Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari satu setengah tahun telah mendorong berbagai pakar kesehatan termasuk epidemiolog, virolog, dan ahli lain muncul ke publik. Orang-orang yang sebelumnya hanya lamat-lamat terdengar di publik kemudian menjadi ujung tombak penanganan pandemi sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya. 

Hal ini tentu wajar. Ketika kita berada di dalam ketidakpastian, salah satu yang bisa dipercaya adalah para pakar yang sudah mendalami isu pandemi bertahun-tahun. Kepakaran tentu dibutuhkan untuk mendesain kebijakan yang  efektif agar ujung pandemi bisa segera terlihat. 

Di Amerika Serikat (AS) kita mengenal Anthony Fauci, di Jerman ada Christian Drosten, di Italia ada Roberto Burioni. Sementara di Indonesia, kita familiar dengan nama epidemiolog seperti Pandu Riono. Salah satu hal yang mirip dari nama-nama tersebut adalah popularitas mereka dan posisi mereka yang menjadi figur publik di media

Di AS, Italia, dan Jerman, nama-nama pakar tersebut menjadi suara otoritas yang memandu kebijakan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, apakah pendapat para pakar bisa mendorong kebijakan penanganan pandemi dengan pendekatan pro-sains? Mengapa para pakar yang suaranya marak di media justru seringkali bersikap kritis pada langkah pemerintah dalam menangani pandemi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya bersama dua dosen FISIPOL UGM melakukan penelitian untuk mencermati narasi kepakaran dalam berita di Indonesia di awal pandemi Covid-19 dan melihat sejauh apa pemberitaan tersebut mampu mempengaruhi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang diambil pemerintah Indonesia. Hasil lengkap penelitian kami telah dipublikasikan dalam Journal of Asian Public Policy. Ada 2.187 berita di empat media online (CNN Indonesia, Kompas, Tempo, dan Tirto) yang kami analisis dalam kerangka Narrative Policy Framework (NPF)

NPF merupakan pisau analisis yang digunakan untuk melihat narasi pemberitaan di media khususnya mengenai kebijakan publik. Ia membantu kita memahami bagaimana berita media membingkai sebuah kebijakan. Dalam NPF, misalnya, salah satu strategi narasi adalah melihat berbagai karakter aktor dalam sebuah kebijakan, di antaranya berkaitan dengan siapa yang menjadi korban sebuah kebijakan (Jones & McBeth 2010).

 

Dari Informatif Jadi Kritis

 Analisis kami menunjukkan bahwa di awal pandemi, beberapa media di Indonesia pada mulanya menampilkan berita-berita yang lebih bersifat informatif. Namun seiring waktu, karakteristik berita pandemi pelan-pelan bergeser menjadi kritis terhadap kebijakan pemerintah. 

Berita informatif merujuk pada berita-berita yang menjelaskan tentang kejadian apa yang sedang terjadi di Wuhan, China. Misalnya, kemungkinan yang menyebabkan munculnya virus Corona, termasuk penggunaan istilah “virus Corona” kemudian berganti nama resminya oleh WHO diubah menjadi Covid-19. Pada periode awal Januari-Februari 2020 ini belum banyak media yang membahas kemungkinan virus tersebut akan masuk ke Indonesia. 

Nada pemberitaan berubah khususnya setelah ditemukan kasus pasien positif Covid-19 pertama di Indonesia pada awal Maret 2020. Media-media yang kami teliti mulai keras mengkritik pemerintah. Nada berita bergeser menjadi cukup keras bahkan agresif terhadap pemerintah. 

Perubahan ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang lebih menitikberatkan pada sisi ekonomi dan tidak bersiap menghadapi pandemi yang terus memburuk. Sementara banyak orang yang sudah memberikan peringatan, kita justru diajak untuk mempercayai hal-hal yang bersifat pseudo-science. Dari jamu Jokowi sampai kalung anti-Corona yang dibuat Kementerian Pertanian. 

Korbannya tentu saja, masyarakat Indonesia. Sifat kritis berita-berita media itu juga bisa dilihat dari semakin banyaknya berita-berita mengenai desakan agar Menteri Kesehatan Terawan saat itu mengundurkan diri. Tempo bahkan dengan jelas menuntut Terawan untuk mundur. Ia dianggap gagal untuk mencegah pandemi agar tidak meluas di Indonesia. Kita tahu bahwa Terawan baru diganti 10 bulan kemudian. 

Namun, yang menarik, berita-berita kritis terhadap kebijakan penanganan pandemi oleh pemerintah memunculkan kehadiran para pakar untuk turut bersuara. Pada satu sisi, media aktif melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah. Di sisi lain, media memberikan ruang buat para pakar yang bisa memberikan pandangan atau ide-ide alternatif yang bisa membantu memperbaiki penanganan pandemi. 

Sesuai temuan kami, berbagai kritik yang dimunculkan para pakar baik di media maupun media sosial, sedikit banyak mengubah pendekatan yang dilakukan pemerintah. Para pakar yang sering muncul di media mulai mendapatkan ruang, setidaknya diajak untuk mendiskusikan kebijakan yang akan diambil pemerintah. 

