Di tengah pandemi Covid-19, kita melihat bahwa bukan hanya otoritas pemerintah yang punya juru bicara silih berganti, tapi juga para penganut teori konspirasi. Berawal dari Deddy Corbuzier, Young Lex, dan Jerinx -- ketiganya merupakan selebritis, panggung teori konspirasi Corona belakangan diisi oleh seorang dokter: dr. Lois. Dengan klaim sebagai “dokter terpintar,” dr. Lois telah dipanggil polisi. Ia mengakui bahwa kicauannya di sosial media mengenai Covid-19 memang tidak bertanggungjawab, tidak berbasis dari rujukan ilmiah, dan menegaskan bahwa tindakannya tidak dapat dibenarkan secara etika kedokteran.

Menariknya, para pendukung teori konspirasi tidak begitu saja terbuka matanya meski dr. Lois mengaku bohong, meski Jerinx akhirnya telah divaksin. Bahkan, pengakuan dr. Lois menyulut konspirasi lain: bahwa dr. Lois dibungkam, atau dokter yang tidak sejalan dengan pemerintah akan diberangus. Mengapa kepercayaan pada teori konspirasi tetap abadi walau pemantiknya tumbang dan silih berganti?

Jawaban atas pertanyaan ini umumnya menggarisbawahi faktor individual, seperti kebutuhan akan rasa aman, ataupun faktor demografis penyebar konspirasi, misalnya ras dan tingkat pendidikan. Data tersebut melahirkan teori-teori psikologis mengenai kelompok mana yang lebih rentan konspirasi. 

Namun, saya ingin mengajak pembaca untuk melihat persoalan kepercayaan pada konspirasi bukan sebagai perkara iman individu semata. Ia adalah perkara sosial: bagaimana individu berinteraksi dengan masyarakat, juga dengan dengan institusi (formal maupun informal) tempat ia berada. “Rasa percaya” (trust) adalah  kunci penting dalam konsumsi dan pemilihan informasi. Dari mana trust berasal, sayangnya, justru sering luput dari pembahasan mengenai teori konspirasi. 

 

Ketidakpercayaan Kepada Institusi

Dalam risetnya mengenai hubungan antara elit dan masyarakat, Tilly (2005) menganalisa rasa percaya publik untuk memprediksi bagaimana masyarakat membuat jaringan kepercayaan (trust network) yang sekiranya bisa melindungi masyarakat ketika pemimpinnya lalim atau tidak memuaskan. Ketika rasa percaya terhadap elit hancur, bangunan demokrasi runtuh dan menyisakan ketidakpastian yang membuat berbagai jaringan muncul dan berkompetisi memenangkan kepentingannya. 

Kita bisa melihat awal hancurnya hubungan ini pada krisis 1998. Di tengah ketidakpastian, rumor, gosip, dan konspirasi menyebar layaknya api yang akhirnya meledak dari sekamnya.  Sejak reformasi, tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah terus menurun.[1]

Ketidakpercayaan terhadap institusi, seperti pemerintah, merupakan hambatan struktural yang dapat menciptakan apa yang disebut sosiolog Emma Brandt (2020) sebagai lingkungan ketidakpercayaan (environment of disbelief). Berdasarkan penelitiannya tentang anak-anak muda Serbia yang mengonsumsi dan menyebarkan teori-teori konspirasi, Brandt menemukan bahwa dukungan terhadap teori konspirasi berkaitan erat dengan tingkat ketidakpercayaan mereka terhadap institusi dan pemerintah. 

Anak-anak muda di Serbia meragukan kredibilitas media-media Serbia setelah mengukur afiliasi politik pemilik media dan jurnalisnya yang terlalu menjadi corong pemerintah, alih-alih masyarakat. selain itu, paparan informasi dan berita Eropa melalui sosial media membuat anak muda Serbia merasa tidak berdaya di tengah stereotip “pascaperang” dan “negara berkembang” yang disematkan ke negaranya.

Riset Brandt punya pelajaran penting bagi kita. Ada dua hal penting yang membentuk kepercayaan kita pada institusi: 1) kualitas otoritas pemerintah; dan 2) ekosistem media yang menyebarkan informasi. Layaknya di Serbia, keduanya juga bermasalah di Indonesia.

Rasa percaya kita terhadap pemerintah tidak hanya berada di ujung tanduk ketika pandemi; ia akan selalu mendapat cobaan di masa krisis, apapun bentuknya. Memori pilu 1998 yang menghantui warga Tionghoa, pembantaian di Sampit, pembunuhan massal di Biak, dan konflik di Halmahera adalah sedikit dari daftar panjang friksi antara masyarakat yang tidak mampu ditangani oleh pemangku kebijakan terkait. Belum lagi persoalan menahun seperti konflik lahan, hingga isu sehari-sehari seperti bias kelas dalam media. 

Benang merah dari semua daftar kejadian naas itu adalah pemberitaan yang ekstrim: antara terlalu banyak eksposur yang simpang siur atau absennya perhatian media. Artinya, keraguan akan “kebenaran versi pemerintah” sudah mulai tumbuh bagai api dalam sekam dan dipelihara oleh ekosistem media. Rupanya, pandemi Covid-19 seperti menyiram bensin yang menyulut api “ketidakpercayaan” untuk makin berkobar karena buruknya kebijakan pemerintah.

