Pada akhir tahun ini 2021 ini, hujan lebat terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia dan mengakibatkan banjir seperti di Alor, Nusa Tenggara Timur (2/11), di Kota Batu, Malang, Jawa Timur (4/11), dan bahkan di Kabupaten Sintang yang terjadi hingga 3 minggu dan merendam 12 kecamatan. Sulit untuk membayangkan tidak ada banjir berikutnya. Rekam jejak banjir di berbagai wilayah Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat, sedangkan saat ini musim penghujan diramalkan BMKG baru merupakan tahap awal dan akan memuncak pada bulan Januari dan Februari. 

Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya bisa berdiam diri menganggap banjir sebagai sebuah pola tahunan biasa dan terus menutup mata bahwa dampak krisis iklim sudah hadir di sekitar kita?

Dewi Safitri melalui CNNindonesia.com (2021) dan Anastasya Lavenia di laman Remotivi (2021) telah menunjukkan dengan sangat apik bagaimana kegagalan media selama ini memberitakan krisis iklim. Tulisan ini mencoba melengkapi kedua tulisan tersebut. Selain mencoba menunjukkan bingkai dominan dalam pemberitaan banjir yang selama ini digunakan oleh media di Indonesia, tulisan ini juga berupaya memberikan tawaran konkret bagaimana seharusnya posisi media dalam menghadapi pemberitaan terkait bencana: media harus bisa mempolitisasi bencana.

Narasi media di Indonesia cenderung menempatkan banjir sebagai bagian dari bencana yang disebabkan oleh alam. Pemberitaan yang membingkai banjir sebagai akibat dari perilaku manusia seperti pembalakan hutan, tata kelola ruang yang buruk, pemanasan global akibat produksi gas rumah kaca tidak mendapatkan porsi yang cukup memadai. Hal yang mengkhawatirkan adalah masyarakat sebagai khalayak media tidak mempunyai informasi yang memadai untuk memahami banjir, sehingga langkah yang harus dilakukan masyarakat dalam merespons banjir jadi sulit terbayangkan. 

Saya bersama tim peneliti dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, Detta Rahmawan, Dzikrifa Ningtyas, dan Rudi Hartanto memeriksa bagaimana media daring di Indonesia membingkai banjir pada periode 2020 hingga pertengahan 2021. Kami memeriksa empat banjir besar pada periode tersebut yaitu: banjir Jabodetabek, Lebak, Banten, Luwu Sulawesi Selatan, dan banjir bandang Kalimantan Selatan. Pada hari puncak pemberitaan banjir Jabodetabek di tahun 2020 (2 Januari 2020), 51% dari total 415 pemberitaan menyebutkan alam sebagai penyebab utama terjadinya banjir[1]. Curah hujan tinggi, perubahan iklim dan/atau narasi terkait hidrometeorologi cenderung menjadi narasi dominan. Hanya 14% dari pemberitaan menyebutkan bahwa banjir Jabodetabek merupakan dampak perilaku manusia. Sebagian berita memang membingkai banjir dengan dua variabel penyebab sekaligus, namun jumlahnya tidak besar.

Walaupun pada bencana banjir di Lebak, Banten (4 Januari 2020) hanya 26% dari pemberitaan yang menempatkan alam sebagai penyebab utama dan hanya 11% yang menempatkannya sebagai dampak perilaku manusia, dominannya pemberitaan yang tidak menyebutkan penyebab terjadinya banjir membuat bingkai pemberitaan sempit. Mayoritas pemberitaan mengabaikan problem tata guna lahan, absennya kawasan resapan, hingga kebijakan pemerintah yang semestinya dioptimalkan sebelum banjir. 

Hal yang sama juga terjadi untuk banjir di Luwu, Sulawesi Selatan. Pada hari puncak pemberitaan banjir (17 Juli 2020), 69% dari total 72 pemberitaan menempatkan alam sebagai penyebab terjadinya banjir. Hanya 4% berita yang mencoba mengungkapkan adanya campur tangan perilaku manusia yang mengakibatkan banjir. Di hari puncak pemberitaan banjir di Kalimantan Selatan yang terjadi hingga tiga minggu dan menenggelamkan 9 wilayah Kabupaten/Kota (16 Januari 2021), hanya 7% pemberitaan dari 83 berita yang mengulas perilaku manusia sebagai penyebab peristiwa tersebut. Sementara itu, 71% dari total pemberitaan menempatkan alam sebagai penyebab terjadinya banjir.

