Saya pertama kali menyadari gap pada orang kota memahami desa saat sekolah dasar. Gap tersebut hadir dalam pertemanan saya dengan sepupu sepantaran yang mudik saat lebaran. Kala kami bermain ke pojok desa yang dirimbuni pohon pinus milik Perhutani, mereka menyebutnya mirip film “Petualangan Sherina”. Dari hal itu hingga ledekan mereka ke orang desa yang penuh stereotip khas kota, semuanya membuat saya jengkel.

Gap tersebut hadir salah satunya karena andil media menggambarkan desa. Fenomena media yang keliru dan stereotipikal menggambarkan desa bukan hanya terjadi di Indonesia. Penelitian Center for Rural Strategies pada 2019 membuktikan hal serupa di media Amerika Serikat. Penelitian tersebut menyebutkan media nasional cenderung melekatkan desa dengan irasionalitas, keterbelakangan, hingga label-label unik lainnya.

Di sisi lain, desa kini sedang menghadapi krisis pedesaan. Penelitian Mohamad Shohibuddin dari IPB menjelaskan krisis pedesaan terjadi akibat meluruhnya kapasitas desa dalam menyediakan kebutuhan dasar, sumber nafkah, dan perlindungan bagi warganya. Sementara itu, media abai terhadap hal ini. Kebanyakan media berfokus mengangkat cerita-cerita unik dari desa sebagai komoditas yang dijajakan kepada orang kota.

 

Stereotip Media Mengabarkan Desa

Stereotip desa di media nampak dari penggunaan standar kota untuk desa, padahal tak semua standar kota sesuai dengan desa. Merdeka.com dan Kompas.com contohnya kompak menggeneralisir desa terbelakang karena tidak terbiasa menabung sesuai cara orang kota.

Bukti lain stereotip ini adalah pemberitaan berbondong-bondongnya warga desa di Tuban membeli mobil Maret silam. Detik menyorot ini dengan menonjolkan potret desa yang jalannya belum banyak diaspal, bangunan-bangunan rumahnya tak permanen tapi warganya membeli mobil seolah yang berhak membeli mobil hanyalah warga kota. Lebih-lebih, Detik menyebut kehidupan di sana telah berubah hanya karena “rumah mereka kini terlihat terpagar dan terasa suasana permukiman perkotaan dengan tembok tinggi serta pagar besi”.

Tidak berhenti di situ, kesalahan media memberitakan desa nampak dari kecenderungannya hanya menjual cerita-cerita desa untuk orang kota. Cerita-cerita seputar desa dibikin bombastis untuk mendulang klik. Contoh cerita ini merentang dari pemberitaan bedol desa yang dibumbui mistisisme hingga hal wajar yang dianggap unik seperti nama desa, aturan desa, hingga adat desa.

Model pemberitaan di atas mengindikasikan desa diangkat media sebatas menggunakan perspektif urban. Hal ini karena media menganggap audiensnya hanya masyarakat kota. Di sisi lain, kepemilikan media yang kian terpusat mempengaruhi terakomodasinya suara masyarakat desa. Hasil penelitian Center for Rural Strategies menunjukan gulung tikarnya media lokal dan pengakuisisian oleh media nasional mengurangi porsi berita lokal hingga mengikis kepercayaan masyarakat desa terhadap media.

Praktik pengakuisisian media lokal menyebabkan perombakan ruang redaksi dengan memasukan utusan “pusat” ke “daerah”. Walhasil, struktur manajerial dan model pemberitaan berubah. Editor media yang menjadi responden penelitian Center for Rural Strategies mengakui cenderung mengkontekstualisasikan berita lokal dalam permasalahan nasional. Kecenderungan ini menyebabkan kaburnya permasalahan lokal dalam pemberitaan, karena permasalahan lokal hanya dijadikan justifikasi masalah nasional. Kasus baku hantam di internal Sriwijaya Post tahun 1996 jadi contoh ekstrem konflik redaksi karena diakuisisi KKG.
 

Tak Menyentuh Krisis Pedesaan

Model bisnis yang menggeber berita-berita yang memikat masyarakat kota menjadikan media konvensional sulit mengakomodasi realitas desa. Kanal desa di Lokadata memberi contoh bahwa media yang ingin mengangkat desa secara proporsional perlu bekingan lembaga lain. Melalui kerja sama dengan Penabulu Foundation dan Gaia, Lokadata tidak hanya mengakomodasi permasalahan desa tapi juga membuat kanal layanan bagi warga desa.