 

Covid-19: Menolak Ingat ala Pemerintah

Masih segar di ingatan kita celetukan menteri dan politisi yang meremehkan pagebluk ini. Virus tidak masuk Indonesia karena kita rajin minum jamu, suka makan nasi kucing, dan perizinan di Indonesia ruwet. Ketika tak bisa mengelak lagi, pemerintah kemudian menyalahkan warga karena tidak taat prokes. Ketika masyarakat menjadi kambing hitam, pemerintah menggelontorkan dana pada para (influencers) untuk mendukung pariwisata yang babak belur di tengah pandemi. Pandemi akhirnya menjadi isu “siapa bilang apa,” alih-alih wabah serius yang telah merenggut jutaan nyawa manusia.

Di saat yang sama, ekosistem media di Indonesia juga masih jauh dari harapan. Berita-berita konyol tentang celetukan pejabat dilaporkan begitu saja tanpa mengimbanginya dengan suara masyarakat yang semakin gelisah. Banyak media yang juga turut berperan dalam mengamplifikasi arogansi pemerintah, ketimbang menampilkan klaim yang dapat mematahkan ucapan konyol elit kita. 

Belum lagi para pendengung (buzzer) yang memperkeruh lini masa. Di awal pandemi, seorang pendengung pro-pemerintah pernah mencuit bahwa corona adalah isu yang dihembuskan oposisi. Beberapa ahli epidemiologi yang mewanti-wanti di media sosial tak jarang kena serangan pendengung secara bertubi-tubi. Seiring pemerintah berubah, diskursus pendengung ini pun berubah jadi membela setiap kebijakan pemerintah yang (akhirnya) mengakui adanya covid di Indonesia.  

Ketika kepercayaan terhadap institusi makin terkikis, di situlah kepercayaan terhadap konspirasi tumbuh subur. Teori konspirasi menjadi “ruang alternatif” untuk melawan narasi pemerintah yang ambigu dan acap kali mengelak dari pertanggungjawaban. Tentu ini tidak berarti bahwa teori konspirasi selalu radikal lagi progresif. Sebaliknya, konsekuensinya di tengah krisis amatlah fatal. 

“Ruang alternatif” konspirasi muncul sebagai ekspresi kebuntuan masyarakat yang merasa kecemasan, kemarahan, kepanikan, duka, dan kesedihan mereka diinvalidasi oleh institusi yang secara legal harus mereka percayai. Lihat saja istilah “elit global” yang menjadi lelucon di media sosial. Di balik frasa menjengkelkan ini, ada letupan narasi anti-kemapanan (anti-establishment) seperti Jerinx yang bersikukuh bahwa pandemi adalah ciptaan elit politik dan oligark (Bill Gates) untuk mengeruk untung. Begitupun istilah “di-covidkan” yang acap kali menjadi kambing hitam untuk absennya transparansi ahli maupun institusi kesehatan yang berwenang.

 

Meredam Teori Konspirasi?

Penyebaran teori konspirasi di era krisis sebenarnya bisa diredam dengan komunikasi terpadu di berbagai level oleh pemerintah. Ia tidak akan menghilangkan teori konspirasi, tapi ia bisa memunculkan antitesisnya: yaitu menumbuhkan kepercayaan pada institusi.

Kita tidak perlu terlalu berandai-andai akan jadi seperti Selandia Baru, tapi kita bisa berkaca ke Yunani dan Vietnam. Penting diingat, dua negara ini tidak kaya. Yunani bahkan masih dilanda krisis (pemasukan fiskalnya negatif), dan ekonominya bergantung pada turisme. Akan tetapi mereka bergerak cepat. Ketika kasus pertama tercatat di Vietnam dan Yunani, pemerintahnya langsung sigap dan melakukan karantina kewilayahan. 

Baik Yunani dan Vietnam merespon kebutuhan isolasi dengan digitalisasi dan perbaikan kerja administrasi publik. Informasi mengenai respon pandemi menjadi terpadu. Yang menjadi corong informasi sepanjang pandemi adalah dokter dan ahli epidemiolog. Masyarakat Vietnam dan Yunani mengaku bangga dengan kinerja pemerintah karena “pemerintah mendengarkan sains,” dan terus mengkomunikasikannya jika ada perubahan.

Harus ada konsekuensi bagi pejabat publik yang menelurkan pernyataan-pertanyaan yang mencela daya pikir masyarakat. Media pun juga harus bisa bertanggungjawab dengan konten mereka yang tidak hanya untuk memancing kemarahan masyarakat. 

Teori konspirasi akan selalu ada, saya yakin kita pasti (pernah atau masih) memercayai beberapa teori konspirasi. Namun yang bermasalah adalah ketika  teori konspirasi ini justru divalidasi dengan institusi dengan sumber daya besar seperti negara. Memvalidasi tidak perlu mengiyakan teori-teori tersebut, pemerintah cukup diam, bertahan dengan arogansinya, lalu memperlakukan ratusan ribu nyawa tak lebih dari hambatan ekonomi.

Catatan Kaki

  1. ^ Saya membedakan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai lembaga dari kepercayaan terhadap tokoh politik.

Brandt, Emma. 2020. Environments of Disbelief: Politics, Media, and Migration Among Serbian Youth. MA Thesis. Northwestern University.

Tilly, Charles, 2005. Trust and rule. New York: Cambridge University Press.