Beberapa bulan lalu, konflik manusia-satwa kembali meruncing dan terangkum dalam pemberitaan yang memilukan sekaligus memalukan: “Harimau Sumatera kian Meresahkan Warga dan Pekerja Sawit di Riau”. Dikabarkan, seorang petani meregang nyawa. 

Kita patut bersedih atas kematian, tapi kabar duka tak menutup fakta bahwa ada yang luput dalam warta tersebut: alih fungsi lahan, maraknya perburuan, dan ekspansi industri perkebunan sawit, yang berujung pada susutnya habitat harimau. Terang sekali, ketika berkonflik dengan satwa, kesalahan terbesar kita adalah: kita tidak pernah merasa bersalah. 

Pemberitaan yang simplistik bukan hanya terjadi pada reportase tentang harimau di Sumatra atau ular di Kalimantan. Berita semacam ini acap ditulis dengan cara yang formulaik. Ketika satwa tertentu merangsek masuk ke permukiman warga, muncul berita-berita dengan judul seperti “Teror Buaya dan Ular Meresahkan Warga”, atau “Kawanan Gajah Liar Masih Resahkan Petani Sawit di Pante Ceureumen, Aceh Barat”. Sebaliknya, ketika manusia menjelajahi habitat para binatang, narasi superior malah mendominasi pemberitaan. Pemilihan kata yang dipakai jelas-jelas menyiratkan supremasi seperti “menaklukkan”.

Fenomena ini bisa dimengerti sejauh kita membayangkan bahwa kadal albino di pedalaman Papua dan seekor tando di hutan Pandeglang tidak menambah oplah koran, tidak memberi kontribusi klik bagi media daring, atau dengan kata lain: bukan sasaran empuk bagi pengiklan. Walhasil, alih-alih memandu konsumen untuk turut memahami konteks konflik secara utuh, mayoritas media mengarahkan kita untuk melihat manusia sebagai pusat semesta. Kecenderungan ini mengindikasikan absennya kepekaan ekologis karena di samping tak menghadirkan wacana mitigasi, model pemberitaan yang menyudutkan binatang secara masif berpotensi mendorong pembantaian satwa bersangkutan guna menghindari konflik

Secara umum, media kita membingkai pemberitaan konflik manusia-satwa secara episodik alih-alih tematik. Konsekuensi logisnya adalah uraian terhadap suatu peristiwa tak dihadapkan langsung pada perkara struktural. 

Ini bukan gejala khas Indonesia. Dalam tesisnya, Robert Foster Welden (2017) dari Colorado State University, menemukan bahwa sepanjang periode 2010-2015, bingkai episodik lebih banyak digunakan oleh media dalam mengabarkan konflik manusia-satwa di Kawasan Barisan Pegunungan Barat (Montana, Idaho, Wyoming, Colorado, Utah, Arizona, dan New Mexico), Amerika Serikat. Dari 362 artikel yang diteliti, pemakaian bingkai episodik mencapai 71%. Ada beberapa kecenderungan pemberitaan, antara lain membebankan kesalahan pada hewan, mengubah persepsi audiens tentang alam, terutama mereka yang hidup di wilayah urban, dan berfokus pada membangun suasana dramatis tapi menihilkan agenda pencegahan.



Perlunya Bingkai Tematik 

Perkaranya, konflik manusia-satwa, lebih-lebih di Indonesia, memiliki akar yang begitu kompleks. Ia tak bisa dianggap sebagai peristiwa tunggal karena memiliki spektrum permasalahan yang begitu luas. Ada intervensi negara melalui rangkaian regulasi, campur tangan bisnis dalam membuka lahan, atau bahkan gabungan di antara keduanya. 

Fokus terkait suatu isu amat dipengaruhi oleh apakah media menyajikannya dalam bingkai tematik atau episodik. Peace (2002) menerangkan bagaimana liputan media tentang dingo di Australia bergeser setelah insiden yang menewaskan seorang anak laki-laki. Sebelum insiden terjadi, liputan tentang dingo dibuat dalam kerangka tematik yang positif, sementara liputan setelah insiden menjadi lebih negatif dan episodik. Sebagai hasil dari kerangka episodik, liputan pasca insiden menimbulkan ketakutan. Persepsi publik tentang dingo menjadi sangat negatif, alhasil pengelola lahan setempat ditekan untuk memusnahkan spesies yang sudah terancam punah tersebut dan resor tempat terjadinya insiden ditutup.