 

Bingkai Penyebab Banjir

Pemberitaan Banjir

Penyebab Alam

Penyebab Ulah Manusia

Tidak Menyebutkan Penyebab

Total Berita

Jumlah berita

%

Jumlah berita

%

Jumlah berita

%

Banjir Jakarta, 2 Januari 2020

211

51%

59

14%

184

44%

415

Banjir Lebak, 4 Januari 2020

5

26%

2

11%

13

68%

19

Banjir Luwu, 7 Juli 2020

50

69%

3

4%

20

28%

72

Banjir Kalimantan Selatan, 16 Januari 2021

59

71%

6

7%

23

28%

83

*Persentase dari total keseluruhan berita

 

Adanya bingkai dalam pemberitaan merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan media saat menampilkan realitas. Bingkai merupakan manifestasi dari sudut pandang jurnalis dan media. Bingkai juga berpotensi mempengaruhi bagaimana publik mencerna pemberitaan dan menyimpulkan suatu masalah. 

 

Efek Bingkai: Bencana Hidrometeorologi dan Bingkai Episodik/Tematik

Salah satu contoh bagaimana bingkai pemberitaan memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap khalayak adalah ketika peristiwa banjir dibingkai media dengan istilah sangat teknis yaitu “bencana hidrometeorologi”. 

Istilah bencana hidrometeorologi sendiri telah digunakan sejak tahun 2013 oleh BNPB untuk menyebut bencana akibat iklim yang ekstrem. Namun, istilah ini mulai digunakan sebagai narasi media pada bulan Oktober 2020. Pada bulan tersebut, tercatat kepala BMKG, Kepala BNPB, Gubernur Jawa Timur, dan bahkan Presiden Joko Widodo berulang kali menggunakan terminologi “bencana hidrometeorologi” untuk mengidentifikasi fenomena merugikan dan disebabkan oleh peristiwa meteorologi dan iklim yang ekstrem, membawa bahaya seperti banjir, kekeringan, angin topan, tornado, atau tanah longsor ke tempat kejadian (Wu dkk., 2016).  Dalam konteks ini, media cenderung hanya menjadi corong dan penyambung istilah dari pemerintah. 

Penggunaan istilah “bencana hidrometeorologi” yang cenderung teknis berimplikasi pada produksi narasi bencana yang terbatas. Istilah ini mengasingkan banjir dari diskusi publik lebih luas dan menjauhkan perbincangan dari ulasan mengenai dampak perubahan iklim serta ulah manusia.

Dalam studi yang kami lakukan, terlihat bahwa pemberitaan yang menggunakan istilah “bencana hidrometeorologi” akan memiliki sentimen pemberitaan yang cenderung lebih positif. Bukan hanya karena narator utama istilah tersebut merupakan narasumber dari pihak pemerintah, namun juga karena istilah tersebut cenderung menutup kemungkinan perbincangan atas penyebab-penyebab lain banjir. Pun, dari studi-studi sebelumnya dapat terlihat bagaimana media-media daring kita cenderung hanya menggunakan satu-dua narasumber saja dalam memberitakan peristiwa (Adiprasetio, 2020; Adiprasetio & Larasati, 2020). 

Dominannya berita yang mengatributkan alam sebagai penyebab peristiwa banjir menjadi problematik karena seolah-olah respons yang bisa kita lakukan sekadar bersiap menghadapi serangkaian bencana yang akan muncul dari tahun ke tahun. Berbeda halnya bila media dapat mengungkap apa saja dan bagaimana andil manusia dalam terjadinya banjir yang terus mendera wilayah-wilayah Indonesia. Pada akhirnya, pemberitaan terkait banjir akan memiliki konsekuensi dan berada dalam dimensi politik. Dengan demikian, selanjutnya perlu dibicarakan apa upaya yang dapat dilakukan secara kolektif dan terstruktur untuk menanggulangi banjir.

Terdapat dua bingkai pemberitaan dalam lingkup isu politik menurut Iyengar (1996): (1) bingkai episodik, yaitu ketika peristiwa difokuskan pada permasalahan tunggal yang tidak dihubungkan dengan permasalahan lainnya; (2) bingkai tematik, yaitu ketika peristiwa digambarkan sebagai permasalahan umum yang berhubungan dengan satu dan lain hal (sistematik) yang berkembang. Pada pemberitaan banjir di tahun 2020, bingkai yang paling dominan diproduksi oleh media daring kita adalah bingkai episodik. Banjir diposisikan sebagai sebuah peristiwa tunggal tanpa penjelasan yang cukup berarti tentang penyebab peristiwa tersebut.

