Beberapa waktu lalu, ruang publik disesaki pemandangan senyum lebar wajah-wajah pejabat yang terpampang besar, lengkap dengan jargonnya masing-masing. Sosok-sosok elite politik bersaing menagih perhatian khalayak lewat baliho-baliho yang berbunyi kurang-lebih seperti “kepak sayap kebingungan,” “kerja untuk Wakanda,” atau “padamu mantan kami kembali”.

Sebaliknya, mural bertuliskan “Dipaksa Sehat di Negara Yang Sakit” yang menghebohkan dihapus aparat karena dianggap mengganggu ketertiban umum, memiliki muatan yang multitafsir, provokatif, dan dikhawatirkan dapat menghasut masyarakat. Ia tidak sendiri. Mural-mural lain di berbagai lokasi pun bernasib sama. Mereka jadi korban penghapusan yang disebut-sebut sebagai bentuk baru represi dan pembungkaman.

Ketika mural-mural ini dihapus, sebagian membenarkan penghapusannya dengan mengatakan mereka tak berizin dan merupakan aksi vandalisme. Pertanyaannya, mengapa pesan-pesan yang diizinkan di ruang publik adalah justru yang marak dikritik khalayak dengan berbagai alasan, mulai dari mubazir, buang-buang uang, miskin nurani dan empati, serta tak sensitif di tengah berkecamuknya pandemi? Mengapa kritik yang mengartikulasikan kegusaran masyarakat justru tak memiliki tempat?

Paradoks ini menunjukkan bahwa ruang publik merupakan medan komunikasi yang timpang. Ruang publik idealnya mampu mendorong orang untuk berdialog dan ramah terhadap semua kalangan. Ruang publik seperti inilah yang digadang-gadang sebagai pondasi demokrasi (Toloudi, 2016). Namun pada kenyataannya, ruang tidaklah netral melainkan sarat kepentingan (Dhona, 2018) dan justru menjadi medan komunikasi searah. 

Warga yang tak memiliki sumber daya dan kuasa akan tersingkir dalam kontestasi pemanfaatan ruang publik, sementara mereka yang pundi-pundi finansialnya tak terbatas memiliki akses selebar-lebarnya terhadap ruang publik. Kurang leluasa apa saat ini partai politik dan politisi bermodal besar menyemai pesannya di ruang publik?

 

Krisis Ruang Publik dan Perlawanan

Dari sinilah, kita dapat memahami betapa masuk akalnya mural sebagai upaya merebut kembali area milik publik. Ketika publik dipaksa untuk menerima (secara visual) agenda politik elite, mural meneriakkan aspirasi publik yang tercekik.

Seniman-seniman mural menyadari filosofi ini dalam bekerja. Komunitas-komunitas mural di Surabaya, misalnya, memperlakukan seni jalanan sebagai manuver menyerobot ruang publik yang seharusnya bebas dari kooptasi pemodal besar (Wicandra, 2013). Mural, dalam hal ini, menjadi cara untuk mengirimkan pesan bahwa ruang publik adalah milik publik.

Semangat menyerobot ruang publik sebenarnya merupakan filosofi yang inheren dari seni mural itu sendiri. Mural lazim ditemukan serta-merta sudah tergambar di suatu ruang publik tanpa diketahui baik proses maupun senimannya. Karya Banksy merupakan satu contoh tersohornya, tapi hal ini wajar pada karya-karya seniman mural lain. Dan yang lebih penting adalah karya-karya tersebut menyampaikan isi hati publik pada satu waktu tanpa tedeng aling-aling.

Beberapa mural yang dihasilkan di awal pandemi Covid-19 berikut ini, katakanlah. Gambaran satire Trump mengampanyekan desinfektan sebagai obat Covid-19, Xi Jinping mengatakan tidak ada apa-apa di China sambil memakai baju hazmat, para nakes bersayap malaikat mengartikulasikan perasaan terdalam khalayak pada momen tersebut. Perasaan ini perlu diekspresikan di tengah publik dan mendapatkan validasi, namun ruang publik, seperti yang kita tahu, ditembok oleh aturan-aturan formal yang tak mengizinkannya.

Kecenderungan otoritas di Indonesia menyikapi kritik mural dengan menganggapnya ilegal dan tidak pada tempatnya ialah kewajaran yang bakal ditemukan di mana pun. Hanya saja, dihapusnya mural dan dibungkamnya para senimannya selagi pesan-pesan politik terpampang vulgar mengejawantahkan paradoks ruang publik secara terang-benderang. Ia menunjukkan bahwa ruang publik saat ini memang bukan ruang untuk pesan-pesan yang berpihak kepada publik.

Dengan demikian, aksi menyerobot ruang publik melalui mural seharusnya dilihat sebagai upaya mengklaim kembali sesuatu yang sebelumnya diserobot dari publik. Pengelolaan ruang publik dengan berbagai aturan dan formalitas tidak sama dengan menjadikannya ruang berekspresi yang demokratis. Bila pengaturan yang ada malah berujung pada dibombardirnya ruang publik oleh pesan-pesan sarat kepentingan politik yang menyayat perasaan dan memamerkan ketimpangan, negara harus sadar bahwa penyerobotan ruang publik tinggal tunggu waktu. Kita pun harus sadar dan tidak berpihak pada pengaturan ruang publik yang tak mengindahkan publik.

Dhona, H. R. (2018). Komunikasi Geografi. Jurnal Komunikasi.

Toloudi, Z. (2016, June). The Conversation. Retrieved from https://theconversation.com/are-we-in-the-midst-of-a-public-space-crisis-56124

Wicandra, O. B. (2013). Merebut Kuasa Atas Ruang Publik: Pertarungan Ruang Komunitas Mural di Surabaya. The 5th International Conference On Indonesian Studies. Yogyakarta. Retrieved from Scientific Repository Petra Christian University: http://repository.petra.ac.id/16179/1/Publikasi1_02032_1056.pdf