Salah satu kasus kekerasan terhadap hewan yang paling menggegerkan di Indonesia dialami oleh Pony. Ia adalah seekor orang utan dipaksa untuk melayani hasrat seksual di rumah bordil Kalimantan. Pada medio 2003, foto-foto Pony ditayangkan di televisi berikut detail perlakuan yang ia terima (dicukur setiap hari, didandani layaknya manusia, dan lain sebagainya) serta traumanya pasca penyelamatan. Namun, kita akan kesusahan mencari informasi tentang, katakanlah, siapa muncikari yang bertanggung jawab atas nasib Pony atau lingkungan jenis apa yang melanggengkan praktik biadab ini. 

 Dengan penggunaan bingkai tematik, kasus Pony idealnya akan dibongkar secara menyeluruh. Pemberitaan terhadap konflik manusia-satwa tidak seharusnya dilakukan semata dengan mengiba klik. Perlu ada cakupan yang lebih luas. Kita harus mulai “berbicara” dengan hewan. Dengan demikian, media dapat menghadirkan keragaman perspektif yang mencirikan profesionalismenya.



Bagaimana Memberitakan Relasi Manusia-Satwa

Freeman dan Merkins (2020) menyediakan panduan konkret bagaimana semestinya hewan direpresentasikan dalam jurnalisme, humas, dan periklanan. Bagi mereka, usaha memberi suara kepada yang tak bersuara (hewan) sekaligus memahaminya tak hanya berguna untuk mengubah citra hewan di media dan budaya populer, tetapi juga potensial merekonstruksi relasi manusia-satwa. Dominasi dan eksploitasi dapat dikurangi dan relasi yang muncul lebih bertitik berat pada rasa hormat, perhatian, serta tanggung jawab ekologis. 

Beberapa panduan bagi jurnalis tersebut di antaranya: 1) Jadikan hewan sebagai topik dan sumber berita. Misalnya, dedikasikan waktu dan ruang untuk meliput interaksi positif antara manusia-satwa. Liputan yang konsisten menunjukkan bahwa hewan adalah subjek penting yang menarik dan diperhatikan. Model pemberitaan ini harus menghadirkan isu-isu hewan dan ekologi tidak hanya dari perspektif ilmiah atau ekonomi, melainkan juga dari perspektif sosial-psikologis, etika, hingga politik. 2) Hindari bias. Hindari mendefinisikan binatang semata-mata sebagai ancaman, hama, atau objek hiburan dan penelitian belaka. 3) Mengakomodasi organisasi yang vokal mengadvokasi hewan. Pembunuhan massal sapi akibat wabah sebut saja tidak hanya harus diliput dari perspektif agribisnis dan regulator pemerintah (semata sebagai kerugian ekonomi atau masalah kesehatan masyarakat), tetapi juga dari perspektif kelompok advokasi hewan ternak.

Jika praktik keserakahan bisnis dan dominasi negara melenyapkan ruang hidup para hewan, media semestinya menjadi lembaga paling giat untuk berlaku sebaliknya, bukan justru mengamplifikasi pandangan miring terhadap hewan, termasuk ketika terjadi konflik dengan manusia. 

Ketika Mufasa mengatakan kepada Simba yang kelak mewarisi takhtanya bahwa “semua yang disentuh cahaya adalah kerajaan kita”, ada pesan terselubung untuk kita, manusia. Jangan sembarangan berekspansi dan menduduki wilayah lain, kita perlu saling berbagi ruang kehidupan.

Welden, Robert Foster. 2017. Framing Human-Wildlife Conflict in the Intermountain West: Content Analysis of Daily Newspapers to Diverse Audiences. Tesis Master. Colorado State University.

Sabatier, E., Huveneers, C. 2018. Changes in Media Portrayal of Human-wildlife Conflict During Successive Fatal Shark Bites. Conservation and Society, 16(3)

Peace, A. 2002. The Cull of the Wild; Dingoes, Development and Death in an Australian Tourist Location. Anthropology Today, 18(5).

Freeman, C. P. Merskin, Debra. 2020. A Style Guide for Giving Voice to the Voiceless. www.animalsandmedia.org diakses 8 September, 2021.