Bingkai episodik selalu mendominasi setiap peristiwa banjir 2020 di Indonesia. Lebih dari 84% dari 415 pemberitaan pada hari di mana puncak banjir terjadi (2 Januari 2020) diisi oleh bingkai episodik. Sementara itu, lebih dari 90% pemberitaan banjir di Luwu, Sulawesi Selatan, Lebak, Banten, dan Kalimantan Selatan juga memakai bingkai episodik. 

Media daring di Indonesia sangat minim menampilkan pemberitaan dengan bingkai tematik, bingkai yang potensial memberikan pemahaman lebih luas terhadap penyebab peristiwa banjir. Dominannya bingkai episodik berpotensi membuat khalayak tidak memahami peristiwa banjir secara sistematis dan hanya memaknai banjir sebagai sebuah peristiwa tunggal.

Media semestinya dapat memainkan peran signifikan dalam penyadaran khalayak untuk merespons peristiwa banjir. Tidak hanya dalam lingkup pemahaman terhadap isu lingkungan seperti banjir, media juga dapat mempengaruhi persepsi dan bahkan tindakan. Studi Bengston (1999), misalnya, menunjukkan bagaimana bingkai yang diproduksi oleh media cetak AS sejalan dengan opini publik terkait kebijakan Hutan Nasional. Begitupun dengan studi Delshad dan Raymond (2013) yang menemukan bahwa perubahan bingkai media terkait biofuels (dari positif ke negatif) mempengaruhi perilaku publik, dari yang awalnya mendukung menjadi cenderung menentang.

Bingkai media juga membentuk persepsi penyebab masalah tertentu yang berkaitan dengan kebijakan makro dan efikasi atas solusi dari masalah bencana (Borquez, 1993; Tewksbury dkk., 2000). Walhasil, pada konteks banjir, bingkai media dapat menggeser diskusi publik dari kebijakan terkait pencegahan banjir ke arah kebijakan yang dapat mengubah tatanan perilaku manusia seperti alih teknologi menjadi ramah lingkungan maupun kegagalan kebijakan yang menjadi penyebab banjir. 

Politisi acap menyuarakan bahwa bencana tidak layak dipolitisasi pada momen-momen krusial bencana. Namun, studi Olshanky dan Chang (2009) menunjukkan bahwa diskursus publik terkait bencana dapat mengubah kebijakan karena perhatian publik jadi terfokus pada peristiwa tersebut. Pada kasus Jakarta misalnya, perhatian besar publik terhadap sumur resapan yang gagal di Jakarta membuat anggaran pembangunan sumur resapan untuk tahun 2022 dicoret (Mantalean, 2021). Selama berbasis data yang kuat, politisasi bencana juga dapat menajamkan diskusi sehingga menghasilkan pemecahan masalah yang lebih efektif dan efisien.

 

Bagaimana Media Seharusnya Mempolitisasi Bencana 

Pembingkaian banjir sebagai bencana alam lewat bingkai episodik tentu tak dapat diterima begitu saja. Studi yang kami lakukan menunjukkan bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan politisi menjadi narasumber dominan dalam pemberitaan selain juga BNPB dan BMKG. Suara dari akademisi dan LSM di daerah yang juga memiliki peran vital dalam isu lingkungan di daerah maupun nasional tidak mendapatkan porsi yang layak. Hal ini mencerminkan kecenderungan media di Indonesia dalam meliput suatu peristiwa di mana pemerintah dan politisi acap diposisikan sebagai narasumber utama pemberitaan (Adiprasetio, 2020; Adiprasetio & Larasati, 2020). Bingkai sempit narasi bencana kita karenanya tak lepas juga dari dominannya narasi pengambil kebijakan dan tak adanya narasi tandingan yang cukup layak.

Pada konteks ini, jurnalis dan media harus lebih berani dalam mewartakan bencana. Pun, tidak cukup hanya itu. Media bahkan harus bisa mempolitisasi bencana untuk kepentingan publik. Media harus berani memosisikan akademisi dan aktivis lingkungan untuk berbicara lantang terkait bencana banjir serta menampilkan serangkaian data untuk meyakinkan publik bahwa ada langkah yang harus diambil. Pemahaman dan tindakan publik diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan penanganan banjir dan kebijakan lingkungan yang lain.

