Pada 5 April 2021, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merilis Surat Telegram (ST) Kapolri yang berisi instruksi kepada kehumasan dalam berinteraksi dengan peliputan media terkait tugas-tugas kepolisian. 

Mayoritas poin-poin tersebut sesungguhnya memiliki dasar yang baik. ST ini menanggapi berbagai permasalahan lama intrusi peliputan media dalam kerja-kerja kepolisian, seperti perlindungan identitas korban dan tersangka, peredaran informasi kritis dalam penyidikan dan penyelidikan hingga pembatasan konten sensitif yang dapat mendorong peniruan seperti peliputan bunuh diri, rekonstruksi kejahatan yang mendetail, tawuran, hingga proses produksi bahan peledak.

Namun, poin pertama dari ST ini menimbulkan reaksi keras dari publik.

“Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.” 

Apakah pernyataan ini merupakan upaya penyensoran atau penghalauan kerja jurnalistik?

Surat Telegram sejatinya merupakan dokumen internal, yang hanya diarahkan terhadap kerja-kerja internal dalam tubuh institusi Polri. Kepolisian juga telah mengklarifikasi bahwa surat ini hanya digunakan untuk mengarahkan humas kepolisian agar tidak mendiseminasikan informasi-informasi yang “mengandung kekerasan dan arogansi kepada pers.”

Tetap saja, instruksi ini bisa menjadi arahan bagi kepolisian untuk menghalang-halangi kerja media. Ditambah lagi, ungkapan “media” dalam poin tersebut bersifat obscuur libel atau karet dan multi interpretasi. Tanpa penjabaran yang lebih jelas, jajaran kepolisian yang mengimplementasikan bisa menggunakan ST ini sebagai alasan menghalang-halangi kerja pers secara umum, dan bukan hanya dalam lingkup kehumasan. 

Padahal, baik dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia maupun LBH Pers, kepolisian sudah mengambil porsi besar dalam serangan terhadap kelompok jurnalis yang meningkat beberapa tahun belakangan. Terakhir, oknum kepolisian juga terindikasi terlibat dalam penyiksaan Nurhadi, wartawan Tempo di Surabaya. Jika perintah ST ini diteruskan, ia dapat memperburuk keadaan.

Sebelum reaksi keras publik sempat bergulir, kepolisian untungnya mencabut ST tersebut. 

Namun, fakta bahwa ST ini sempat ditandatangani tetap menandakan sebuah masalah. Ia menyiratkan pola pikir dan perspektif kepolisian yang melanggengkan budaya kekerasan dan arogansi yang berkarat: minimnya kepedulian terhadap akuntabilitas dan transparansi.

 

Akuntabilitas Kepolisian dan Peran Media 

Sebagai institusi yang seharusnya menjalankan fungsi penegakan hukum dan penjaga ketertiban sambil tetap bertanggung jawab kepada publik, kepolisian masih identik dengan penyiksaan, penggunaan kekerasan berlebihan, dan impunitas. Dalam temuan Kontras, dari 62 kasus penyiksaan yang mereka catat sepanjang Juni 2019 hingga Mei 2020, kepolisian bertanggung jawab sebagai aktor dari 48 kasus di antaranya. Data ini juga belum mencakup berbagai kasus penyiksaan yang tidak muncul ke muka publik. 

Lantas, terkait penggunaan kekerasan berlebihan (excessive use of force) dan brutalitas polisi, hal ini nampak dalam penanganan demonstrasi oleh kepolisian. Pada rangkaian demonstrasi UU Ciptaker, Amnesty International Indonesia menemukan setidaknya ada 43 insiden kekerasan aparat antara 6 Oktober hingga 10 November 2020. Aparat menghajar demonstran dengan tongkat, potongan bambu, dan lemparan batu. Demonstran kerap diseret dari kerumunan dan dipukuli secara terus-menerus oleh anggota polisi. 

Dan terkait budaya impunitas yang telah mengakar, kepolisian sangat jarang menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan investigasi yang independen, menyeluruh, dan efektif. Ketika pelaporan pelanggaran ditindaklanjuti, bahkan untuk kekerasan dan pelanggaran HAM yang seharusnya ditindak secara pidana, ia sering hanya ditindak melalui mekanisme disiplin internal. Proses peradilan ini acap tidak transparan, dan kerap hanya memberi hukuman berupa skorsing atau pemindahtugasan. 

Sepanjang 2010-2018, dari 45 kasus kekerasan yang diduga melibatkan anggota kepolisian, hanya 6 kasus yang akhirnya sampai pada mekanisme pertanggungjawaban. Itu pun lagi-lagi hanya pada tingkat internal kepolisian.

Bagaimana cara melawan kecenderungan dan tradisi buruk ini?

