua orang

  • Ancaman pidana membuat terlapor dapat ditahan 

Pasal 27 ayat (3) Pencemaran nama baik Penjara maks. empat tahun dan/atau denda maks. 750 juta (Pasal 45 ayat (3))
  • Menduplikasi pasal pencemaran nama baik dalam KUHP

  • Penilaian pencemaran nama baik sangat subjektif

Pasal 28 ayat (2) Menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian/permusuhan SARA Penjara maks. enam tahun dan/atau denda satu miliar (Pasal 45 ayat (2))
  • Menduplikasi pasal kebencian golongan dalam KUHP

  • Kurang unsur kunci berupa “penghasutan”

  • Sering digunakan untuk mengkriminalisasi ujaran yang korbannya individu (seharusnya kelompok)

Pasal 29 Ancaman kekerasan Penjara maks. empat tahun dan/atau denda maks. 750 juta (Pasal 45B)
  • Menduplikasi pasal pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan dalam KUHP

  • Cakupan definisi sangat luas

Pasal 36 Apabila tindakan Pasal 27-Pasal 34 menyebabkan kerugian Penjara maks. 12 tahun dan/atau denda 12 miliar (Pasal 51)
  • Ancaman sangat berat jika dibandingkan tindak pidananya

  • Ancaman pidana membuat terlapor dapat ditahan 

Sejak 2011, SAFEnet telah mencatat lebih dari 450 kasus kriminalisasi menggunakan UU ITE, terutama pasal pencemaran nama baik yang cenderung ditafsirkan secara luas oleh aparat penegak hukum. Mayoritas dari yang dilaporkan adalah jurnalis dan warga masyarakat biasa sementara pelapor adalah pejabat publik atau orang dengan status ekonomi dan sosial yang lebih tinggi. 

Pasal penyebaran muatan asusila juga rentan melukai korban kekerasan seksual. Puncaknya adalah vonis enam bulan penjara dan denda Rp500 juta untuk Baiq Nuril, korban yang merekam pelecehan seksual verbal oleh kepala sekolah tempat ia bekerja. Banyak orang memuji langkah Jokowi yang mengabulkan amnesti bagi Baiq Nurul, tapi lupa bahwa Jokowi punya kekuatan untuk mencegah kriminalisasi korban terjadi sejak awal.

Selain urusan kriminalisasi, UU ITE juga memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk mengontrol konten yang dianggap bermuatan melanggar hukum. Pasal ini rentan disalahgunakan untuk penyensoran tanpa batasan yang jelas dan lewat mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Masalahnya, pemerintah Indonesia memang hobi sewenang-wenang. Tak tanggung-tanggung menyensor konten, Kementerian Komunikasi dan Informatika memadamkan internet di beberapa wilayah di Papua dari Agustus hingga September 2019. Langkah tersebut diambil untuk meredam hoaks setelah persekusi berbasis ras terhadap orang Papua menyulut kerusuhan. Alih-alih meredakan masalah, aktivitas vital seperti pelayanan kesehatan, jaringan telekomunikasi, keuangan justru ikut lumpuh. 

Janji Jokowi untuk merevisi UU ITE adalah harapan terakhir masyarakat sipil. Berulang kali kalah di Mahkamah Konstitusi membuat pegiat revisi UU ITE nyaris percaya bahwa undang-undang tersebut tak bisa disentuh oleh upaya hukum masyarakat. Kita juga tak bisa berharap anggota DPR RI merasa terusik dengan polemik UU ITE. Nyatanya, kelompok mereka yang justru paling banyak menggunakan undang-undang tersebut untuk memenjarakan pengkritik. 

Pemerintah memiliki peluang untuk mengawal perubahan UU ITE karena secara ketatanegaraan lembaga eksekutif memiliki wewenang penyusunan undang-undang yang setara dengan DPR. Pengesahan undang-undang saja membutuhkan persetujuan Presiden. Belum lagi Presiden memiliki wewenang sepihak untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) setingkat dengan Undang-Undang. Jangan lupa fakta yang paling penting: revisi UU ITE pada 2016 silam merupakan usulan pemerintah. Jadi, Jokowi dan jajarannya sangat bisa mendorong agar revisi UU ITE masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021—jika mereka serius.