Di luar itu, saya memahami bahwa terdapat banyak tantangan dalam upaya mendorong perubahan yang lebih jauh, khususnya bila ingin berangkat dari media. Menilik teori hierarki pengaruh yang dijelaskan oleh Shoemaker dan Reese, terdapat berbagai lapisan variabel yang potensial mempengaruhi bagaimana suatu peristiwa dibingkai dalam berita (Adiprasetio, 2015). Selain faktor individu jurnalis terdapat lapisan lain yaitu rutinitas media, pola organisasi media, institusi sosial lain yang bertaut dengan media dan sistem sosial kita yang mempengaruhi mengapa media memiliki pola tertentu dalam memproduksi pesan terkait bencana. Tentu kita tidak dapat menutup mata bahwa selama ini rutinitas lapangan jurnalis serta hubungan yang tidak sehat antara media dengan kekuasaan membuat narasi pemerintah menjadi sangat dominan dalam perbincangan terkait kebencanaan.

Pada akhirnya, kita harus memahami bagaimana media bekerja, dan berupaya keras mengubah arah pena redaksi untuk mengarusutamakan isu lingkungan dan memberikan porsi yang lebih banyak bagi akademisi dan aktivis lingkungan.  Bila media arus utama sulit untuk meminjamkan penanya dalam perlawanan terhadap perubahan iklim, maka saat ini adalah momen yang paling tepat untuk kita membesarkan media alternatif yang lebih independen dalam menyuarakan kerentanan manusia di hadapan krisis.

 

Adiprasetio, J. 2015. Hierarki pengaruh dalam mediasi pesan. Diakses dari remotivi.or.id: https://www.remotivi.or.id/kupas/245/hierarki-pengaruh-dalam-mediasi-pesan (12 November 2021).

Adiprasetio, J. 2020. Under the shadow of the state: Media framing of attacks on West Papuan students on Indonesian online media. Pacific Journalism Review 26 (2), 242-260.

Adiprasetio, J. & Larasati, A. W. 2020. Pandemic crisis in online media: quantitative framing analysis on detik.com’s coverage of covid-19. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 24 (2), 153-170.

Bengston D. N., Fan D. P., Celarier D. N. 1999. A new approach to monitoring the social environment for natural resource management and policy: the case of US National Forest benefits and values. Journal of Environmental Management 56 (3) :181–193.

Borquez J. 1993 Newsmaking and policymaking: steps toward a dialogue. dalam Spitzer, R. J. (ed) Media and public policy. Praeger: Westport, hal 31–40.

Delshad A. & Raymond L. 2013. Media framing and public attitudes toward biofuels. Review of Policy Research 30 (2):190–210

Iyengar, S. 1996. Framing responsibility for political issues. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 546 (1): 59-70.

Jones M. D., Brown T. C., McBeth M. K. 2014. The science of stories: applications of the narrative policy framework in public policy analysis. Palgrave MacMillan: New York.

Lavenia, Anastasya. 2021. Krisis Iklim di Depan Mata, Bagaimana Media Memberitakannya?. Diakses dari remotivi.or.id: https://www.remotivi.or.id/mediapedia/726/krisis-iklim-di-depan-mata-bagaimana-media-memberitakannya (25 November 2021).

Mantalean, V. 2021. DPRD Coret Anggaran Sumur Resapan Anies di 2022, Wagub DKI: Program Pengendalian Banjir Ada Banyak... . Diakses dari Kompas.com: https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/02/06313771/dprd-coret-anggaran-sumur-resapan-anies-di-2022-wagub-dki-program (18 Desember 2021).

Olshanky, R. B. & Chang, S. 2009. Planning for disaster recovery: Emerging research needs and challenges. Progress in Planning 72 (4):200-209.

Safitri, Dewi. 2021. Bencana dan Kegagalan Media Memberitakan Krisis Iklim. Diakses dari cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211122114058-200-724315/bencana-dan-kegagalan-media-memberitakan-krisis-iklim (23 November 2021).

Shoemaker, P. J. & Reese, S. D. 2014. Mediating the message in the 21st century: a media sociology perspective. Routledge: New York.

Tewksbury D., Jones J., Peske M. W., Raymond A., Vig W. 2000. The Interaction of news and advocate frames: manipulating audience perceptions of a local public policy issue. Journalism & Mass Communication Quarterly 77 (4): 804-829.

Wu, H., Huang, M., Tang, Q., Kirschbaum, D. B., Ward, P. 2016. Hydro-meteorological hazards: monitoring, forecasting, risk assessment, and socio-economic responses. Advances in Meteorology, 1–3.

Catatan Kaki

  1. ^ Proses kodifikasi dilakukan oleh dua coder untuk semua artikel, dengan tes reliabilitas intercoder yang menghasilkan koefisien krippendorff’s alpha lebih dari 0.8. Kodifikasi yang berbeda kemudian didiskusikan untuk menghasilkan kesepakatan bulat oleh dua coder.