Masalahnya, bekingan tersebut menggiring Lokadata hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi desa. Fokus Lokadata mengaburkan permasalahan ekologi, khususnya yang terkait pariwisatanisasi desa. Misalnya, berita “Merawat alam, mendulang rupiah” menceritakan kesuksesan desa wisata dengan kalkulasi ekonomi bukan ekologi. Sementara itu, berita “Dampak Perdes lingkungan” memiliki intonasi yang sama—memosisikan kalkulasi ekologi di bawah ekonomi.

Kalau bukan menisbikan aspek ekologis di mata pembangunan, desa masih dibingkai media secara umum sebagai area yang sejuk, hijau, dan indah. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dari kondisi pedesaan. Penggambaran tersebut dilakukan media terutama pada desa wisata, karena hijau nan permai desa terus diasosiasikan sebagai objek wisata seperti yang dilakukan Liputan6.com, Detik.com, Okezone.com hingga Kumparan.com.

Kenyataannya, setiap tahun bencana ekologi meningkat di pedesaan. Walhi menyebut bencana ekologis pada 2013 menimpa sebanyak 3.846 desa, lalu pada 2014 menimpa 5.023 desa. Kemudian pada 2015, sebanyak 14.000 desa dikategorikan rawan bencana.

Terkait krisis air di pedesaan, pada 2013 sebanyak 15.775 desa berstatus rawan air dan 1.235 desa mengalami kekeringan. Soal krisis pangan, selama rentang 2003 hingga 2013 terjadi penurunan desa tipe persawahan, proporsinya menurun pada 2005 jadi 54% dan pada 2008 jadi 47%. Pada tahun 2013 angkanya semakin mengkhawatirkan yaitu 40%.

Sementara itu, dalam temuan Mohamad Shohibuddin ketimpangan agraria menjadi faktor utama krisis pedesaan. Data Sensus Pertanian menunjukan penambahan populasi rumah tangga petani (RTP) dari 21,6 juta pada 1973 jadi 37,7 juta pada 2003. Namun RTP tanpa tanah bertambah 6,3 juta pada periode yang sama, padahal lahan pertanian bertambah 7,3 juta ha.

Gambaran di atas baru data statistik. Di baliknya, pasti banyak cerita yang bisa diangkat media. Sayangnya, belum banyak media arus utama yang mengangkatnya dan bukan karena ia kurang mengandung nilai berita. Media arus utama masih cenderung mengabarkan desa dengan perspektif kota, sekalipun mendapat bekingan dari berbagai lembaga.

 

Yang Dibutuhkan Desa pada Media  

Jika ada media yang memberitakan desa dengan baik, jumlahnya sedikit. Mongabay adalah contoh media alternatif dengan perspektif warga desa dan tidak melakukan jurnalisme ludah dengan mengutip pejabat bak humas pemerintah. Model pemberitaannya pun memperlihatkan konteks latar permasalahan yang jelas dalam menyuarakan masalah krisis pedesaan.

Berita konflik lahan di Desa Lubuk Mandarsah, Jambi dengan perusahaan grup Sinar Mas, misalnya. Suara warga desa tentang dampak konflik yang menyebabkan kerugian materiil, trauma berkepanjangan hingga korban jiwa diakomodasi dengan proporsional. Selain itu, konteks konflik dijelaskan secara gamblang dari sejarah muasal konflik hingga status legalitas kepemilikan lahan.

Selain Mongabay, ada media lokal yang dikelola oleh komunitas warga secara swadaya. Di Bali ada Balebengong dan di Gorontalo, Sulawesi ada Lipunaratif. Yang membedakan mereka dengan media arus utama adalah perspektif yang dihadirkan. Dua media ini berangkat dari komunitas warga sebagai audiensnya. Bahkan, di Balebengong, warga bisa jadi jurnalis untuk menceritakan hal yang baginya penting diberitakan.

Perspektif dan model pemberitaan seperti itulah yang kita butuhkan untuk memahami desa dan permasalahannya. Jika tidak, kita akan terus dininabobokan dengan gambaran desa hijau nan permai, kemudian bingung dengan kerusakan ekologis desa atau bahkan menyalahkan warga desa atasnya.