Namun, catatannya, proses pembuatan kebijakan adalah proses yang rumit. Para pakar ini harus bersaing dengan aktor-aktor lain seperti penasihat politik, birokrat senior, dan lainnya yang suaranya lebih didengar pemerintah. Di titik ini, para pakar sering kalah posisi sehingga ketika mereka diundang untuk menyampaikan ide-ide hanya bersifat performatif. Ini adalah contoh klasik mengenai apa yang disebut Shortall (2012) sebagai perebutan kuasa (power struggle) dalam mempengaruhi kebijakan. 



Pakar dan Perebutan Suara di Media

Di tengah perebutan kuasa dalam mempengaruhi kebijakan, para pakar kemudian menggunakan ruang di media massa dan media sosial agar suaranya bisa lebih terdengar. Di lingkungan akademik, seorang peneliti akan mendapatkan ruang ketika dia memiliki karya penelitian yang dipublikasikan di jurnal ternama. Namun, dipublikasikan di jurnal ternama saja tidak cukup membuat seorang peneliti menjadi media darling. 

Kita bisa melihat bahwa para pakar kemudian menggunakan media sosial sebagai ruang utama agar tetap bisa muncul di media. Selain media arus utama, media sosial memang menjadi platform penting bagi para pakar menyuarakan kritik dan juga ide-idenya. Sebagaimana disebut oleh Van Dijck dan Alinejad (2020), di masa pandemi media sosial telah menjadi instrumen yang mendesentralisasi karakter komunikasi sains. 

Jika sebelumnya, ruang-ruang untuk komunikasi sains yang dilakukan oleh pakar dan para pembuat kebijakan lebih banyak berada pada platform konvensional seperti media arus utama, media sosial mengubah karakter tersebut. 

Bagi khalayak di media sosial, “teman” atau orang terdekat yang dipercaya meskipun berada dalam kualifikasi yang sama dengan para pakar dalam tingkatan “sumber yang patut dipercaya.” Emosi, pengalaman, perasaan, juga sentimen terkait pandemi Covid-19 yang dimiliki oleh netizen non-pakar ini menyebar dengan lebih powerful di media sosial. Ia mempengaruhi siklus pemberitaan. 

Simak misalnya foto kondisi rumah sakit Sardjito yang penuh dan tergenang air hujan setelah sebelumnya ada pasien meninggal karena kehabisan oksigen. Dalam kondisi tersebut, para pakar juga kemudian ikut mengamplifikasi berbagai postingan publik yang menunjukkan semakin memburuknya level krisis yang terjadi. Dalam beberapa hal bahkan kerap terlibat pada perdebatan yang emosional

Meskipun di media sosial para pakar kerap ada pada posisi yang sama dengan mereka yang non-pakar, keberadaan mereka menjadi semakin penting. Mereka semakin menjadi media darling, banyak pendapatnya dikutip dan diamplifikasi media arus utama. Kepakaran menjadi kata kunci kenapa nama dan pendapat mereka diamplifikasi. 

Selain terus bersuara kritis terhadap kebijakan pemerintah, para pakar ini juga terlibat dalam berbagai inisiatif publik seperti Lapor Covid-19 dan Kawal Covid-19 yang salah satunya menyoroti kesenjangan data dan informasi terkait pandemi. 

Tidak mengherankan jika kemudian keberadaan mereka dianggap mengganggu status quo dan karena itu harus diserang. Cermati misalnya, tekanan yang didapatkan oleh dr. Pandu Riono yang akun media sosialnya diretas. Serangan yang sifatnya personal dan mendelegitimasi para pakar juga sering terjadi seiring dengan semakin kerasnya kritik mereka terhadap kebijakan penanganan pandemi. 

Hal ini tentu saja bukan fenomena khas di Indonesia. Anthony Fauci diserang oleh media-media konservatif Amerika Serikat dan bahkan mantan presiden Donald Trump. Di Italia, Roberto Burioni juga diserang oleh kelompok-kelompok anti-vaksin yang menyebar misinformasi di media sosial. 

Pada titik ini, artinya, kemunculan para pakar yang salah satunya dibantu oleh nada pemberitaan media yang keras terhadap pemerintah di awal pandemi, belum cukup efektif dalam mempengaruhi kebijakan penanganan pandemi. 

Di Indonesia, lebih dari satu setengah tahun pandemi, kita masih sibuk diajak untuk mendiskusikan apakah prioritas penanganan harus fokus pada ekonomi atau kesehatan. Alih-alih dilibatkan lebih jauh keberadaan para pakar ini justru kerap didelegitimasi di media sosial. Butuh perubahan pendekatan jika kita ingin pandemi segera berakhir.

 

Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2010). A narrative policy framework: Clear enough to be wrong?. Policy Studies Journal, 38(2), 329-353.

McNair, B. (2011). An Introduction to Political Communication. London: Routledge.

Shortall, S. (2012). The Role of Subjectivity and Knowledge Power Struggles in the Formation of Public Policy. Journal of Sociology.

van Dijck, J.F.T.M. & Alinejad, D. (2020). Social media and trust in scientific expertise: debating the covid-19 pandemic in the Netherlands. Journal of Social Media and Society.