Media dapat memiliki peran yang vital. Agar publik dapat menjalankan peranan sebagai mekanisme kontrol eksternal kepolisian yang efektif, mereka butuh informasi dan media bisa menyuplainya.

Di Amerika Serikat, brutalitas kepolisian menjadi isu yang kian disorot publik setelah kematian George Floyd, Breonna Taylor, dan Rayshard Brooks disorot media (dan media sosial) dengan intens. Insiden-insiden ini berujung pada aksi protes yang melingkupi seluruh negara yang bermula dari rangkaian protes di Ferguson, Missouri. Tapi bahkan sebelum momen tersebut, tradisi hak sipil dan akuntabilitas aparat di Amerika memang telah mengakar lebih dalam, sehingga mekanisme pengawasan kepolisiannya lebih baik daripada di Indonesia.

Mekanisme pengawasan itu, misalnya, kebijakan body cam (kamera badan). Dalam melakukan banyak aktivitas penegakan hukum, anggota kepolisian diwajibkan memasang kamera badan yang selalu merekam aktivitas mereka. Data rekaman ini dapat diakses oleh publik dan media. Begitu pula dengan kamera di mobil polisi, dan juga di ruang-ruang interogasi. Mekanisme internal semacam ini didukung pula dari luar oleh iklim media yang bebas dan liat, serta media sosial yang ramai dan sensitif terhadap isu hak publik dan akuntabilitas. 

 

Permasalahan dan Peluang

Namun, untuk berjalannya peran semacam itu, Indonesia masih punya dua masalah.

Pertama adalah pers di Indonesia punya banyak batasan dan kelemahan. Keterbatasan pemahaman pers terkait peliknya proses penegakan hukum dan tekanan mencari untung jangka pendek sering berujung pada dua hal: pemberitaan yang bergantung pada sumber-sumber resmi—dalam konteks ini sumber-sumber kepolisian—dan peliputan yang cenderung simpel dan sensasionalistik.

Wajah polisi di media pun acap direduksi menjadi hiburan dalam tontonan acara kriminal. Kepolisian pada akhirnya menyesuaikan diri dengan bingkai tersebut. Di Indonesia, buahnya adalah program-program seperti “86”, tontonan yang mensensasionalisasikan kerja polisi sambil membingkai mereka secara dangkal sebagai pahlawan moral, bukan sebagai pelayan publik yang harus menjamin hak-hak sipil.

Ketergantungan pers terhadap sumber resmi juga berkaitan erat dengan masalah kedua: minimnya itikad baik dari sisi kepolisian untuk menghadirkan wajah yang transparan dan akuntabel.

Hal ini nampak dari sempat terbitnya Surat Telegram yang dibahas. Meskipun lingkup perintahnya memang hanya berdampak pada kerja internal, ia akan sangat membatasi informasi kerja kepolisian yang diperoleh dan diamplifikasi oleh pers. Bukannya “anjing penjaga” yang mengawasi kepolisian dari luar, pers terancam menjadi sekadar perpanjangan tangan dari pencitraan humas.

Menimbang masih peliknya pekerjaan rumah kepolisian soal pemenuhan hak sipil, Kapolri  seharusnya justru mendorong humas kepolisian untuk membuka pintu selebar-lebarnya terhadap pers dan publik. Selain membuka informasi terkait kerja kepolisian dalam rangka menjamin akuntabilitas, kepolisian juga perlu mendorong peliputan yang lebih esensial terkait kerja-kerja mereka dan bukan hanya peliputan yang sensasionalistik.

“Kekerasan dan arogansi” yang seolah ingin ditutupi kepolisian merupakan tradisi yang perlu dibongkar, dan ia adalah salah satu masalah utama yang mencederai kinerja mereka dalam melayani masyarakat. Hanya ada satu jalan untuk mengentaskan masalah ini: transparansi dan partisipasi publik.

Pers dan media perlu mulai mengangkat isu-isu kepolisian dengan bingkai yang melampaui peliputan sensasionalistik, dan mendorong kepakaran yang mendalam ketika meliput isu penegakan hukum. Dan untuk ini, mereka juga membutuhkan keterbukaan kepolisian sebagai institusi publik.

Kepolisian harus mengubah praktik kehumasan mereka yang terbiasa merayu rakyat dengan polesan citra yang manis. Itu saja tidak cukup.

 

Adiputra, A.M., Nabila, A., Imaduddin, F. dan Ahmad, H. (2020). Pedoman Pencegahan Praktik Penyiksaan oleh Aparat Negara. Jakarta: Penerbit Imparsial.

Skolnick, J.J. dan McCoy, C. (1985). Police Accountability and the Media. American Bar Foundation.